Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecenderungan dewasa ini menunjukkan makin tingginya biaya kesehatan di Indonesia, sehingga merupakan beban bagi pemerintah yang sumber dana pembiayaannya amat terbatas Antara tahun 1982/83 hingga tahun 1986/87 pembiayaan kesehatan secara nasional mengalami kenaikan sebesar 56,5% atau rata-rata 8,1% setiap tahunnya. Sumber pembiayaan tersebut 65% berasal dari masyarakat dan swasta dengan total biaya Rp.1698,8 milyard, sedangkan dari pemerintah (daerah dan pusat) hanya 35%. Kontribusi masyarakat yang cukup besar ini ternyata 75% berasal dari pengeluaran rumah tangga, perusahaan rata-rata 19,2% dan hanya 5,8% yang diorganisir secara efisien melalui asuransi/Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM). Dana Sehat sebagai salah satu bentuk DUKM, yang diharapkan dapat memobilisasi dana dari sebagian besar masyarakat pedesaan dan perkotaan yang berpenghasilan rendah, ternyata baru mencakup 0.025% penduduk Indonesia. Pengamatan di lapangan oleh Ascobat Gani (1986) dan Gunawan Nugroho (1988) mengungkapkan berbagai permasalahan Dana Sehat, yang sebagian besar berkisar pada masalah pendanaan yang tidak memadai. Hal ini disebabkan antara lain oleh iuran Dana Sehat (actual premium) yang lebih kecil daripada premi murni (pure premium). Penelitian ini bertitik-tolak dari permasalahan tentang masih kecilnya cakupan Dana Sehat yang diperkirakan berhubungan dengan rendahnya Willingness to pay (kesediaan membayar) masyarakat terhadap Dana Sehat. Tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran mengenai karakteristik kepala keluarga yang berhubungan dengan Willingness to pay terhadap Dana Sehat; memperoleh gambaran mengenai keeratan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi Willingness to pay dan menentukan viabilitas Dana Sehat di kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini merupakan studi korelasional yang dilakukan secara cross-sectional. Cara pengumpulan data adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner pada kepala keluarga yang terpilih sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah uji-korelasi, Anova dan regresi linear berganda. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa di samping variabel-variabel manfaat (utility), kemungkinan sakit (the probability of the loss), besarnya risiko (the magnitude of the loss), penghasilan (income) dan pengeluaran (expenses); masih banyak Variabel-Variabel sosial, demografi dan ekonomi yang mempengaruhi Willingness to pay terhadap Dana Sehat, tapi tidak berhasil diungkapkan dalam penelitian ini. Variabel penghasilan berpengaruh positif terhadap Willingness to pay serta bermakna secara statistik. Variabel pengeluaran dan Variabel besarnya risiko diperkirakan mempunyai poly hubungan dengan Willingness to pay. Pengaruh faktor manfaat dan kemungkinan sakit terhadap Willingness to pay tidak berhasil dibuktikan secara statistik. Gambaran Willingness to pay masyarakat terhadap Dana Sehat yang ditawarkan, dapat dijadikan alternatif pertimbangan untuk menentukan kelaikan program dan data awal perhitungan premi Dana Sehat. Sehubungan dengan rencana Pemerintah untuk menerapkan prinsip Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM) pada program Dana Sehat, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang Willingness to pay masyarakat terhadap Dana Sehat dengan pendekatan ekonometrik. Untuk lebih memahami perilaku kepala keluarga dalam menentukan preferensinya terhadap paket-paket Dana Sehat, perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan psikologi dan antropologi. Disarankan pula agar hasil penelitian ini dijadikan titik-tolak dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dana Sehat di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat."

"Program Mari Sehat sebagai program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah-masalah kesehatannya secara mandiri. Dalam prosesnya, pelaksanaan di lapangan harus berpijak pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, sekaligus harus dapat mengakomodir kondisi di lapangan. Menilik pada pengalaman lembaga dalam menjalankan program pemberdayaan secara langsung, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses.Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kelurahan Kedoya Utara dan kelurahan Palmerah. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah kerja peneliti dan dilakukan oleh tim petugas yang sama, teknik pemilihan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti.Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pengembangan masyarakat yang dipandang sebagai program, proses dan metoda, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan, termasuk di dalamnya adalah konsep tentang proses pemberdayaan. Selain itu juga digunakan konsep-konsep tentang peran petugas dalam proses pemberdayaan serta kebijakan yang ditetapkan dalam program Mari Sehat.Dari penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran tentang proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dan temuan fapangan terlihat tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan, mencakup: tahap sosialisasi, tahap perencanaan partisipatif dengan metoda PRA, tahap pelaksanaan oleh masyarakat dan tahap evaluasi mandiri. Proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan seperti spiral, yang menggunakan pengalaman masyarakat sebagai sumber belajar. Dalam proses pemberdayaan, metode yang digunakan secara dominan adalah metode Pendidikan yang Dewasa. Temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan. Perubahan yang paling menonjol adalah kapasitas tim RW dan individu-individu di dalamnya. Perubahan kapasitas ini berdampak positif pada kelembagaan posyandu. Temuan lapangan juga memberikan fakta yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk berkesinambungan.Dari hasil analisis data, diketahui bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dipandang sebagai suatu proses linear, tetapi lebih seperti spiral yang bergerak terus menerus. Selain itu, analisa data menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat langsung dari intervensi yang diberikan selama proses pemberdayaan. Analisis data terhadap temuan menghasilkan kesimpulan terhadap faktor-faktor yang mengtiambat dan mendukung proses pemberdayaan.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat dijalankan sesuai dengan tahapan program pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan adalah: lembaga pengubah (kebijakan, sikap petugas, metode), masyarakat (dukungan dari masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat).Saran yang diajukan peneliti kepada pihak lembaga adalah perlunya dilakukan penyamaan persepsi tentang program dan pendekatan pemberdayaan pada tahap persiapan, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga perlunya kegiatan pemetaan sosial, kajian terhadap lembaga dan psikografi masyarakat lokal, menentukan entry point kegiatan yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat dan membangun sistem penyelenggaraan proyek yang bersifat luwes, sehingga dapat menyikapi dan dapat melakukan perubahan-perubahan taktis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Penelitian dampak diharapkan juga diusulkan untuk dapat dilakukan oleh lembaga.Kepada instansi kesehatan terkait, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah saran untuk mengadopsi model pelaksanaan posyandu plus dengan pendidikan orang tua dan anak melalui program Tumbuh Kembang Anak yang ternyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu instansi pemerintah (puskesmas setempat) dapat memfasilitasi sumber daya kesehatan baik dari swasta maupun dari lembaga pendidikan kesehatan yang ada."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN khususnya kepala keluarga perempuan dari keluarga miskin. Program Jaminan Kesehatan JKN di Indonesia secara umum belum efektif pelaksanaannya karena masih banyak warga yang memiliki Kartu JKN namun tidak dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. JKN memprioritaskan warga yang memang memiliki masalah finansial sehingga tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai kebutuhannya dengan memberikan bantuan iuran. Serta membuka akses pelayanan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah. Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota negara kualitas pelayanan JKN bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin masih memperoleh kritik. Penelitian ini memilih lokus penelitian di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat yang merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan memiliki kepala keluarga perempuan paling tinggi. Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap kemiskinan sehingga tujuan dalam skripsi ini untuk menggambarkan tentang akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan kepala keluarga perempuan dalam program JKN di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif berupa survei. Penelitian ini menggunakan teori yang menyatakan bahwa akses dapat ditinjau dari 5 dimensi yakni, availability, acessability, affordability, adequacy, dan acceptability. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator akses telah terpenuhi pada semua dimensi kecuali dimensi affordability.

---

ABSTRACT This study aims to analyze about the access of women as head of the family in poor households. Generally, National Health Insurance in Indonesia is not as effective as it should be because many citizens with JKN membership cannot access health services. National Health Insurance prioritizes poor citizen who could not afford the health service they deserve by providing financial assistance. Even in DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, the problem about health services and JKN are still remaining. The locus of this study is Kapuk village, Cengkareng Sub district, West Jakarta that has one of the most poorly populated areas after the Kepulauan Seribu and has the highest female head of household. Women are one of the most vulnerable group to poverty, hence, this study discusses health service access for poor families with women as the head of the family in National Health Insurance in Kapuk village Cengkareng Sub district, West Jakarta. This study uses a positivist approach, with both qualitative and quantitative design through in depth interviews and survey. The theory in this study is a ldquo five dimensional theory rdquo which includes availability, accessibility, affordability, adequacy, and acceptability. Furthermore, the result of this study shows that all accessibility dimension are fulfilled except the affordability dimension. "

"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional

---

The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"

"Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakanbahwa pertumbuhan perkotaan menjadi ancaman kesehatan yang paling utama pada abad ke-21. Penduduk yang tinggal di kota proporsi telah meningkat dari 5% menjadi 50% selama dua abad terakhir. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan lebih besar dipengaruhi oleh faktor migrasi. Faktor ini yang akan membentuk ketahanan hidup penduduk agar dapat bersaing di perkotaan.Tetapi, mayoritas penduduk yang pindah ini belum siap menghadapi situasi baru di tempat tujuannya. Mereka yang tidak dapat memasuki pasar kerja di Jakarta akhirnya menjadi satu kelompok masyarakat yang merupakan penduduk berpendapatan rendah yang cenderung mendiami hunian wilayah kumuh (slum area), illegal (squater area), padat dan miskin. Kondisi seperti ini dapat mengancam kesehatan penduduk sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan penduduk. Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil dari proses pencarian pelayanan kesehatan oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini adalah keluarga miskin yang tinggal di slum area dan squatter area wilayah Pademangan Barat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana aksesibiliitas penduduk miskin terhadap sarana pelayana kesehatan di kelurahan Pademangan Barat.

---

World Health Organization states that the urban growth being the main threat of health in 21th century. The proportion of urban society has been increased from 5% until 50% for the second last century. This ugrading is more affected by migration factor. This factor will form the life maintaining of society so that they can be compete in the city. But, this migrating society is dominated by person who is not ready facing the new situation in its purpose place yet. Those who can not enter work market in Jakarta, finally being a community which is low revenue society in slum area, illegal (squater area), crowd and poor.

This condition can threatened the health of society so that the health services which is filled the society preferences is needed. The use of health services is the result of finding process of helath services by someone or community, who are the poor family in slum area and squatter area, Pademangan Barat regency. This research will explain about the accessability of poor society to the health services in Pademangan Barat regency."

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Tren positif pertumbuhan apartemen di provinsi DKI Jakarta, dipandang sebagai suatu potensi untuk menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi derajat kesediaan membayar, besaran surplus konsumen dan mengetahui faktorfaktor apa yang mempengaruhi besaran kesediaan membayar retribusi pelayanan persampahan hunian apartemen di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan untuk menganalisa secara deskriptif kuantitatif. Teknik untuk pengambilan sampel adalah stratified random sampling dengan 100 responden. Dengan target apartemen yang merata untuk lima wilayah kota Administrasi Jakarta. Dari penelitian ini diketahui besaran kesediaan membayar responden, total kesediaan membayar (Total WTP) dan surplus konsumen. Secara parsial menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadapWTP.

---

Positive trend growth of apartments in Province of DKI Jakarta, seen as a potential to explore region own source revenue (PAD), through waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta. The goal from this research is to identify the degree of willingness to pay, amount of consumer surplus and determine what factors affect the amount of willingness to pay for waste/cleaning services retribution residential apartment in Province of DKI Jakarta.

This research used primary and seconder data, used quantitive descriptive analysis. Technique for taking sample is stratified random sampling with 100 respondens. With a target that is evenly distributed apartment for five municipalities of Jakarta Administration.

From this research we know amount of respondent's willingness to pay, total willingness to pay (Total WTP) and consumer surplus. Partially stated that the education levels had no significant effect on WTP. While the number of dependents and income levels had a significant effect on WTP."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan."