Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebaran berita palsu sering terjadi di internet dan media sosial. Kemampuan literasi media, termasuk pengetahuan tentang kepemilikan media, penting untuk membantu kita mengevaluasi informasi. Kepemilikan media mempengaruhi konten berita yang diciptakan oleh media tersebut. Oleh karena itu, mengetahui kepemilikan media dapat membantu konsumen menelaah kembali berita yang dipublikasi oleh media. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah edukasi tentang kepemilikan media dapat memengaruhi persepsi kredibilitas berita daring. Peneliti melakukan studi eksperimental dengan desain between-subject post-test only. Sebanyak 132 mahasiswa sarjana Universitas Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Apparent Reality and Source Credibility Indices digunakan untuk mengukur persepsi kredibilitas. Hasil analisis independent samples t-test menunjukkan bahwa edukasi literasi media tentang media ownership tidak berpengaruh pada persepsi kredibilitas artikel berita.

---

The spread of fake news often occurred on the internet and social media. Media literacy skills, including media ownership knowledge, are crucial to help us evaluate the information that we receive. Media ownership could affect how news contents were created by the media. Knowing media ownership could help consumers analyze news content published by the media. This study aimed to see whether education about media ownership could affect the perception of credibility of online news. An experimental study using between-subject post-test only design on 132 undergraduate University of Indonesia students was conducted. Apparent Reality and Source Credibility Indices was used to measure perception of credibility. Independent t-test analysis showed that education on media ownership did not affect perception of credibility of online news."

"ABSTRAKMakalah ini membahas soal prevalensi berita palsu dan berbagai upaya yang telah dilakukan pelbagai kantor media - dalam hal ini: majalah Tempo dan situs berita Tirto ID - untuk memeranginya. Melalui sub-bagian pengecekan data maupun penyuluhan, kedua berita ini merupakan contoh dari penjunjungan elemen terpenting dari jurnalisme, yaitu verifikasi berita. Menggunakan teori kekosongan informasi untuk menjelaskan kebutuhan konsumen media atas informasi, makalah ini juga membahas psikologi masyarakat-bagaimana ada kerentanan masyarakat dalam mengonsumsi berita palsu, sebuah fenomena dalam jurnalisme Indonesia maupun dunia.

---

ABSTRACTThis paper discusses the prevalence of fake news and the many ways Indonesian media organizations -Tempo magazine and the news site Tirto ID - overcome the challenges fake news presents. Through data verification or consultations, these examples are representative of the upholding of one of journalism s most imperative elements: verification. Using the information gap theory to explain the need for media consumers to obtain information, the paper also discusses the psychology behind fake news-how there's a susceptibility in the consumption of fake news, an Indonesian and global phenomenon"

"Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Guna mencapaitujuan tersebut, dilakukan penelitian dokumen melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penelitian empiris melalui wawancara informan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa latar belakang sejarah, perkembangan politik dan keadaan sosial budaya Indonesia membenarkan adanya larangan penyebaran berita bohong sebagai batasan kebebasan berekspresi. Pandangan ini sedikit berbeda dengan pandangan barat yang berpendapat bahwa suatu pendapat yang tidak benar layak untuk di sampaikan di ruang publik selama tidak membahayakan kepentingan individu,ketertiban umum maupun kepentingan keamanan nasional. Agar kriminalisasi penyebaran berita bohong selaras dengan kebebasan berekspresi, maka kriminalisasi harus dilakukan secara sempit dan ketat. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan terhadapkesalahan dan bahaya yang serius. Secara teori, kriminalisasi penyebaran berita bohong yang mengancaman keamanan nasional hanya dapat dilakukan apabila ada suatu serangan yang jelas dan nyata saja. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan hukum pidana di mana hukum pidana tidak perlu memidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan bahaya sepele. Analisa terhadap undang-undang menujukan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong luas dan tidak ketat. Demikian halnya dengan analisaterhadap putusan pengadilan tahun 2018-2021 dan hasil wawancara informan ditemukan bahwa penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong tidak didasarkan pada batas kriminalisasi. Hal ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Perbaikan sarana penal denganmemformulasikan kembali rumusan tindak pidana dan ancaman pidana. Rumusan tindak pidana terbatas pada bentuk kesengajaan dan adanya bahaya yang jelas dan nyata. Penyesuaian ancaman pidana perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Perbaikan ketentuan di luar hukum pidana perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan bahaya dari penyebaran berita bohong.

---

This research has three goals. First, to discover the cornerstone of criminalization regarding the distribution of fake information. Second, to analyze judges' point of view concerning the distribution of fake information. Third, to formulate the penal policy relating to the distribution of fake information in Indonesia. The research focuses on the distribution of fake information, which disturbs public order as stipulated in articles 14 and 15 of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulation. In achieving these goals, the author conducts document research by studying laws and legislation, court decisions, as well as empirical research by interviewing law enforcement informants. The research reveals that Indonesia's historical background, political development, and social culture have justified the prohibition on the distribution of fake information as a limitation in the freedom of expression. This perspective is slightly different compared to the western ideals that prefer to allow negative (or untrue) opinions

to be conveyed in the public sphere as long as they do not endanger individual, public order, or even national security. To ensure that the criminalization of fake information fits with the freedom of expression, then the criminalization needs to be done precisely and accurately. A fake information criminalization can only be sentenced if it poses serious culpability and severe harm. Theoretically, criminalizing fake information that

disturbs national security can only be indicted if there is a clear and present danger on national interests. It demonstrates the limitation of criminal law which criminal law does not require to punish the distribution of fake information that results in trivial matters. Legislation analysis shows that the formulation of criminal acts on the distribution of fake information is too general. Moreover, data samples from court decisions from 2018 until 2021 and informants' interview analysis show that the implementation of criminal acts on

the distribution of fake information does not follow the limit of criminalization. Subsequently, it violates the freedom of expression. In the end, the legislation requires revision: criminal legislation requires a new formulation of criminal action as well as its sentencing. The law of the distribution of fake information criminalization depends on if

the intentional action shows clear and present danger. Sentencing should be adjusted by considering Indonesia’s current situation and condition. Revisions of non-criminal legislation should be done to support the prevention of dangers posed by the distribution of fake information."

"Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menemukan landasan kriminalisasi terhadap penyebaran berita bohong. Kedua, menelaah pandangan hakim mengenai penyebaran berita bohong. Ketiga, memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai penyebaran berita bohong di Indonesia. Fokus penelitian adalah penyebaran berita bohong yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dokumen melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan penelitian empiris melalui wawancara informan aparat penegak hukum. Temuan penelitian menunjukan bahwa latar belakang sejarah, perkembangan politik dan keadaan sosial budaya Indonesia membenarkan adanya larangan penyebaran berita bohong sebagai batasan kebebasan berekspresi. Pandangan ini sedikit berbeda dengan pandangan barat yang berpendapat bahwa suatu pendapat yang tidak benar layak untuk di sampaikan di ruang publik selama tidak membahayakan kepentingan individu, ketertiban umum maupun kepentingan keamanan nasional. Agar kriminalisasi penyebaran berita bohong selaras dengan kebebasan berekspresi, maka kriminalisasi harus dilakukan secara sempit dan ketat. Kriminalisasi hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan dan bahaya yang serius. Secara teori, kriminalisasi penyebaran berita bohong yang mengancaman keamanan nasional hanya dapat dilakukan apabila ada suatu serangan yang jelas dan nyata saja. Hal ini menunjukan adanya keterbatasan hukum pidana di mana hukum pidana tidak perlu memidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan bahaya sepele. Analisa terhadap undang-undang menujukan bahwa rumusan tindak pidana penyebaran berita bohong luas dan tidak ketat. Demikian halnya dengan analisa terhadap putusan pengadilan tahun 2018-2021 dan hasil wawancara informan ditemukan bahwa penerapan tindak pidana penyebaran berita bohong tidak didasarkan pada batas kriminalisasi. Hal ini bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Pada akhirnya perlu dilakukan perbaikan terhadap undang-undang yang ada. Perbaikan sarana penal dengan memformulasikan kembali rumusan tindak pidana dan ancaman pidana. Rumusan tindak pidana terbatas pada bentuk kesengajaan dan adanya bahaya yang jelas dan nyata. Penyesuaian ancaman pidana perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan dan situasi masyarakat Indonesia saat ini. Perbaikan ketentuan di luar hukum pidana perlu dilakukan untuk mendukung penanggulangan bahaya dari penyebaran berita bohong.

---

This research has three goals. First, to discover the cornerstone of criminalization regarding the distribution of fake information. Second, to analyze judges' point of view concerning the distribution of fake information. Third, to formulate the penal policy relating to the distribution of fake information in Indonesia. The research focuses on the distribution of fake information, which disturbs public order as stipulated in articles 14 and 15 of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulation. In achieving these goals, the author conducts document research by studying laws and legislation, court decisions, as well as empirical research by interviewing law enforcement informants. The research reveals that Indonesia's historical background, political development, and social culture have justified the prohibition on the distribution of fake information as a limitation in the freedom of expression. This perspective is slightly different compared to the western ideals that prefer to allow negative (or untrue) opinions to be conveyed in the public sphere as long as they do not endanger individual, public order, or even national security. To ensure that the criminalization of fake information fits with the freedom of expression, then the criminalization needs to be done precisely and accurately. A fake information criminalization can only be sentenced if it poses serious culpability and severe harm. Theoretically, criminalizing fake information that disturbs national security can only be indicted if there is a clear and present danger on national interests. It demonstrates the limitation of criminal law which criminal law does not require to punish the distribution of fake information that results in trivial matters. Legislation analysis shows that the formulation of criminal acts on the distribution of fake information is too general. Moreover, data samples from court decisions from 2018 until 2021 and informants' interview analysis show that the implementation of criminal acts on the distribution of fake information does not follow the limit of criminalization. Subsequently, it violates the freedom of expression. In the end, the legislation requires revision: criminal legislation requires a new formulation of criminal action as well as its sentencing. The law of the distribution of fake information criminalization depends on if the intentional action shows clear and present danger. Sentencing should be adjusted by considering Indonesia’s current situation and condition. Revisions of non-criminal legislation should be done to support the prevention of dangers posed by the distribution of fake information."

"ABSTRAKSetiap perusahaan dalam bidang usaha apapun senantiasa berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan operasi usahanya guna meraih keuntungan bisnis. Hal ini sangat bergantung pada penerimaan, pemahaman, dan dukungan dari publik-publik yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pandangan berbagai publik tentang perusahaan inilah yang dipahami sebagai citra yang berlaku tentang perusahaan. Hal ini berlaku pula pada PT Mazda Motor Indonesia (MMI), sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif.Lalu sebenarnya, bagaimana citra MMI berdasarkan pemberitaan di media cetak pada paruh pertama tahun 2012? Berdasarkan permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang citra MMI berdasarkan pemberitaan media cetak pada periode Januari-June 2012.Penelitian ini melandaskan metodologinya pada paradigma positivis dengan pendekatan yang kuantitatif yang bersifat deskriptif, dan teknik analisis data jenis univariat. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa kliping berita MMI di Bisnis Indonesia yang dikumpulkan selama periode Januari-June 2012. Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua berita selama periode Januari-Juni 2012, yang kemudian ditarik sampel penelitian dengan menggunakan teknik penarikan khusus metode analisis isi yakni multi-stage sampling menjadi semua berita tentang MMI pada setiap edisi surat kabar harian Bisnis Indonesia selama tahun 2012.

---

ABSTRACTEvery company in every line of business always tries to maintain the continuity of its operation in order to gain profitable business. This thing depends mostly on the acceptance, the comprehension, and the supportive action from the public related to the company. The public views of the company are believed to reflect the image of the company. This is also applied to PT Mazda Motor Indonesia, as a company in the automotive industry. So how is the image of MMI actually based on the mass media coverage in the period of January-June 2012? Based on the matters formulating the question for the research, the purpose of this research is to obtain some views on MMI image through the period of January-June 2012 based on the mass media coverage. The methodology of this research is based on the positive paradigm with quantitative approach on descriptiveness and univariate data analysis technique. The data collecting method used in this research is the content analysis method so the technique used for collecting the data is a documentation study on the news clippings of MMI in Bisnis Indonesia during the period of January-June 2012. The population of this research consists of all the news from the month of January through June 2012, from where the samples are taken using a specific sampling technique of content analysis method which is the multi-stage sampling of all the news about MMI in every edition of Bisnis Indonesia daily newspaper through the period of January-June 2012."

"Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya trial by the press dalam pemberitaan mengenai kasus kopi ber-sianida yang dilakukan oleh poskotanews.com. Dalam melakukan pemberitaan mengenai kasus ini, poskotanews dipengaruhi oleh agenda setting dan nilai berita kejahatan yang dikemukakan oleh Yvonne Jewkes untuk menambah daya tarik dari sebuah berita. Penulis menggunakan analisis isi deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek dan karakteristik dari pesan yang terdapat dalam pemberitaan mengenai kasus kopi ber-sianida yang dilakukan oleh poskotanews.com. Hasil penelusuran pemberitaan poskotanews.com mengenai kasus kopi ber-sianida menunjukkan bahwa terdapat pemberitaan yang tidak berimbang dan cenderung menyudutkan Jessica Kumala Wongso yang menjadi tersangka tunggal dalam kasus tersebut. Hal ini memicu terjadinya praktik trial by the press terhadap Jessica dalam pemberitaan yang dilakukan oleh poskotanews.com.

---

The writing of this final project is aimed to explain how the process of trial by the press came to be on the news published by poskotanews.com regarding the cyanide coffee case. In publishing news regarding the aforementioned case, poskotanews is influenced by agenda setting and crime news values brought up by Yvonne Jewkes to add appeal on certain news. The author uses descriptive analysis aiming to describe various aspects and characteristics from the messages delivered by poskotanews.com on the news regarding the cyanide coffee case. Searches conducted on news published by poskotanews.com regarding the cyanide coffee found articles that are inconsistent and directly pointing to Jessica Kumala Wongso as the only suspect in the case. The aforementioned action led to the acts of trial by the press towards Jessica in the news published by poskotanews.com. "