Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan metode penyusutan yang tepat akan memberi keuntungan kepada Wajib Pajak, demikian juga dengan pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada para karyawannya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang tepat akan mengurangi pajak terutang dari suatu pemberi kerja. Demikian hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk memilih metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus diperlukan penghitungan dengan memperhatikan variabel waktu.Metode yang memperhatikan variabel waktu yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut adalah metode nilai sekarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tingkat bunga riil positif maka metode penyusutan saldo menurun selalu memberikan nilai sekarang riil yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga mengakibatkan nilai sekarang riil dari biaya perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika tingkat bunga riil adalah negatif maka metode garis lurus menghasilkan nilai sekarang riil yang lebih besar. Apabila tingkat bunga riil sama dengan nol maka kedua metode menghasilan nilai sekarang riil yang sama besarnya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan juga memegang peranan penting dalam manajemen pajak, khususnya untuk menghemat pengeluaran pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan tunjangan sedemikian sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, dapat lebih menghemat pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk karyawan secara keseluruhan jika perusahaan memberikan tunjangan PPh melebihi jumlah pajak yang dapat dihemat tersebut, sehingga secara kornersial, pemberian bentuk penghasilan ini kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terakhir, tidak kalah pentingnya dalam manajemen pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Meminjamkan dana, sebagai kredit, kepada debitur, waktu ini masih merupakan dambaan dan harapan utama sumber pendapatan Bank Persero, berupa bunga. Bisnis kredit adalah kepercayaan yang berisiko, untuk pelunasan/pengembaliannya baik pokok pinjaman maupun bunga, sehingga perlu adanya kehati-hatian (prudential). Otoritas moneter, pemegang fungsi pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, mengatur kolektibilitas kredit dalam "performing (lancar)" dan "non performing (kurang lancar, diragukan dan macet) ; pengelompokan mana tidak dikenal dalam peraturan perpajakan.Pembukuan diperlukan Fiskus untuk membantu menentukan besarnya Penghasilan kena pajak, dan bentuknya tidak diatur dalam Undang Undang Perpajakan, kecuali agar mengacu antara lain pada Prinsip Akuntansi Indonesia. Dalam memenuhi harapan Bank Indonesia/Bank Persero, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) - 31 sebagai Prinsip Akuntansi yang lazim diberlakukan khusus untuk perbankan, dengan memperhatikan bahwa pendapatan bank dibukukan berdasarkan derajat kolektibilitas kredit artinya makin besar risiko untuk tersendatnya pembayaran bunga dan pokok pinjaman dilunasi, maka cadangan penghapusan piutangnya harus makin besar, yang berarti menambah beban (bad debt) laba serta meningkatkan jumlah kontijensi.Kontijensi (off balance sheet), catatan sementara, atas perhitungan bunga dari non performing loan (kredit kurang lancar, diragukan, macet) baru dibukukan sebagai pendapatan bunga sesudah dibayar tunai oleh debitur. Tehnik akuntansi di atas merupakan perwujudan dari sikap kehati-hatian perbankan (prudential bank) dan bersifat konsetvatif yang tidak diakui oleh perpajakan. Akibatnya perhitungan bunga dari non performing loan {kredit bermasalah) oleh Fiskus akan merupakan juga bagian penghasilan kena pajak.Variant saldo laba, berupa selisih pendapatan dan biaya, terjadi pada saat pendapatan menurun justru diikuti oleh kenaikan biaya (penyisihan piutang), yang secara otomatis berdampak peringkat kesehatan Bank juga menurun. Tahun berikutnya likuiditas bank terancam, karena harus membayar pajak yang berlipat kali, akibat pos kontijensi berupa bunga dari "non performing loan" harus menjadi penghasilan kena pajak. Terjadilah interaksi, yang dapat memunculkan sengketa antara Fiskus dan Wajib Pajak dengan saran alternatif penyelesaian melalui : a) pendekatan yuridis - fiskal, b) pendekatan hierarki kelembagaan (rules), c) pendekatan secara "strategic cost management", atau d) restrukturisasi organisasi (merger) Bank Persero."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Prospek bisnis properti merupakan sumber potensial untuk perpajakan sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menata kembali perangkat peraturan perpajakan jenis pajak penghasilan terutama yang berkaitan dengan bisnis properti atau real estate.Berhubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Dengan demildan maka perusahaan properti tidak lagi dikenakan pajak berdasarkan net income tetapi menjadi bersifat final.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah pajak penghasilan dengan tarif final akan memberatkan atau meringankan bagi bisnis properti.Berdasarkan teori Global Income Taxation yaitu semua penghasilan, dari manapun sumber diperoleh, tambahan penghasilan untuk wajib pajak yang sama , diperlakukan sebagai satu kumpulan penghasilan dan dikenakan suatu formula tarif. Pajak Penghasilan di Indonesia seharusnya memegang prinsip Global Income Taxation, yang pads dasarnya mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.Penghasilan tersebut merupakan penghasilan bruto yang dapat dikurangi oleh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau merupakan net income. Namun demikian dengan berlakunya tarif final, maka Indonesia juga menganut prinsip Schedular Income Taxation yaitu setiap kategori penghasilan atau bagian dari penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang terpisah. Dengan kata lain, seluruh penghasilan bersihnya dikenakan pajak dengan cara pembagian atau golongan.Penelitian yang dilakukan penulis adalah membaca, membahas, menelaah konsep konsep, teori, literatur yang berhubungan dengan kebijaksanaan pajak penghasilan terhadap perusahan properti. Penulis mendapatkan data sekunder dan juga laporan keuangan 12 perusahaan dari 20 perusahaan properti terbesar di Indonesia, masing-masing lima tahun buku dari tahun 1992 sampai tahun 1996.Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak tehadap perusahaan properti yang bersifat final akan meringankan wajib pajak yang memiliki net income yang semakin meningkat, dan memberatkan bagi wajib pajak yang baru tumbuh atau masih rugi. Dengan demikian pengenan pajak yang bersifat final terhadap perusahaan properti tidak sesuai dengan azas keadilan dan mempunyai dampak berkurangnya penerimaan pajak dari sektor properti.Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan di Indonesia sebaiknya memegang prinsip Global Income Taxation agar azas keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk ini penulis menyarankan sebaiknya pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya memperhat kan fungsi pendapatan tetapi juga harus memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip perpajakan."

"ABSTRAK Perusahaan pelayaran dalam negeri dan asing memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan globalisasi ekonomi dunia masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pelayaran dalam negeri tergolong lamban, terbukti dari ketimpangan penguasaan muatan yang masih di dominasi oleh pelayaran asing. Dominasi pelayaran asing khususnya untuk muatan angkutan luar negeri tidak bisa lepas dari persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Sistem pembayaran untuk transaksi import menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF) dan untuk eksport menggunakan sistem Free On Board (FOB), sehingga penentuan kapal pengangkut berada pada pihak penjual. Pembayaran sewa atau ongkos angkut kapal untuk pengangkutan orang danlatau barang merupakan objek Pajak Penghasilan. Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan analisa teoritis dan analisa deskriptif kwantitatif dengan bantuan program Statistical Package for Social Scientiest, agar dapat diketahui tanggapan para responden dan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat lainnya. Questioner disampaikan secara langsung kepada staf terkait perusahaan pelayaran dalam negeri anggota 1NSA yang berdomisili di DKJ Jakarta mewakili Wajib Pajak. Dari hasil pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang ini tidak di landasi dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak melalui Norma Penghitungan Khusus dan bersifat final memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak serta mempunyai korelasi yang kuat satu sama lain. Meskipun ketentuan tersebut diakui memudahkan dan meningkatkan kepatuhan pajak, para responder berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung tidak adil. Sistem pemungutan dan pengenaan pajak PPh bagi Wajib Pajak pelayaran dalam negeri menerapkan global taxation system dan schedular taxation system sekaligus. Bila di tinjau dari sudut pandang keadilan pajak, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan pajak dan menimbulkan ketidak efisienan bagi Wajib Pajak. Meskipun pihak Direktorat Jenderal Pajak telah beberapa kali mengeluarkan beberbagai peraturan, ketentuan yang berlaku terakhir ini ternyata masih kurang efektif, bahkan semakin menyimpang dari azas-azas perpajakan yang berlaku umum. Untuk itu perlu dicarikan suatu kebijakan baru yang lebih tepat agar di masa-masa mendatang penerimaan pajak dari sektor usaha pelayaran dapat mengambil peran yang lebih besar terhadap pembangunan nasional. "

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general."

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dalam membuat peraturan domestik tentang e-commerce. Disamping itu juga membahas tentang hak pemajakan (taxing right) yang dimiliki oleh Indonesia atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Research In Motion (RIM) sebuah perusahaan Kanada yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia dikaitkan dengan tax treaty antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah deskriptif analisis, pertama-tama penulis menguraikan definisi e- commerce, kemudian diuraikan aspek-aspek perpajakan dalam transaksi cross border e-commerce. Dan langkah yang terakhir diuraikan jenis-jenis dan karakteristik transaksi e-commerce. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, jurnal, paper, tax treaty, UU Perpajakan dan sebagainya. Hasil penelitian menyarankan agar pihak fiskus sebagai pihak pembuat peraturan, membuat aturan secara komprehensif tentang e-commerce sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Kanada dan memberikan pelatihan dengan pendekatan case law untuk membekali fiskus dalam menganalisa transaksi e- commerce agar hak pemajakan Indonesia atas penghasilan offshore e-commerce tidak hilang.

---

This thesis discusses about the steps that have been carried out by Indonesia and Canada in making domestic regulation of e-commerce. Besides, it also discusses about the rights of taxation (taxing rights) owned by Indonesia on business activities conducted by Research In Motion (RIM) a Canadian company that conduct e-commerce in Indonesia associated with the two countries's tax treaty.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis, the authors first describe the definitions of e-commerce, later described the tax aspects of cross border transactions of e-commerce. And the last step described the types and characteristics of e-commerce transactions. While data collecting technique used is through literature study (library research) by reading and studying a number of literary books, journals, papers, tax treaty, tax bill etc.

The research results suggest that the tax authorities as the regulator, making comprehensive rules about e-commerce as has been done by the Canadian state and provide training to case law approach to equip the tax authorities in analyzing e-commerce transactions for Indonesian taxing right on offshore e -commerce income is not lost."

"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu Cara untuk menggali penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan intensifikasi pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi untuk menunjang penerimaan negara secara signi'fikan.Perusahaan besar akan melakukan transfer kekayaan kepada pemerintah relatif lebih besar dari pada perusahaan yang lebih kecil tetapi pada realitanya belum tentu perusahaan besar membayar pajaknya juga besar. Sehingga kajian dalam penelitian ini adalah akan melakukan analisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi besamya perusahaan yang direpresentasikan oleh peredaran usaha, penghasilan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dengan menggunakan sampel sebanyak 149 data yang diambil dan laporan keuangan wajib pajak selama tahun 2004 dan kuesioner, sedangkan teknik analisis menggunakan model prediksi yaitu regresi dengan menggunakan program SPSS (Software Statistical Package for Social Scientist). Dimaksudkan pula untuk mengetahui hasil perhitungan, didapat model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antara besamya perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan.Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,959 (positif). Sedangkan besamya R square adalah sebesar 0,920. Dari kedua nilai R ini, maka berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara besamya perusahaan yang direpresentasikan oleh peredaran usaha, penghasilan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dan variasi perubahan keempat variabel bebas tersebut kontribusinya sebesar 92% sisanya sebesar 8% merupakan variasi perubahan dari variabel lain yang tidak diamati terhadap pembayaran pajak penghasilan.Hasil pangujian model secara keseluruhan (Uji-F) membuktikan bahwa F-statistik febih besar dari F-tabel yaitu sebesar 411,838 > 2,37 maka keempat variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kenaikan atau penurunan pembayaran pajak penghasilan, atau dapat diartikan terdapat hubungan yang sangat signifikan.Sebagai hasil studi, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel besarnya perusahaan yang diteliti (peredaran usaha, penghasifan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan) dengan pembayaran pajak penghasilan pada KPP Jakarta Pasar Minggu dan disarankan kepada Direktorat Jenderaf Pajak agar program pembentukan KPP Madya di Indonesia yang mengawasi wajib pajak - wajib pajak besar diperluas.

---

Tax is the biggest governments income that used for paying governments activities. There are many ways to enhance the income and one of them is tax intensification of some large firms that be able to increase the significant amount of the income.

The large firms will transfer their asset more than smaller firms to government but the fact's that the large firms don't pay their tax so big for sure. This research studied analysis of relation between some factors influence the size of the firms that interpreted by sates, taxed income, firm's assets, firm's capital by using 149 data of sampling from income statement of taxpayers during 1 year (2004) and questionnaire. Regression analysis with SPSS (Software Statistical Package for Social Scientist) was used to analyze data. This model also can be used to know statistic result that explained the relation of the size of the firms to income tax payment.

Results of multiple linear regression analysis show 0,959 of R (Positive), and 0,920 of R square. Those R results mean there are strong relation of the size of the firms that interpreted by sales, taxed income, firm's assets, firm's capital to income tax payment. And various changes of four independent variables contribute 92% and various changes of untested variables contribute 8% toward income tax payment

Results of totally test (F-test) prove that F-statistic higher than F-Table, 411,938 > 2,37. Together the independent variables influence increase or decrease income tax payment. further, there is a very significant relationship of them.

As study result, the relationship of variables of large firms that tested (sales, taxed income, firm's assets, firm's capital) to income tax payment is very significant at tax service office of Jakarta Pasar Minggu. DJP's (Direktorat Jenderal Pajak) program that sets Middle Tax Service Offices should be spread troughout Indonesia for controlling many big tax payers."

"Dalam rangka memasuki era globalisasi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan dunia usaha, bentuk-bentuk alih teknologi dilakukan dengan berbagai cara, seperti hak untuk menggunakan intelectual property, technical advise dan sebagainya baik dari pihak asing maupun domestik. Untuk itu pemakai hak/pemakai jasa harus membayar royalti atau imbalan jasa teknik. Pembayaran royalti dan imbalan jasa teknik itu sendiri merupakan obyek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (khususnya dari PPh) secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi dispute antara Wajib Pajak dengan fiskus dalam menentukan royalti (khususnya yang berupa informasi) dan imbalan jasa teknik sebagai obyek pajak (PPh), sehingga berpengaruh pada treatment (perlakuan pemajakan) antara keduanya. Hal ini menyebabkan tingkat kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi kurang terjamin dan dapat menimbulkan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas perbedaan antara royalti dan imbalan jasa teknik, perlakuan pengenaan PPh antara keduanya serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan'melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa royalti dan imbalan jasa teknik sebenarnya merupakan obyek pajak yang sangat potensial, namun belum tergali secara maksimal, karena terhambat oleh kendala pemahaman yang belum merata mengenai pengetahuan perpajakan yang menyangkut masalah-masalah khusus di kalangan petugas, serta belum adanya surat edaran/penegasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai royalti dan imbalan jasa teknik. Hal ini menyebabkan baik petugas pajak maupun wajib pajak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang cenderung menguntungkannya. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat surat edaran khusus yang menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri khusus antara royalti dan imbalan jasa teknik disertai dengan contoh-contohnya. Sedangkan untuk meningkatkan keseragaman. pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus, sebaiknya dilakukan pendidikan khusus secara periodik dan berkesinambungan."