Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, pembangunan dilaksanakan di segala bidang, diantaranya melalui perbankan sebagai media penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menjalin kerjasama untuk penyaluran kredit bagi anggota koperasi yang salah satunya dilakukan PT. Bank Mega Tbk. dengan program pemberian kredit yang bernama Implant Banking Program (IBP) tanpa agunan, kerjasama ini didahului dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dan pemberian jaminan yang berisi hak dan kewajiban bank dan koperasi(Kopkar) yang juga secara tegas menyebutkan Kopkar bertindak selaku penjamin dari fasilitas yang akan diterima anggotanya setelah anggota menandatangani perjanjian kredit dengan bank, yang menimbulkan permasalahan: pada saat bagaimana Kopkar mempunyai kedudukan sebagai Penjamin? lalu bagaimana tanggung jawab Kopkar selaku Penjamin apabila Debitur wan prestasi? kemudian bagaimana penyelesaian kewajiban Debitur bila Kopkar tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penjamin? Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif bertipe deskriptif-evaluatif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara dengan pejabat Bank dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analitis. Uraian kepada perjanjian pokok dan perjanjian accessoirnya dan pembahasan tentang borgtocht mendapatkan kesimpulan bahwa tanggung jawab Kopkar selaku Penjamin muncul pada saat Perjanjian Kredit antara Debitur dan Bank dan Kopkar berkedudukan sebagai Penjamin pada saat Perjanjian Kerjasama, lalu bila Debitur wan prestasi maka Kopkar mengambil alih pemenuhan kewajiban kemudian bila Kopkar tidak memenuhi syarat sebagai Penjamin maka Perusahaan atau bank mengambil alih pengelolaan pinjaman. Saran diberikan agar menjadikan Kopkar sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit, dan memperhitungkan kredibilitas Pengurus Kopkar serta kewenangan pihak perusahaan yang memberikan persetujuan."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab bank sebagai penyelenggara electronic banking (e-Banking). Pemahaman tanggung jawab dalam penyelenggaraan e-Banking dimulai dari hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam suatu perikatan. Disamping hubungan keperdataan tersebut, pendekatan pertanggungjawaban penyelenggaraan e-Banking dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pertanggung jawaban yang berlaku dalam hukum dan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perbankan. Bank sebagai penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

---

This thesis discusses the responsibilities of a bank as a provider of electronic banking (e-Banking). Understanding of the responsibility in the administration of e-Banking law starts from legal relation between the parties. In addition to these civil relations, the accountability approach to the implementation of e-Banking is based on the prudential principles in accordance to the Act Number. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transaction and several banking regulations. Bank as the provider of an electronic system is responsible for the implementation of its electronic system. However, these provisions can not be applied in the occurrence of force majeure, faults, and / or negligence of users of the electronic system."

"Layanan perbankan digital adalah layanan perbankan melalui media digital yang dilakukan secara mandiri. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan dari masyarakat untuk kredit, produk layanan diluncurkan oleh Digital Banking di Indonesia yaitu Digibank oleh DBS Bank dan Jenius oleh BTPN Bank, berupa Digibank Personal Loan dan Jenius Flexi Cash, yang merupakan pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada calon debitur yang telah memenuhi persyaratan. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana menerapkan pinjaman tanpa agunan dalam perbankan digital? dan 2) Apa risiko yang mungkin terjadi bagi bank dan pelanggan terhadap pinjaman tanpa agunan yang disediakan oleh perbankan digital?.Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Bank digital ini terkait dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 42 / POJK.03 / 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pinjaman atau Pembiayaan Bank untuk Bank Umum telah melakukan manajemen risiko dengan bantuan Teknologi Informasi, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan Elektronik Kenali Pelanggan Anda. Baik Pinjaman Pribadi oleh Digibank dan Flexi Cash oleh Jenius juga menerapkan prinsip 5C + 7P + 3R pada proses analisis dan penilaiannya. Meskipun kedua bank ini telah melakukan berlapis-lapis manajemen risiko, namun risiko kegagalan pembayaran masih tinggi karena Bank memberikan batas kredit yang tinggi kepada pelanggan yang tidak mampu melakukan pembayaran dalam jumlah yang sedemikian tinggi. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk membuat peraturan khusus yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman untuk sistem aplikasi pinjaman tanpa agunan di Perbankan Digital di Indonesia.Digital banking services are banking services through digital media which are carried out independently. Along with the development of time and demands from the community for credit, a service product launched by Indonesian Digital Banking which are Digibank by DBS Bank and Jenius by BTPN Bank, called Digibank Personal Loan and Jenius Flexi Cash, which is an unsecured loan given to prospective debtors who has met the requirements. This thesis has research questions of  How to implement unsecured loan in digital banking? and 2) What are the possible risks for banks and customers towards the unsecured loan provided by digital banking?.This thesis uses the normative juridical for its research method. These digital banks in regards to Article 2 of the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Loan Policy or Bank Financing for Commercial Banks has conducted risk management with the help of Information Technology, Financial Information Service System (SLIK), and Electronic Know Your Customer. Both Personal Loan by Digibank and Flexi Cash by Jenius also implements the 5C + 7P + 3R principles on its analysis and assessment process. Although both of these banks has conducted layers of risk management, however, the risk of failure to payment is still high since Banks somewhat provides a high limit of credit to customers who does not capable to make any repayment in that such a high amount. Hence, the author recommends for a specific regulation to be established by the Financial Service Authority as a guidelines for the system of unsecured loan application in Indonesian Digital Banking."

"Saham sebagai agunan kredit dilakukan dengan cara gadai. Sebagai bukti penyertaan modal suatu perusahan, saham tergolong surat berharga dan termasuk dalam benda bergerak. Bank Rakyat Indonesia menerima saham atas nama, saham atas unjuk dan saham yang ditawarkan langsung di Bursa Efek sebagai agunan kredit. Henurut pasal 2 SK Bank Indonesia No. 26/68/93 saham hanya berfungsi sebagai agunan tambahan. Mengenai tata cara penggadaian saham di Bank Rakyat Indone sia mengaou pada Surat Edaran No. S. 61-Dir/SDH/4/89 tentang Jaminan Saham' Perseroan Terbatas. Tata cara penggadaian saham atas unduk/blangko berbeda dengan tata cara pengga daian saham atas nama. Untuk saham atas nama, dimana pada saham tersebut tercantum nama dari pemiliknya, pengalihannya selalu mendapat pengawasan dari pengurus perseroan terbatas. Oleh karena itu, sahnya gadai saham atas nama terjadi pada saat terjadi pemberitahuan perihal penggadainnya itu kepada pengurus perseroan terbatas. Sedangkan untuk saham atas unjuk, dimana pemegangnya dianggap sebagai pemilik saham, maka sahnya gadai saham atas unjuk terjadi pada saat penyerahan (constitutum possesorium). Tata cara gadai saham yang penawarannya melalui Bursa Efek, sama dengan tata cara gadai saham atas nama. Proses pelaksanaan saham sebagai agunan tambahan kredit terjadi melalui dua tahapan, yaitu pertama perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya, kemudian tahap kedua yaitu perjanjian gadai saham. Dalam perdanjian gadai saham diatur diantaranya mengenai kuasa untuk mendual saham apabila debitur wanprestasi, hak hak pemberi gadai beralih kepada penerima gadai pada saat penanda tanganan perdandian gadai. Dalam prakteknya Bank Rakyat Indonesia belum pernah melakukan eksekusi dengan cara melelang saham."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."

"Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta terkait pengambilalihan agunan (AYDA) sebagai alternatif penyelesaian kredit macet. Bank dalam menyalurkan kreditnya membutuhkan notaris sebagai rekanan bank yang berperan membuat akta-akta terkait perkreditan. Salah satu penyelesaian kredit macet pada bank adalah dengan melakukan AYDA yaitu suatu aktiva yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan dari pemilik agunan, jika pemilik agunan/ debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktek seringkali pelaksanaan AYDA menimbulkan permasalahan dalam penyelesaiannya karena agunan tersebut non-marketable, sehingga dalam proses penjualan agunan pihak bank mengalami kesulitan dalam pencairannya. Permasalahan yang diangkat penulis yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada bank M di Palembang melalui pengambilalihan agunan debitur (AYDA); dan peran serta tanggung jawab Notaris dalam membuat akta terkait dengan pengambilalihan agunan debitur. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam penyelesaian kredit macet pada bank M, bank memberi penawaran berupa pelunasan seluruh utang debitur, debitur menjual sendiri agunannya selama tempo waktu yang disepakati atau take over kredit ke bank lain, jika penawaran tersebut tidak menemukan hasil, bank harus melakukan AYDA. Pada agunan yang sulit dicairkan dan tidak dapat menutup seluruh utang debitur maka bank berupaya melalui agunan tambahan dan melakukan penjualan cepat. Notaris sebagai rekanan bank bertanggung jawab atas resiko yang timbul dalam akta yang dibuatnya. Oleh sebab itu, notaris harus teliti dan menjunjung tinggi etika profesinya agar tidak menyimpang dari kewenangannya.

---

This study discusses the role and the responsibility of a notary in making a deed related to the takeover of collateral (AYDA) as an alternative settlement of bad loans. Banks in channeling credit certainly need a notary as a bank partner who plays a role in making credit-related deeds. One of the settlements of bad loans at banks is by AYDA, which is an asset obtained by the bank either through auction or outside the auction from the owner of the collateral, if the owner of the collateral/debtor is negligent in fulfilling his obligations. On practice, the implementation of AYDA often causes problems in settlement because the collateral is non-marketable, so that in the process of selling the collateral the bank has difficulty in disbursing it. The problems raised by the author are regarding the implementation of the settlement of bad loans at M banks in Palembang through the takeover of debtor's collateral (AYDA); and the role and responsibilities of the Notary in making the deed related to the takeover of the debtor's collateral. To answer this problem, a normative juridical legal research method with an explanatory typology is used. The data analysis was carried out qualitatively. The results showed that in the settlement of bad loans in M bank, the bank made an offer in the form of paying off all debtor's debts, the debtor sold the collateral himself during the agreed time period or took over the credit to another bank, if the offer did not find results, the bank had to do AYDA. In the case of collateral that is difficult to disburse and cannot cover all of the debtor's debt, the bank seeks to add additional collateral and make quick sales. Notaries as bank partners are responsible for the risks that arise in the deed they make. Therefore, a notary must be careful and uphold his professional ethics so as not to deviate from his authority."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. PT. Bank X mengeluarkan suatu produk pelayanan yang disebut dengan PT. Bank X Kredit Tanpa Agunan sejalan dengan perkembangan pasar consumer finance dan semakin ketatnya persaingan dalam memperebutan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa dalam upaya penyelesaian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank X masih terdapat masalah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Juridical Review of Loan Without Collateral on PT. Bank X. PT. Bank X issued a service product called PT. Bank X Loan Without Collateral in accordance with consumer finance market progress and the more stringent of competition in market contest. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation and the effort to settle Loan Without Collateral on PT. Bank X. This research uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as secondary data. This thesis has found that in the effort to settle the Loan Without Collateral on PT. Bank X still has problem."

"Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Memberikan kredit adalah salah satu Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank BNI. BNI Fleksi adalah produk Kredit Tanpa Agunan BNI yang tersedia bagi para pegawai aktif dan pensiunan yang menyalurkan gaji dan manfaat pensiunnya melalui BNI. BNI Fleksi difokuskan pada ekspansi nasabah dengan profil risiko rendah (BUMN, PNS, dan Pensiunan BUMN), selain program fleksi payroll dengan strategi akuisisi melalui cross selling fleksi payroll kepada nasabah/debitur terpilih melalui payroll based customer. Persoalan terjadi pada saat penerima kredit  pindah kerja di perusahaan yang tidak bekerja sama untuk jasa payroll dengan bank BNI kantor cabang Rawamangun. Hal tersebut berakibat bank BNI tidak dapat mengetahui kemampuan dari penerima kredit dari uang gajinya. Untuk menghadapi persoalan tersebut maka pihak bank BNI harus dengan segera melakukan koordinasi dengan penerima kredit perihal kemampuan dalam melunasi hutang kredit. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisir risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan penerima kredit memenuhi kewajibannya.

---

Banking refers to everything related to a bank, which includes the institution, business activities, as well as the procedures and processes involved in the execution of bank business activities. Bank are business entities that collect funds from the public in the form of deposits and channels the funds to the public in the form of credits and/or other forms for the purpose of enhancing the living standard of the community. Extending credits is one of business activities that can be undertaken by Bank BNI. BNI Fleksi is a BNI Unsecured Loan available to active employees and retirees who channel their salaries and retirement benefits through BNI. BNI Fleksi focused on expanding to low risk customers (PNS, selected institutions), in addition to the Fleksi payroll program with acquisition strategies through cross selling to selected Fleksi payroll customers/borrowers (selected company) through the customer payroll base. Problem occur when bank customer resign from the company and work for other company that dont have payroll agreement with Bank BNI Rawamangun. Impact from that condition Bank BNI is not able to know the capacity of the customer from his payroll salary. To counter that problem Bank BNI have to get confirmation from bank customer about his condition to minimize risk that arises from failure on the part of a counterparty in meeting its obligation."