Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."

"Inflation Targeting Framework (ITF) dalam dua dekade terakhir semakin popular sebagai sebuah pendekatan baru dalam kebijakan moneter yang menggunakan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan menggantikan besaran lain seperti pertumbuhan jumlah uang beredar. Namun ITF menemui banyak kritik menyangkut orientasi kebijakan yang mengutamakan stabilisasi yang menurut pengkritik akan mengorbankan pertumbuhan dan pengangguran. Atas kritik tersebut pendukung ITF menunjukkan bahwa ITF adalah kerangka kebijakan yang flexible yang dalam jangka pendek dapat merespon permasalahan output seperti di masa krisis. ITF merupakan pendekatan kebijakan yang bersifat diskresi daripada sebuah rule yang kaku. Sementara beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa respon terhadap inflasi pada negara yang menerapkan ITF justru menurun setelah penerapan ITF. Sedangkan untuk Indonesia, yang menerapkan ITF sejak Juli 2005, bagaimana perubahan respon kebijakan moneter dengan penerapan ITF menjadi objek utama dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan model Taylor Rule sebagai fungsi respon kebijakan moneter. Perubahan respon diukur dari perubahan parameter dalam fungsi respon kebijakan moneter yang akan diestimasi dengan model Time Varying Parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ITF di Indonesia membuat respon kebijakan moneter lebih responsif terhadap Inflasi. ITF bersifat diskresi dengan parameter respon yang berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam periode yang diteliti.

---

Inflation Targeting Framework (ITF) in the last two decades had been popular as the new framework in setting monetary policy which used inflation as nominal anchor, replacing other nominal anchor such as money growth. But its popularity was not without critics. Opponents of ITF criticized ITF to its concern on stabilization only that would sacrifice other objectives of policies: output and employment. Proponents of ITF answered the critics by arguing that ITF was a flexible framework rather than a rigid rule. It could anticipate problem of output in the short run such as during a crisis. While some researches on this field found that in some ITF countries monetary policy response to inflation tended to be lower after implementing ITF. For Indonesia which had implemented ITF since July 2005, how the changes in monetary policy responses due to ITF implementation was an object of this research. Using Taylor Rule as monetary policy responses function, changes of the response measured by changes in parameter of the model which estimated by a time varying parameter method. Evidence showed that ITF in Indonesia had changed the response of monetary policy to be more responsive to inflation than before. ITF implemented as discretion rather than a rule with monetary policy response changed over time during observed periods."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kausalitas Granger antara variabel peringkat risiko negara, ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU), sentimen investor dan harga minyak terhadap returns saham secara spesifik di pasar negara berkembang selama periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan menggunakan model kausalitas nonlinear non-parametrik Granger serta Vector Error Correction Model (VECM), dan hasil dari penelitian menemukan hubungan kausalitas Granger-VECM jangka pendak dan jangka panjang pada variabel harga minyak yang cukup signifikan dalam memprediksi returns saham di pasar negara berkembang serta dibutuhkan penelitian lebih lanjut atas penggunaan Credit Default Swap sebagai proksi variabel peringkat risiko negara dalam memprediksi returns saham.

---

This research analyzes the causal relationship between country risk rating, economic policy uncertainty (EPU), investor sentiment, oil prices and equity returns in several emerging markets over  a decade. We use the nonlinear non-parametric Granger causality model and Vector Error Correction model to describe and investigate the causal correlation between country risk rating, economic policy uncertainty, oil prices, and investor sentiment and equity returns at the original level. We find Granger causal relationship-VECM with oil prices to predict stock returns in emerging markets and further research is suggested to investigate the usage of Credit Default Swap as country risk rating proxy to predict stock markets returns."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."

"Studi ini bertujuan untuk mengivestigasi eksistensi dari transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset di Indonesia. Dengan menggunakan metode Strucutral Vector Auto Regression (SVAR), penelitian ini menemukan bahwa kontraksi kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi harga aset dalam jangka pendek. Sementara itu goncangan harga aset tidak mampu direspon secara signifikan oleh konsumsi rumah tangga. Lebih jauh, dengan menggunakan teknik counterfactual simulation, studi ini memperlihatkan bahwa harga perumahan lebih berperan dalam mempengaruhi respon konsumsi terhadap kebijakan moneter kontraktif.

---

This study aims to investigate the existence of monetary policy transmission through asset price channel in Indonesia. Using Structural Vector Auto Regression (SVAR) method, this research finds that contracting monetary policy indeed affect asset prices in a short run. However, asset prices do not significantly responded by household consumption. In addition, using counterfactual simulation, this study pointed out that house price plays an important role in influencing consumption after contraction on monetary policy."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis berbagai sektor unggulan (key sector) dalam perekonomian propinsi Jawa Timur antara tahun 1994 dan 2000. Kedua, mengidentifikasi perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan analisis input-output yang telah banyak digunakan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi. Lebih lanjut, perubahan struktur akan dianalisis dengan menggunakan metode yang disebut multiplier product matrix (MPM) yang dapat menggambarkan landscape suatu perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka penggandaan yang cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis MPM terlihat pula perubahan struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 walaupun tidak drastis. "

"Kebijakan moneter dalam suatu negara adalah kunci untuk menggapai tujuan perekonomian dalam skala makro. Bank Sentral yang telah diberikan amanah oleh pemerintah sebagai pengelola kebijakan moneter selalu berupaya mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjaga nilai uang agar tetap stabil dari berbagai factor baik internal maupun eksternal. Di sisi yang lain, Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan dual monetary system, dimana kebijakan moneter dengan instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kondisi di sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Oleh karena itu, otoritas moneter menyusun berbagai penerapan kebijakan moneter ganda untuk mengatasi isu utama perekonomian nasional, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan pengaruh dari mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional yang tercermin dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), total kredit bank konvensional (LOAN), dan rata-rata yield Surat Utang Negara (SUN) serta transmisi kebijakan moneter syariah yang tercermin dari bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), total pembiayaan bank syariah (FINC), dan rata-rata yield Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terhadap tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Januari 2013 sampai Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis VAR/VECM dengan data sekunder jenis time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, variabel LOAN dan FINC memiliki pengaruh yang negative sedangkan dalam jangka pendek variabel SBSN memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk inflasi, dalam jangka panjang variabel SBIS dan FINC memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat inflasi, sedangkan variabel SBSN memiliki pengaruh yang negative. Pada analisis efektivitas yang diukur dengan pengujian Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan hasil bahwa kebijakan moneter syariah memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pengendalian tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan moneter konvensional.

---

Monetary policy in a country is the key to achieve economic goals on a macro scale. The Central Bank, which has been given the mandate by the government as the manager of monetary policy, always tries to control the money supply by keeping the value of money stable from various factors, both internal and external. On the other hand, Indonesia is one of the countries that implements a dual monetary system, where monetary policy with conventional and sharia instruments goes side by side. This of course will have a different effect on conditions in the real sector and the monetary sector in the economy. Because of this, the monetary authorities prepared various implementations of dual monetary policies to address the main issues of the national economy, namely the rate of inflation and the rate of economic growth. This study aims to examine the effectiveness and influence of the conventional monetary policy transmission mechanism as reflected in interest rates on Bank Indonesia Certificates (SBI), total conventional bank loans (LOAN), and the average yield of Government Bonds (SUN) and sharia monetary policy transmission. which is reflected in the profit sharing of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), total Islamic bank financing (FINC), and the average yield of State Sharia Securities (SBSN), toward inflation rate and economic growth rate in Indonesia from January 2013 to December 2019. This study used the VAR/VECM analysis method with secondary data of the time series type. The results of this study indicate that for long-term economic growth, the LOAN and FINC variables have a negative effect, while in the short term, SBSN variables have a positive effect on economic growth. As for inflation, in the long-term the SBIS and FINC variables have a positive effect on the inflation rate, while the SBSN variable has a negative influence. In the effectiveness analysis as measured by the Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) tests, the results show that Islamic monetary policy has a greater contribution to controlling inflation rates and economic growth than conventional monetary policy."

"Kebijakan moneter di Indonesia lebih dominan dari pada kebijakan fiskal. Pembentukan ekspektasi makin berperan dalam mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Tujuan skripsi ini melihat pengaruh dari pertumbuhan uang, sebagai salah satu perangkat kebijakan moneter, terhadap tingkat pengangguran, ouput nasional, dan harga di Indonesia dengan memasukkan faktor ekspektasi ke dalam pembentukan variabel pertumbuhan uang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan prosedur ekonometri Ordinary Least Square (OLS) karena persamaan-persamaan yang digunakan merupakan persamaan recursive. Pergerakan uang beredar, khususnya pergerakan yang tidak diantisipasi (unanticipated money), dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat output. Hubungan antara pergerakan uang tersebut adalah searah dengan tingkat ouput, dan berlawanan dengan tingkat pengangguran. Pengaruh pertumbuhan uang yang tidak diantisipasi pada tingkat pengangguran ternyata lebih lama (sampai tiga tahun kemudian), bila dibandingkan dengan pengaruhnya pada tingkat ouput (hanya sampai setahun kemudian). Pergerakan uang yang sebenarnya (actual money) dan pergerakan yang dapat diantisipasi (anticipated money) bersifat netral terhadap tingkat pengangguran dan tingkat ouput, yang berarti dalil ketidak-efektifan kebijakan (policy ineffectiveness proposition) berlaku di Indonesia. Tingkat harga memiliki hubungan one to one dengan pergerakan uang yang sepenuhnya diperkirakan. Namun pergerakan uang yang tidak diantisipasi (melalui pengaruhnya pada tingkat output) tahun ini dan tahun lalu, akan mempengaruhi tingkat harga dengan arah negatif. Pergerakan uang aktual ternyata juga mempengaruhi tingkat harga. Kesimpulan.akhir adalah kebijakan ekspansi moneter semata-mata hanya dapat mempengaruhi tingkat harga dan tidak dapat mempengaruhi tingkat output serta tingkat pengangguran, kecuali jika kebijakan ini tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Penelitian ini sangat terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang dapat melihat lebih jauh dampak pertumbuhan uang pada variabel ekonomi riil lainnya, dengan memperpanjang periode penelitian."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan fiskal di Indonesia dan perbedaannya dalam 2 periode: Periode I (1993Q1-2018Q4), yang mencakup Krisis Keuangan Asia dan Krisis Keuangan Global, dan Periode II (2019M1-2021M12), yang mencakup Krisis Pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR) yang dikembangkan oleh Perotti (2004), yang menggunakan restriksi berdasarkan informasi institutional mengenai sistem penganggaran pemerintah. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: 1) perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi PDB secara signifikan di kedua periode; 2) pergerakan dinamis dari PDB lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan belanja, dibandingkan kebijakan pendapatan; 3) kebijakan fiskal, khususnya pendapatan, lebih banyak mempengaruhi inflasi di Periode II; 4) kebijakan fiskal memiliki peranan yang sangat kecil dalam mempengaruhi tingkat suku bunga.

---

This study aims to know the effects of fiscal policy shock in Indonesia and investigate the differences within two periods: Period I (1993Q1-2018Q4), which include the Asian Financial Crisis and the Global Financial Crisis, and Period II (2019M1-2021M12), which include the COVID-19 Pandemic crisis. This study uses Structural Vector Autoregression (SVAR) model, developed by Perotti (2004), which determine the restrictions based on institutional information of government budget system. This study concludes that: 1) shocks on fiscal policies significantly affect GDP in both periods; 2) the dynamic movement of GDP is more influenced by government spending than government revenue; 3) fiscal policy, especially revenue, has greater influences on inflation in Period II; 4) fiscal policy has minor role in affecting the interest rate."