Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan usaha memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat karena akan dapat melindungi para pelaku ekonomi dari pemusatan kekuatan ekonomi yang hanya bertumpu kepada beberapa pihak saja. Persaingan usaha dapat mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efisien serta dapat merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan konsumen, proses produksi, dan inovasi teknologi sehingga konsumen memiliki banyak pilihan produk atau jasa dengan harga yang wajar. Akan tetapi jika persaingan usaha secara bebas tidak dikelola dengan baik akan berpotensi tumbuhnya persaingan yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat, konsumen dan tersisihkannya para pelaku usaha yang lebih lemah. Lebih dari itu, persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek ronopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha bebas itu sendiri. Untuk mencegahnya diperlukan instrumen hukum yang secara komprehensip dapat memberikan batasan-batasan yang jelas bagi para pelaku usaha dalam melakukan persaingan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat untuk tujuan itu. Sebagian dari pasal-pasal pada undang-undang tersebut adalah sejumlah klausa yang dilarang untuk diperjanjikan diantara sesama pelaku usaha. Sepintas pasal-pasal tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang merupakan sebagai suatu pelanggaran terhadap salah satu azas penting dalam perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak. Karenanya diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap pasal-pasal itu dalam kaitannya dengan pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku didukung oleh bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tretier yang hasilnya dituangkan pada tesis ini."

"ABSTRAKPelaksanaan monopoli Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk pengadaan beras dan tepung terigu dimaksudkan untuk menghadirkan stabilitas harga kedua komoditi tersebut di masyarakat. Pada awalnya, berdasarkan Keppres Nomor 114/U/KEP/5/1967, Bulog hanya ditugasi untuk pengadaan beras. Kemudian, tugas Bulog diperluas sehingga mencakup pengadaan tepung terigu melalui Keppres Nomor 11 Tahun 1969. Sejak diterbitkan keputusan presiden itu, Bulog telah menjadi pemain yang aktif dalam pengadaan kebutuhan sembilan bahan pokok, termasuk beras dan tepung terigu. Dengan perkembangan tersebut, pecan Bulog telah bergeser dari sebuah lembaga non departemen yang hanya mengupayakan stabilitas harga dan mengawasi pengadaan beras telah menjadi semi Badan Usaha Malik Negara (BUMN) yang juga mencari untung dalam pengadaan komoditi pangan. Penelitian ini memperlihatkan adanya distorsi dalam pelaksanaan monopoli pengadaan beras dan tepung terigu, yang ditunjukkan pada pemberian hak eksklusif untuk turut dalam pengadaan impor beras dan impor gandum sebagai bahan tepung terigu. Hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW). Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada tanggal 15 Januari 1998 telah menyetujui untuk menghapuskan monopoli Bulog untuk pengadaan tepung terigu. Kemudian, menurut Keppres Nomor 19 Tahun 1998, Bulog hanya ditugasi untuk mengendalikan harga dan mengelola persedian beras."

"Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS dalam konteks operator telepon seluler, Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya secara maksimal dalam melakukan evaluasi agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing operator tersebut telah mencakup dan merata di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya meng-cover tiga wilayah, yaitu high, medium, dan low area profitability; Regulator hendaknya mempertegas penerapan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi Rencana Dasar Teknis yang telah diajukan sebelumnya.

---

The focus of this study is about the cause of Telkomsel dominate the market more than 50 and what if the condition is reviewed by Law No. 5 Year 1999 Competition Act . This research is qualitative with juridical normative. This research explain that Telkomsel is not proven infringed the Article 17 and 25 of Competition Act. This research suggests that in determining the amount and location of the construction of base stations in terms of cellular operators, the government should use their authority to the fullest in evaluation of it, in order to ensure that the development which undertaken by each of these operators have covered and evenly distributed throughout Indonesia, or at least it has covered the high, medium, and low profitability areas regulators should strengthen the sanctions against operators who do not comply with the basic technical plan that has been proposed previously to the government. "

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam kasus pemblokiran situs Netflix yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah menggenai regulasi penyedia jasa konten di Indonesia, penerapan pengecualian pasal 50 huruf (a) dalam kasus pemblokiran Netflix, dan penerapan dari pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat indikasi atau dugaan kegiatan anti persaingan yang telah dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesiasebagai pemegang fasilitas penting dalam bentuk akses internet yaitu pelanggaran atas pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan telah melakukan penolakan akses ke fasilitas penting yang termasuk dalam ruang lingkup pasal 19 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap Netflix yang mengakibatkan Netflix tidak dapat bersaing pada pasar televisi berbayar di Indonesia.

---

This bachelor thesis discusses about alleged violation of Article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in the case of blockage of Netflix site that committed by PT Telekomunikasi Indonesia. The main issues of this thesis are about regulation of content provider Indonesia, application of expectation as regulated in article 50 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, and also the application of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999 in Netflix case. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research, there is an indication or alleged violation of anti competition activities that has been committed by PT Telekomunikasi Indonesia as a holder of essential facilities in internet access as regulated in article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999, which has done a barrier to entry of essential facilities for Netflix that included in scope of article 19 chapter (a) Law No. 5 Year 1999. It makes Netflix can?t compete in the subscription television channels market in Indonesia."

"Restrukturisasi BUMN dengan membentuk Holding company (Perusahaan Grup), diperlukannya ketentuan hukum yang tidak bertentangan antara peraturan yang berlaku agar mampu mengakomodir segala kepentingan agar berpegang teguh terhadap tiga tujuan hukum. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pembentukan Holding BUMN serta Mengetahui Monopoli yang dilakukan oleh Holding BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode normatif dan berbentuk deskriptif analistis dengan menggunakan data sekunder dimana penarikan kesimpulan menggunakan deduktif Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur pembentukan Holding BUMN dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, hak istimewa diberikan oleh negara melalui peraturan pemerintah tersebut, mengingat anak perusahaan Holding BUMN tidak berstatus BUMN, rentan bagi anak perusahaan BUMN memenuhi unsur-unsur monopoli dan praktek persaingan usaha tidak sehat, dimungkinkan terjadi pemusatan konsentrasi horizontal serta menimbulkan trust dan dapat menimbulkan kontra bagi pelaku usaha swasta maupun asing. Holding Company merupakan gagasan yang baik, Namun peraturan di Indonesia belum mampu mengakomodir perkembangan zaman mengenai Holding Company, Pemerintah sebagai kekuasan eksekutif yang melaksanakan perintah undang-undang harus dapat menjaga sektor-sektor yang penting dan vital bagi hajat hidup orang banyak melalui Holding BUMN, hal tersebut dimaksudkan agar fungsi sosial dari BUMN dapat dilaksanakan dan memberikan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang.

---

The restructuring of SOEs by forming a holding company requires legal provisions that do not conflict with applicable regulations in order to be able to accommodate all interests in order to adhere to the three legal objectives. The purpose of this study is to determine the formation of BUMN Holding and to know the Monopoly carried out by BUMN Holding based on the laws and regulations in Indonesia. Positive things in Indonesia have regulated the formation of BUMN Holding with the issuance of Government Regulation Number 72 of 2016, special rights are granted by the state through this government regulation, considering that BUMN Holding subsidiaries do not have BUMN status, vulnerable for BUMN subsidiaries to fulfill the elements of monopoly and business competition practices. unhealthy, it is possible for horizontal concentration to occur and create trust and may create contra for private and foreign business actors. Holding Company is a good idea. However, regulations in Indonesia have not been able to accommodate the times regarding Holding Companies. The Government as the executive power that carries out the orders of the law must be able to protect sectors that are important and vital for the livelihood of many people through BUMN Holding. This is intended so that the social functions of BUMN can be carried out and provide welfare for as many people as possible. "

"Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas, terdapat birokrasi dan administrasi yang kompleks, yang mengakibatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu pelimpahan wewenang ini adalah monopoli atas barang dan jasa yang dianggap penting oleh negara, yang diberikan kepada pemerintah daerah dan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, BUMD ini kerap kali rentan terhadap praktik monopoli, seperti yang terjadi pada kasus PDAM di DKI Jakarta. Melihat hal ini, terdapat kekosongan hukum mengenai monopoli BUMD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga menimbulkan permasalahan bagaimana kewenangan BUMD melakukan monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta bagaimana praktek BUMD melaksanakan monopoli dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan yuridis normatif dan hasilnya menyimpulkan bahwa BUMD memiliki kewenangan untuk melaksanakan monopoli berdasarkan undang-undang serta sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan penyelenggaraan monopoli oleh BUMD melalui penguasaan negara berdasarkan undang-undang sektoral yang berlaku.

---

Within the vast territory of the Republic of Indonesia, there is a complex bureaucracy and administration, which results in the delegation of authority from the central government to local governments. One of these delegations of authority is a monopoly on goods and services deemed essential by the state, which is granted to local governments and through the establishment of regionally owned enterprises (BUMDs). However, these BUMDs are often vulnerable to monopolistic practices, as was the case with PDAM in DKI Jakarta. Seeing this, there is a legal vacuum regarding the BUMD monopoly in Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This raises the issue of how the authority of BUMD to monopolize according to Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the practice of BUMD to implement monopoly in several applicable sectoral laws and regulations. This research uses a normative juridical review method, and the results conclude that BUMD has the authority to carry out a monopoly based on the law as well as a body designated by the government and the implementation of a monopoly by BUMD through state control based on applicable sectoral laws."

"Kerjasama pengelolaan Terminal Peti kemas Pelabuhan, Tanjung Priok antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan persaingan usaha sehat dalam Pasar Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Tujuan awal pelaksanaan kerjasama dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa bongkar muat yang optimal bagi masyarakat menjadi tidak terpenuhi. Hal ini ditandai dengan terbuktinya JICT melakukan pelanggaran Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Monopoli dan Pasal 25 Tentang Posisi Dominan, dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan mematikan pesaing-pesaingnya para pelaku usaha yang sama dan menjalankan pola kegiatan usaha yang bernuansa persaingan usaha tidak sehat."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis persaingan usaha terkait praktek monopoli dan pengenaan tarif pengelolaan ground handling bandar udara berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan studi kasus monopoli ground handling Bandara I Gusti Ngurah Rai - Bali di Putusan KPPU No. 13/KPPU-I/2014 dan mengetahui bentuk penyelenggaraan kebandarudaraan Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara yuridis normative melalui berbagai penelitian dan diketahui terdapat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan permasalahan hukum diantaranya adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan maskapai dan para konsumen pesawat charter tersebut.

---

This thesis discusses the juridical analysis of competition and monopoly practices related to the management of ground handling tariffs airports under Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with ground handling monopoly case study I Gusti Ngurah Rai Airport - Bali on the Commission's Decision No. 13 / KPPU - I / 2014 and determine the form of the implementation of airport Indonesia according to the legislation in force . The study was conducted by way of normative juridical through various studies and finds that there are actions undertaken by businesses raises legal issues including the losses suffered by the airline company and the consumers of the charter flight."