Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak Bilyard sebagai salah satu sumber penerimaan daerah di Kota Depok di Tahun 2004, dalam upaya penetapan targetnya belum optimal. Berangkat dari hal tersebut di atas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak (potensi pungut pajak) sehingga Pemda Kota memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan apabila terjadi gap antara realisasi dengan target dapat dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan.Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil pajak bilyard pada tahun t, diperoleh dengan cara mengalikan tarif pajak bilyard dengan keseluruhan omset bilyard. Kapasitas Pajak Bilyard, diestimasi dengan sistem Fiskal Refresentatif. Karena cara ini selain lebih mudah dibanding cara lain (cara langsung/regresi) juga dapat dilacak basis pajaknya. Di samping ada kelemahan yaitu data dari Dipenda-dipenda apakah benar keakuratannya. Cara Sistem Fiskal Refresentatif yang digunakan menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama.Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui potensi riil pajak Kota Depok yang penelitiannya di lapangan di lakukan pada Bulan Desember 2004 s/d Februari 2005 adalah Rp 278.484.426,00 dengan rata-rata perkiraan penerimaan perbulan sebesar Rp 23.070.035,50 dan kapasitas pajaknya dengan basis pajak yaitu jumlah bilyard yang ada di dipenda/yang rill di lapangan. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa tarif efektif rata-rata pungutan pajak untuk setiap bilyard yang beroperasi adalah 2.607.903,63. dari Kota dan Kabupaten yang dijadikan pembanding Kota Bogor sebesar 4.491.620,208 merupakan yang terbaik dan lebih mendekati rata-rata, diikuti Kota Bekasi sebesar 2.414.191,176, dan Kota Depok sebesar 2.369.899,706 tarif efektifnya masih di bawah walaupun walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dari rata-rata, sedangkan Kabupaten Bogor sebesar 1.155.904,762 masih jauh dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pajak bilyard yang tercermin dari tarif efektifnya di Kabupaten Bogor. Adapun upaya pemungutan pajak bilyard (tax effort) yang diperoleh dari perhitungan saat setelah memasukkan 2 bilyard yang belum terdaftar yaitu P Bilyard dan Q Bilyard adalah 90,87%, dengan kapasitas panerimaan Pajak Bilyard tahun 2004 sebesar Rp 44.334.361,71 sedangkan realisasi penerimaan pajaknya Rp. 40.288.295,-. Hal ini terjadi karena adanya potensi Wajib Pajak Bilyard yang belum dimasukkan sebagai wajib Pajak di Kota Depok.Apabila realisasi penerimaan pajak bilyard tahun sebelumnya tadi, dijadikan dasar untuk menghitung dan menetapkan target, selain angkanya tidak optimal, implikasinya kasalahan ini akan terbawa lagi ke tahun berikutnya dan sangat menpengaruhi target yang akan dibuat dan cenderung menjadi rendah.Panyebab lain menjadi rendahnya target yang dibuat adanya pemahaman yang keliru dalam menilai prestasi kerja di lingkungan Dinas Penghasil Penerimaan. Dimana suatu prestasi kerja dinilai atas pencapaian suatu target, akibatnya untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi, akan ada kecenderungan menentukan target yang rendah.Berdasarkan hipotesa, target yang didasari perkiraan (taksasi) efektifitas pemungutannya sangat efektif, namun bila perhitungan target berdasarkan potensi sebenarnya dilapangan, maka pemungutan Pajak Bilyard selama tahun 2004 masih belum efektif (optimal), karena masih jauh dari kapasitas yang sebenarnya.Masih belum optimalnya upaya pemungutan Pajak Bilyard di Kota Depok dimana realisasi penerimaan jauh di bawah potensi riilnya, sebagian besar disebabkan faktor-faktor berikut: (i) ketidakmampuan pemda untuk menprediksi tingkat pemanfaat meja bilyard perhari, baik terhadap objek maupun subjek pajak, karena tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. (ii) sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai, terutama sarana transportasi kendaraan bermotor yang menpunyai mobilitas tinggi (seperti sepeda motor), untuk melakukan observasi/sensus, sehingga ketidak tersedianya dapat berdampak pada rendahnya produktivitas, karena lebih memilih yang prioritas yaitu dalam menagih pajak yang ada. (iii) kurangnya keterbukaan dan pihak pengelola sebagai pihak yang menbantu pemda dalam mengimformasikan melalui laporan atas perolehan pajak bilyard yang dipungut sesuai dengan semestinya(cenderung rendah). (iv) kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungut. Yang memang punya kewenangan yang sangat luas (disamping menetapkan pajak, sekaligus memungut pajak) berpeluang terhadap terjadinya kolusi dengan pengelolah Bilyard. (v) Belum adanya (kurangnya) pencatatan yang baik di semua bilyard sehingga sulit melacak potensi sebenarnya tanpa mengadakan sensus/observasi langsung.Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bilyard perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perlu peningkatan kualitas dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan,pelatihan, perlu dukungan anggaran untuk peningkatan SDM, memberlakukan prosedur pungut yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan."

"Pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 1997/1998-2001 belum memberikan hasil yang signifkan, dimana kontribusinya terhadap PAD hanya sebesar 0,22 %, meskipun dengan realisasi yang selalu melebihi target melebihi angka 100 %, namun dikaitkan dengan perkembangan variabel ekonomi dan sosial seperti tingkat perkembangan PDRB, pendapatan perkapita dan nilai tambah sub sektor hotel maupun tingkat inflasi, semestinya kontribusinya masih dapat ditingkatkan. Penelitian target Pajak hotel yang belum realistis, menjadi salah satu faktor penyebabnya, sebab target penerimaan yang semestinya ditetapkan berdasarkan potensi atau kapasitasnya, umumnya hanya didasarkan atas taksasi {perkiraan), sehingga tidak mustahil realisasi penerimaan dengan rasio lebih dari 100 % itu belum optimal.Berangkat dari hal tersebut diatas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak, sehingga Pemda Kabupaten memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan taget, dan apabiia terjadi gap antara realisasi dengan target depot dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan.Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil Pajak hotel pada tahun t , diperoleh dengan cara mengalikan tarif Pajak hotel dengan keseluruhan omzet hotel.Kapasitas {potensi pungut} Pajak hotel, diestimasi digunakan cara regresi, karena cara ini selain lebih mudah dibanding dua cara lainnya (cara langsung dan representatif}, juga dapat dilacak sejumlah faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi Pajak itu sendiri. Disamping ada kelemahan seperti perlu pengetahuan yang cukup tentang statistik, ekonometrik dan toari ekonomi tentang Pajak itu sendiri.Cara regresi yang dipakai untuk menghitung kapasitas Pajak hotel ini menggunakan data time series cross section (panel data}, menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama, Variabel bebas yang digunakan adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai basis dan tingkat kemudahan untuk memungut Pajak, seperti tingkat pendapatan perkapita, rasio sub sektor industri terhadap PDRB, tingkat kepadatan penduduk per km2 dan jumlah kunjungan wisatawan.Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui bahwa besarnya polensi rill Pajak hotel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2001 sebesar Rp. 78,842 juta, dengan rata-rata penerimaan perbulan Rp. 6,5 auts dan besarnya kapasitas Pajak adalah sebesar Rp. 37,4 juta. Sedangkan besarnya upaya pemungutan Pajak {tax effort} selama lima tahun [1996-2000) rasio rata-rata hanya 26,49 %, masih belum optimal.Rendahnya tax effort, disebabkan oleh; masih rendahnya tingkat keterampilan SDM personil/aparat perpajakan,; belum transparannya pengelola hotel melaporkan hasil perolehannya; masih kurangnya kontrol/pengawasan baik terhadap petugas maupun pengelola hotel serta tidak ada sanksi yang tegas terhadap perda pemungutan pajak hotel.Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak hotel perlu dilakukan, pertama , penentuan terget harus disesuaikan dengan besarnya kapasitas, kedua, untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keterampilan; perlu dukungan anggaran untuk upaya peningkatan kualitas SDM dimaksud; memberlakukan prosedur pungutan yang sesuai UU yang berlaku serta perlu melakukan monitoring den evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan."

"Permintaan masyarakat terhadap jasa hiburan di kota Semarang, senantiasa mengalami peningkatan. Di tahun 2005, karaoke dan diskotik bertambah 1 buah. Bertambahnya jumlah diskotik dan karaoke ini jelas dapat meningkatkan penerimaan pajak, terutama pajak dari diskotik dan karaoke. Tahun 2004 penerimaan pajak hiburan baru sebesar Rp 3,6 milyar, di tahun 2005 penerimaan pajak ini naik menjadi Rp 4,5 milyar 1. Berarti penerimaan pajak hiburan tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 25 % dari tahun 2004. Dibalik itu semua, ternyata dalam menyusun target penerimaan pajak hiburan khususnya diskotik dan karaoke pihak dinas pengelolaan keuangan daerah kota Semarang hanya menggunakan patokan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Penentuan target seperti itu amat lemah, karena tidak rnenggambarkan potensi pajak hiburan yang sebenarnya. Keterangan ini diterima dari wawancara dengan Kasubdin PAD DPKD Kota Semarang, canggal 3 April 2006.Realisasi penerimaan pajak diskotik dan karaoke tahun 2005 belum maksimal sesuai dengan potensi pajaknya, berdasarkan data survei di lapangan, potensi penerimaan pajak diskotik sebesar Rp 233,5 juta atau 68,9 % lebih besar dibandingkan realisasi penerimaan pajak diskotik tahun 2005. Demikian pula dengan penerimaan pajak karaoke, realisasi penerimaan pajak karaoke tahun 2005 sebesar Rp 570,9 juta atau masih lebih kecil 109,5 % dibandingkan dengan potensi pajaknya. Dari Basil survei di lapangan tahun 2006, kinerja administrasi penerimaan pajak diskotik dan karaoke tahun 2005 hanya mampu menyerap 49,62 % dari total potensi penerimaan pajak diskotik dan karaoke. Jadi masih ada sekitar 50,38 % potensi penerimaan pajak diskotik dan karaoke yang belum mampu dimaksimalkan.Hasil survei penelitian ini melihat bahwa mayoritas pengunjung tempat diskotik dan karaoke adalah wiraswasta dan mahasiswa. Dimana pengunjung dari kalangan swasta memberikan kontribusi 47 % dari total pengunjung diskotik dan karaoke. Sedangkan mahasiswa adalah jumlah pengunjung terbesar kedua, dengan rasio 35 % dari total pengunjung diskotik dan karaoke."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Skripsi ini menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan menganalisis faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan manfaat penelitian murni. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan utang Pajak Reklame dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Field Research dan Studi Pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan utang Pajak Reklame di Kota Depok dilakukan dengan cara penagihan pajak yang bersifat pasif dan aktif namun pelaksanaan penagihan aktif hanya dilakukan sampai dengan penerbitan Surat Teguran 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum diterapkan di DPPKA Kota Depok karena masih rendahnya upaya untuk melakukan Penegakan Hukum/Law Enforcment. Yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah berasal dari Wajib Pajak antara lain karena pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah, kondisi keuangan Wajib Pajak yang kurang baik, alamat Wajib Pajak/Pihak ke 3 yang tidak jelas serta lempar tanggung jawab antara pengguna dengan Pihak ke 3 yang telah habis kontraknya dan berasal dari Instansi Pemerintah Daerah kurangnya SDM yang bertugas untuk melakukan penagihan utang Pajak Reklame, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah terkait Pajak Reklame.

---

This research analyzes the advertisement tax debt collection and analyzing the factors inhibiting the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. This study used a qualitative approach with descriptive research with the benefits of pure research. The purpose of this study is to understand and analyze the advertisement tax debt collection and inhibiting factors in the implementation of debt collection advertisement tax in Depok. Techniques of data collection conducted by Field Research and Library Studies.The results concluded that the advertisement tax debt collection at Depok City implemented with passive and active tax collection, but the implementation of active billing only be carried out until the reminder letter 2.

Implementation of the Tax Collection with distress warrant have not been applied by DPPKA due to low effort in Law Enforcement. Inhibiting factors are from the taxpayer because knowledge is still low, the financial condition of the unstable taxpayer, the taxpayer's financial condition is not stable, the address of advertising agencies or taxpayers who are not clear and are not responsibleand inhibiting factor of Local Government Agencies in charge of a lack of human resources to carry out debt collection advertisement tax, less socialization of Advertisement Tax."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

---

The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well. The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah untuk melihat Kapasitas (Capacity) dan Upaya (Effort) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten-Kota di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan analisis regresi data panel tahun 2014-2015. Variabel-variabel yang digunakan adalah yang mewakili faktor ekonomi yaitu Pendapatan per kapita dan struktur perekonomian (share sektor-sektor PDRB sebagai basis PAD) (Lotz dan Morrs, 1971); dan faktor demografi yaitu kepadatan penduduk (Teera, 2002). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita, share sektor penyediaan listrik dan gas, share sektor perdagangan dan share sektor akomodasi dan penyediaan makan minum lainnya dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan dan positif terhadap kapasitas PAD Kabupaten-Kota di Sumatera Utara sementara share sektor industri pengolahan berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Sementara itu variabel share sektor konstruksi secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kapasitas PAD Kabupaten-Kota di Sumatera Utara. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa Kapasitas PAD menurut rata-rata Kabupaten-Kota mengalami kenaikan dari 0.0066 tahun 2014 menjadi 0.0068 tahun 2015 dengan relatif paling tinggi adalah Kota Padang Sidempuan dan Paling Rendah adalah Kabupaten Batu Bara tahun 2014 dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2015, dimana Kapasitas Kabupaten-Kota lainnya dominan berada dibawah rata-rata relatif keseluruhan. Selain itu dari hasil perbandingan antara Penerimaan Aktual dan Kapasitas hasil estimasi diperoleh gambaran bahwa selama tahun 2014 dan 2015 beberapa Kabupaten-Kota memiliki Upaya pemungutan PAD melebihi kapasitasnya, sebagian besar lainnya masih berada di bawah kapasitasnya.

---

ABSTRACT This study is aim to calculate capacity and effort of regional revenue (PAD) for 33 (thirty-three) districts in North Sumatra by using panel data regression analysis in 2014 - 2015. The variables used are representing the economic factor measure with income per capita and the structure of the economy (the GDP share of sectors as a base PAD) (Lotz and Morrs, 1971); and demographic factor is population density (Teera, 2002). This study shows that income per capita, share of electricity and gases sector, share of trading sector, share of accommodation sector and density signs significant and positive impact on the capacity of District regional revenue in North Sumatra, while the share of the manufacturing sector have significant influence in a negative direction. Meanwhile the variable of share construction sector, were not statistically significantly affect the capacity of District regional revenue in North Sumatra. The estimation results also showed that the capacity of regional revenue according to the average districts are increase from 0.0066 for 2014 to 0.0068 for 2015, with the highest relative is Kota Padang Sidempuan and Lowest is Kab. Batu-bara for 2014 and Kab. Labuhan Batu Selatan for 2015. On the other side other districts mostly are below whole average relatively. In addition, from the comparison between the Actual Revenue and Capacity estimation results obtained outlines that during 2014 and 2015 some districts revenue collection efforts in North Sumatra is higher than its capacity for most of it still under its capacity."

"Penelitian ini membahas kelembagaan otoritas pajak daerah dalam rangka devolusi PBB-P2 dengan mengambil studi pada Kota Depok dan Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian crosssectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data dan temuan lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data successive approximation dan mengacu pada konsep typical powers of autonomous revenue bodies dari OECD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak daerah baik di Kota Depok maupun Kota Bogor tidak memiliki kewenangan dalam semua bidang kekuasaan yang menjadi kerakteristik ideal sebuah otoritas pajak otonom.

---

This study discusses the institutional design of local tax authorities within the framework of rural and urban sector property tax devolution by taking studies in Depok and Bogor City. This research was conducted using qualitative approach, in the cross-sectional time frame, and was employing both literature and field studies as data collection techniques. Data and findings were analyzed using successive approximation technique and referred to the OECD’s concept of typical powers of autonomous revenue bodies. The results of this study indicate that the local tax authorities both in Depok and Bogor City do not have authority in all areas of power that characterize an ideal autonomous tax authority."

"Skripsi ini membahas upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok periode 2005-2006. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pentingnya koordinasi internal Kantor Pelayanan Pajak Depok; koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah; pendaftaran wajib pajak perlu dilakukan penelitian lapangan agar dapat dibuktikan keberadaannya; pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak dan daftar harta kekayaan penanggung pajak dalam laporannya; visibilitas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan; sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat; serta pembenahan sistem jaringan.This researh study about efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office period 2005-2006. This research is qualitative research with descriptive design. Result of this research are to suggest improving internal coordination at depok tax office; improving external coordination with local government; the registration of tax payer have to pass the field researh, so that can be proved the existence of the tax payer; tax auditors have to make list of tax payer properties on their tax audit report; visibility accomplishment of taxation on tax audit report by tax auditors; socialization of Indonesian tax law to the citizen; and completion of network system."