Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akhir-akhir ini, banyak bermunculan bank yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengakomodasi perbankan syariah. Yaitu UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta peraturan perundangan yang lainnya. Selain Bank Umum, BPR jugs dapat menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pokok permasalahan adalah: 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko kegagalan usaha dari mitra usahanya pada perjanjian pembiayaan investasi? 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut pada BPRS Harta Insan Karimah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung wawancara dan tipologi Penelitian adalah penelitian evaluatif. Kesimpulan dari pokok permasalahan point satu di atas yaitu ada dua tahap. Tahap tersebut diterapkan pada saat sebelum perjanjian dan setelah perjanjian. Tahap sebelum perjanjian adalah BPRS melakukan penilaian secara seksama dengan menggunakan konsep 5 C's. Tahap setelah perjanjian adalah ma BPRS akan memberikan peringatan maksimal sampai tiga kali. Kemudian pihak BPRS akan melakukan penagihan ke tempat penerima pembiayaan. Apabila ternyata nasabah memang tidak mampu membayar pinjamannya, karena kegagalan usaha, maka BPRS akan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu antara lain reschedulling, reconditioning, atau restructuring. Tetapi apabila memang upaya di atas tidak berhasil, upaya terakhir akan dilakukan yaitu penjualan barang jaminan. Sedangkan kesimpulan atas pokok permasalahan point dua adalah BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut adalah dengan melalui musyawarah. Bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan dibawa ke BASYARNAS. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke BASYARNAS. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. BPRS Harta Insan Karimah dapat lebih menerapkan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Pemerintah sebaiknya mengganti kata Perkreditan dalam BPRS menjadi Pembiayaan, 3. Agar DPS lebih memaksimalkan peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS Harta Insan Karimah, 4. Pada pemberian pembiayaan ulang, sebaiknya pihak BPRS lebih mengawasi perkembangan usaha dari mudharib, 5. Pemberian dispensasi berupa perpanjangan waktu pelunasan sampai dengan pengikhlasan sisa hutang kepada nasabah yang wanprestrasi karena force majeur. "

"Untuk mengetahui berapa besar modal yang harus dicadangkan untuk risiko pembiayaan, bank harus mengukur berapa besar potensi kerugian akibat risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diukur dengan model standar dan model internal. Dengan studi kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi kerugian risiko pembiayaan dengan model standar dan dengan model internal, manakah model yang lebih akurat, dan berapa besar penghematan modal yang harus dicadangkan dari selisih hasil pengukuran dengan kedua model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data seluruh jenis pembiayaan pada BPRS Harta Insan Karimah pada tahun 2008, 2009 dan 2010. Model internal dilakukan dengan metode CreditRisk+ , sedangkan model standar dilakukan dengan menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa modal yang harus dicadangkan untuk menutup kerugian akibat risiko pembiayaan dengan modal internal lebih kecil daripada dengan modal standar. Dibandingkan dengan actual loss yang terjadi, model internal lebih akurat dibandingkan dengan model standar. Maka BPRS Harta Insan Karimah dapat menghemat modal yang harus dicadangkan sebesar 72,5% pada tahun 2008, 75,3% pada tahun 2009, dan 83,8% pada tahun 2010.

---

To find out how much capital charge for financing risk, bank has to know how much potential loss regarding financing risk. Financing risk can be measured based on Standard Model and Internal Model. With case study at Shariah Rural Bank or Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, this research is aimed to find out how much potential loss regarding financing risk based on standar model and internal model, which model is more accurate, and how much capital charge that bank can save concerning the difference of measurement result between the two models.

The database used in this research is data of all kind of financing at BPRS Harta Insan Karimah taken from 2008 to 2010. The internal model based on CreditRisk+ method, while standard model based on WRA measurement by Bank Indonesia number 8/22/PBI/2006 on Minimum Capital Charge of Shariah-Based Rural Bank.

The measurement result shows that potential loss regarding financing risk based on internal model is lower than based standard model. Comparing with actual loss, internal model is more accurate than standard model. Then BPRS Harta Insan Karimah can save capital charge about 72,5% at year 2008, 75,3% at year 2009, and 83,8% at year 2010."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Penelitian ini merupakan jenispenelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkangambaran tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah danfaktor-faktor yang menjadi hambatan dan bentuk penyelesaian pembiayaanmurabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung.Hasil penelitian ini menyarankan agar bank dapat lebih detail dalam melakukananalisa nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan; bank juga harus memilikibarang yang dibutuhkan oleh nasabah pada saat dilakukan pembiayaan murabahahagar tidak selalu menggunakan surat kuasa wakalah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about implementation of murabaha financing by BankPembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. This research is a kind ofnormative legal research with the descriptive nature of the research to get a picture ofimplementation of murabaha financing in Islamic banking and the factors thatbecome barriers and form completion of murabaha financing at Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. The results of this research suggestbanks have to be more detail in analyzing their customer before granting financingfacilities; banks also need to owned the items required by the customer at the time ofmurabaha financing and not always use wakalah."

"Pembiayaaan mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal selaku pemilik modal dan mudharib selaku pengelola usaha. Bentuk kontribusi dari shahibul maal dan mudharib berbeda. Shahibul maal menyediakan keseluruhan modal guna kelangsungan usaha mudharib. Sedangkan mudharib menyediakan keahlian, kerja, waktu dan pikiran. Kedua belah pihak memberikan kontribusinya untuk memperoleh keuntungan usaha yang maksimal. Para pihak: membagi keuntungan usaha mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil. Pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan, shahibul maal akan menerima pengembalian pembiayaan ditambah pembagian keuntungan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang juga menawarkan produk pembiayaan mudharabah. Produk ini menawarkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada mudharib secara syariah.Pembiayaan mudharabah memiliki risiko pembiayaan tinggi. Sebab dalam hal terjadi kerugian di luar kelalaian mudharib, maka shahibul maal akan menanggung seluruh kerugian tersebut. Tindakan dan upaya apa yang harus dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang untuk mengelola dan mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan tersebut. Apakah di dalam akad pembiayaan mudharabah, shahibul maal memiliki hak eksekusi manakala mudharib lalai melaksanakan kewajibannya.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang dapat melakukan tindakan dan upaya untuk mengelola dan mengantisipasi risiko pembiayaan mudharabah. Untuk mencegah risiko pembiayaan mudharabah tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan kepada mudharib. Shahibul maal juga memiliki hak eksekusi sebagaimana yang tertuang di dalam akad. Pihak shahibul maal hendaknya meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki skill yang baik dalam membuat analisis pembiayaan. Shahibul maal hendaknya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pembiayaan atas dasar jaminan kepercayaan kepada mudharib."

"Keberadaan kegiatan usaha dan lembaga berbasis syariah di Indonesia sejak tahun 1991 tidak serta merta diikuti dengan peraturan-peraturan yang mendukungnya, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu dari lembaga berbasis syariah tersebut tidak luput dari permasalahan tersebut. BPRS adalah termasuk lembaga yang diatur oleh Undang-undang Perbankan Indonesia dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia termasuk di dalamnya mengenai pembukuan dan pelaporan. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan BPRS mengacu kepada pedoman akuntansi perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 1992, yang kemudian diperbarui dengan PAPI 2001. Baru pada tahun 2003 Bank Indonesia mengeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Banyak permasalahan yang timbul sehubungan dengan digunakannya PAPI sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2003. Hal ini dikarenakan karena karakteristik transaksi pada BPRS yang memang sangat berbeda dengan perbankan kenvensional, dan dalam PAPI hanya diatur mengenai transaksi-transaksi bank konvensional Keberadaan PAPSI seharusnya banyak membantu BPRS di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya Tetapi hal ini tergantung kepada tingkat kepatuhan BPRS terhadap ketentuan dalam PAPSI, seperti yang ditunjukkan oleh laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah tahun 2005. Meskipun demikian bukan berarti PAPSI tidak memiliki kekurangun. Komponen laporan keuangan yang diatur dalam PAPSI lebih menekankan pada aspek kinerja BPRS, dan kurang memperhatikan laporan keuangan mengenai kesesuaian dengan syariah dan laporan komitmen sosial yang berkaitan dangan Laporan Sosial Ekonomi dan Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada BPRS dengan menggunakan 3 (tiga) variahel akstemal yaitu golongan nasabah UMKM pembiayaan untuk sektor usaha perdagangan, restoran dan hotel, dan pembiayaan dengan agunan tanah dan bangunan serta 7 (tujuh) variabel internal yaitu pengawasan Dewan Komisaris dan Direksl,jumJah Account Officer, tingkat kompetensi Account Officer, sistem dan prosedur pemberian pembiayaan, sistem dan prosedur pemantauan nasabah pembiayaan sistem dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah dan sistem penagihan angsuran nasabah. Berdasarkan data primer dari 74 sampel BPRS di Indonesia yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder dari Bank Indonesia serta hasil pengolahan data dengan Multiple Linier Regression dengan tingkat keyakinan 95% disimpulkan bahwa tingkat kompetensi Account Officer, sistem dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, dan sistem penagihan angsuran nasabah pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF pada BPRS. Ketiga variabel bebas tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variabeJ terikat NPF pada BPRS sebesar 32%, sedangkan 68% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam obyek penelitian.

---

This study aims to determine the factors that influence the NPF on BPRS with 3 (three) external variables which customer group of SMEs, the financing for the business sector, trade, restaurants and hotels, and financing with collateral of land and buildings, and 7 (seven) internal variables which the supervision of the Board of Commissioners and Directors, the number of Aceo Wlts Officer, Accounts Officer of the Level of competence, systems and procedures for granting finance, systems and procedures for monitoring customers' financing, systems and procedures for handling problems of financing and installment billing system customer. Based on primary data from 74 samples in Indonesia BPRS obtained via questionnaires and secondary data from Bank Indonesia and the results of data processing with Multiple Linear Regression with 95% confidence Jeve1, conclude that the level of competence of Accounts Officer, systems and procedures for handling problems of financing, and installment billing system customer financing has a significant impact on NPF in the BPRS. The three independent variables are jointly able to explain the dependent variable in the NPF of BPRS 32%, while the other 68% is explained by other variables not included in the object of research."

"Perbankan di Indonesia dewasa ini mengalami kemajuan yang demikian pesat. Khususnya untuk orang-orang yang tidak menginginkan adanya sistem riba yang diharamkan dalam Hukum Islam, keberadaan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional membuat masyarakat dengan leluasa memilih produk perbankan yang diinginkan sesuai manfaat dan tujuan. Dari sekian banyak produk yang ditawarkan, maka untuk bidang pembiayaan yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun usaha, ada yang disebut dengan Murabahah. Tesis ini membahas tentang aspek hukum dan penerapan akad pembiayaan al Murabahah pada Bank Rakyat Indonesia, sebagai salah satu state-owned bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan al Murabahah di Bank Rakyat Indonesia - Unit Usaha Syariah telah berusaha menerapkan prinsip syariah Islam bersama-sama dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan al Murabahah tersebut. Akad pembiayaan al Murabahah ini biasanya dibuat dalam bentuk notariil. Setiap orang dapat menikmati fasilitas ini, dengan cara mengajukan permohonan pada bank dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya, format akad pembiayaan al Murabahah masih banyak mengadopsi pasal-pasal pada perjanjian kredit dari bank konvensional, yang cenderung lebih melindungi kepentingan bank. Untuk mengatasi hal ini, maka akan lebih baik apabila pihak bank lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan bank dan nasabah, agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih seimbang."