Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul "Tinjauan Yuridis lmplementasi Prinsip Good Pension Fund Governance Pada Dana Pensiun Bank Negara Indonesia". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi yang juga menimpa badan hukum Dana Pensiun sebagai pelaku kegiatan usaha. Dana Pensiun sebagai sarana penghimpun dana dari masyarakat bukanlah kegiatan tanpa risiko, hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa kasus akibat missmanagement yang melibatkan dana pensiun besar di Indonesia belum lama ini. Missmanagement dalam hal ini salah satunya adalah karena lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi salah satu kunci utama untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan.Permasalahan utama yang. ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Sejauhmana Undang Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pemerintah No, 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dapat mendorong terwujudnya implementasi Good Pension Fund Governance pada suatu badan hukum Dana Pensiun dan Sejauhmana Dana Pensiun Bank Negara Indonesia dalam pengelolaannya telah mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip Good Pension Fund Governance.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, suatu metode yang dalam menjelaskan suatu masalah dengan uraian-uraian menggunakan pendekatan atau berdasarkan aturan hukum yang ada, penelitian terhadap asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pada dasamya Materi di dalam kedua peraturan ini secara yuridis, telah mengatur secara ideal bagaimana pengelolaan Dana Pensiun seharusnya dilakukan. Meskipun tidak secara tersurat, prinsip Good Pension Fund Governance tercantum dalam kedua peraturan ini namun materinya secara konsepsional telah mengarah kepada terwujudnya prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Kemudian yang kedua, pada dasamya Dana Pensiun BNI ini telah berupaya untuk melakukan pengelolan badan hukum Dana Pensiun berdasarkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik (Good Pension Fund Governance). Hal ini dibuktikan dengan upaya Pengurus Dana Pensiun Bank Negara Indonesia untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan koridor hukum yang ada."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACTThis thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program."

"Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance yang cukup pentingperanannya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan organ yang dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung. Unsur Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah pensiunan minimal 50 orang). Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus.Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga disampaikan kepada Peserta. Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai peraturan dan arahan Pendiri. Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari pelaksanaan peraturan GPFG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP- 136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun. Sebagai akibatnya, praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian GPFG pada Dapetri.Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun. Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFG) yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun.Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFG pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :1.Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun benchmarking dengan best practices Komisaris bank umum.2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan best practices dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council (Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA).3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa kesesuaiannya dengan best practices dana pensiun internasional.Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri. Kondisi ini terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan peralihan. Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada best practices dana pensiun internasional.Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPFG, saat ini Dapetri telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal. Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi mencapai praktek GPFG yang lebih baik di masa mendatang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh Dana Pensiun AKM dan proses alokasi aset investasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Dana Pensiun AKM belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik yang diatur pada POJK. Dana Pensiun AKM masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan prinsip III G20/ OECD 2015 dan stewardship code.  Tahap perencanaan dan pelaksanaan proses alokasi aset Dana Pensiun AKM masih belum sesuai dengan teori.

---

This study aims to evaluate the governance carried out by the AKM Pension Fund in managing investment funds and process of allocating its investment asset. The method used in this research is a case study. Data collection was carried out by document analysis and interview methods. The results of this study show that the application of the principles of transparency and accountability of the AKM Pension Fund is not in accordance with the principles of good pension fund governance stipulated in POJK. The AKM Pension Fund still has weaknesses in implementing the III G20/ OECD 2015 principles and the stewardship code. The planning and implementation stages of the pension fund asset allocation process are still not in accordance with the theory."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh Dana Pensiun AKM dan proses alokasi aset investasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas Dana Pensiun AKM belum sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun yang baik yang diatur pada POJK. Dana Pensiun AKM masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaan prinsip III G20/ OECD 2015 dan stewardship code. Tahap perencanaan dan pelaksanaan proses alokasi aset Dana Pensiun AKM masih belum sesuai dengan teori

---

This study aims to evaluate the governance carried out by the AKM Pension Fund in managing investment funds and process of allocating its investment asset. The method used in this research is a case study. Data collection was carried out by document analysis and interview methods. The results of this study show that the application of the principles of transparency and accountability of the AKM Pension Fund is not in accordance with the principles of good pension fund governance stipulated in POJK. The AKM Pension Fund still has weaknesses in implementing the III G20/ OECD 2015 principles and the stewardship code. The planning and implementation stages of the pension fund asset allocation process are still not in accordance with the theory."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan berinvestasi oleh perusahaan dana pensiun di Indonesia. Dengan banyaknya dana yang dihimpun dari para peserta dana pensiun dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa pensiun, maka perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan imbal hasil yang diharapkan oleh peserta dana pensiun. Dengan menggunakan model risiko portofolio Markowitz, diharapkan perusahaan dapat mengelola risiko investasi dengan baik dan kemudian mendapatkan imbal hasil yang diharapkan.

---

This thesis discusses about investment activity by pension fund company in Indonesia. The abundance of funds collected from the participants of the pension fund with the purpose of obtaining benefits in retirement, then the company has a responsibility to give the expected return to participants. Using risk portfolio model by Markowitz, company will be expected to be able to manage investment risk and then get a good expected return."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Pada tahun 2016 OJK selaku regulator dari lembaga dana pensiun menerapkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi yang mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menempatkan dananya sebesar minimal 30% dananya dalam instrumen investasi tersebut. Penerapan dari peraturan ini kemudian dinilai oleh sebagian kalangan khususnya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memberatkan bagi pelaku usaha dana pensiun karena harus mengurangi porsi investasi pada instrumen lain dan yield/Imbal hasil dari SBN saat ini sedang turun sehingga dana pensiun tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penelitian ini bermaksud membandingkan pengelolaan investasi dana pensiun Indonesia dengan Amerika sebagai pengelola dana pensiun terbesar di dunia dan juga Inggris sebagai negara yang memiliki kesamaan sistem dana pensiun dengan Indonesia namun dengan sistem pengelolaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dapat menjadi perbaikan dalam perbandingannya dengan sistem dana pensiun Inggris & Amerika. Penelitian ini dituliskan dengan judul skripsi, “Implementasi Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Terhadap Lembaga Dana Pensiun dan Perbandingannya dengan Inggris & Amerika.”

---

OJK as the regulator of pension fund institutions on 2016 has enforced regulation no.1/POJK.05/2016 about compulsory bond investment for Occupational Pension Fund (DPPK) at the very least 30% of their money into the states bond (SBN). This regulation is seen by many stakeholders especially pension fund association (ADPI) as a set back for pension fund institution growth, the main reason of this rejection is because they have to switch their investment from some instrument into the states bond and yield of states bond is now continue on declining. This research paper is using juridical-normative methods with the main purpose is to compare Indonesian pension fund system with USA as country with the largest asset of pension fund and also with UK as country which have similar system with Indonesia but different management system on investment. Therefore, this thesis is hopes to find solutions that can be advocated to the stakeholder from the comparation with UK & USA pension fund system. The tittle of this thesis is “Implementation of OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 about Compulsory Bond Investment for Pension Fund Institutions and the comparison between Indonesia to United States of America (USA) and United Kingdom (UK).”"

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya.

---

This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds.

Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program."