Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pembangunan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama di sektor industri, hotel/ apartemen, pertokoan/ perdagangan. Pembangunan ini selain memberikan dampak positifjuga memberikan dampak negatif berupa limbah cair yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya penaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.Menyikapi masalah tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi DKI Jakarta yang diberi kewenangan sebagai instansi teknis pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ijin pembuangan limbah cair bagi industri yang beroperasional di Propinsi DKI Jakarta. Hai ini sesuai dengan Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Perijinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Untuk dapat memperoleh sertifikat ijin pembuangan limbah cair, maka industri harus membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan surat ijin dengan melalui proses dan prosedur penerbitan ijin pembuangan limbah cair. Setelah melalui berbagai macam prosedur, surat ijin akan dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dari tahun 2000-2003 industri yang sudah memiliki ijin pembuangan limbah cair baru mencapai 93 industri. Hal ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah industri yang menghasilkan limbah cair, yaitu 565 industri. Sehingga BPLHD Propinsi DKI Jakarta mempunyai target 50 industri setiap tahunnya yang dapat memiliki ijin pembuangan limbah cair.Kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kerap dinilai rendah di dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat Menurut Tjiptono (1996 : 51) kualitas pelayanan merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya mengimbangi harapan masyarakat serta menurut Lela (1995 : 5) masyarakat menilai kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa, dengan membandingkan kinerja dengan tingkat harapan yang ada dalam pikiran mereka.Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui dan menganalisis penilaian responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 2) Mengetahui dan menganalisis tingkat kepenlingan atau harapan responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 3) Menganalisis tingkat kesesualan atau kepuasan antara penilaian responden dengan lingkat kepentingan responden; 4) Mengetahui adanya hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan tingkat kepentingan atau harapan responden.Pengukuran kualitas pelayanan pada penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL. Data diperoleh dari penilaian 60 responden yang telah memiliki sertifikat IPLC dengan menggunakan kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumya kualitas pelayanan yang diberikan oleb BPLHD Propinsi DKI Jakarta bagi industri yang mengurus perijinan masih dirasa kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pada setiap dimensi yang pada umumnya masih di bawah harapan responden. Dimensi reliability dan responsiveness, semua indikatornya menunjukkan basil 75%. Dimensi assurance, hanya satu indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dimensi emphaty dan tangibles, dua indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dilihat dari hasil yang diperoleh, kualitas pelayanan yang diberikan masih di bawah harapan responden, sehingga responden merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari hubungan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepentingan responden, memperlihatkan hubungan yang signifkan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung (3,187) yang lebih besar dari t label (2,00) dengan kesalahan 5 %.Berdasarkan hasil penelitian tersebut perbaikan kualitas pelayanan hendaknya diprioritaskan pada indikator-indikator yang kinerjanya dirasakan masih kurang. Perbaikan kualitas pelayanan dilakukan dalam hal penyederhanaan prosedur permohonan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, ketepatan pemberian pelayanan, kemudahan mendapatkan informasi, menangani keluhan responden, memecahkan masalah yang dihadapi responden dan kenyamanan di dalam mengurus perijinan. Di camping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, perlu dilakukan pelatihan sumberdaya manusia.

---

Analysis on the Issuing Service of Liquid Waste Disposal Permit (IPLC) at the local environment management board (BPLHD) in the Province of Jakarta special territory

The growth of Indonesia's development has recently gone up very rapidly, especially in such sectors as industry, hotel/ apartment, trade/shopping complex. This development has brought about both positive and negative impacts in the form of liquid waste, to some extent, pollutes our environment. It is therefore urgent for the government to organize both regulations and permits regarding the problems of environment.

In response to that matter, The Local Management Board (BPLHD) of Jakarta Province has been authorized as a technical agency under the local government of Jakarta province to execute development, supervision and control over the issuing of liquid disposal permit for industries running their business in Jakarta Special Territory Province. It is in line with the decree of Jakarta Province Governor number 30, 1999 concerning Liquid Waste Disposal Permit within Jakarta Special Territory.

To obtain a certificate of liquid waste disposal permit, a manufacturing company shall write a letter of request in order that a permit might be issued through the process and procedure of issuing a liquid waste disposal permit Through various procedures, the permit will be issued by BPLHD Jakarta Province From 2000 to 2003 only 93 industrial companies obtained permits. This figure is very small since there are 565 industrial companies wasting their liquid waste. BPLHD accordingly, has targeted that 50 companies should receive permits of disposing liquid waste annually. The service quality provided by the government has frequently been considered low in terms of giving satisfaction to the public. Tjiptono (1996 : 51)

States that service quality constitutes to be an effort to meet public needs and wants in addition to its punctual delivery as expected. Lele (1995 : 5) maintains that public assess the satisfaction and dissatisfaction over one product or service by comparing performance to expectation degrees within the public's mind.

The objectives of this study have been : (1) To find out and analyze respondents' assessment over the service quality provided by BPLHD; (2) To discover and elaborate the respondents' interest or expectation over the service delivered by the agency; (3) To analyze the degree of conformity or satisfaction between the respondents' assessment and the degree of their interest, and (4) To find out the relation of service quality given to the degree of interest or expectation on the part of the respondents.

The measuring of service quality in this study used SERQUAL method. The data was from 60 respondents giving their assessment, all of whom have got their IPLC, through questionnaire.

This research finding shows that in general the service quality given by BPLHD Jakarta to the manufacturers having obtained their permits is felt unsatisfactory. It is seen from the conformity degree in every dimension which is on the whole still under the respondents' expectation. The whole indicators of reliability and responsiveness show 75 %. Within the assurance dimension, only one indicator score 75 %. Only two indicators in empathy and tangible dimension indicate 75 %. These results demonstrate that the service quality provided is below the respondents' expectation; as a result, they have felt unsatisfied and even disappointed about the service. A significant correlation can be found by comparing the service quality and the respondents' interest It is shown by t value (3.187) which is higher than t table (2.000) with 5% error.

On the basis of this research finding, improvement on quality service should be prioritized on the indicators with under expectation performance. The improvement should be made in the forms of request procedure simplification, job completion punctuality, and speed of service giving, accessibility to information, respondent's complaint handling, solution to respondents' problems and convenience of permit request in addition, trainings for the staff ought to be held in order to upgrade their knowledge and skills of delivering quality service to the interested public."

"Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder.The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole."

"Penelitian ini membahas mengenai Kualitas Pelayanan Light Rail Transit di Provinsi DKI Jakarta. Kualitas pelayanan transportasi penting karena di dalam regulasi mengenai standar pelayanan untuk transportasi publik sudah diatur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kualitas pelayanan Light Rail Transit di Provinsi DKI Jakarta melalui kepuasan penggunanya. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan yang terdiri dari enam dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, insurance, empathy, dan comfort. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam. Setelah penelitian dilakukan dengan menggunakan 120 sampel, hasil penelitian menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh pengguna. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna ke enam dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian, dimensi yang memiliki gap terendah yaitu reliability dengan skor -0.09 sedangkan dimensi yang memiliki gap tertinggi yaitu dimensi comfort dengan skor -0,17. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pelayanan Light Rail Transit di Provinsi DKI Jakarta perlu ditingkatkan dari segi ketersediaan kursi tunggu, kemampuan petugas, serta keamanan dan kenyamanan saat berada di dalam stasiun maupun dalam gerbong kereta guna memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna.

---

This research discussed the quality of Light Rail Transit Jakarta. Light Rail Transit Jakarta is one of the latest kind of public transportation in DKI Jakarta. The quality of transportation services is important because regulations regarding service standards for public transportation have been regulated in Indonesia. This research aims to analysis the public service quality of LRT Jakarta through a measurement of the satisfaction of it’s users. The measurement is conducted through quantitative approach using the theory of quality of public transportation that was modified from quality of service which has dimensions, tangible, reliability, responsiveness, insurance, empathy, and comfort. This research utilizes data from survey and depth interview to measure the public service quality of LRT Jakarta. After research conducted using 120 samples, the results of this study are based on the indicators used as research instruments indicate that the quality of Light Rail Transit Jakarta is good. Based on the research, the dimension that has the lowest gap is reliability with score -0.09, while the dimension with the highest gap is comfort dimension with score -0.17. Based on the translation and research that has been done, the result shows that the quality of quality of LRT Jakarta counts as quite fair. The result suggest that services of the LRT Jakarta should be improve in many ways, such us availability of waiting seats, ability of the officer, security and also comfortness while at the station or in the train to provide maximum services for the passenger."

"Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan instansi pemerintah yang bertugas mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan diantaranya melalui penerapan sistem pemantauan kapal (vessel monitoring system / VMS).Penelitian Analisis Kualitas Pelayanan Pemasangan Transmitter VMS di DKP merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pemilik kapal perikanan terhadap kualitas pelayanan pemasangan transmitter VMS oleh Pusat Koordinasi Pengendalian (Puskodal) VMS. Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan dimensi : Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy. Kualitas pelayanan diukur atas dasar persepsi pemilik kapal perikanan terhadap pelayanan yang telah mereka terima sesuai dengan kenyataan, sedangkan harapan diukur dari anggapan mereka tentang idealnya pelayanan yang diberikan oleh pihak DKP. Tingkat kepuasan diukur dari 125 responden dengan menggunakan model pengukuran Kualitas Jasa SERQUAL. Dimensi-dimensi tersebut dijabarkan dalam 25 indikator variabel berbentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam kuisioner.Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas, dari 25 indikator variabel hanya 22 indikator variabel yang dinyatakan valid dan rileabel untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dari hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemilik kapal sebagai penerima layanan pemasangan transmitter VMS saat ini masih belum merasa puas (hanya biasa saja) atas pelayanan yang diberikan. Persentase tingkat kepuasan sebesar 67,38 % yang berarti masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan sebesar 32,62 % . Tingkat pelayanan dari masing-masing dimensi pelayanan adalah : (1)Tangibles (Tampilan Fisik) tingkat pelayanan sebesar 56,16 % (351/625) dan yang diharapkan sebesar 88,96 % (556/625); (2)Realibility (Keandalan) tingkat pelayanan sebesar 59,28% (370,5/625) dan yang diharapkan sebesar 90,36% (564,75/625); (3)Responsiveness (Daya Tanggap) tingkat pelayanan sebesar 59,84% (374/625) dan yang diharapkan sebesar 89,49% (559,33/625); (4)Assurance (Jaminan) tingkat pelayanan sebesar 62,02% (387,6/625) dan yang diharapkan sebesar 91,17% (569,8/625); (5)Empathy (Kepedulian) tingkat pelayanan sebesar 61,52 % (384,5/625) dan yang diharapkan sebesar 88,96 % (551,3/625).

---

Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) has authority to manage marine and fisheries resources sustainable for public welfare. One of its function is to formulate the policy on surveillance and control fisheries resources by the implementation of Vessel Monitoring System (VMS).Research on Analysis of Service Quality of VMS Transmitter Installation at MMAF is a descriptive research to measure the level of satisfaction of fishing vessel owners to service quality of VMS installation provided by VMS Centre. The service quality was measured by the tangibility, the reliability, the responsiveness, the assurance, and the empathy dimentions. Service quality was measured from the perception of fishing vessel's owners and the expectation of fishing vessel owners about ideally service given by MMAF. Level of satisfaction was measured of 125 respondents using the measurement of Service Quality (SERQUAL). These dimensions are formulated by using 25 variable indicators described in statements of the questionnaire. Level of satisfaction was analyzed by mode and percentage calculation method, then by factor analysis. Before the analysis of level satisfaction was done, the data obtain had been tested its validity and reliability. It was found that only 22 variable indicators were found valid and reliable for further analysis.The research shows that the fishing vessel owners are not satisfy on the services of VMS installation. The percentage of satisfaction level is 67.38% , that means that the satisfaction level must be increased by 32,60 %. Service level of each dimensions are: (1) The tangibles of service level = 56.16% (351/625) and expectation = 88.96% (556/625); (2) The reliability of service level = 59.28% (370.5/625) and expectation = 90.36% (564.75/625); (3). The responsiveness of service level = 59.84% (374/625) and expectation = 89.49% (559.33/625); (4). The assurance of service level = 62.02% (387.6/625) and expectation = 91.17% (569.8/625); (5). The empathy of service level = 61.52% (384.5/625) and expectation = 88.96% (551.3/625)."

"Pelayanan penerbitan SKCK Polri mengalami berbagai ketimpangan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan masyarakat. Adapun bentuk ketimpangan berupa praktek pungutan liar, penundaan penerbitan, pelanggaran standar pelayanan, dan pelanggaran integritas petugas pelayanan. Polri dituntut mampu menyelenggarakan pelayanan penerbitan SKCK yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Accidental Sampling menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Survei kuesioner dilakukan terhadap 100 (seratus) orang responden pelanggan SKCK. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, diagram Importance-Performance Analysis, dan analisis faktor eksploratori. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan penerbitan SKCK di Polres Payakumbuh sudah cukup baik, terlihat dari skor kinerja yang mendekati skor kepentingan untuk sebagian besar dimensi dan atribut kualitas pelayanan. Kemudian terdapat 2 (dua) komponen utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yakni: (1) kombinasi aspek profesionalisme petugas, penanganan dokumen yang baik, kepedulian terhadap pelanggan, dan kemampuan memberikan solusi secara bersamaan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan, dan (2) terdapat trade-off antara pemberi informasi yang jelas dan penyediaan solusi langsung.

---

The National Police's SKCK issuance service experiences various disparities, giving rise to public dissatisfaction and complaints. The forms of inequality include the practice of illegal levies, delays in publishing, violations of service standards, and violations of the integrity of service officers. The National Police is required to be able to provide quality SKCK issuance services so that they can meet community satisfaction. The goals of this research is to analyze the quality of SKCK issuance services at Payakumbuh Police and analyze the factors that influence the quality of SKCK issuance services at Payakumbuh Police. This research is quantitative research with Accidental Sampling data collection techniques using questionnaires, interviews and literature studies. A questionnaire survey was conducted on 100 (one hundred) SKCK customer respondents. The data obtained was processed using descriptive statistical analysis, Importance-Performance Analysis diagrams, and exploratory factor analysis. The research results show that the quality of SKCK issuance services at the Payakumbuh Police is quite good, as seen from the performance scores which are close to the importance scores for most dimensions and attributes of service quality. Then there are 2 (two) main components that influence service quality, namely: (1) a combination of aspects officer's professionalism, good document handling, concern for customers, and the ability to provide solutions simultaneously to maximize customer satisfaction, and (2) there is a trade-off between providing clear information and providing immediate solutions."

"Penelitian ini mengenai kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Pejaten Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan di Kantor Kelurahan Pejaten Barat yang diukur melalui dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin berjumlah 100 responden. Hasil dari analisis kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan di kantor Kelurahan Pejaten Barat adalah masyarakat masih belum merasa puas atas kualitas pelayanan yang diberikan di kantor Kelurahan Pejaten Barat.

---

This research is about satisfaction of citizens on the quality of public services in office kelurahan Pejaten Barat. This research uses quantitative and descriptive approach to describe citizens satisfaction on the quality of public services in the office of Kelurahan Pejaten Barat, by measuring dimensions of service quality. Number of samples in this research based on the Slovin formula are around 100 respondents. Result of this research shows that the quality of public services to the citizens at the office of Kelurahan Pejaten Barat si still not make the local people feel satisfied."

"Skripsi ini membahas persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan IMB pada instansi pemerintah Suku Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan P2B di Jakarta Barat. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survey dalam penelitian ini. Penilaian dari hasil adalah jawaban dari kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam yang digunakan skala likert. Populasi pada penelitian ini 2062 orang dan sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang dan dalam mengumpulkan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisa data pada penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan P2B di Jakarta Barat cukup baik.

---

This thesis discusses the public perception about the quality of government services at IMB Office of Supervision and Control Building in West Jakarta P2B. Study is a quantitative approach based on descriptive research objectives and survey method in this study. Assessment of the results is the answer of the questionnaire and in-depth interviews that are not used Likert scale.

Population of 2062 people in this study and the sample in this study as many as 97 people and in collecting the data used random sampling techniques. In analyzing the data in this study using a frequency distribution techniques.

In this study explained that the public perception about the quality of services provided by the Office of Supervision and Control Building in West Jakarta P2B pretty good."