Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini merupakan kajian literatur yang meninjau pandangan pakar dalam ekonomi politik internasional tentang gagasan proteksionisme dan penerapan kebijakannya di tengah liberalisasi perdagangan dunia. Secara teoritis terdapat perdebatan yang mengkritisi pandangan ekonomi neo-klasik sebagai landasan dari perkembangan liberalisasi perdagangan dunia saat ini. Pandangan teoritis ekonomi neo-klasik yang bersifat statis dalam memandang nilai-nilai perdagangan yang liberal, multilateral, bebas hambatan, dan non-diskriminatif sulit berhadapan dengan perubahan ekonomi politik dunia yang sangat dinamis. Temuan secara teoritis konsiten dengan tinjauan empiris dari penerapan kebijakan perdagangan di negara maju dan negara berkembang. Dinamisnya faktor ekonomi politik, membuat negara tidak bisa menerapkan konsep perdagangan bebas secara utuh untuk memenangkan persaingan dalam perdagangan dunia. Proteksionisme akan selalu hadir dengan berbagai instrumen kebijakannya ditengah liberalisasi perdagangan dunia.

---

This thesis is a literature review that looked at the views of experts in international political economy about the idea of protectionism and its policy implementation in world trade liberalization. Theoretically there is a debate in criticizing the classical economics liberal thought as the basic idea of the development of today's world trade liberalization. Theoretical view of neo-classical economics which are static in looking at the liberal, multilateral, barrier-free, and nondiscriminatory values of world trade having some difficulty in dealing with dynamic changes in the world political economy. Consistently, theoretical findings have been approved by empirical review of the implementation of trade policies in the developed and developing countries. The dynamic of political economy factors makes the country can not apply the concept of free trade as a whole to win the competition in world trade. Protectionism will always be present, with its variety of policy instruments, in the liberalization of world trade."

"ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas.Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif.Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade.To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type.The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair."

"Tulisan ini membahas mengenai perkembangan gagasan proteksionisme di AS dari waktu ke waktu. Literatur-literatur yang ada akan dikelompokkan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu initial period, interwar period dan liberalization period with protectionism disjuncture. Dari perkembangan gagasan proteksionisme di dalam periode-periode tersebut, terlihat bahwa gagasan proteksionisme selalu hadir di AS, bahkan ketika AS menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kemunculan proteksionisme tersebut juga selalu dilatarbelakangi oleh peristiwa- peristiwa besar, baik yang terjadi di dalam AS itu sendiri maupun dunia. Penulis melihat adanya preseden historis dari berlakunya proteksionisme di AS yakni wacana proteksionisme akan muncul ketika AS merasa memiliki tantangan eksternal yang dapat mengganggu kondisi dalam negeri AS. Pengelompokkan tersebut juga memperlihatkan tema-tema yang muncul di dalam pembahasan mengenai proteksionis yang memiliki kaitan erat dengan institusi, ide, kebijakan keamanan, dan kebijakan luar negeri AS. Tradisi populis AS turut berkontribusi dalam mendorong tindakan-tindakan proteksionis. Berdasarkan hal tersebut, proteksionisme menjadi gagasan yang dapat dianalisis dari berbagai faktor, mulai dari ekonomi, politik, keamanan, hingga ideologis. Akhirnya, ditemukan beberapa kesenjangan literatur yakni pertama, masih kurang dibahasnya aspek ide dan legal di dalam kajian mengenai proteksionisme dan kedua, masih belum ada literatur mengenai langkah-langkah untuk memitigasi proteksionisme selain dari sudut pandang perdagangan bebas.

---

This paper discusses the development of protectionism idea from time to time. The literatures are classified using chronology method into three different periods, namely the initial period, interwar period and liberalization period with protectionism disjuncture. From the development of the idea of protectionism within those periods, it appears that the idea of protectionism is always present in the US, even when the US implements trade liberalization policies. The emergence of protectionism is motivated by major events, both within the US and the world. The author also sees a historical precedent regarding the emergence of protectionism in the US. Protectionist discourse also arises when US feels an external challenge that can disrupt domestic conditions in the US. The classifications also show some themes that emerge in the discussions on protectionism that are closely related to US institutions, ideas, security policies, and foreign policy. US populist tradition contributes to the promotion of protectionist measures taken by the government. Protectionism is not just a notion that can be analyzed from international political economy, but other factors, such as ideology, also matter to sustain the protectionism idea. By using contextual perspectives over time, this paper is expected to show how protectionism evolved as well as its relation to other aspects of international relations. Based on that, protectionism becomes an idea that can be analyzed from various factors, ranging from economic, political, security, to ideological. Finally, there are some literature gaps that can be found, which are firstly the lack of discussion about ideas and laws in the study of protectionism, and secondly, there is still no literature on measures to mitigate protectionism other than free trade."

"ABSTRAKSelama 20 tahun terakhir, dunia telah melihat proliferasi Perjanjian Perdagangan Bebas Regional. Beberapa ekonom Indonesia mengkritik efek negatif dari pola pikir "neo-liberal" ini, justru mereka mempromosikan langkah-langkah perlindungan untuk membela industri dalam negeri. Setiap warga negara harus menjadi patriot dan nasionalis, dan tidak menjadi hamba kekuatan ekonomi asing yang besar. Namun, sebagian besar ekonom condong pada ide perdagangan bebas, karena dapat membawa kemakmuran bagi rakyat melalui keuntungan dari perdagangan. Ekonom ini juga nasionalis. Namun, kontroversi antara perdagangan bebas dan proteksionisme memiliki sejarah panjang, sejak zaman Merkantilisme dan Adam Smith. Penulis makalah ini menemukan bahwa asal kontroversi ini adalah kesalahpahaman dari istilah "perdagangan bebas". Dalam prakteknya "perdagangan bebas" berarti liberalisasi sampai titik tertentu, karena dalam setiap perjanjian perdagangan bebas ada ketentuan tentang mekanisme pertahanan perdagangan. Ada satu contoh dari perdagangan bebas yang nyata, di mana tidak ada batas ekonomi antar negara, di mana ada penyatuan ekonomi dan moneter (Euro), dan itu yaitu Uni Eropa. Artikel ini diakhiri dengan bab tentang Indonesia."

"Kajian literatur ini menjelaskan bahwa kepentingan aktor Non-Governmental Organization dan negara turut berperan dalam pemilihan tema fair trade yang diadopsi oleh berbagai aktor dalam hubungan internasional. Masuknya fair trade ke dalam proteksionisme tidak lepas dari adanya publisitas negatif terhadap salah satu tema fair trade. Kajian ini memetakan tiga tema utama dari fair trade, yakni: Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, dan Fair Trade menurut Stiglitz. Kajian literatur ini juga menemukan bahwa dari tiga istilah tersebut terindikasi bahwa Fair Trade Movement mungkin proteksionisme, Fair Trade Laws adalah proteksionisme, dan Fair Trade menurut Stiglitz bukanlah proteksionisme.

---

This literature review explains that the interests of Non-Governmental Organizations and state played a role in the selection of fair trade theme adopted by various actors in international relations. The inclusion of fair trade into protectionism is caused by negative publicity against one of the themes of fair trade. This literature review identifies three major themes of Fair Trade. They are Fair Trade Movement, Fair Trade Laws, and Fair Trade according to Stiglitz. This literature review found that the Fair Trade Movement could be protectionism, Fair Trade Laws is protectionism, and Fair Trade in general is not protectionism."

"Sistem penyelesaian sengketa WTO yang berdasarkan DSU disepakati pada tahun 1995 bersamaan dengan terbentuknya WTO. Sistem baru yang merupakan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa sebelumnya yang didasarkan pada GATT 1947 dinilai sebagai pencapaian terbaik putaran negosiasi Uruguay Round. Mekanisme penyelesaian sengketa DSU yang berubah dari pendekatan power-oriented menjadi pendekatan yang lebih rule-oriented diharapkan dapat membantu terciptanya perdagangan internasional yang lebih aman dan terprediksi, serta meningkatkan posisi tawar negara berkembang ketika bersengketa dengan negara maju. Meskipun sistem tersebut sudah semakin baik memfasilitasi sengketa perdagangan antara negara anggota WTO, tetapi di sisi lain sistem penyelesaian sengketa yang baru tersebut juga menimbulkan masalah baru bagi negara-negara berkembang. Melalui pendekatan yuridis normatif terhadap datadata sekunder yang ada, penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif mekanisme penyelesaian sengketa yang baru dan masalah-masalah yang ditimbulkan bagi negara berkembang serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara deskriptif dijelaskan bahwa pendekatan yang berorientasi hukum ternyata tidak serta merta membuat posisi negara berkembang menjadi lebih baik ketika bersengketa dengan negara maju. Negara berkembang harus menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan menggunakan sistem penyelesaian sengketa DSU khususnya terkait dengan kemampuan negara berkembang mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan baik dan mendapatkan hasil maksimal dari sistem penyelesaian sengketa DSU. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk membantu negara berkembang mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengikuti prosedur penyelesaian sengketa DSU. Langkah-langkah tersebut mencakup perbaikan terhadap DSU serta peningkatan kapabilitas negara berkembang dalam menjalani sengketa di WTO. Dengan demikian, kegunaan sistem penyelesaian sengketa DSU dapat dimaksimalkan bagi keuntungan semua negara anggota, khususnya untuk kepentingan negara-negara berkembang.

---

Dispute settlement system in WTO which is based on DSU was agreed in 1995 with the establishment of the WTO. The new system is the development of the old dispute settlement mechanism based on GATT 1947 and widely believed as the best achievement of the Uruguay Round. The establishment of the DSU mechanism that changed the approach of dispute settlement in WTO from poweroriented approach to a rule-oriented approach is expected to set up a more predictable and more secure international trade as well as to enhance the developing countries bargaining position when having trade dispute with developed countries. Even though the system serves better in facilitating trade disputes between WTO members, it also creates new problems for developing countries.

Based on the fact, through literature study approach to secondary data, this research will describe the new dispute settlement system and the developing countries problems, as well as the solutions to solve the problems. It will find that a rule-oriented system doesn?t automatically make the developing countries position stronger when having dispute with developed countries. Developing countries must face many obstacles and inadequacies in using the dispute settlement mechanism. Most of those challenges are related to the developing countries capabilities to follow all the DSU procedures and get highest outcome from it.

Therefore, improvements need to be formulated to help developing countries work out their problems in using the dispute settlement system. Those solutions must include the improvements to the DSU system internally as well as the development of developing countries capabilities in using the DSU to end their dispute with developed countries. By those improvements, the DSU system can be used effectively for the benefit of all members, particularly for the interest of developing countries."

"Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan.Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010.Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia.Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif."

"Perkembangan industri elektronika mengalami kemajuan yang pesat seiring dengan mengglobalnya dunia industri. Produk-produk elektronika yang berteknologi tinggi, khususnya komponen elektronika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan industri elektronika, dimana produk ini mempunyai sifat yang dinamis. Nilai ekspor produk komponen elektronika Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 sebesar 26,53%. PT. PGCOM sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi komponen elektronika mempunyai andil dan berpartisipasi dalam mengembangkan industri komponen elektronika di Indonesia. Pertumbuhan nilai penjualan perusahaan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 mencapai 18,69 % dan masih sangat berpeluang untuk lebih ditingkatkan nilai penjualannya, hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa pada industri komponen elektronika mempunyai prospek yang baik di masa mendatang.Berangkat dari kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka memetakan posisi perusahaan dalam persaingan dan merumuskan alternatif strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saingnya. Alat analisis yang digunakan dalam menjawab tujuan penelitian adalah menggunakan Matrik Internal Eksternal sembilan sel untuk menentukan posisi perusahaan dan dalam memilih alternatif strategi digunakan analisis SWOT untuk melengkapi hasil pemetaan posisi perusahaan.Dari hasil analisis tersebut di atas terlihat bahwa Skor untuk Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) adalah 3,12 dan untuk Evaluasi Faktor Internal (EFI) adalah 2,72, sehingga posisi perusahaan berada pada sel II dalam keadaan tumbuh dan bina. Sedangkan alternatif strategi perusahaan dari hasil pemetaan tersebut adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan integrasi horizontal melalui merger dengan pesaing, Selanjutnya perusahaan direkomendasikan melakukan strategi intensif seperti: penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk sesuai dengan potensi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya."