Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja instansi pemerintah terkait dengan banyak faktor seperti struktur organisasi, sistem dan prosedur, SDM, gaya kepemimpinan, strategi, dan nilai/budaya organisasi, serta banyak faktor lingkungan seperti sistem politik, sistem hukum, globalisasi dan sebagainya. Proses perbaikan kinerja instansi pemerintah merupakan proses pembelajaran (baik cognitive, behavioral, maupun emotional learning process) bagi semua kelompok yang berkepentingan dalam suatu Negara.Evaluasi Prokasih belum menyeluruh karena keterbatasan-keterbatasan baik dari segi anggaran maupun tersedianya tenaga-tenaga pelaksana yang profesional. Penulis melihat perlu ditingkatkannya laporan Prokasih tersebut untuk masa mendatang dengan memperhatikan aspek kinerja pelaksana Prokasih ditinjau secara administratif maupun substantif. Yang dimaksud dengan aspek administratif di sini ialah dimulai dari tugas-tugas administrasi seperti ketatausahaan, kesekretariatan, laporan-laporan pemantauan, bentuk-bentuk rapat internal pokja, antar pokja ataupun koordinasi Tim Prokasih dengan instansi diluar Tim Prokasih yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan administrasi Tim Prokasih. Begitu pula halnya dengan substansi, yang dihubungkan dengan substansi permasalahan yang dihadapi menyangkut pelaksanaan teknis seperti tersedianya tenaga-tenaga yang trampil, peralatan, peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi perkembangan Prokasih kedepan dan lain-lain.Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa "masalah Prokasih" diumpamakan sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variable) yang interaktif dalam suatu domain. Unit analisis dalam sebuah sistem adalah unsur. Sebagaimana diketahui keseluruhan interaksi dari unsure-unsur menyusun dan memfungsikan sistem mencapai tujuan. Kinerja masing-masing unsur pada suatu keadaan (state) tertentu dinyatakan dengan level. Ciri yang melekat pada unsur ini adalah variabel yang ukurannya berbeda-beda. Dalam domain ini telah terjadi interaksi antara unsur-unsur (variable), yaitu Administrasi Publik, Kinerja Birokrasi dan Kepemerintahan yang baik. Ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur tersebut mempunyai sub unsur-sub unsur lagi yaitu, kinerja pelaksana (administratif dan subtantif), pengendalian (administrant dan substantif), manajemen publik (efisiensi dan efektivitas), akuntabilitas kinerja pelaksana, penilaian kinerja pelaksana, dan kinerja pelaksana program. interaksi didalam domain yang terjadi dibingkai dalam suatu kerangka yang penulis namakan ?Kerangka analitik" Temuan yang penting itu penulis namakan ?Interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih".Bangunan model empiris dinamika kinerja pelaksana program kali bersih (Prokasih), khususnya tentang interaksi konsep, variable, indikator, ukuran dalam model, dimulai dengan menggunakan fondasi Bangunan model teoritis yaitu ?kerangka analitik" interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih ( Bab II, Gambar IL.I ). Bangunan model empiris terdiri dari ?Model Diagram sebab akibat". Model ini berisi konsep-konsep yang relevan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian untuk kepertuan analisis. Konsep model tersebut berfungsi sebagai titik tolak untuk menguraikan dan mengerti interaksi antar variable dalam model. Model diuraikan secara verbal untuk kemudian diturunkan secara formal kedalam persamaan model simulasi komputer.Informasi dasar untuk konstruksi model bersumber dari pengetahuan dan keterlibatan penulis dalam proses pelaksanaan Prokasih. Kinerja pelaksana Prokasih sebagai sebuah sistem penulis uraikan dalam 4 (empat) buah sub sistem. Pertama, sub sistem limits to success (batas keberhasilan) Kedua, sub sistem Goal Seeking (pencapaian sasaran). Ketiga, sub sistem Drifting Goals (sasaran yang berubah). Keempat, sub sistem Growth and underinvestment (pertumbuhan dan Kekurangan modal). Komponen-Komponen yang membangun sistem tersebut adalah: Kinerja pelaksana, Kinerja pelaksana administratif, Kinerja pelaksana substantif, Batas kinerja pelaksana substantif, Pengendalian administratif, Standar kinerja pelaksana, Komitmen, Akuntabilitas kinerja pelaksana, Penyesuaian kinerja pelaksana administratif, Efektifitas pelaksanaan program, Efisiensi program, Sistem informasi manajemen, Kebutuhan penegakkan aturan, dan standar aturan.Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa ?masalah Prokasih" dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variabel) berinteraktif dalam suatu domain. Oleh karena itu didalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini diperlukan ?terobosan-terobosan" baru. Analisis dengan memakai sistem dinamis perlu dikembangkan untuk membuka opini-opini baru."

"Manajemen risiko rumah sakit adalah upaya untuk meminimalkan kerugian finansial rumah sakit yang berhubungan dengan kecelakaan dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko pelayanan keperawatan merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit yang meliputi aktivitas identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengontrol risiko dan pembiayaan risiko.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap manajemen risiko pelayanan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dengan desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 96, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2003.Hasil analisis, didapatkan variabel karakteristik dan persepsi perawat pelaksana tidak ada hubungan yang bermakna dengan kinerja perawat pelaksana. Secara proporsi, responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko baik mempunyai kinerja baik lebih besar (64,6%) dibandingkan dengan proporsi responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko buruk (52,1%).Disarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta untuk dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu perlu diadakan training dan pembinaan kepada perawat pelaksana yang mempunyai persepsi buruk terhadap manajemen risiko, perlu menciptakan budaya kesadaran pembuatan incident report, dan memasukan aktivitas manajemen risiko ke dalam performance appraisal.Daftar Pustaka 55 (1978-2002)An Analysis of the Relationship of the Nurses Practitioners Perception to the Hospital Risk Management Related to the Nursing Service with Nurses Practitioners Performance at Pondok Indah Hospital, Jakarta in 2003Hospital, risk management activities seek to minimize the hospital's financial loss in relation to incident and untoward events. The nursing service in the risk management as a part hospital risk management activities have an important role in risk identification, risk analysis, risk control and risk financing.

The purpose of this research to identify the relationship between nurse practitioners perception to the hospital risk management toward the nursing service and practitioners nurses performance at Pondok Indah Hospital, from July 7 until July 11, 2003. This research used cross sectional design, of 96 respondents.

The research results were found no significant correlation between characteristics and practitioners nurses perception with nurses practitioners performance. In a manner of proportion good risk management perception have a better performance (64,6%) more than bad risk management perception (52,1%).

Recommendation to the management includes; conducting regular training and couching in order to improve nurses practitioners performance who have bad perception of a risk management; create good climate to improve nurses awareness in writing prompt incident report, to develop performance appraisal in every activity of the risk management.

References 55 {1978-2002)"

"Salah satu standar untuk menilai kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan adalah penilaian terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; tingkat pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan; persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan antara tingkat pengetahuan tentang pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampelnya seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap kelas 2 dan 3 (46 orang). Instrumen dengan memakai Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit (Instrumen A darj Depkes 1995), kuesioner dan wawancara mendalam.Pada hasil penelitian didapatkan sebanyak 100% perawat pelaksana kinerjanya kurang dalam seluruh proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan 100% mempunyai skor diatas 70. Persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan 80% mempunyai skor diatas 70. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Tidak terdapat hubungan antara persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelakisana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Dengan hasil penelitian ini disarankan agar manajemen keperawatan RS X segera menyempurnakan Standar Asuhan Keperawatann dan mendistribusikan buku pedoman Standar Asuhan Keperawatan di setiap ruangan rawat inap.

---

The Analysis of Nursing Performance in Documenting Care in In-Patient Care Unit of "X" General HospitalDocumenting care is one of several nursing activities which is measurable to asses the nursing performance that influence the quality of nursing care in a hospital. The objectives of this study were to asses the nursing performance in documenting care, to figure out factors which were involved (level of nurses' knowledge about documenting care and nurses' perception about supervision in documenting care); and to asses any relation between those factors and the nursing performance.

This was a cross sectional quantitative study, using questioners and interviews to collect information about nursing performance in documenting care from 46 nurses in the class 2 and 3 of In-Patient Care Unit. Then the nursing performance was compared with the Instruments for Study in Documenting the Application of Standard Nursing Care in a Hospital, published by Ministry of Health as the Instrument A, 1995. (Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, Instrumen A dari Depkes 1995).

This study showed all respondents (100%) had good level of knowledge about documenting care (knowledge score above 70). Most of respondents (80%) had good perception about supervision in documenting care (perception score above 70). Even though, all respondents (100%) had poor performance in the whole aspects of documenting care. There were no relation not only between the level of nurses' knowledge and the nursing performance in documenting care, but also between the nurses' perception about supervision and nursing performance in documenting care.

The overall result of nursing performance in In-Patient Care Unit of "X" General Hospital was poor in documenting care.

This result suggested the management of Nursing Department of "X" General Hospital to improve the Standard of Nursing Care booklets, and then distribute them to all wards of In-Patient Care Unit."

"ABSTRAKBertolak belakang dengan peranannya sebagai ujung tombak pada pelaksanaan konstruksi yang menggunakan sistem mandor, mandor tidak memperoleh cukup perhatian dalam berbagai pembahasan akademis tentang manajemen konstruksi. Mandor adalah partisipan aktifitas konstruksi yang khas di Indonesia. Padanan yang paling dekat dengan profesi ini diluar negeri dikenal dengan nama foremen, namun demikian dengan karakteristiknya yang khas dalam mensub-kontrak tenaga pelaksana pekerjaan konstruksi, mandor tidak identik dengan foremen. Berangkat dari acuan yang minim, pada penelitian ini dicoba untuk mengidentifikasi kompetensi mandor dari berbagai aspek kecakapan terkait dengan lingkup pekerjaan mandor dalam pelaksanaan, yang diduga merupakan elemen pembentuk kompetensi mandor secara utuh. Aspek kecakapan yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi; kualifikasi pendidikan dan pelatihan formal, serta kecakapan teknis dan manajerial dari seorang mandor. Kinerja pelaksanaan pada tahap pekerjaan struktur dalam penelitian ini, diukur dari parameter-parameter yang lazim digunakan meliputi; waktu, biaya, mutu, penerjaan ulang (reworks) dan kecelakaan kerja. Tahap pekerjaan struktur dipilih karena karakteristik tahap ini yang bersifat standar dan terukur, sehingga lebih memungkinkan untuk diteliti (researchable). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dijumpai pola hubungan yang khas antara variabel kompetensi mandor yang terwakili oleh kemampuan mengorganisasi tenaga dan kemampuan perencanaan bahan, dengan variabel kinerja pelaksanaan konstruksi yang terwakili oleh kinerja waktu pelaksanaan. Atau dengan kata lain : kompetensi mandor berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan konstruksi. Dari analisis deskriptif teridentifikasi bahwa mandor memerlukan bukti formal yang dapat membuktikan kemampuan mereka pada saat proses rekruitmen/seleksi, sewaktu akan memasuki organisasi proyek. Bukti paling sederhana yang penulis sarankan adalah sertifikat tunggal yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang relevan dan kompeten . Dalam rangka sertifikasi tersebut perlu dilakukan pelatihan terhadap elemen pembentuk kompetensi mandor, yang sebagaimana teridentifikasi dan penelitian ini, memiliki korelasi kuat terhadap kinerja waktu pelaksanaan, yaitu; 1. Kecakapan manajerial : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. komunikasi horisontal2. Kecakapan teknis : a. memotivasi tenaga kerja b. mengorganisasi tenaga kerja c. metoda pelaksanaan d. komunikasi horisontal Format penelitian menggunakan data diskrit yang diambil pada fragmen tertentu dari rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan, jadi bukan merupakan data yang bersifat time series. Dengan demikian untuk generalisasi hasil penelitian diperlukan inferensi bahwa kinerja pelaksanaan konstruksi secara total pada proyek tertentu merupakan integrasi dari seluruh fragmen yang membentuk rangkaian kegiatan konstruksi secara keseluruhan .

---

"

"Akuntabilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir selalu menjadi sorotan publik setiap tahunnya, sehubungan dengan semakin meningkatnya luas daerah yang terkena banjir, lama surutnya banjir, dan meningkatnya kerugian yang diakibatkan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir dan menjelaskan kendala Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir.Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan informan yang mungkin di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari hierarki terendah sampai dengan yang tertinggi.Basis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik. Salah satu pilihan kebijakan publik adalah kebijakan perkotaan yang terkait dengan kebijakan pelayanan lingkungan dalam hal proteksi publik dan lingkungan, seperti kebijakan pengendalian banjir. Upaya untuk pengendalian banjir telah banyak dilakukan, tetapi kejadian banjir tetap terulang dan cenderung semakin meningkat. Nampaknya masalah pengendalian banjir tidak cukup hanya diatasi dengan pendekatan teknologi, tetapi diperlukan juga pendekatan pendekatan kelembagaan.Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang sangat terkait dengan organisasi publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta tanggungjawabnya atas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu mengukur kinerja organisasi publik sangat diperlukan, agar dapat diketahui sampai dimana tingkat kinerjanya. Dengan demikian, mengetahui informasi mengenai kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, menjadi hal yang sangat penting untuk dilihat tingkat akuntabilitasnya.Dalam penelitian ini, akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir yang akan diukur, adalah : 1) akuntabilitas aturan main; 2) akuntabilitas struktur dan proses; 3) akuntabilitas prasarana dan sarana; dan 4) akuntabilitas anggaran. Berdasarkan hal tersebut, akan diklasifikasikan kinerja akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir, apakah termasuk dalam klasifikasi : sangat baik; baik; cukup; atau kurang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas melaksanakan aturan main cenderung kurang, karena 13 sungai yang melintasi dan dominan menyebabkan banjir di Jakarta, menurut Pemprov DKI Jakarta bukan merupakan tanggungjawabnya, sehingga persepsi Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian banjir, cenderung hanya sebatas membantu Pemerintah Pusat.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas stuktur dan proses cenderung baik, karena sudah memiliki : 1) aturan dan prosedur yang jelas dalam bentuk tertulis; 2) tingkatan yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan dalam pengendalian banjir; dan 3) bagian yang secara khusus diandalkan untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan banjir.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas prasarana dan sarana pengendali banjir cenderung kurang, karena prasarana dan sarana dalarn pengendalian banjir yang ada, sudah tidak sesuai lagi dengan debit banjir rencana periode ulang 25 tahunan yang ditetapkan. Sementara, bencana banjir pada tahun 2002, termasuk dalam kategori kejadian banjir yang hanya dapat diantisipasi dengan debit banjir rencana untuk periode ulang 50 tahunan. Di samping itu, prasarana dan sarana penunjang untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya juga sudah banyak yang tua/lama.Kinerja Pemprov DKI Jakarta dari akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pengendalian banjir cenderung kurang, karena alokasi anggaran yang disediakan setiap tahunnya belum mencerminkan outcome yang dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Sementara, kejadian banjir di masa mendatang diperkirakan akan cenderung terjadi dalam waktu yang lebih rapat dan lebih besar lagi.Dengan demikian, rekomendasi dan saran yang dapat penulis sampaikan adalah kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam kebijakan pengendalian banjir perlu dipertajam lagi, mengingat akuntabilitas Pemprov DKI Jakarta cenderung baik hanya dari aspek memiliki struktur dan proses untuk melaksanakan kebijakan pengendalian banjir dan penanggulangannya. Sementara di dalam pelaksanaan aturan main, penyediaan prasarana dan sarana, serta besarnya alokasi anggaran untuk pengendalian banjir dan penanggulangannya, cenderung kurang. Hal itu berarti Pemprov DKI Jakarta hares : 1) memperbaiki aturan main yang ada, khususnya di dalam menegaskan batas kewenangan wilayah 13 sungai yang melintasi Jakarta; 2) meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana pengendali banjir dan penanggulangannya, sehingga dapat mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya. Di samping itu, berbagai program dan kegiatan yang selama ini cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat teknis, maka harus dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis di dalam pengendalian banjir dan penanggulangannya; 3) memiliki alokasi anggaran yang lebih mencerminkan outcome untuk mengurangi/membatasi banjir dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga menjadi lebih proporsional, dan sesuai dengan nilai aset yang akan dilindungi dari ancaman bahaya banjir."

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"Salah satu program puskesmas yaitu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, dimana program ini ditujukan kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas, oleh karena itu pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilaksanakan di gedung puskesmas maupun diluar gedung puskesmas seperti di Sekolah Dasar (SD), kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di SD disebut Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah (UKGS).UKGS adalah upaya kesehatan gigi dan mulut pada anak SD dititikberatkan pada upaya penyuluhan dan pencegahan berupa penyuluhan dan gerakan sikat gigi masal serta dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada setiap murid. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah SD sebanyak 598 buah yang terletak di 18 Kecamatan, jumlah puskesmas sebanyak 25 buah puskesmas. Semua puskesmas telah memiliki perawat gigi sebagai tenaga pelaksana UKGS, namun demikian bila dilihat dari hasil cakupan kegiatan UKGS masih rendah bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Cakupan jumlah SD UKGS merupakan pengukuran untuk penilaian kinerja bagi tenaga pelaksana UKGS puskesmas.Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2001 di 25 puskesmas dimana tenaga pelaksana UKGS bertugas. Sampling dalam penelitian ini tidak dilakukan karena seluruh populasi dimanfaatkan untuk dianalisa (total populasi). Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "cross sectional". Untuk menunjang data kuantitatifkemudian dilakukan pendekatan secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas di Kabupaten Muara Enim sebesar 55,5%. Dan analisis bivariat diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara umur, pelatihan, lama kerja, persepsi peran, motivasi dan kepemimpinan dengan kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas. Dari hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam ternyata kurang termotivasinya tenaga pelaksana UKGS selama ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari pimpinan puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten serta adanya persepsi dari tenaga pelaksana UKGS bahwa program UKGS bukan merupakan program prioritas di puskesmas yang semua ini menimbulkan dampak berkurangnya motivasi tenaga pelaksana UKGS terhadap cakupan UKGS di puskesmas yang berakibat rendahnya kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas.Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan pelatihan UKGS bagi seluruh tenaga pelaksana UKGS puskesmas, bagi Kepala Puskesmas diharapkan lebih memotivasi tenaga pelaksana UKGS dengan Cara memberi perhatian dan bimbingan kepada petugas, karena untuk pencapaian kinerja yang baik perlu didukung suatu motivasi kerja dari tenaga pelaksana UKGS.

---

Factors Related to Performance of UKGS Personnel of Community Health Center in Regency of Muara Enim, 2001One of the Community Health's Program is Dental and Mouth Health Service, in which is intended for the family and the community in the working area of the Community Health Center, therefore the dental and mouth health service can be implemented in the community health center or outside of the building such as in the Elementary School, the dental and mouth health service activities in the elementary school is called School Dental and Mouth Health Efforts (UKGS).

The UKGS is an effort of dental and mouth health service for elementary school children which is focused on guidance and prevention and mass teeth brushing movement and dental health check-up for each of the student. Muara Enim Regency is one of regencies within the Province of South Sumatra with 598 elementary schools which are located in 18 Sub-District, and 25 units of community health centers. All community health centers have owned its dental nurses as UKGS personnel, however, its activities are still low (in terms of the coverage) compared to several other existing regencies. The coverage here means the number of elementary school covered by UKGS program which is the way to measure the work performance of all UKGS personnel of the community health centers.

This research had been done from April to June 2001 in 25 community health centers in which the UKGS personnel work. A total sample of the 25 community health centers had been selected. The purpose of this research is to obtain information regarding factors related to work performance of the UKGS personnel of the community health centers. This research is done by using cross-sectional study. In order to support the quantitative data, qualitative approach is then used.

The result of this research indicates that the work performance of UKGS personnel of the community health centers in Regency of Muara Enim is 55,5°/x. From bivariate analysis obtained, there is significant relationship between age, training, tenure, role perception, motivation and leadership with the performance of the UKGS personnel of the community health centers. From the result of this research, through in-depth interview, it turns out that the lack of motivation of the UKGS personnel for the time being is due to the lack of concern and training from the Head of the community health centers and from the Regency Health Office. It is also comes from the perception of the UKGS personnels themselves that the UKGS program is not a top priority program in the community health center. All of these together could cause the decreasing motivation of the UKGS personnel towards the UKGS coverage in the community health center and in return could give the low of the work performance of UKGS personnel in the community health centers.

The suggestion that be presented from this research is it is better for the Health Office of Muara Enim Regency to conduct UKGS training for all UKGS personnel of the community health centers. The Head of the community health centers is expected to give more motivation to the UKGS personnel by giving concern and guidance to the personnel, because in order to achieve good performance, a full support of working motivation from UKGS personnel is needed."

"Dengan semakin bertambahnya jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang (RSMH), beban kerja perawat pelaksana dirasakan semakin besar, Tenaga perawat di RSMH berjumlah 634 orang sedangkan jumlah kapasitas tempat tidur berjumlah 660 tempat tidur: Di instalasi Penyakit Dalam RSMH Palembang, jumlah tempat tidur (162 TT) dengan jumlah tenaga perawat (65 orang), atau rasio 2 : 5 menunjukkan bahwa RSMH Palembang sepertinya belum mencapai standar RS Tipe A dan B. Menurut Departemen Kesehatan ratio antara perawat dengan TT adalah 3 perawat : 2 tempat tidur. Hal ini salah satu penyebabnya adalah kurang meratanya pendistribusian tenaga perawat, disisi lain masih banyaknya tenaga perawat yang ditempatkan pada unit-unit non keperawatan. Tenaga perawat yang dipekerjakan di unit rawat jalan mencapai lebih dari 100 orang. Hal ini diduga rnerupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perawat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara beban kerja dengan kinerja perawat. Sampel dari penelitian ini adalah perawat pelaksana yang bekerja pada Ruang Rawat inap Instalasi Penyakit Dalam RSMH Palembang berjumlah 58 orang. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tanpa dilakukan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara beban kerja dengan kinerja perawat (p=0,000), dengan subvariabel yang dominan dalam mempengaruhi kinerja perawat adalah sistem penugasan.Peneliti memberikan saran kepada RSMH Palembang, yang meliputi perbaikan dalam hal pendistribusian tenaga perawat, perlunya dilakukan supervisi yang terus menerus, perlunya evaluasi kinerja secara berkala dan pemberian penghargaan (reward). Selain itu peneliti juga menyararankan agar setiap perawat memahami Standard Operating Procedure (Protap) sebagai bentuk operasional dari sistem penugasan yang jelas dan terukur.

---

The Relationship of Job Responsibility and the Task of Nursing Staff at in Patient Wards of Internal Deasease Unit in RSMH Palembang in 2003The more patients treated in RSMH Palembang, the bigger job responsibility the nursing staffs have. The nurse working load get larges, the totality of whole nurses in Dr. Mohammad Hoesin Hospital now are 634 man, and total of capacity of hospital's bed are 660 beds. In the Department of Interns the ratio of the beds (165 beds) compared with numbers of nursing staff (65 nurses) or in the ratio of l to 2,5 shows that RSMH Palembang nursing staff is 3 nurses to 2 beds. One of the reason is unspread about distribution of a nursing staff, on the other side, still a lot of a nursing staff to get position in non-nursing units, beside that about 100 nursing staff does at out patient unit. This is supposed to have affected the tasks of a nursing staff. On the other side, a nursing staff does a lot more administrative work than does her nursing routine tasks. This is supposed to have affected the tasks of a nursing staff.

This research is aimed to observe the relationship between the job responsibility with the task of nursing staff. The samples of this research are 58 nurses working at the in patient wards of Internal Disease Unit in RSMH Palembang.

The result of this research shows that there is a significant relationship between the job responsibility with the task of nursing staff and the dominant variable which influence the nursing staffs task is the system of order.

The researches suggests that increase i.e. nurse distribution, continuous supervision, periodic evaluation of the tasks, and reward given. The other case the researches suggest that every nursing staff at RSMH Palembang should understand Standard Operating Procedure (Protap) as an operational form a distinct and measurable order system."

"Perubahan utama dalam otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang diaplikasikan di pengukuran kinerja pada setiap unit organisasi. Pengukuran kinerja organisasi menurut Kaplan dan Norton dapat dinilai dengan Balanced Scorecard yang meliputi 4 perspektif.Kinerja organisasi dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pengendalian manajemen yang memberi pedoman dan bertujuan untuk mengarahkan kepada para pimpinanlstaf untuk pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut menurut Mulyadi (2001:8) adalah jaringan informasi dan sistem penghargaan. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah pengaruh jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap kinerja Biro Keuangan Propinsi DKI Jakarta.Untuk mendapatkan jawaban permasalah tersebut, digunakan data primer dan sekunder dengan penyebaran kuesioner kepada para pemegang kas serta karyawan yang berhubungan secara langsung/tidak langsung dengan pelayanan yang dikemudian diolah dengan SPSS versi 10.0.Jaringan informasi: koefesien korelasinya = 0,277 signifikasi 0,00 (2 tailed) 0,05 & sistem penghargaan = 0,435 signifikasi 0,00 (2-tailed) < 0,05 berarti kedua variabel tersebut secara signifikan mempunyai hubungan dengan kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta. Sistem penghargaan mempunyai pengaruh paling signifikan diantara kedua variabel tersebut dengan koefesien [ = 10,958 dibandingkan koefesien jaringan informasi = 2,024 jika dianalisis serempak jaringan informasi dan sistem penghargaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta hal ini ditunjukkan signifikasi F 0,000 < 0,05 sehingga didapat persamaan Y = 95,376 + 2,024 Xi + 10,958 X2 + e, jika dianalisis secara partial, hanya variabel sistem penghargaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 'kinerja Biro Keuangan hal ini ditunjukkan dengan signifikasi t = 0,000 < 0,05 dan jaringan informasi menunjukkan signifikasi t nya = 0,325 > 0,05. Dengan demikian maka dianalisis kembali didapat persamaan regresi yang baru : Y = 99,337 + 12,074 X2 + e. Koefesien determinasi sebesar 19,40% maka kontribusi kedua faktor-faktor pengendalian manajemen tersebut yang meliputi jaringan informasi dan sistem penghargaan terhadap Kinerja Biro Keuangan DKI Jakarta adalah sebesar 19,40% sedangkan sisanya dipengaruhi ofeh faktor-faktor pengendalian manajemen lainnya."

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."