Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model risiko dengan mengaplikasikan teknik analisa risiko pada project financing investasi Jalan Tol ruas Cawang-Tj. Priok-East Ancol-Jembatan Tiga-Pluit. Teknik estimasinya adalah mengindikasi risiko-risiko, tren biaya operasional dan pemeliharaan ke depan, dan perkiraan pendapatan (revenue) dengan didukung oleh model analisa risiko yang digunakan untuk mengevaluasi variabel target yang dianalisa didasarkan pada skenario yang berbeda, yaitu analisa risiko tanpa treatment, analisa risiko dengan treatment sehingga menghasilkan risiko setelah treatment.Para investor dapat menggunakan alat (tool) ini claim face pengambilan keputusan untuk meminimalkan risiko yang berhubungan dengan proyek atau investasi yang sejenis. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa dengan bantuan software AHP, SPSS ver 12.00, dan Crystal Ball untuk melihat hubungan variabel-variabel tersebut."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Krisis multi-dimensi yang menimpa bangsa Indonesia, menyebabkan banyak kegiatan usaha mengalami guncangan terutama di aspek finansial. Demikian juga yang terjadi pada para investor yang memegang kuasa penyelenggaraan jalan tol di ruas-ruas jaringan jalan tol Jakarta Lingkar Luar, dimana yang bersangkutan terpaksa memberhentikan proyeknya karena tiadanya dana pinjaman dari Bank yang sebelumnya sudah siap untuk membiayai proyek tersebut dan puncaknya adalah terjadinya proses pemberhentian secara sepihak oleh Pemerintah qq. PT Jasa Marga.Saat ini, Pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan kembali proyek vital tersebut, sehingga telah dilakukan upaya yang intensif untuk mengundang para calon investor baru, agar proyek ini dapat segera dilanjutkan sebagai simbol telah mulai pulihnya kepercayaan dan iklim investasi di Indonesia.Studi investasi pengambilalihan proyek jalan tol Jakarta lingkar luar ini, meliputi analisa kelayakan pada aspek finansial, dimulai dengan menghitung biaya-biaya yang harus dan masih ditanggung oleh investor baru, baik dalam hal biaya pengambilalihan saham atau asset yang sudah ada, menghitung biaya-biaya pembangunan sampai dengan proyeksi biaya-biaya selama masa penyelenggaraan dan proyeksi pendapatan dari hasil jalan tol melalui analisa proyeksi volume lalu-lintas pengguna jalan dan proyeksi tarif jalan tol serta rasio modal sendiri dengan pinjaman terhadap kebutuhan dana pembangunan.Dari analisa kelayakan didapatkan bahwa pada kondisi dengan masa konsesi minimal 24 dan maksimal 34 tahun lagi dengan tingkat kenaikan tarif otomatis per-tahun mengikuti inflasi yang terjadi di Indonesia didapatkan nilai Internal rate of return (IRR) bervariasi dari 27,64 % - 33,96 % dengan masa Payback period bervariasi dari 11,29 - 14,82 tahun. Sehingga proyek ini dapat dikatagorikan sangat layak untuk dilanjutkan pembangunannya."

"Jalan tol merupakan salah satu sektor transportasi yang terdampak oleh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 seperti PSBB dan larangan mudik. Selama pandemi COVID-19, bisnis jalan tol memiliki tantangan tersendiri yakni penurunan demand dan pendapatan tol yang sudah beroperasi. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai salah satu operator jalan tol di Indonesia, turut merasakan dampak dari penurunan lalu lintas jalan tol yaitu penurunan pendapatan. Emiten jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan penurunan pendapatan sepanjang 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai Rp. 2 triliun atau sekitar 15% (Azka, n.d.). Menurut laporan tahunan Jasamarga, pada tahun 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 8,6% atau turun 700 ribu kendaraan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan PT. Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 64 % atau turun 10,4 juta kendaraan dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan yang terkait dengan jalan tol sangat berisiko karena biaya investasi awal dan risiko konstruksi yang tinggi, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi dan masa layanan yang panjang (Rouhani, 2015). Penurunan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat mengganggu resiliensi bisnis jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa risiko yang berpengaruh pada penurunan jalan tol dan menentukan langkah penanganan/ mitigasinya untuk menjaga resiliensi bisnis jalan tol tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan menentukan opsi penanganan risiko pada penurunan pendapatan jalan tol. vi Universitas Indonesia Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan survei kuisioner. Kuisioner didistribusikan ke stakeholder pada jalan tol terkait yang menjadi lokasi studi. Data yang didapatkan dari kuisioner dianalisa menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk diketahui ranking risikonya. Penelitian ini menggunakan 22 variabel yang dikelompokkan menjadi 8 kategori dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BUJT dan stakeholder terkait dalam menjaga resiliensi jalan bebas hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko yang memiliki kategori ekstrim pada jalan tol Semarang – Batang adalah penundaan kenaikan tarif karena SPM yang tidak tercapai sedangkan pada jalan tol Bali – Mandara adalah fluktuasi nilai inflasi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dari sisi pemerintah, operasional dan maintenance, jaminan dari operator jalan tol, struktur tarif tol maupun dari tahap studi kelayakan.

---

Toll roads are one of the transport sectors affected by COVID-19 countermeasure government policies such as large-scale social restrictions and travelling bans. During the COVID-19 pandemic, the toll road business has its own challenges, which includes a decrease in demand and toll revenues that had been in the operation phase. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, as one of the toll road operators in Indonesia, endured the impact of the decline in toll road traffic, which led to a decrease in revenue. Toll road emitter of PT Jasamarga estimated the decline in revenue during 2020 due to COVID-19 pandemic reached IDR 2 trilion or around 15% (Azka, n.d.). According to Jasamarga's annual report, in 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang endured a decrease in vehicle volume of 8.6% or a decrease of 700 thousand vehicles when compared to 2019. Meanwhile, PT Jasamarga Bali Tol endured a 64% decrease in vehicle volume or a decrease of 10.4 million vehicles compared to 2019. Revenues associated with toll roads are very risky due to high initial investment costs and construction risks, high operation and maintenance costs and long service periods (Rouhani, 2015). The decline in revenue as a result of the COVID-19 pandemic can disrupt the resilience of the toll road business. This research aims to analyse the risks that affect the decline of toll roads and determine the handling/mitigation steps to maintain the resilience of the toll road business. This research was conducted by identifying, analysing, evaluating and determining risk handling options on the decline in toll road revenue. Data collection was done through literature study and questionnaire survey. Questionnaires were distributed to stakeholders on related toll roads that became the study location. The data obtained from the questionnaires were analysed using a probability and impact viii Universitas Indonesia matrix to determine the risk ranking. This research uses 22 variables grouped into 8 categories and is expected to provide benefits for BUJT and related stakeholders in maintaining the toll road resilience. The results shown that the risk variable that has an extreme category on the Semarang - Batang toll road is the delay in tariff increases due to unachieved minimum service standard while on the Bali - Mandara toll road is fluctuations of inflation rate. Risk mitigation can be done from the government side, operations and maintenance, guarantees from toll road operators, toll tariff structures and from the feasibility study stage."

"Kesenjangan hukum terjadi pada saat pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, diketahui bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta terdapat tanah sultan ground yang termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Negara Indonesia menginginkan tanah sultan ground dapat berpindah hak kepemilikannya, yang semula berada pada wilayah Yogyakarta menjadi milik Negara Indonesia. Dalam hal ini, Negara Indonesia berlandaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pasal tersebut berisikan kewajiban bagi pihak yang berhak atas tanah yang akan digunakan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan pemberian ganti rugi. Sementara, sultan ground merupakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Negara kepada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta mendapatkan hak keistimewaan, terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang berisikan kewenangan keistimewaan mencakup kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dalam kewenangan istimewa mengenai pertanahan, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kepemilikan terhadap Sultan Ground. Sehingga pihak Yogyakarta tidak berkenan untuk memindahkan hak kepemilikan Sultan Ground kepada negara dalam rangka untuk melindungi kearifan lokal Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan terjadinya kesenjangan hukum dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta serta mengenai penyelesaian masalah berkaitan dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam rangka pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta, dan menganalisis penyelesaian masalah terkait dengan kendala normatif dalam kesenjangan hukum yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Bawen–Yogyakarta. Dalam pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil.

---

Legal gaps occurred during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. It was known that during the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road there was sultan ground land which included the Bawen-Yogyakarta Toll Road construction plan. The Indonesian state wants the sultan's ground land to be able to transfer its ownership rights, which were originally in the Yogyakarta region, to become the property of the State of Indonesia. In this case, the State of Indonesia is based on Article 5 of Law Number 02 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest. The article contains obligations for parties entitled to land to be used in the acquisition of land for public use with compensation. Meanwhile, sultan ground is a privilege granted by the State to the territory of the Special Region of Yogyakarta based on Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta gets privileges, contained in Article 6 of the Yogyakarta Special Law, which includes special authority covering culture, land, and spatial planning. In the special authority regarding land, the territory of the Special Region of Yogyakarta has ownership of the Sultan Ground. So that Yogyakarta is not willing to transfer the ownership rights of Sultan Ground to the state in order to protect Yogyakarta's local wisdom. The problems to be discussed in this study are related to the occurrence of legal gaps in the framework of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and regarding the resolution of problems related to normative constraints in the legal gaps that occur in the context of the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. The research method used in this study is doctrinal research method. This study aims to analyze the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road and analyze the resolution of problems related to normative constraints in the legal gap that occurs in the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road. In the acquisition of land for the construction of the Bawen-Yogyakarta Toll Road, a legal gap was found between the State and the Special Region of Yogyakarta. An alternative solution that can be made in the case of this legal gap is the use of a lease system or the use of a profit-sharing system. Keywords: Legal gaps, Land acquisition, and Development in the public interest."

"Infrastruktur jalan merupakan bagian penting dalam mendukung rencana pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah di Indonesia. Seiring dengan pertambahan ruas jalan tol di Indonesia, maka perusahaan operator jalan tol harus memastikan proses bisnis berjalan dengan efektif dan efisien agar selalu memberikan pelayanan prima (service excellence) khususnya pengendalian proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol (Command Center). Tujuan dari penelitian ini antara lain evaluasi proses bisnis (As-is Process), analisis Business Process Improvement pada Integrasi Command Center (To-be Process) menggunakan metode ESIA (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate) dan analisis pengaruh Integrasi Command Center terhadap durasi proses dan biaya operasional layanan menggunakan simulasi Bizagi Modeler serta analisis SWOT & TOWS melalui In-Depth-Interview dalam memformulasikan strategi implementasinya. Dimana data simulasi dan analisis menggunakan sistem deterministik. Hasil analisis pada model proses bisnis (To-be Process) menunjukkan bahwa adanya potensi efisiensi waktu sebesar 33,33% (52 menit) dan efisiensi biaya operasional sebesar 46,57% (Rp 2,32 Milliar) pada proses komunikasi permintaan bantuan dan pengaduan gangguan lalu lintas pengguna jalan tol sehingga dapat mendukung perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan

---

.Road infrastructure is an important part of the Indonesian government's plan for regional and equitable development. As the number of toll roads in Indonesia grows, the companies must make sure their business processes run effectively and efficiently so they can provide excellent service. The research aims to assess the current business processes (the as-is Process) and analyze potential improvements in the integration of the Command Center (the to-be Process) using the ESIA method (Eliminate, Simplify, Integrate, and Automate). Additionally, the study examined the effects of Command Center integration on process duration and service operating costs through simulation using Bizagi Modeler. Furthermore, a SWOT and TOWS analysis was conducted through In-Depth Interviews to formulate an implementation strategy. Data simulation and analysis are utilized in deterministic systems. The findings from the analysis conducted on the business process model, specifically the To-be Process, indicate that there exists a potential time efficiency improvement of 33,33% (equivalent to 52 minutes) and operating cost efficiencies of 46,57% (equivalent to 2,32 billion rupiah) in the communication process for handling requests for help and complaints related to traffic distractions by road toll users. These improvements have the potential to enhance customer satisfaction and overall company performance by delivering excellent service."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses penerapan PSAP 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi pada jalan tol dan kendala dalam penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrak konsesi jasa disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah sesuai dengan PSAP 16 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022.  Penelitian ini penting dilakukan karena aset konsesi jasa khususnya jalan tol bernilai besar sehingga potensi kesalahan penyajian akuntansi dapat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Kementerian PUPR maupun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus atas perjanjian konsesi jasa jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesulitan pada empat dari lima proses penerapan PSAP 16 yang dapat menjadi kendala pada penyajian PSAP 16 di laporan keuangan dan kendala tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan pada proses penerapan PSAP 16 dalam mengatasi kendala penyajian nilai pada laporan keuangan dan tindak lanjut penyelesaian temuan BPK RI atas pencatatan akuntansi konsesi jasa jalan tol sesuai dengan PSAP 16 dengan pengembangan sistem akuntansi untuk pencatatan aset konsesi jasa secara terintegrasi, optimalisasi pengendalian intern untuk memisahkan porsi belanja barang dan modal, serta mekanisme pengukuran penggunaan alokasi anggaran dan penatausahaan aset konsesi jasa sehingga dapat menyajikan aset konsesi jasa sesuai substansi ekonomi.

---

This research aims to evaluate the process of implementing PSAP 16 Service Concession Agreements - Grantor on toll roads and the obstacles in implementing accounting under applicable regulations. Service concession arrangements are presented and disclosed in government financial reports under PSAP 16 which has been effective since 2022. This research is important to carry out because service concession assets, especially toll roads, have great value so the potential for accounting misstatements to occur can influence the opinion of the Ministry of Public Works and Housing's Financial Report and even the Financial Report of Central Government. The research method used is a qualitative method using a case study approach on toll road service concession agreements at the Ministry of Public Works and Housing. The research results showed that there were difficulties in four out of the five PSAP 16 implementation processes which caused several obstacles in presenting PSAP 16 in financial statements and obstacles related to completing audit findings. The implications of this research are expected to provide improvements to the process of implementing PSAP 16 in overcoming obstacles in presenting value in financial reports and follow-up to the completion of BPK RI's findings regarding accounting for toll road service concessions under PSAP 16 by developing an integrated accounting system for recording service concession assets, optimization of internal control to separate the portions of operational and capital expenditure, as well as adequate measurement mechanisms for the use of budget allocations and administration so the service concession assets can be presented according to their economic substance."

"Mendorong proses percepatan proyek strategis nasional, beberapa ruas proyek jalan tol Trans Sumatera menggunakan metode kontrak rancang bangun yang memadukan beberapa tahapan menjadi proses paralel yang diharapkan dapat mempersingkat waktu konstruksi. Namun pada pelaksanaannya, masih ditemukan fenomena keterlambatan proyek dari waktu yang telah disetujui pada kontrak awal yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya serta hilangnya peluang untuk mengerjakan proyek lain. Oleh karena itu, diperlukan proses pengendalian yang baik sebagai salah satu fungsi dari kegiatan manajemen konstruksi untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya proyek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition. Studi literatur dilakukan untuk penyusunan variabel, lalu dilakukan validasi pakar, pilot survey, penyebaran kuesioner utama kepada responden, kemudian dievaluasi dengan analisa komparatif, deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, korelasi, analisa faktor dan regresi linier. Diperoleh tiga faktor risiko yang paling signifikan yaitu: kurangnya pengendalian terhadap persiapan proyek termasuk pembebasan lahan, pengadaan material dan alat serta perizinan menyebabkan realisasi pekerjaan yang tidak sesuai ; kurangnya kejelasan dan kelengkapan dokumen pelaksanaan sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi riil ; serta data perencanaan yang kurang akurat serta perubahan desain yang cukup sering ditengah pekerjaan. Dari persamaan regresi, terlihat faktor risiko berkorelasi dengan kinerja waktu dan faktor risiko menurunkan kinerja waktu.

---

Encouraging the process of accelerating national strategic projects, several sections of the Trans Sumatra toll road project use a design and build contract method that combines several stages into a parallel process which is expected to shorten construction time. However, in practice, there is still a phenomenon of project delays from the time agreed upon in the initial contract which can lead to cost overruns and lost opportunities to work on other projects. Therefore, a good control process is needed as a function of construction management activities to minimize any deviations that can occur during the project process. This study uses the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 6th Edition approach. Literature study was carried out for the preparation of variables, then expert validation, pilot survey, distribution of the main questionnaire to respondents were carried out, then evaluated by comparative, descriptive analysis, validity and reliability testing, correlation, factor analysis and linear regression. The three most significant risk factors were obtained, namely: lack of control over project preparation including land acquisition, procurement of materials and tools and permits leading to inappropriate work realization; lack of clarity and completeness of implementation documents so that there are discrepancies with real conditions; and less accurate planning data and frequent design changes in the middle of work. From the regression equation, it can be seen that risk factors correlate with time performance and risk factors decrease time performance."

"Jalan Tol merupakan salah satu investasi infrastuktur transportasi yang memiliki peranan sebagai suatu generator suatu pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya ibu kota. Dengan intensitas yang tinggi dalam menggunakan jalan tol sebagai aksesibilitas dalam mobilisasi sehingga menimbulkan sebuah masalah. Dimana kondisi jalan tol yang memerlukan kegiatan maintenance pada ruas-ruas jalan untuk dapat mempertahankan kualitas dengan salah satunya melalui peraturan. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup, maka diperlukan kegitan perawatan atau maintenance rutin pada ruas-ruas jalan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen lalu lintas pada lokasi zona kerja tersebut yang tidak hanya untuk keselamatan pengguna jalan baik pengendara maupun pekerjanya. Tetapi, manajemen ini juga diperlukan untuk dapat mempertahankan kinerja jalan. Sehingga dilakukan penelitian mengenai dampak atau pengaruh yang terjadi pada tingkat pelayanan kondisi lalu lintas dari adanya zona pembangunan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya penyempitan jalan dengan pengurangan lajur pada area jalan bebas hambatan, sehingga dibuatnya zona transisi (taper). Penulis melakukan analisis dengan menggunakan permodelan Vissim untuk megetahui hubungan zona transisi dan pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas. Sehingga didapatkan hasil permodelan yang menunjuka adanya pengaruh perubahan Panjang zona transisi (taper) terhadap kinerja jalan. Pengaruh yang terjadi adalah dimana Ketika Panjang taper semaikan besar maka kinerja jalan atau tingkat pelayanannya semakin baik dengan persamaan yang diapat adalah y=0,8458-0,0005x. Dan dari hubungan tersebut didapatkan Panjang minimal sebesar 211,6 m agar kinerja jalan menghasilkan nilai minimal LOS C. Hal ini berlaku untuk kondisi penyempitan lajur dari 3 menjadi 1 saat lokasi zona kerja terjadi pada lajur 1 dan 2 yaitu lajur cepat dan lajur mendahului.

---

Toll Road is one of the investment in transportation infrastructure which has a role as a generator of economic growth in Indonesia, specifically the capital city. With high intensity in using the toll road as accessibility in mobilization, it causes problems. Where is the condition of toll roads that require maintenance activities on road sections to be able to maintain quality with one of them through regulations. But this is needed enough, so necessary maintenance or routine maintenance on road segments in physical form. Therefore, traffic management is needed at the location of the work zone, which is not only for the safety of road users, both motorists and workers. However, this management also needs to maintain road continuity. Related research conducted on the situation that occurs at the level of traffic government of the development zone. This has an impact on the displacement of the narrowing of the road with freelane in the freeway area, so that a transition zone (taper) is made. The author analyzes using Vissim modeling to determine the relationship of the transition zone and its effect on traffic conditions. Because the results obtained by modeling show the effect of changes in the length of the transition zone (taper) on road performance. The effect that occurs when the length of the taper increases is greater, the increase in the road or the level of service is getting better with the equation obtained is y = 0.8458-0.0005x. And from that number obtained a minimum length of 211,5 m so that road performance produces a minimum value of LOS C. This applies to the narrowing condition of the lane from 3 to 1 when the work zone location occurs in lanes 1 and 2, namely fast lane and precede lane."

"Kegiatan pengadaan infrastruktur jalan memerlukan perencanaan yang dapat memudahkan dalam tahap pembangunannya. Hal ini sudah menjadi ketentuan yang harus dipikirkan, tetapi setelah infrastruktur jalan itu dibangun banyak yang melupakan tindakan selanjutnya yaitu pemeliharaannya. Dengan adanya faktor penggunaan jalan dan cuaca mengakibatkan jalan akan mengalami perubahan baik secara bentuk, kekuatan dan kegunaan. Oleh karena itu pemeliharaan suatu infrastruktur jalan seperti jalan tol sangat penting, agar dapat memfungsikannya sesuai dengan tujuan awal pembangunan paling tidak sampai dengan umur rencana. Dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur jalan, kontrak yang biasanya digunakan dari beberapa jenis kontrak yang ada adalah kontrak harga satuan pos pekerjaan (Unit Price) dan kontrak pekerjaan lumpsum (Lump Sump Fixed Price). Dalam kedua jenis kontrak tersebut kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikontrakkan saja. Sehingga pemeliharaan jalan tidak menjadi tanggung jawab kontraktor, yang menyebabkan kondisi jalan menurun dan pemeliharaannya menjadi tidak efisien. Untuk itu dibutuhkan suatu kontrak yang mampu memberikantanggung jawab kepada kontraktor dalam jangka waktu tertentu atas performa dari instruktur jalan tersebut dengan standar-standar yamg telah disepakati oleh owner dan kontraktor. Kontrak seperti ini biasanya ddisebut performance based maintenance contract (PBMC). Namun demikian kontrak ini masih relatif baru di Indonesia sehingga harus dipertanyakan sejauh apa kesiapan pengelola jalan tol dalam pekerjaan pemeliharaan dengan menggunakan PBMC. Kesiapan pengelola jalan tol dapat diketahui dengan melihat indikator kesiapan yaitu pemahaman tentang PBMC dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan PBMC. Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan studi kasus pada pengelola jalan tol Jakarta. Dari studi kasus yang dilakukan didapatkan bahwa pengelola jalan tol di Indonesia telah siap untuk melakukan pemeliharaan dengan kontrak PBMC."