Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena-fenomena mengenai kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di media-media massa tidak pernah putus dan selalu terjadi setiap hari. Bahkan dengan terungkapnya kasus-kasus tentang keberadaan pabrik-pabrik yang memproduksi narkoba dalam jumlah besar di Tanggerang dan Bogor, menunjukan terjadi peningkatan kerawanan kejahatan narkoba di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas.Wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta pusat, sebagai daerah yang paling rawan terjadinya aktivitas kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dinilai sebagai daerah yang tepat untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai peran orang tua dalam ikut mengawasi tindakan anak-anaknya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) diatur mengenai kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika. Akan tetapi, selama ini tidak pernah ada kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dijerat dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan pada tindakan penyidik terhadap keluarga pecandu narkotika di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat.Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan kesalahan orangtua yang tidak melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, agar hasil dari penelitian tersebut mendapatkan gambaran mengenai tidak diterapkannya ketentuan yang mewajibkan orang tua melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika.Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukanya penyidikan yang berkaitan dengan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) tentang kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika, yaitu (1) Ketidaktahuan pihak keluarga tentang adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai anaknya yang mengalami kecanduan narkotika, (2)Tindakan tidak melaporkan permasalahan tersebut oleh orang tua ditujukan dengan maksud untuk melindungi anggota keluarganya dari jeratan hukum, (3) penyidik kurang menguasai mengenai Undang-Undang Narkotika khususnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua tersebut, (4) Kesulitan yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan berkaitan dengan persyaratan dari pihak kejaksaan yang mengharuskan setiap kasus yang dilimpahkan harus memenuhi bukti-bukti yang benar-benar dapat menjerat kesalahan tersangka, yaitu berupa saksi, barang bukti, dan pengakuan tersangka.Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dan koordinasi yang baik agar upaya penanggulangan kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten serta diberlakukan tindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pelakunya.

---

The phenomenon of illicit drug abuse and trafficking has been in an alarming condition in Indonesia. The media reporting on such an issue never fades away its frequency, even on daily basis. In fact, the numerous disclosures of ecstasy's key laboratories in Tangerang and Bogor, has proved that the crime quality and quantity in Indonesia have equally been escalating.

The jurisdiction of Central Jakarta's Police, a district of where is known for its high amount illicit drugs abuse and trafficking activities, is considered to be the most accurate location for this research, which focuses on the role of parent in effectively overseeing their offspring against illegal drug abuse and trafficking. The Narcotics Law No.2211997, Part 88/2, rules that parent is responsible to report to police should their children is an illicit-drug user. Yet, there has not been any file on the case applying this regulation. Hence, based on this fact, this thesis principally concentrates on the proceedings of police investigators, within the Narcotics Unit of Central Jakarta's Police, toward the family of drugs addict.

This thesis illustrates various narcotics cases, which enclose parent's injudiciousness for not reporting their addicted offspring to the police. The research method used in this thesis is qualitative approach. It aims to provide an outcome with models that the parents obligation to report their addicted offspring to police is not putting into practice.

The finding of this thesis shows that there are 4 factors that prevent parent from reporting their offspring to police, as associated with the Narcotics Law No.22/1997, Part 88/2, namely: 1). A lack of parents knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2; 2). A sense of protecting their offspring from legal punishment 3). A lack of police investigator's knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2, especially on part of the parent's obligation ; 4). Difficulties faced by the police investigators in finding the evidence, witness, & suspects confession, as part of the requirements for the court.

With these 4 conditions rest in front, an improved quality of the law enforcement personnel and a better coordination among the law enforcement are necessity in fighting the problem of drug abuse and trafficking in Indonesia. Law enforcement would be able to perform better and in consistent, of where the charges and law are being practiced in a fair order."

"ABSTRAKPeredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia saat ini menunjukkan kondisiyang sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan Narkoba merambah ke semua kalangandi seluruh dunia. Perkembangan peredaran perdagangan narkoba memiliki modusoperandi yang kian hari semakin canggih dan harus diungkap melalui ?tehnikPenyelidikan dan Penyidikan yang tidak biasa? digunakan pada kejahatan lainnyakarena selama ini kejahatan narkoba terindikasi bersifat ?tertutup, luas dan jugaterputus?. Menghadapi modus yang berkembang ini maka peredaran Narkoba jugaharus diberantas melalui perluasan teknik Penyelidikan dan Penyidikan yang salahsatunya dengan menggunakan metode pengawasan (Controlled Delivery).Dalam distribusi peredaran Narkoba lintas wilayah dimana penelitian inidilaksanakan yakni wilayah hukum Jakarta Barat, maka personil Sat Narkoba PolresJakarta Barat menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan (ControlledDelivery). Tesis ini dikupas melalui tiga teori yakni teori Pencegahan dari MuhammadKemal Darmawan, teori Sistem Hukum (System of Law) dari Lawrence M. Friedmandan juga yang paling utama ialah Teori Efektifitas dari Ravianto Selanjutnyapendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan field research (penelitianlapangan), dimana data diperoleh melalui wawancara, observasi dan telaah dokumenyang dianalisis melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atauverifikasi.Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peredaran Narkoba di wilayahhukum Polres Jakarta Barat relatif tinggi dan menjangkau semua kalangan. Dalamdistribusi peredaran Narkoba lintas wilayah, personil satuan Narkoba Polres JakartaBarat memilih menggunakan metode penyerahan di bawah pengawasan karenamerupakan metode yang mudah dijangkau dan memiliki beban yang relatif ringan. Sertametode penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan personil satuan NarkobaPolres Jakarta Barat cukup efektif karena selain ringan merupakan metode yang palingmudah dijangkau dalam menghadapi distribusi Narkoba lintas wilayah.Pelaksanaan metode penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasanNarkoba oleh personil Satuan Narkoba Jakarta Barat tentunya harus berjalan optimaldemi menjawab tantangan akan tugas Polri khususnya tugas-tugas yang berkenaandengan modus peredaran Narkoba yang senantiasa berkembang

---

ABSTRACTDrugs distribution and trade in Indonesia at this time is showing a very alarmingcondition, because Drugs crime has penetrated to all spheres in the entire world. Thedevelopment of Drugs distribution trade has modus operandi that is becoming moreadvanced each day and has to be revealed by ?unusual investigation technique? used byother crimes, because all this time, Drugs crime is indicated as ?closed, broad, and cutoff?. Facing this expanding modus operandi, hence, Drugs distribution has to beeradicated through expanded investigation technique, which one of it is using?Controlled Delivery? method.In Drugs distribution between region, where this research is executed, namelythe West Jakarta jurisdiction, therefore, Drugs Division West Jakarta Police Resortpersonnel is using ?Controlled Delivery? method. This thesis is pared through threetheories, which is, Prevention Theory from Muhammad Kemal Dermawan, System ofLaw from Lawrence M. Friedman, and foremost is Effectiveness Theory from Ravianto.Research approach is done qualitatively from field research, where data are obtainedthrough interviews, observations, and document study which has been analyzed throughreduction data, and verification.This research result has shown that drugs distribution in West Jakarta PoliceResort jurisdiction is relatively high and has reached all spheres. In cross regionalDrugs distribution, Drugs Division West Jakarta Police Resort personnel choose to use?Controlled Delivery? method because this method is the most reachable method, andrelatively has light burden. And Controlled Delivery method performed by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel is quite effective method, besides thelight burden, it is also the most reachable method in facing Drugs distribution crossareas.Controlled Delivery method implementation in Drugs eradication by DrugsDivision West Jakarta Police Resort personnel, indeed has to go optimally for the sakeof responding the challenge of Indonesian Nation Police?s task, particularly the tasksregarding the Drugs distribution mode that is always developing"

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar, termasuk di dalamnya obat narkotika dan psikotropika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat termasuk narkotika dan psikotropika, PBF merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat terutama narkotika dan psikotropika harus memenuhi persyaratan CDOB dan kemudian melakukan pelaporan kepada Badan Pengawaas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan/atau kehilangan narkotika dan psikotropika dari jalur distribusi resmi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Oleh karena itu, dilakukan kajian mengenai evaluasi penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Cabang Jakarta 3. Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk melihat kesesuaian dalam penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di KFTD Cabang Jakarta 3 dengan CDOB. Melalui tugas khusus ini diketahui penyimpanan dan pelaporan narkotika dan psikotropika di PBF KFTD Cabang Jakarta 3 sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CDOB dan Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, serta telah menyampaikan laporan bulanan yang diunggah melalui website Sistem Pengawasan Obat BPOM.

---

Pharmaceutical Distributor (PBF) are companies in the form of legal entities that have permits for the procurement, storage, distribution of drugs and/or drug substances in large quantities, including narcotics and psychotropic drugs, in accordance with law statutes. In procuring, storing and distributing drugs including narcotics and psychotropics, pharmaceutical distributor refers to the regulation contained in the Good Distribution Practice (GDP). Each pharmaceutical distributor in procuring, storing, and distributing drugs, especially narcotics and psychotropics, must meet GDP requirements and then report to the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to prevent deviations and/or loss of narcotics and psychotropics from official distribution channels, as well as various other forms of abuse. Therefore, a study was conducted regarding the evaluation of storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 3rd Branch. The purpose of this research was to see the suitability of storage and reporting of narcotics and psychotropics at KFTD Jakarta 3rd Branch with GDP. Through this research it is known that the storage and reporting of narcotics and psychotropics at PBF KFTD Jakarta 3rd Branch has met the requirements set out in the GDP and Permenkes No. 3 of 2015 about Distribution, Storage, Destruction, and Reporting of Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors, and has submitted monthly reports which are uploaded via the Drug Monitoring System website of the BPOM."

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"ABSTRAKKasus Kenakalan Remaja sering terjadi di sekitar kita. Seperti Tawuran antarpelajar, Geng Motor, Bolos Sekolah, Melawan Orang Tua dan lain-lain semuanyaberdampak tidak baik dan sangat merugikan baik untuk Remaja itu sendiri maupunbagi orang lain. Fenomena Kenakalan Remaja dengan Narkoba terhadap KetahananWilayah Kota Bogor merupakan Fenomena yang akan diteliti.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Fenomena Kenakalan Remajadengan Narkoba terhadap Ketahanan Wilayah Kota Bogor Studi Kasus di SatuanNarkoba Polres Bogor Kota. Penelitian ini menggunakan Metode Fenomenologi ,dengan Pendekatan Deskriptif Kualitatif. Data yang diperoleh dari Observasi,Dokumentasi, Wawancara Mendalam Deep Interview dan Study Literatur.Penelitian ini mengacu pada Teori Psikologi dan Teori Kriminologi yangberhubungan erat dengan kasus-kasus Kenakalan Remaja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang Negative dan sangatsignifikan dari variabel Kenakalan Remaja Juvenile Delinquency , denganKetahanan Wilayah. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruhFenomena Kenakalan Remaja dengan Narkoba terhadap Ketahanan Wilayah KotaBogor bisa berdampak pada tingginya tingkat Kriminalitas, Keamanan, danKenyamanan Kota Bogor serta berdampak pula pada perkembangan Remaja baiksecara Physik maupun Psykis.Untuk menekan angka Kenakalan Remaja diperlukan Peran Orang Tua agar lebihmeluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak remajanya, Peran Guru agarmemaksimalkan Jadwal Kegiatan belajar mengajar, Peran Lingkungan agar lebihmeningkatkan keamanan dan memperketat jam malam bagi remaja, Sedangkan PeranPemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi remaja untuk memanfaatkanwaktu luang seperti Sarana Olah Raga, Lapangan Futsal atau Taman Pintar sebagaitempat untuk berinteraksi dengan teman sebayanya.

---

ABSTRACTJuvenile Delinquency Case always happen around Us. Like Students Brawl,Motorcycle Gang, Skipped from The School, Against Older People, etc. All of thiswill be negative impact and harm for the Juvenile himself although for anotherpeople. Juvenile Delinquency Phenomenom with Drugs Toward The Resilience ofthe Bogor City Region. Constitute of the Phenomenom will be researchedThe Purposes of this research is to analysis The Juvenile Delinquency Phenomenomwith Drugs toward The Resilience of The Bogor City Region, Study Case atNarcotics Unit Polres Bogor Kota. This Research use The Method ofPhenomenology with a Descriptive Qualitatif Approach. The data taken from theObservation, Documentation, Deep Interview, and Study Literature.This research is refer to the Theory of Psycology and The Theory of Criminology thatclosely related to the cases of Juvenile DelinquencyThe result of this research show there were negative impacts and very significantfrom the variable of Juvenile Deliquency with Drugs toward the Resilience of theBogor City Region. It show that the impact from The Juvenile DelinquencyPhenomenom with Drugs toward the Resilience of the Bogor City Region.will beimpact to the level criminality, Security and convenience of Bogor City and also willbe impact to development of good teen physic or psykis.In order to press the numbers of Juvenile Delinquency it takes on the role of parents,to spent time for their children. Role of The teachers to maximize the schedule ofteaching and learning activities, Role of environment tighten curfew especially forteens, While the role of the Government providing the facilities and theinfrastructure for the adolescents to take advantage of the free time as means of SportFasilities, Futsal Field, Smart Park as a place to interact with peers."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana narkotika. Korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam beberapa unang-undang di luar KUHP. Salah satu undang-undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana khususnya dalam tindak pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

---

The focus of this thesis is about corporate criminal liability in narcotics crime. Corporation is not known as the subject of criminal law in the Code of Penal (Penal Code), however Corporation has been recognized as a subject of criminal law through legislation outside the Indonesian Penal Code. One of the law that recognizes corporation as the subject of criminal law is Act No. 35 of 2009. The aim of this research is to know how a corporation could be responsible in criminal law especially in narcotics crime. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. The conclusion of this thesis is that a corporation could be liable for committing narcotics crime according to the doctrines of corporate criminal liability."