Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Seiring dengan terjadinya perubahan yang krusial pada kepemimpinan bangsa dan negara ini, masyarakat luas juga menuntut penyelenggara negara untuk melakukan perubahan total dalam pengelolaan negara termasuk dalam bidang keuangan . Tuntutan untuk segera mereformasi pengelolaan dana publik itu sangat kuat dan mendesak Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan di sektor keuangan, terutama dalam pelaksanaan sistem penganggaran negara.Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana aparat pengelola keuangan negara dilingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri melaksanakan sistem anggaran telah memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan, yang meliputi unsur partisipasi masyarakat, transparansi anggaran dan ketaatan hukum pada setiap tahap penganggaran.Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diolah secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi didalam organisasi Pemerintah secara utuh dan dalam kondisi yang sebenarnya.Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mereformasi pengelolaan anggaran masih jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak, dikarenakan pola lama dalam pengelolaan anggaran masih terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Baik pada tahap penyusunan anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran, lalu pengawasan sampai pada tahap pertanggungjawaban secara umum masih jauh dari prinsip akuntabilitas yang partisipatif, transparan dan taat hukum.Dengan demikian dapat disarankan untuk perbaikan dikemudian hari, bahwa sebaiknya pihak Sekretariat Jenderal membuka akses bagi masyarakat umum untuk dapat memberikan dan mencari informasi tentang pelaksanaan sistem penganggaran. Banyak cara untuk membuka akses bagi masyarakat diantaranya dengan membuka akses website di internet dan mengumumkan secara terbuka di media massa tentang laporan keuangan secara periodik. Disamping itu pihak Pemerintah untuk segera menunjuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang potensial dan independen untuk dapat turut melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja keuangan Pemerintah agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dapat meningkat kembali."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy and decentralization, public accountability is a key word. For supporting of being performed the management of community funds based on the concept of value for money, so it requires the system of regional finance management and regional budget emphasizing performance budget to strengthen public accountability of regional government in line with regional autonomy and decentralization."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan keuangan di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), sebuah entitas nonlaba yang berperan penting dalam komunitasnya. Dengan menggunakan metode studi kasus dan desain single-case, penelitian ini berfokus pada satu unit analisis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan gereja. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami proses dan kejadian yang terjadi di lapangan, dengan melibatkan wawancara dengan pegawai biro keuangan sinode dan jemaat aktif, serta studi dokumentasi laporan keuangan dan dokumen terkait selama 2024. Penelitian ini juga mencakup teori akuntabilitas dan transparansi sektor publik berdasarkan Pedoman Umum Governasi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Kebijakan Governasi (KNKG) tahun 2022, serta mengevaluasi bagaimana penerapannya atas indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi di GKPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi belum dilakukan secara optimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS, yang mencakup penerimaan, pengeluaran, pencatatan, dan pelaporan, telah mengikuti SOP dalam Peraturan Penatalayanan GKPS tahun 2004. Namun, pelaporan keuangan membutuhkan penyusunan SOP tambahan sesuai standar ISAK 335 untuk entitas berorientasi nonlaba. Evaluasi akuntabilitas mengungkapkan upaya GKPS dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG-SPI KNKG 2022, meskipun implementasinya belum maksimal. Pengelolaan keuangan Sinode GKPS perlu ditingkatkan dengan cara memperkuat komunikasi, melibatkan jemaat dalam pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan peran serta Pengurus Majelis Jemaat dalam seluruh proses pengelolaan dan pengawasan program-program pelayanan Sinode Transparansi keuangan, meskipun telah dilakukan, juga belum mencapai optimalisasi. Transparansi keuangan Sinode GKPS terkendala oleh kurangnya sosialisasi prosedur keuangan gereja kepada jemaat, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan dan proses pengambilan keputusan masih terbatas. Rekomendasi penelitian ini mencakup adopsi ISAK 335 sebagai standar pelaporan, peningkatan keterlibatan jemaat dalam pengambilan keputusan, optimalisasi peran Pengurus Majelis Jemaat (PMJ), serta pemanfaatan platform komunikasi seperti situs web, media sosial, dan diskusi terbuka untuk menjelaskan tata kelola keuangan kepada jemaat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan jemaat serta efektivitas pengelolaan keuangan Sinode GKPS.

---

This study aims to evaluate financial management practices within the Simalungun Protestant Christian Church (GKPS), a nonprofit entity that plays a significant role in its community. Using a case study method and single-case design, the research focuses on a single unit of analysis to provide an in-depth understanding of the church’s financial management. A descriptive qualitative approach was employed to examine processes and events in the field, involving interviews with staff from the synod’s financial bureau and active congregants, as well as document analysis of financial reports and related documentation over the past year.The study also reviews theories of accountability and transparency in the public sector, as outlined in the the General Guidelines for Public Sector Governance in Indonesia (PUG-SPI) published by the National Commission on Governance Policy (KNKG) in 2022. It evaluates how these principles are applied to the indicators of accountability and transparency within the GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun). The findings indicate that the implementation of accountability and transparency has not been optimally achieved. The financial management of the GKPS Synod, which includes revenue, expenditures, recording, and reporting, has adhered to the Standard Operating Procedures (SOP) outlined in the GKPS Management Regulation of 2004. However, financial reporting requires the preparation of additional SOPs in accordance with ISAK 335 standards for non-profit entities. The evaluation of accountability reveals GKPS's efforts to apply the principles of PUG-SPI KNKG 2022, although its implementation has not been maximized.The financial management of the GKPS Synod needs improvement by enhancing communication, involving the congregation in strategic decision-making, and increasing the participation of the Congregational Assembly Board in all processes of managing and supervising the Synod's service programs. Although financial transparency has been pursued, it has not yet reached optimal levels. The financial transparency of the GKPS Synod is hindered by a lack of socialization regarding the church's financial procedures to the congregation, resulting in limited understanding of policies and decision-making processes.The recommendations of this research include adopting ISAK 335 as the reporting standard, increasing congregation involvement in decision-making, optimizing the role of the Congregational Assembly Board (PMJ), and utilizing communication platforms such as websites, social media, and open discussions to explain financial governance to the congregation. These steps are expected to enhance the congregation's trust and the effectiveness of financial management within the GKPS Synod."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."