Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial dan berdasarkan Pancasila. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan papan meningkat. Untuk keperluan pembangunan perumahan, baik sektoral maupun dalam proses perolehan tanah dilakukan dengan cara membebaskan tanah-tanah Hak Milik, baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan-badan hukum ataupun yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan berhubung tanah yang langsung dikuasai oleh negara semakin langka atau tidak tersedia lagi maka dengan demikian tanah-tanah tersebut dapat dibebaskan dari pemegang haknya dengan mendapat ganti kerugian yang sesuai. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah bagi keperluan perusahaan pembangunan perumahan dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas dasar musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memperoleh tanah untuk pembangunan perumahan dan apa penyebab terjadinya kendala tersebut dan bagaimana penyelesaiannya, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Dalam kenyataannya Peraturan Perundang-undangan yang telah ada belum dapat mengatur secara sempurna hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah, misalnya belum ditetapkannya besarnya ganti kerugian yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat pemilik tanah dimana hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam setiap pembangunan perumahan."

"Dalam Tesis ini yang mengambil judul "PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH OLEH DEVELOPER (Studi Kasus PT. Piradania di Bekasi)" sebagai salah satu bentuk hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan tersendiri yaitu mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005. Beberapa masalah pokok yang harus diteliti dan memperoleh perhatian dalam kajian tesis antara lain mengenai: Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan dibangun oleh Perseroan Terbatas PT. PIRADANIA di Bekasi? Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan di bangun tersebut? Terutama pengadaan tanah oleh pihak swasta yang dalam hal ini pihak developer agar menjalankan ketentuan-ketentuan secara efektif sehingga kepentingan perseroan dan kepentingan masyarakat tidak bertentangan.Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diharapkan dapat menjabarkan apakah pihak-pihak yang terkait berada dalam posisi yang diperintahkan oleh undangundang. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah menunjang, agar lebih dapat diperluas lagi peraturan-peraturan yang tidak memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lagi ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat umum atau developer dan pemerintah. Dalam Peraturan perundangan-undangan tentang tanah di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah dalam membuat peraturan, dan perlu pengawasan lapangan yang ketat- oleh pemerintah agar pelaksanaan peraturan jadi efektif seperti yang diharapkan karena pembenahan dalam peraturan pertanahan untuk pemilikan tanah bagi masyarakat umum yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia."

"Penelitian ini menginvestigasi inkonsistensi implementasi prinsip-prinsip Islam pada produk properti perumahan tapak bertajuk syari rsquo;ah yang ditawarkan oleh pengembang di Bekasi. Penelitian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: 1 apakah produk perumahan syari rsquo;ah terutama perumahan tapak di Bekasi telah memenuhi prinsip-prinsip Islam dengan maksimal, seperti pada transaksi keuangan? dan 2 jika belum, apa penyebab produk perumahan syari rsquo;ah belum bisa memenuhi prinsip-prinsip Islam? Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Penelitian ini menemukan bahwa: 1 produk perumahan syari rsquo;ah di Bekasi belum bisa memenuhi prinsip-prinsip Islam dengan maksimal seperti pada transaksi keuangan; 2 pengembang mengetahui prinsip-prinsip Islam pada properti perumahan namun tetap membangun unit rumah yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan; 3 pengembang khawatir margin keuntungan menurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di satu sisi pengembang ingin menjangkau masyarakat menengah ke bawah namun di sisi lain biaya pengembangan perumahan dengan prinsip-prinsip Islam cukup tinggi.

---

This research investigates inconsistencies in the implementation of Islamic principles on housing product with sharia titled offered by developers in Bekasi, especially on landed house type. This study attempts to answer two questions 1 Does the shariah housing product especially landed houses type in Bekasi have fulfilled the Islamic principles maximally, as in financial transactions And 2 if not, what is the cause of shariah housing products can not fulfill the Islamic principles. This research uses mixed method with sequential explanatory strategy.

This study found that 1 Shariah housing products in Bekasi have not been able to fulfill Islamic principles maximally as in financial transactions 2 the developer knows the principles of Islam on housing but still builds product which are inconsistent with Islamic principles, and 3 developers are concerned that profit margins are declining. This study concludes that, one side the developer wants to reach the middle to lower society but on the other hand the development cost of the housing with Islamic principles is quite high. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk berusaha menerapkan teori dan metode yang dikembangkan oleh Dominic Dodd dan Ken Favaro (2007) dalam bukunya "The Three Tension:Winning The Strugle to Perform Without Compromise", pada perusahaan real estate yaitu PT Bakrieland Development Tbk. Three tensions yang dianalisis dalam penelitian ini adalah : profitability vs. revenue growth; results today vs. results tomorrow; and the performance of the company as a whole vs. the performance of each part of the company. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa PT Bakrieland Development Tbk masih memiliki kesulitan- kesulitan dalam mengelola ketiga tensions dengan baik, yang tercermin dari skor batting average yang dicapai perusahaan sebesar 0 persen untuk ketiga tensions tersebut dan Total Shareholder Return perusahaan yang masih lebih rendah dari Total Shareholder Return IHSG Property & Real Estate.

---

The objective of this research is to apply the theory and method developed by Dominic Dodd and Ken Favaro (2007) in their book The Three Tensions: Winning the Struggle to Perform without Compromise, in a real estate company, PT Bakrieland Development Tbk. The three tensions analyzed in this research are: profitability vs. revenue growth; results today vs. results tomorrow; and the performance of the company as a whole vs. the performance of each part of the company.

The results of this research show that PT Bakrieland Development Tbk still has difficulties in managing the three tensions well, which are reflected from the batting average score reached by the company, which is 0% for the three tensions and Total Shareholder Return of the company that is still lower than Total Shareholder Return of the JCI for Property & Real Estate."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara Pengembang selaku penjual Tanah dan Bangunan dengan Konsumennya. Guna mengamankan kepentingan Pengembang dan Konsumennya, Pemerintah, melalui Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 09/KPTSIM/95 Tanggal 23 Juni 1995, tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli.Berkenan dengan hal tersebut diatas, Penulis tergerak untuk milakukan penelitian:(1) Apakah Perjanjian JUa1 Beli Tanah dan Bangunan tersebut telah menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum secara memadai kepada Pihak Penjual maupun Pihak Pembeli?(2) Apakah klausula-klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut telah mampu melindungi kepentingan Pembeli dan Penjual?Metode penelitian yang dipilih bersifat yuridis normatif dan dilakukan melalui study kepustakaan berupa dokumen-dokumen serta penggunaan data sekunder. Disamping itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dan eksplanatoris, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan secara jelas balk dari segi per undang-undangan maupun dalam realita praktiknya.Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh kesimpulan:(1) Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Tanah dan Bangunan tersebut belum mernberikan kepastian hukum, karena masih dibuat dibawah tangan sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik;(2) Bahwa klausula dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut menunjukan adanya ketidakseimbangan hubungan yang cenderung menguntungkan pihak pengembang sebingga tidak mendukung terciptanya rasa keadilan, kepastian dan ketertiban hukum."

"Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Perusahaan Pembangunan Perumahan sangat penting diwujudkan efektifitasnya, oleh karena bila koodinasi itu tidak efektif, maka dapat mengakibatkan adanya keresahan sosial bahkan konflik yang berkepanjangan serta menghambat laju pembangunan di Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tangerang.Berdasarkan pada Keppres 55 Tahun 1993 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diusahakan dengan cara seimbang dan ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.Namun masalah yang dihadapi oleh para developer di Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Jawa Barat ternyata dari 27.263,8463 Ha tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan perumahan, realisasinya yang dicapai hanya 59,32% dari luas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya koordinasi panitia pengadaan tanah.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang akan diuji adalah besarnya nilai ganti rugi pemegang hak atas tanah, motivasi penjual, kesadaran hukum penjual, ganti rugi oleh developer, motivasi developer, kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan personal panitia, penetapan nilai ganti rugi oleh pemerintah, keteraturan tugas-tugas personalia, motivasi personal panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah.Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 77 sampel responden di lapangan dan temuan dianalisis dengan model regresi linier berganda melalui pendekatan "management science and ranking statistical weighting".Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa besarnya ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum pemegang hak atas tanah, ganti rugi, motivasi dan kesadaran hukum developer, kesatuan tindakan, penetapan ganti rugi panitia, motivasi panitia, pengawasan dan komunikasi, berpengaruh nyata terhadap efektivitas koordinasi pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik.(2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi panitia pengadaan tanah di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan nilai ganti rugi oleh developer yang didukung oleh kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pemegang hak atas tanah."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan di industri properti dan real estat yang terdaftar dan tidak terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dengan periode 2009-2019. Penelitian ini menggunakan net trade cycle sebagai proksi manajemen modal kerja dan net profit margin, return on assets, dan total assets turnover sebagai proksi profitabilitas. Dengan melakukan analisis dengan metode data panel, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Penulis menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam ISSI cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Secara lebih lanjut, ditemukan perbedaan pengaruh manajemen modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar dalam ISSI dan Non-ISSI. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus melakukan kalibrasi berkelanjutan dan menetapkan berbagai alternatif pilihan dalam menentukan modal kerja yang optimal untuk meningkatkan profitabilitasnya.

---

This study aims to identify the effect of working capital management and liquidity on the profitability of companies in the property and real estate industry that listed and unlisted in the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) for the 2009-2019 period. This study uses the net trade cycle as a proxy for working capital management and net profit margin, return on assets, and total assets turnover as proxies for profitability. By analyzing the panel data method, this study shows that there is a significant effect of working capital management on company profitability. The author finds that companies listed on ISSI tend to have a higher level of profitability. Furthermore, it is found that there are differences in the effect of working capital management on the profitability of companies that listed and unlisted in the ISSI. This indicates that the company must carry out continuous calibration and determine various alternative options in determining the optimal working capital to increase its profitability."

"Perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk melangsungkan aktifitas sehari-hari. Sebagai kebutuhan dasar, perumahan menempati ruang-ruang panting dalam mempengaruhi pola hidup penghuninya. Pengaruh tersebut meliputi berbagai aspek, diantaranya aspek fisik bangunan, kenyamanan, keindahan. sosial dan interaksi, ideologi, religius dan budaya bagi para penghuninya. Berbagai aspek tersebut kemudian bersimpul dan bermuara pada satu kajian, yaitu kualitas hidup dan hunian dalam perumahan.Perumahan telah berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Banyak jenis dan macam gaya arsitektur telah digunakan, berbagai penerapan teknologi tidak terlepas dari perkembangannya, akan tetapi perumahan tetap menyimpan banyak permasalahan. Kualitas hidup dan hunian, sekali Iagi, merupakan aspek yang sering kali menjadi latar belakang dari permasalahan-pennasalahan tersebut.Skripsi dengan judul "Menuju Perumahan Ideal" ini dibuat untuk menjawab tantangan permasalahan-permasalahan tersebut di atas. Istilah 'perumahan ideal', pada sisi yang lain, akan menirnbulkan pertanyaan tentang definisi dan parameter. Untuk itu, skripsi ini akan membatasi makna dan definisinya dengan menggunakan beberapa pendekatan teori tentang perumahan, kemudian dirumuskan konsep ideal perumahan.Tiga studi kasus dengan karakter hunian yang berbeda digunakan untuk membuktikan dan mengujicobakan sejauh mana kualitas hidup dan hunian telah sesuai dengan konsep ideal perumahan, yaitu Pesona Khayangan Estat (Depok, Jawa Barat, Indonesia), Kota Wisata Estat (Bogor, Indonesia), dan Taman Melawati (Johor Bahru, Malaysia). Pesona Khayangan Estat yang paling mendekati nilai ideal, walaupun tentu saja beberapa kondisi tidak tercapai. Kedua adalah Kota Wisata Estat, sebuah hunian dengan banyak gagasan, hanya saja menjadi hunian eksklusif dan banyak menggunakan gaya arsitektur jiplakan, ketiga adalah Taman Melawati, hunian heterogen dan inklusif yang istimewa, hanya saja kurang didukung dengan realitas dan konteks budaya serta permasalahan infrastruktur dan fasilitas yang sedikit."