Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target of this research basically is to study the influence of economic activity of ilegal to POLRI management in effort criminality degradation and mark-up of state acceptance. By using analyzer statistics, that is SEM (Structural Equation Modelling), concluded that there is influence of positive and significant either through direct and also indirectly economic activity of ilegal to POLRI management in effort criminality degradation and mark-up of state acceptance"

"Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB.Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002.Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"Peranan penting minyak dan gas bumi sebagai modal utama pembangunan ditunjukkan dalam sepuluh tahun terakhir memberikan kontribusi rata-rata sebesar kurang lebih 30% dari seluruh penerimaan negara. Kemampuan penyediaan cadangan minyak dan gas bumi dewasa ini, tidaklah seperti yang diharapkan pada awal berkembangnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia, yaitu dengan berhasilnya diketemukan cadangan besar seperti lapangan Minas dan Duri di Riau atau lapangan Widuri di lepas pantai Sumatera Timur. Perkembangan kegiatan eksplorasi menghadapi suatu kenyataan bahwa penemuan cadangan baru relatif lebih lambat dan menjadi cukup sulit, karena target eksplorasi dihadapkan pada daerah-daerah yang semakin sulit back secara infrastruktur maupun geografs yang merupakan daerah dengan klasifikasi frontier, termasuk didalamnya adalah daerah laut dalam.Penemuan-penemuan lapangan minyak dan gas bumi baru pada saat ini berdasarkan besarnya tingkat cadangan, ukurannya relatif tidak terlalu besar walaupun masih cukup ekonomis untuk dikembangkan berdasarkan sistim kerjasama Kontrak Bagi Hasil (KBH) yang ada. Sedangkan di sisi lain cukup banyak pula penemuan-penemuan lapangan minyak dan gas bumi baru berdasarkan ukuran cadangan, ketersediaan infrastruktur (teknologi) dan kondisi geografisnya tidak cukup ekonomis apabila dikembangkan dan diproduksikan dengan menggunakan term and condition KBH yang ada sebagai landasan kontrak kerjasamanya, atau dalam industri hulu perminyakan dikenal sebagai marginal field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji term and condition Kontrak Bagi Hasil dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskrisipsikan term and condition yang tertuang dalam Kontrak Bagi Hasil agar dapat diiketahui secara lebih rinci, sehingga memudahkan dalam pemahamannya. Untuk mengukur kelayakan pengembangan cadangan rninyak dan gas bumi pada suatu Kontrak Bagi Hasil dilakukan dengan pendekatan kausal melafui penilaian (assessment) dari fiscal regim-nya. Indikator yang digunakan dalam teknik analisis investasi sebagaimana disebut di atas mendasarkan pada penanganan nilai waktu dari uang (time value of money) atau teknis analisa ini lebih dikenal sebagai Discounted Cash Flow Analysis Techniques. Berdasarkan analisa keekonomian dari arus kas (cash flow) untuk mengetahui discounted faktor-nya sehingga dapat diketahui pengembangan cadangan miknyak dan gas bumi tersebut layak atau tidak.Hasil akhir analisis investasi untuk 34 struktur/lapangan marginal dengan menggunakan fiscal term standar, 20 struktur/lapangan dapat dikategorikan sebagai struktur/lapangan yang ekonomis dengan ROR>20%. Apabila dari 20 struktur/lapangan tersebut dikembangkan akan memberikan penambahan jumlah cadangan minyak bumi sebesar 58.372 MSTB dengan nilai NPV (@12%) sebesar US.$ 299.242 juta untuk Pemerintah dan US.$ 45.813 juta untuk Kontraktor. Untuk 14 struktur/lapangan yang kurang ekonomis, apabila dilakukan perubahan fiscal tend-nya, dengan perubahan besarnya investment credit semula 17% menjadi sebesar 50%, hanya akan memperbaiki tingkat keekonomian pengembangan 1 struktur/lapangan saja. Sedangkan apabila dilakukan perubahan bagi hasil (split) dari semula 85%:75% menjadi 65%:35% akan memperbaiki tingkat keekonomian pengembangan 7 struktur/lapangan yang kurang ekonomis menjadi lebih ekonomis dengan tingkat ROR berkisar antara 21,8% - 32,8%. 7 struktur/lapangan sisanya dari hasil akhir analisa keekonomian struktur/lapangan marginal dikategorikan sebagai struktur/lapangan yang tidak ekonomis, sehingga apabila dilakukan perubahan fiscal term-nya akan sangat merugikan negara.Daftar Pustaka: 18 Buku (Tahun 1985 - 2001)"

"Menurut Pasal 33 UIJD 19945, perekonomian negara harus disusun berdasarkan usaha bersama atas azas kekeluargaan. Dengan demikian sokoguru perekonomian nasional mestinya adalah koperasi. Namun kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa koperasi Indonesia masih sulit untuk menjalankan peranannya. Kendala-kendala pada koperasi pada umurnnya sama dengan kendala-kendala pada usaha kecil, yaitu kelemahan-kelemahan dalam memperoleh akses pasar , pangsa pasar, struktur permodalan/akses bank sulit. organisasi & manajemen penguasaan dan pemanfaatan teknologi. serta jaringan usaha dan kerjasama usaha. Pemerintah bertekad untuk memacu penumbuhan ekonomi koperasi dan usaha kecil agar mampu berperan serta dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia.Terobosan nyata dari usaha Pemerintah tersebut berupa SK Menteri Keuangan No. 1232/KMK 013/1989 tanggal 1 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian pemerintah sebesar 1%-5% atas laba BUMN setelah pajak. Koperasi dan usaha kecil yang berhak memperoleh bantuan adalah yang memiliki omset maksimal Rp 300 juta. Pemberian bantuan tersebut berupa pinjaman modal kerja, investasi dan jaminan dan hibah khusus pendidikan, pelatihan pemagangan, promosi & pemasaran, serta penyertaan yang diberikan hanya untuk perusahaan modal Ventura dan besarnya penyertaan ditetapkan Menteri Keuangan.Bantuan diberikan kepada usaha kecil minimal 50%. koperasi non karyawan BUMN bersangkutan maksimal 45% dan koperasi karvawan BUMN bersangkutan maksimal 5 %. Diharapkan dengan pemberian pendidikan, pelatihan, pemagangan dan penelitian akan meningkatkan kualitas SDM dalam koperasi. Selanjutnya pemberian pinjaman modal kerja/investasi dan atau jaminan yang ditunjang dengan SDM berkualitas dalam koperasi tersebut, ditambah dengan bantuan promosi & pemasaran dari BUMN, akan memberi pengembangan kegiatan usaha, kesempatan bertransaksi dengan pihak III, dan perluasan kesempatan berusaha yang selanjutnya akan meningkatkan volume penjualan, meluasnya jaringan usaha, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kenaikan volume penjualan secara otamatis akan meningkatkan SHU koperasi yang selanjutnya akan meningkatkan modal sendiri dan simpanan koperasi.Perluasan jaringan usaha serta penciptaan lapangan kerja akan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di sekitar koperasi. Perkembangan pada koperasi menjadikan animo masyarakat untuk menjadi anggota koperasi tinggi yang secara otomatis akan meningkatkan simpanan koperasi, dan juga akan menjadikan prospek koperasi di masa mendatang cerah. Koperasi-koperasi yang menerima bantuan dana pembinaan BUMN akan mengalami perkembangan kegiatan usaha yang lebih baik daripada koperasikoperasi yang beium memperoleh kesempatan menerima bantuan tadi. Disamping itu, apabila alokasi dana pembinaan tadi dilaksanakan oleh BUMN bersangkutan sesuai dengan ketentuannya, adil dan merata dan sesuai prospek dari pegelkop bersangkutan, berkesinambungan, monitoring kepada mitra binaan baik, maka diharapkan usaha kecil dan koperasi dapat berkembang dan masa depan mereka cerah.Satu sampel berjumlah 34 buah koperasi dan satu lagi sampel berjumlah 19 buah BUMN responden digunakan untuk menguji beberapa hipotesis untuk menunjukkan pengaruh pemberian pendidikan, pelatihan terhadap peningkatan kualitas SDM dalam koperasi, pengaruh pemberian fasilitas-fasilitas berupa,pinjaman dan atau jaminan, pelatihan, promosi & pemasaran, kredit bank terhadap peningkatan volume penjualan koperasi, pengaruh peningkatan volume penjualan terhadap peningkatan SHU koperasi, pengaruh peningkatan SHU terhadap peningkatan modal sendiri & simpanan koperasi. Pengaruh peningkatan jumlah anggota terhadap peningkatan simpanan koperasi, dan pengaruh penerimaan bantuan dana pembinaan BUNN terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi tersebut, serta pengaruh partisipasi BUN N pembina terhadap masa depan usaha kecil dan koperasi.Analisis data untuk menguji beberapa hipotesis meliputi penggunaan Chi Square, koefisien korelasi Pearson, analisis rasio dan uji t, serta pengujian hipotesis satu rata-rata. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup untuk mendapatkan data primer, Uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikant atas penerimaan pelatihan, pendidikan dst terhadap peningkatan kualitas SDM dalam koperasi, dan atas penerimaan fasilitas-fasilitas terhadap peningkatan volume penjualan koperasi. Selanjutnva analisa korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positip. kuat dan searah antara peningkatan volume penjualan dengan peningkatan SHU koperasi, dan antara peningkatan SHU dengan peningkatan modal sendiri dan simpanan koperasi, serta antara peningkatan jumlah anggota dengan peningkatan simpanan koperasi.Perkembangan kegiatan usaha pada koperasi-koperasi yang telah menerima bantuan dana pembinaan BURN pada umumnya lebih tinggi dari pada koperasi-koperasi yang belum menerima bantuan tersebut Uji t terhadap alokasi dana BUM N memberikan hasil bahwa angka rata-rata yang diduga 70% untuk pinjaman modal & jaminan benar, 30% untuk hibah khusus, pembinaan tidak benar, 50% untuk pinjaman usaha kecil tidak benar, dan 45% untuk pinjaman koperasi non karyawan BUMt1 bersangkutan tidak benar, serta 5% untuk pinjaman koperasi karyawan BUMN bersangkutan tidak benar. Dari hasil penelitian diperoleh angka rata-rata untuk pemberian pinjaman data dana hibah khusus pembinaan masing-masins adalah 64,85% dan 6.64% dari dana tersedia tahun 1995. Disamping itu terdapar pemberian hibah lain-lain dengan angka rata-rata 3.02% dari saldo dana akhir tahun 25.49% . Angka rata-rata untuk pinjaman usaha kecil. koperasi non karyawan dan koperasi karyawan masing-masing adalah 75,49%, 22.74%, dan 1,77% dari jumlah pinjaman yang diberikan.Menurut kesimpulan penulis hal ini teriadi disebabkan adanya kata maksimum dan minimum untuk setiap angka dalam ketentuannya. Disamping itu terdapat beberapa usaha kecil dan koperasi yang memperoleh bantuan dana dari 2 atau lebih BUMN, sedang disisi lain masih banyak usaha kecil dan koperasi yang sudah lama antri menunggu giliran. Ini terjadi disebabkan Kandep Koperasi Kodya Jakarta Barat masih memberikan rekomendasi kepada koperasiiusaha kecil. yang sedang menikmati bantuan dari BUMN lain. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengembalian cicilan pokok & bunga pinjaman dari mitra binaan masih sangat kecil dibandingkan dengan seharusnya. Hal ini disebabkan kurangnva monitoring BUMN pembina dan kurangnya itikad baik dari mitra binaan. Kepada Pemerintah & Menteri Keuangan disarankan untuk melaksanakan pemberian dana pegelkop secara berkesinambungan, namun merevisi SK Menkeu No.316/94 dengan menghilangkan kata maksimum dan minimum. supaya terdapat angka-angka yang pasti untuk alokasi dana tersebut.Kepada Kepala Kandep Koperasi Kodya Jakarta Barat disarankan untuk tidak memberi lagi rekomendasi bagi usaha kecil/koperasi yang telah menikmati bantuan dana, untuk menghindari perangkapan pembinaan oleh 2 atau lebih BUMN untuk 1 buah usaha kecil/koperasi. Kepada BUMN pembina disarankan mengusahakan alokasi dana mendekati anaka-angka yang tercantum dalam ketentuannya tidak mengalokasikan dana hibah ke lain-lain yang tidak ada hubungan dengan pegelkop, mengusahakan meminimumkan saldo dana akhir tahun, mengefektifkan penagihan cicilan pokok & bunga pinjaman, dan mengikat pembelanjaan dana mitra sesuai proposal. Kepada para pengurus dan badan pengawas koperasi disarankan membelanjakan pinjaman sesuai proposal_ mengirimkan laporan triwulanan ke BUMN, dan membayar cicilan pokok & bunga sesuai jadwal.Temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai umpan balik (feed back) bagi pemerintah, atas pengaruh dana pembinaan BUMN terhadap perkembangan kegiatan usaha koperasi, dan partisipasi ketaatan BUMN terhadap ketentuan pemerintah mengenai alokasi dana tersebut, serta sebagai sumbangan pemikiran penyusunan kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi lemah di Indonesia melalui koperasi."

"ABSTRAKInstitusi kepolisian adalah penegak hukum sebagai salah satu dari komponencriminal justice system. Kriminalitas erat hubungannya dengan tugas Reserse sebagaisalah satu fungsi teknis operasional kepolisian yang mengemban tugas dalampenegakan hukum yaitu investigasi kriminalitas yang artinya adalah serangkaiantindakan penyidikan pada setiap perbuatan yang terbukti melanggar hukum pidana.Rangkaian tindakan Reserse itu disebut tindakan represif yang terdiri daripenyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan,penahanan, dan penyerahan berkas perkara.Tugas investigasi kriminalitas Reserse sebagai polisi membutuhkan kehadiranlangsung seorang polisi/Reserse yang tidak dapat digantikan oleh tehnologi yangpaling canggih sekalipun (Kunarto, 1995), sebab sumber dasar kepolisian adalahmanusianya, tehnologi hanyalah sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugaskepolisian (Bayley, 1994). Sebagai penyidik kejahatan dan penegak hukum, Resersemerupakan pekerjaan yang berkaitan kejahatan dan kekerasan yang dapatmenimbulkan stres. Beberapa aspek pekerjaan polisi/Reserse yang dapatmenimbulkan stres yaitu sistem pengadilan, administrasi kepolisian, sarana/peralatan,hubungan dengan masyarakat, sistem pergantian tugas, tanggung jawab terhadaptugas dan keterpisahan sosial (Kroes, Margolis, dan Hurrel, 1974).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber stres dan coping stresanggota Reserse dalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta serta strategi copingapa yang paling banyak digunakan. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalahnon-probability sampling dengan teknik purpusive sampling. Desain penelitian inibertipe non experimental design yang bersifat ex posi facto field study yang dilakukandi Polda Metro Jaya dan jajarannya dengan subyek 146 orang anggota Reserse Polri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber stres anggota Reserse Polridalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta berdasarkakan intensitasnya berturutturutyaitu: administrasi kepolisian, tanggung jawab terhadap tugas, sistem pergantiandalam tugas, hubungan dengan masyarakat, sistem pengadilan, keterpisahan sosial,dan yang terahir sarana dan prasarana.Strategi coping yang digunakan anggota Reserse Polri dalam tugasinvestigasi kriminalitas di Jakarta yaitu Problem-Focused Coping. Emotion-FocusedCoping, dan Maladaptive Coping. Problem-Focused Coping lebih banyak digunakanoleh anggota Reserse Polri dalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta, kemudiandiikuti Emotion-Focused Coping dan Maladaptive Coping. "

"Setelah Polri memisahkan dirinya dari ABRI sebagai lembaga yang mandiri, berusaha memperbaiki citra dan kinerjanya sebagai salah satu aparat penegak hukum, yang memiliki jati diri dan profesionalisme dengan membawa visi dan misinya. Namun perubahan yang diharapkan menghadapi kendala yang besar khususnya citra buruk yang telah melekat selama ini dan berpengaruh terhadap upaya Polri dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.Fungsi strategi dan manajemen kehumasan bagi Polri diharapkan mampu dan efektif dalam mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat serta merumuskan, menjabarkan, mengkomunikasikan visi dan misi Polri baik secara internal maupun eksternal Polri.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dan manajemen humas Polri dalam membangun citra Polri khususnya fungsi Polri, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan kajian secara kualitatif yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai strategi dan manajemen humas Polri. Metode pengambilan data ataupun pengambilan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan (key person) yang menjadi subjek dari penelitian ini agar mendapatkan informasi aktual. Informan yang dimaksudkan tidak hanya dari pimpinan Polri tetapi juga melibatkan unsur masyarakat luar. Selain itu juga pengambilan informasi dilakukan dengan menggunakan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil peneltian disajikan dalam bentuk naratif (life story).Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa sejauh ini strategi dan manajemen kehumasan Polri dalam membangun citranya sebagai aparat penegak hukum belum begitu berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak faktor-faktor penghalang yang menghambat fungsi dan tugas humas kepolisian dalam membangun citra tersebut. Di samping itu pemahaman konseptual dan operasional kehumasan baik ditingkat pimpinan sampai ke bawahan belum sepenuhnya benar sehingga komitmen yang diberikan kepada pelayanan masyarakat masih dirasakan belum seoptimal seperti yang diharapkan masyarakat selama ini.Disarankan kepada pihak Polri untuk memperbaiki strategi dan manajemen kehumasannya dan bila diperlukan dapat meminta bantuan dari ahli komunikasi agar citra kepolisian lebih baik dimata masyarakat."

"Semakin .ketatnya kompetisi diantara perusahaan-perusahaan dalam industri manufaktur menuntut perusahaan untuk meniilik manajemen manufaktur yang unggul. Konsep manufaktur merupakan kunci bagi perusahaan manufaktur untuk mampu menjawab tantangan kompetisi tersebut. Filosofi Just-In-Time manufaktur adalah eliminasi aktisiitas, yang idak memberikan nilai tambak terhadap produk dari serangkaian proses manufaktur mulai dari pembelian, produksi sampai dengan pengiriman. Dengan demikian dalam kondisi waktu.manufaktur yang dihabiskan seluruhnya berisikan aktivitas yang memberikan nilai tambah terhadap produk. Dengan fleksibilitas yang tinggi dan didukung oleh kualitas yang prima, penerapanJust-In-Time manufaktur akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Just-In-Time bukan hanya milik perusahaan-perusahaan Jepang saja, namun juga dapat diterapkan dalam perusahaan manufaktur Indonesia: Dengan segala manfaat dari penerapan. Just-In-Time manufaktur, perusahaan tidak hany.a mampu beikompetisi kualitas yang tinggi tapi sekaligus menjadi Iow cost producer. "

"Penelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh PeraturanMenteri Keuangan No 74 2010 khususnya bagi pelaku usaha dan penerimaanNegara dari sektor pajak Bagi pengusaha kena pajak aturPenelitian ini membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 74/2010 khususnya bagi pelaku usaha dan penerimaan Negara dari sektor pajak. Bagi pengusaha kena pajak aturan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat secara administrasi namun juga secara arus kas mereka. Sementara itu sudah sepatutnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan perdagangan eceran agar dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara. Hal lain yang perlu dicermati bahwa PPN dapat menjadi salah satu andalan Negara dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa yang dilakukan adalah dengan membandingkan data-data yang telah diperoleh dengan teori yang ada dan peraturan yang berlaku. Perbandingan yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini. Kelemahan penelitian skripsi ini adalah masih adanya data yang kurang didapatkan untuk dijadikan bahan perbandingan, namun dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara umum tentang dampak dari PMK No. 74/2010 tersebut.

---

This study discusses about Regulation of Finance Ministry’s (No. 74/2010) impact for entrepreneur and national tax revenue. Entrepreneurs expect that the regulation not only gives ease of administration but also profit for their cash flow. Direktorat Jenderal Pajak should control and secure the retail transaction in order that transaction could become one of source of income for national tax revenue. The research method used in this study is a qualitative. Data collection techniques performed using in-depth interview and literature study. Analysis was performed by comparing the data have been obtained with the existing theory and regulations. Comparisons are made referring to the theme of this research. The weakness of this thesis research is still a lack of data available to be used as a comparison, but from this study may provide a general description of the impact from Regulation of Finance Ministry No. 74/2010."

"Peranan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dalam penerimaan negara ternyata cukup penting. Hal ini terlihat dari sejarah kebijakan cukai di Indonesia yang sudah ada semenjak zaman kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda Cukai etil alkohol diatur dalam Ordonantie Cukai Alkohol Sulingan Stbl. I895 No. 90 dan 92, Kebijakan ini akhirnya tetap berlaku setelah Indonesia merdeka, sampai akhirnya lahir UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang didalamnya juga diatur secara lebih baik tentang cukai etil alkohol tersebut. Permasalahannya adalah walaupun jumlah penerimaan negara dari cukai etil alkohol ini tidak sebesar kontribusi yang diberikan oleh cukai tembakau, namun peningkatan penerimaannya cukup tinggi, hanya saja diakui bahwa peningkatan penerimaan itu belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang muncul adalah sebagaimana sebenarnya proses implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol dapat dilakukan dan seberapa besar kontribusinya pada peningkatan penerimaan negara. Secara teoritis pencapaian target penerimaan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol bisa dilakukan apabila implementasi kebijakan cukai etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol tersebut bisa berjalan dengan baik. Namun berdasarkan penelitian ini terbukti bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum bisa berlangsung secara baik. Hal ini terbukti dari beberapa kendala yang ditemui seperti proses komunikasi, sumber daya yang kurang, sikap aparat yang masih belum terlalu positif dan struktur birokrasi yang dipandang belum terlalu mendukung. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa langkah positif dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan cukai etil alkohol tersebut seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia yang secara langsung berhubungan dengan implementasi kebijakan pada level operasional. Kemudian juga sangat perlu diperhatikan persoalan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bentuk birokrasi yang tidak terlalu tersentralisir sehingga dengan demikian tingkat fleksibilitas pelaksanaan tugas akan menjadi tinggi."