Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan intrik-intrik politik yang terjadi selama pemerintahan Sunan Paku Buwono IV di Kesunanan Surakarta periode 1808-1820. Tahun 1808 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan bahwa pada tahun itu intervensi kolonial untuk pertama kalinya terjadi pada kehidupan politik di kraton, yaitu dengan adanya peraturan tata tertib baru yang dibuat oleh Gubemur Jenderal H.W. Daendels untuk penyambutan pejabat kolonial oleh raja. Tahun 1820 menjadi batas akhir dengan pertimbangan sebagai tahun wafatnya Sunan PBIV.Selama periode pembahasan, tujuh kali intrik-intrik politik dilakukan oleh Sunan PB IV yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Tujuan utama Sunan PB IV adalah untuk mengembalikan kebesaran dan keutuhan Kerajaan Mataram Islam seperti sebelum peristiwa Palihan Nagari tahun 1755, dan berkuasa sebagai seorang raja Jawa babas dari intervensi asing. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sunan PB IV hares menghadapi penguasa kolonial Belanda, Prancis dan Inggris, di samping juga Kesunanan Yogyakarta dan para kerabatnya sendiri di kraton Solo.Semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial sendiri terhadap Kesunanan Surakarta yang diwarnai keraguan. Kepentingan kolonial menuntut adanya perluasan wilayah dan pengakuan kekuasaan oleh raja-raja Jawa. Tetapi pemerintah kolonial juga khawatir terjadinya konflik besar dengan raja-raja Jawa akibat tekanannya. Penguasa kolonial mengetahui semua rencana Sunan itu, tetapi untuk menghindari peperangan besar pemerintah kolonial tidak menurunkan atau membuang Sunan. Sementara itu Sunan PB IV berhasil lolos dari tuntutan penguasa kolonial dengan mengorbankan orang lain yang sebelurnnya dilibatkan dalam intrik politiknya. Tuduhan penguasa kolonial yang didasarkan pada bukti yuridis memungkinkan Sunan untuk mengelak dan menunjuk orang lain sebagai pelaku utamanya.

---

This research is aimed to explain and to expose some political conspiracies in Solo under the rule of Sunan Paku Buwono fourth. 1808-1820. The year 1808 is a starting point because of fact that in that year colonial intervention into Javanese royal political life was begun. It was shiown by Gouverneur General H.W. Daendels' decision for a formal ceremony in Javanese kraton, especially for respecting a new Minister. The year 1820 is the last point because in the year Sunan Paku Buwono fourth was dead.

In his ruling period, there were seven political conspiracies that done by him for defending his royal power and prestige. His main targets were to return a greatness and power of Mataram Kingdom, as before the palihan nagari in 1755, and ruled as a great Javanese emperor without foreigner's intervention. For achieving them, the Sunan had to do with Dutch, French and British colonial powers, and also Yogyakarta Kingdom and his own family in Solo.

It had any relation with a doubtfull colonial policy toward Sunan. Colonial interest needed the geographical control on Javanese kings. But she was worry about the great conflict againts Javanese kings, because of her policy. Colonial govenment knew seriously about Sunan's conspiracies, but for preventing a great conflict againts Solo, colonial govenment did not replace the Sunan with another. The Sunan fourth could escape from colonial punishment successfully, because he took another person as his victim of his political conspiracy. The colonial judicial accusement againts the Sultan could not be proven and it made the Sultan was safe from the punishment, until his death in 1820."

"Account of Paku Buwono X, a ruler of Surakarta Hadiningrat Sultanate, in developing the city and history of Solo."

"Kadipaten Pakualaman memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan, kasusastraan,dan kesenian. Identitas khas ini tidak lain berkat kegigihanPangeran Natakusuma yang bukan saja sebagai pemimpin dalam hal politik pemerintahan,tetapijuga berperan sebagai pujangga yang pertama dan paling utama dari Kadipaten Pakualaman (Dewantara, 1994:289).Ideologi ajaran Sěstradi adalah hal utama yang menjadi pokok pembangunan karakter mulia di Kadipaten Pakualaman.Adanya visi dan misi ajaran Sěstradi ini menjadikan sebagian besar karya sastra yang lahir di Kadipaten Pakualaman bergenre piwulang dan sedikit sekali karya sastra yang mendokumentasikan seni pertunjukan.Berdasarkan tahapan kerja inventarisasi naskah, karya-karya sastra bergenre seni pertunjukan hanya ditemukan pada masa kepemimpinan Sampeyan Dalěm Paku Alam IV, yakni naskah Kyai Sěstradilaras dan Langěn Wibawa.Akan tetapi, sosok Sampeyan Dalěm Paku Alam IV dalam banyak catatan sejarah mendapat citra negatif karena gaya hidupnya yang senang berfoya-foya, sering mengadakan pesta, dan bahkan dikatakan hampir tidak ada karya sastra dihasilkan pada zamannya. Ditemukannya naskah Langěn Wibawa kode koleksi 0124/PP/73 koleksi Perpustakaan Kadipaten Pakualaman ini membuka mata kita terhadap peranan positif Sampeyan Dalěm Paku Alam IV dalam bidang kesusastraan yaitu kesadaran akan pentingnya dokumentasi seni pertunjukan. Penelitian ini berupaya melihat secara objektif citra positif Sampeyan Dalěm Paku Alam IV dalam memimpin pemerintahan maupun sebagai pujangga dan seniman Jawa melalui pendekatan studi filologi dan sejarah."

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."