Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rekam medik rumah sakit merupakan salah satu sub sistem dari sistem Informasi rumah sakit yang mutlak harus ada di setiap rumah sakit dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu layanannya. Bila pengelolaan rekam medik rumah sakit tidak baik, maka dapat dikatakan bahwa mutu layanan rumah sakit yang bersangkutan juga tidak baik karena kriteria-kriteria tentang mutu layanan RS tidak dapat diukur.Di RSUD Pare, pengelolaan rekam medik secara keseluruhan dapat dikatakan baik oleh karena pencapaian nilai statifikasi RS Jawa Timur mencapai 98 % dari target. Tetapi apakah pengelolaan rekam medik dilihat dari kelengkapan pengisiannya ada hubungannya dengan mutu layanan RS. Pertanyaan inilah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini.Penelitian ini merupakan studi kasus yang bersifat evaluatif tentang kelengkapan pengisian variabel rekam medik dengan analisa yang bersifat diskriptif dengan menggunakan uji statistik chi kuadrat. Uji statistik tersebut digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara kelengkapan pengisian variabel rekam medik dengan mutu layanan tonsilektomi pada unit bedah RSUD Pare. Dalam hal ini terwakili oleh lama perawatan, pra bedah dan pasca bedah. Data diperoleh dengan Cara mengamati semua rekam medik penderita yang dilakukan tindakan tonsilektomi pada tahun 1990-1991, dan wawancara terhadap kepala unit bedah, rekam medik dan pimpinan rumah sakit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan pengisian variabel rekam medik penderita dengan tonsilektomi yang mempunyai hubungan dengan lama perawatan adalah variabel pemeriksaan fisik/diagnosa/terapi, laporan operasi dan resume. Variabel rekam medik yang ada hubungannya dengan lama perawatan pra bedah adalah pemeriksaan fisik/diagnosa/terapi dan identitas penderita. Sedangkan variabel rekam medik yang ada hubungan dengan lama perawatan pasca bedah adalah laporan operasi. Kelengkapan pengisian variabel rekam medik secara menyeluruh ternyata mempunyai hubungan terhadap lama perawatan keseluruhan dan lama perawatan pra bedah.Disarankan dengan pengelolaan pengisian rekam medik yang demikian itu, RSUD Pare dapat melakukan kegiatan evaluasi periodik tentang rekam medik yang amat berguna untuk memulai kegiatan membina mutu RS. Demikian pula bagi Dep. Kes. RI dapat menyusun mutu baku bagi pengelolaan rekam medik rumah sakit."

"Pemanfaatan waktu kerja yang tidak tepat di Rumah Sakit dapat menyebabkan pemborosan jumlah tenaga dan biaya operasional belanja pegawai yang tidak efektif dan efisien di lingkungan kelompok unit kerja rumah sakit.Besarnya jumlah tenaga dan biaya operasional belanja pegawai dapat menyebabkan beban dan terganggunya kelancaran bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Besarnya jumlah tenaga non medis ( tetap dan honorer ) melebihi standar 262/1979, kebutuhan minimal dan ISN di RSUD Karawang, akan tersebar di kelompok unit kerja yang tidak sesuai dengan bobot dan volume kerja yang tersedia.Analisa data dilakukan dengan mengelompokan jumlah dan jenis tenaga yang memiliki jumlah paling besar, yang diperoleh data dari unit Kepegawaian, Keuangan, Rekam Medik, administrasi lainnya dan ruangan-ruangan.Penelitian ini merupakan deskriptif eksploratif kualitatif dengan observasi partisipatif dengan menganalisa data sekunder sejak bulan Juli 1991 dan data primer pada bulan Maret dan April 1992 dengan mengunakan Analisa Pareto dan Analisa Alokasi Waktu Kerja.Analisa Pareto digunakan pada pengumpulan data sekunder dengan ditemukan pengelompokan jumlah dan jenis tenaga, sedangkan analisa Alokasi Waktu kerja dengan "Daily Log" dan "Work Sampling" ditemukan empat kelompok unit kerja pada Rekam Medik RSUD Karawang.Hasil penelitian ditemukan adanya jumlah tenaga non medis (honorer dan tetap) di Unit Rekam Medik yang mendistribusikan tenaga pada empat kelompok unit kerja tidak sesuai dengan waktu dan volume kerja yang dipergunakan.Disarankan untuk membuat uraian tugas don realokasi serta peningkatan pengendalian tenaga non medis di Unit Rekam Medik sebagai suatu model pendayagunaan tenaga non medis secara efektif darn efisien bagi RSUD Karawang. Untuk jenis tenaga lainnya dapat dilakukan analisa alokasi waktu kerja produktif dan tidak produktif, sehingga akan diketahui kebutuhan jumlah tenaga secara rill di RSUD Karawang."

"Dalam hukum kedokteran, bila dokter akan melakukan suatu tindakan medik kepada pasiennya, diperlukan adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini disebut informed consent yang diterjemahkan menjadi persetujuan tindakan medik. Pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang akan diambil akan menjadi bukti sah bagi rumah sakit, dokter dan pasien. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul, maka sebaiknya pihak rumah sakit melakukan pengambilan persetujuan secara tertulis, dalam hal ini formulir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir informed consent, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian formulir tersebut di RSUD Tarakan Jakarta.Penelitian ini merupakan jenis penelitian Cross Sectional Study. Penarikan sampel dilakukan secara random pada bulan Oktober sld Desember 1999. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 100 formulir informed consent yang diteliti, ternyata tidak ada formulir yang benar-benar lengkap seluruh pengisian variabelnya. Dari hasil uji T didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian dengan pengetahuan dokter tentang informed consent. Dan dari hasil uji Chi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian formulir informed consent dengan pendidikan.

---

In medical law, if doctors supposed to a medical procedure to a patient, approval is needed from the patients or their family after obtaining explanation regarding a medical procedure to be performed on the patients. The approval is call informed consent, in translated become persetujuan tindakan medik. The approval towards the treatment to be taken will become a valid evidence for the hospitals, doctors and patients. In facing the arising possibilities, it is better that the hospital made a written approval, in this case is a form. This research is intended to appraise the completeness of informed consent form filling, and factors related to the completeness of the form filling in Tarakan District Hospital.

This research is a Cross Sectional Study. The sampling is done randomly from October to December 1999. From the calculation it is found the sample is 96.04 which is rounded into 100. From the results of the research it is found out that from 100 informed consent studied, turned out that there is no respondent that really complete the filling of the variables. From the T-test it is found out that there is correlation between completeness of filling and knowledge of doctors regarding the informed consent, Out of the Chi-square test results it is found out that there is correlation between completeness of filling of informed consent form and education."

"Penetapan tarif Unit Kamar Bedah (UKB) di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur (RSIJT) tanpa menggunakan perhitungan biaya satuan yang benar dapat mengakibatkan kerugian pihak Rumah Sakit. Pada unit pelayanan yang produknya beragam (heterogen) seperti UKB perlu dilakukan analisis biaya di tiap golongan karena pemakaian yang bervariasi untuk bahan medis, alat kesehatan dan lama operasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penetapan tarif yang lebih realistis berdasarkan biaya satuan di UKB. Penelitian ini merupakan penelitian operasional yang bersifat deslaiptif. Metode analisis biaya yang digunakan adalah dengan memberikan pembobotan (relative value unit) pada setiap golongan operasi yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu golongan operasi kecil, sedang, besar dan khusus. Untuk setiap kelompok dipilih satu jenis operasi yang dapat mewakili.Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan di masing-masing golongan operasi adalah Rp.770.830 untuk operasi kecil, Rp.835.304 untuk operasi sedang, Rp.1.035.938 untuk operasi besar dan Rp.1.651.445 untuk golongan operasi khusus.Penelitian ini juga membuat simulasi tarif yang dihitung menurut kelas perawatan. Hasil simulasi tarif bila memperhitungkan semua komponen biaya (full cost) ternyata lebih tinggi dari tarif yang berlaku sekarang. Sebagai contoh untuk operasi kecil di kelas VIP sebesar Rp.1.510.827 sedangkan tarif yang saat ini berlaku adalah Rp.850.000. Dibanding tarif Rumah Sakit pesaing, tarif di RSUT lebih rendah. Akhirnya penelitian ini ditutup dengan saran agar RSIJT hendaknya melakukan evaluasi terhadap tarif operasi yang berlaku saat ini.

---

Analysis of Price Setting of Surgical Unit at Rumah Sakit Islam Jakarta-East Jakarta in the Year 2000Price setting of surgery unit without computation of unit cost will lead loss to the hospital. Therefore, in a service unit producing various products needs to be supported by proper cost analysis.

The study was aimed to get more realistic description of price computation and price setting in a Surgical Unit. This research was a descriptive operational research using relative value unit technique as method of unit cost computation for every group of surgery, which divided into 4 (four) groups i.e. minor surgery, middle surgery, major surgery, and special surgery. For each surgery group was picked one of surgeries that represented its group.

The finding of this research showed that unit cost of every group of surgery was as follows: minor surgery was Rp 770.830,-, middle surgery was Rp 835.304,-, major surgery was Rp 1.035.938,-, and special surgery was Rp 1.651.445,-.

This study also conducted tariff simulation that computed according to type of inpatient class. The finding of this simulation which including full cost revealed that tariff for every group of surgery was higher than the existing tariff in the hospital. For example, the tariff for minor surgery in VIP class was Rp 1.510.827,-while the existing tariff was Rp 850.000,-. In comparison to the tariff applied in the hospital's competitors, the tariff applied in Rumah Sakit Islam Jakarta was lower.

Based on the above-mentioned findings, it is suggested to Rumah Sakit Islam Jakarta to conduct the evaluation for surgery tariff."

"ABSTRAKSebuah rumah sakit yang baik manajemennya, tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang penderita merupakan bagian terbesar dari kekayaan lancarnya. Hal ini menyebabkan masalah piutang menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup rumah sakit. Sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan yang dikelola secara sosio-ekonomis untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang optimal, rumah sakit harus dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan mantap tanpa melupakan fungsi pelayanan sosialnya. Bagi Rumah Sakit Husada sendiri, piutang penderita cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari Laporan Keuangan Tahun 1991, tercatat bahwa terjadi kenaikan jumlah piutang baik dari penderita yang masih dirawat maupun dari penderita pasca rawat sebanyak 37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan piutang tersebut merupakan 11,9% dari seluruh pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor. apa saja yang mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang pada penderita rawat inap. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu Aspek Pemakai Jasa untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan penanggung jawab penderita; serta Aspek Pemberi Jasa, yaitu komponen-komponen piutang yang terjadi. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Aspek Pemakai Jasa tidak mempunyai hubungan dengan terjadinya piutang. Sedangkan dari Aspek Pemberi Jasa hanya faktor-faktor: Lama Hari Rawat, Biaya Obat, Jumlah Dokter yang Merawat serta Biaya Jasa Dokter yang mempunyai hubungan tersebut. Pada observasi juga didapatkan bahwa fungsi prapenerimaan, penerimaan, penataan rekening serta penagihan belum berjalan dengan baik. Saran-saran yang diajukan adalah perbaikan fungsi-fungsi tersebut antara lain dengan pengadaan formulir data penanggung jawab penderita, penyempurnaan tata tertib keuangan bagi penderita rawat inap, peningkatan kualitas para petugas, penataan struktur dan sistem manajemen piutang itu sendiri."

"Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dokter dalam membuat resume medik dari rekam medik pasien rawat nginap merupakan faktor-faktor dalam subsistem layanan administrasi medik pada sistem layanan medik rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dokter ini merupakan masalah perilaku dan sikap Sumber daya manusia yang menyangkut salah satu masalah ketenagaan di Rumah Sakit dan hal ini merupakan salah satu masalah bagi Administrator rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan sikap dokter pada layanan administrasi medik dalam membuat rekam medik, dan kemudian membuat analisa serta saran pemecahan masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Cara pengamatan dan wawancara serta diskusi. Pengumpulan data objektif dilakukan melalui pengamatan terhadap dokumen,data statistik dan informasi yang tersedia di rumah sakit (RSIJ).Hasil penelitian nenunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan tugas dan fungsi UPF (Unit Pelaksana Fungsionil) sebagai pengawasan dan pengendalian layanan medik (Audit medik internal) dalam memonitor kegiatan layanan medik meinbuat rekam medik, serta perlu mendapat dukungan ( political will ) dari Direktur medik dan Majelis Ahli.Disimpulkan bahwa UPF belum mempunyai prosedur kerja dan uraian tugas serta flow chart ( skema arus kerja ) didalam Prosedur Operasional Baku dan Tata tertib (POB&T) layanan medik di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ). Disarankan untuk mengembangkan dan menyempurnakan SK.BPYRSIJ Rio.08 tahun 1987 dan POB&T layanan medik dengan tugas dan fungsi UPF, uraian tugas UPF dan skema arus kerja UPF, sehingga nantinya UPF dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Cara analisa pemecahan tnasalah yang dipilih yaitu dengan menggunakan model rumus KARR, metode Bryant dan S.W.O.T serta Semi-kwantitatif."

"Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporate governance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutu pelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktik berbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai Pengelolaan Keuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagai instansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi tata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawa dan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat) unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktor terkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman, yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan & pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU di Kementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi & evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment, peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai. Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuannya.

---

A hospital as an institution needs to implement good corporate governance and good clinical governance to improve service quality continuously. Public Service Agency (BLU) is a government agency established in order to provide services to the community in the form of supply of goods and/or services being sold without profit and doing activities based on the principles of efficiency and productivity. The government realized the needs for flexibility in healthy business practices of various institution, so it has issued Government Regulation No. 23, 2005 (PP 23/2005) of the Financial Management BLU and allow its application to be implemented in a variety of government agencies including the hospitals. The purpose of this research is to evaluate governance at four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali.

The result of this study in four (4) type A vertical hospitals in Java and Bali showed that there are differences in the implementation. These include differences in achievement of the completeness document on good corporate governance as well as governance requirements documents as well as differences in the 4 (four) elements of governance from PP 23/2005 that includes 12 (twelve) related factors of Donabedian and Glickman’s scheme which are corporate culture, BLU establishment, hospital by laws, strategic planning & business plan budget, service development, procurement of goods and services, service standards, tariffs, management officer, remuneration, staffing, training and supervision.

This research suggested the need for improved understanding of work force management officer, the quality of guidance and supervision, the establishment of specialized managers in BLU in Ministry of Health, the establishment of an integrated team involving all stakeholders. Improvements needed in change organizational culture, BLU’s hospital selection & evaluation, BLU's institutional requirements, reward & punishment system, clear rules and strategic plan & business plan budget. Appropriate public policy to determine the success of a country in achieving its objectives is needed."

"Rumah Sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya harus ditunjang oleh data melalui Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dimana informasi yang dihasilkan akan bermanfaat bagi kegiatan manajemen Rumah Sakit, selain untuk monitoring pelayanan kesehatan individual. Penggunaan informasi dalam tingkat manapun membutuhkan informasi yang berkualitas yaitu relevan, berguna pada waktu yang tepat, dapat ditelusuri dan bebas dari kesalahan.Sejak tahun 2000 Rumah Sakit Harum telah memulai uji coba implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Oleh karena itu dibutuhkan suatu studi mengenai pengembangan SIMRS di Rumah Sakit Harum melalui analisis tahap-tahap pengembangan sistem yang sudah dilakukan. Analisis tahap-tahap pengembangan sistem ini menggunakan dan mengkombinasikan model-model dari beberapa konsep sehingga menjadi rumusan kerangka konsep, yaitu SDLC (System Development Life Cycle) yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi, PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang sering digunakan dalam peningkatan kualitas berkesinambungan (Continuous Quality Improvement) serta model IPO (input process-output) yang dapat digunakan untuk perencanaan strategik sebagai salah satu kegiatan dalam pengembangan sistem informasi.Model PDCA digunakan sebagai template atau panduan dalam tahap-tahap pengembangan sistem informasi, dengan beberapa aspek yang berkaitan di dalamnya diambil dan aspek-aspek yang diberikan dalam model SDLC dan PDCA. Panduan tersebut dapat diaplikasikan atau diterapkan pada semua jenis dan ukuran organisasi agar menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan sehingga informasi yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan tersebut dapat terus ditingkatkan kualitasnya, selain juga dapat meningkatkan kualitas sistem informasinya.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tahap-tahap pengembangan yang dilakukan oleh RS Harum dalam pengembangan sistem informasinya serta membandingkan dengan tahap-tahap pada template pada kerangka konsep. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah data kualitatif dengan telaah dokumen, observasi fisik dikonfirmasi dengan wawancara, serta wawancara mendalam. Informan dari studi ini adalah karyawan yang akan ditugaskan menjadi operator dalam sistem informasi yang berasal dari bagian akuntansi, rekam medis dan perawatan, dengan 2 karyawan yang diwawancara dari masing-masing bagian sehingga jumlah seluruh karyawan yang diwawancara adalah 6 karyawan serta 3 informan yang mewakili pihak manajemen serta 1 informan kunci.Dalam studi ini ditemukan bahwa belum dilakukan atau belum terpenuhinya beberapa komponen dalam sebagian tahap pengembangan sistem informasinya. Beberapa tahap yang belum terpenuhi tersebut berhubungan dengan dokumentasi yang menyimpan informasi perkembangan dan kendala yang dihadapi pada tiap tahap pengembangan; dokumentasi mengenai pelatihan dan model untuk operasional dan penanganan kesalahan (error handling); mengenai tim implementasi; mengenai penerimaan operator (user acceptance) serta mengenai organisasi pengelola sistem informasi.Proses pengembangan sistem informasi ini belum berjalan seluruhnya, atau masih melakukan beberapa proses uji coba. Untuk mendapatkan sistem informasi dengan fungsi yang maksimal dan sesuai dengan harapan atau tujuan dari pengembangan sistem informasi, sebaiknya dapat diperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan uji coba sistem dan untuk selanjutnya dalam kegiatan peningkatan kualitas, dapat diterapkan tahap-tahap yang disediakan model-model peningkatan mutu. Dalam tahap-tahap pada metode PDCA maupun SDLC terdapat contoh kegiatan dan alat ukur yang dapat dipergunakan. Juga disarankan untuk membuat semacam tabel praktis (untuk assessment) yang dapat membantu pendokumentasian mengenai perkembangan atau kendala yang dialami dalam proses pengembangan sistem informasi yang kemudian dapat digunakan untuk kegiatan analisis, menugaskan tim mutu untuk melakukan assessment tersebut, mememperbaiki persepsi operator melalui pelatihan yang kegiatankegiatannya dapat menumbuhkan rasa keterlibatan mereka, serta mempertimbangkan pengorganisasian pengelolaan informasi dengan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Harum.

---

Study on the Quality of Information System Development in Harum Hospital, Jakarta Timur, 2001Hospital is functioned as health service facility. A fine health service ought to be supported by health data through Health Information System (HIS). Adjacent to that, information that was created also useful to Hospital's management, besides its value to monitor individual health care. The use of information at any level requires qualified information that is, relevant, timeliness, verifiability and error free.Since the year 2000, Harum Hospital had started implementation trial for its Hospital Information System development. The study is done to analyze every phase on information system development that has made by Hospital. The analysis on phases of hospital information system development employs and combines some models as conceptual frame, with each model represent its area of expertise, those are: SDLC (System Development Life Cycle) which is frequently applied in information system development, PDCA (Plan-Do-Check-Act) as a model that is more often than not applied to improve quality continuously and IPO (Input-Process-Output) model which is usually applied to do a strategic planning as one of the activities to develop information system. Qualified information is generated from appropriate information system. The activities in this study is using phases given by PDCA as a template and using some of its applicable aspects with other relevant aspects were taken from subjects in SDLC and TO. The blending of SDLC and IPO into PDCA approach is expected to be applicable to all type and size of organization so, the following information system development can produce suitable information system and as well, the quality of information system can be improved continuously.The purpose of this research is to comprehend the information system development phases that is done by Harum Hospital and how well-suited are those if compared to phases in the template. Data were collected qualitatively with document review, tangible observation with interview and in-depth interview. The information source was choosen from the employees that will be functioned as operators in the information system, they are each 2 employees from accounting department, medical record and nursing with the total of 6 employees, plus 3 information sources that stand for management and 1 key informant.It is shown in this study that phases which are done in the information system development from the first phase to the phase of trial run were not completed entirely if it was compared with phases given by SDLC and PDCA. Phases that are not accomplish suitably was quite important, those are about documentation that kept information on positive changes and obstacle that happens in every phase; documentation about training, operations manual and error handling guidance; about information system institution in the organization; about implementation team; and about user acceptance.The trial and implementation in this information system development activity are not totally occupied and are doing the trial phase by the time this study was completed. To obtain system with maximum function and system that fits to the expectations or objectives of the information system development, it is recommended to give more notification on activities that can be done in system trial, while for the next quality improvement activities, other steps provided by quality improvement's model can be implemented. There are some example of activities and measurement in PDCA and SDLC phases. Those activities are very flexible and very applicable. It is also suggested to make a practical table to manage an assessment and to help recording the improvement or obstacle that occurs in the information system development phases, which it can be used in evaluation activities, it is much useful as well to revise operator's perception and their acceptance about information system through training and evaluation, and also to consider an information organization with a proper form that meets Hospital's needs."

"Dukungan dana merupakan salah satu faktor penting (Key Succes Faktor) dalam upaya meningkatkan manajemen rumah sakit untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Asset rumah sakit baik yang sudah dimiliki maupun yang akan diperoleh perlu diamankan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan rumah sakit dalam rangka meningkatkan manajemen rumah sakit, agar tetap survive dan dapat berkembang.RSUD Ciamis mempunyai permasalahan dalam aspek pendapatan jasa pelayanan rawat inap. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan pendapatan dari pelayanan rawat inap sebagai akibat meningkatnya piutang tidak tertagib pasien rawat inap bayar sendiri sebesar 18,4 % dari total pendapatan tahum 1998.Secara proposional terjadi peningkatan proporsi piutang tidak tertagih bersumber dari pasien rawat inap bayar sendiri sehingga hal ini sangat memberatkan rumah sakitTujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penatalaksanaan manajemen piutang dan kebijakan-kebijakan rumah sakit yang berkaitan dengan terjadinya piutang tidak tertagih.Untuk mendapatkan gambaran tersebut dilakukan analisis terhadap faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan proses terjadinya piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri.Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah Deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian terhadap sistem yang sedang berjalan.Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen piutang pasien rawat inap pada semua tahapan.Tahapan pra penerimaan yang merupakan tahapan yang penting untuk tertagihnya piutang ternyata belum ada. Kegiatan Informasi dan verifikasi yang seharusnya dilakukan pada tahapan tesebut dan tahapan berikutnya belum dilaksanakan. Keterlambatan Informasi biaya yang disampaikan kepada pasien/keluarga secara berkala mengakibatkan pasien/keluarga tidak dapat membuat estimasi atas jumlah biaya perawatan yang terhutang. Selain itu jam buka loket/kasir hanya berorientasi kepada jam kerja PNS yaitu dari jam 07.00 - 14.00, belum mengacu kepada kebutuhan pasien.Penyebab kesemuanya adalah belum adanya standar operasional prosedur yang tertulis disamping kurangnya koordinasi, penyediaan tenaga dan alat yang juga kurang memadai sebagai akibat dari lemahnya kondisi RSUD Ciamis.Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kelemahan di setiap tahapan dan pemberdayaan RSUD Ciamis sendiri. Penerapan upaya ini diharapkan dapat menekan jumlah piutang tidak tertagih pasien rawat inap bayar sendiri dan meningkatkan penerimaan rumah sakit.Kepustakaan : 28 (1979 -1997)

---

The result of the study shows that the increasing numbers of uncollectable account of self-paid inpatient is caused by the weakness in the whole system of the inpatient account management. Pre admission stage for account receivable is missing.Furthermore, information and verification activities have not yet being implemented in pre admission stage and in the following stage. Delay in providing information of cost of care often cause inpatient's relatives or guarantor unable to estimate the total amount of cost of care in relation to the amount of financing the credit they have to pay to the hospital. In addition, the length of the opening hours for cashier from 07.00-14.00 do not give consideration to te patient's need.The result also shows that overall weaknesses of Ciamis General Hospital are caused by several factors such as the lack of written standard operational procedure, lack of coordination, inappropriate human resources, and the limited equipent available at hospital.Encountering efforts can be done through elimination of the weaknesses on every stage in the management system and through the empowerment of human resources, financial, and capital resources in Ciamis General Hospital. It is believed that implementation of those effort could reduce the number of uncollectable account of self-paid inpatients and in turn could increase the hospital income."

"Salah satu terobosan strategis yang dilakukan pemerintah adalah memberikan izin Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen/ Lembaga menjadi Unit Swadana. Maksud pemberian izin tersebut adalah pemerintah ingin meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, namun pemerintah menghadapi kendala keterbatasan dana dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan umum tersebut. Selain untuk meningkatkan mutu pelayanan, tujuan dibentuknya Unit Swadana juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian/otonom dalam membiayai kegiatan operasional dan melaksanakan unit pelaksana teknis tersebut. Salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan & Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia yang diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Swadana adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Dengan demikian Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo harus mampu meningkatkan mutu pelayanannya serta meningkatkan kemandirian dalam melaksanakan fungsinya. Seperti diketahui, RSCM disamping Rumah Sakit Umum, juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Peran ganda yang dijalankan ini sering mendapat keluhan dari pihak masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan, maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi pengembangan peningkatan pelayanannya. Mengingat banyaknya jenis pelayanan yang diselenggarakan di RSCM, dan peneliti dihadapkan pada keterbatasan waktu, maka penelitian dilakukan hanya pada Paviliun Khusus Swadana (PKS) yang meliputi Paviliun Cendrawasih, Paviliun Mawar dan Paviliun Melati, yang menyelenggarakan layanan rawat inap, dengan menggunakan metode deskriptif - kualitatif. Faktor-faktor yang di teliti adalah berbagai variabel yang mempengaruhi mutu pelayanan di Paviliun Khusus Swadana. Variabel tersebut moncakup profesional petugas, motivasi, profesional, insentif, masa kerja, budaya kerja. Struktur organisasi dan strategi kebijakan serta pengembangan peningkatan pelayanan, yang didasarkan pada berbagai pendapat/teori tentang suatu organisasi yang dapat memberikan pelayanan prima bagi para pengguna jasa layanan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pada kenyataannya para pengguna jasa belum seratus persen menerima kepuasan atas mutu layanan yang diharapkan dari Paviliun Khusus Swadana (PKS). Oleh sebab itu perlu strategi pengembangan pelayanan yang dilaksanakan dengan melakukan diferensiasi layanan, pengembangan organisasi dan manajemen, yang didasarkan pada analisis situasi baik yang bersifat internal maupun eksternal."