Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama selain dari pinjaman luar negeri dalam rangka membiayai kegiatan negara untuk pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak menganut azas self assessment dalam proses pemungutannya. Dalam azas ini Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang dan membayarkannya ke kas negara. Pajak yang dibayar ini akan dianggap benar oleh Direktorat Jenderal Pajak selama tidak ditemuinya data yang menyatakan bahwa yang dilaporkan Wajib Pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) adalah tidak benar.Intensifikasi penerimaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk bagaimana agar pajak yang sudah dibayarkan oleh Wajib Pajak di atas, dapat lebih ditingkatkan lagi melalui penerapan sanksi perpajakan. Untuk dapat menerapkan sanksi perpajakan, maka yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah data yang dapat meghasilkan informasi tentang berapa sebenamya kegiatan usaha yang dilakukan Wajib Pajak tersebut sehingga akhirnya dapat diketahui berapa seharusnya pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak.Data tentang kegiatan usaha Wajib Pajak tidak berada pada Direktorat Jenderal Pajak, tetapi berada pada berbagai sistem informasi yang berada pada unit organisasi lain dan salah satunya Pertamina. Sampai saat tesis ini ditulis Direktorat Jenderal Pajak belum dapat memproses data transaksi Wajib Pajak yang berada pada Sistem Informasi Pertamina karena memang belum terjadi integrasi antara kedua sistem informasi di atas.Tesis ini mencoba membahas apa manfaat yang dapat diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam intensifikasi penerimaan pajak apabila dapat diwujudkan integrasi antara sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan Sistem Informasi Pertamina. Dengan perkataan lain apa manfaat yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya data transaksi kegiatan usaha Wajib Pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.

---

House is a physical basic need for human. Like other basic needs, minimum quantity is difficult to be minimized without having bad impact, to health (psyche and physical), and to human quality. It is only the quality which is able to be adapted with natural environment condition, the capability and cultural level of its supporter human including the architecture. Therefore, we can always find housing problems among the citizen over the countries around the world, mainly in the middle and low class citizen.

Indonesian Government has executed housing development in large scale, mainly for low and middle class community since Pelita II. Nevertheless the rate of housing necessity is still above the rate of housing development rate.

The house owning credit from Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) supports most of housing fund in Indonesia. In Repelita V, development target as much as 450,000 houses unit is compulsory decreased to be 350,000 units because of the shortage of housing fund of Indonesian government. In that case, housing problem in Indonesia is still even bigger. In reality, they change most of occupied houses, either the area of the house and the material of the house. Whereas, amount of KPR installment as much as 1/3 family income has exceeded the capability of housing income separation that reach 1/5 family income of Indonesian worker community. It is actually become a burden for the community whose hard enough economic condition. For environment, it represents a waste of resources and the escalation of rubbish. House expansion that is compulsory violating house establishment regulation because of the limited kavling land area will reduce the physical environment quality of the house. In addition, the house convenience also reduces. If it is excelled by technology achievement, the technology itself will require extra cost for purchasing tools and the amount of electrical bill. The case due to family characteristic of prospective occupant has not yet been considered in housing development at large scale. The consideration is always the family income that is big enough to afford credit installment to avoid credit breakdown.

The purposes of the research are to find: family characteristic factors that have relationship and correlation to house floor expansion, the average of house floor needed, what materials are used, family characteristic relationship with the reduction of physical environment quality of the house, and also the occupant families perception to their house before and after the changing.

Research location is applied to PERUMNAS Klender Housing, Duren Sawit District. East Jakarta. The research is conducted on type D.45 houses with samples as much as 100 families and their houses. The data collecting technic that used are: questionnaire, interview, observation, measurement, drawing and documentary. The data analysis, cover the quantitative analysis (frequency distribution, descriptive, chi-square and Tinier regression), and qualitative analysis.

In short, this research has proceeded as follows:

1. Macro environment of housing at the PERUMNAS Klender Housing is good enough in diversity and dispersion resident, road net system, transportation, drainage, except, the fact that drinking water supply from PAM DKI Jakarta is bad.

In order to solve water problem, the residents pump clean water from shallow land water either electrically or manually.

Environment homeostatic increase properly keeps up with the completion of social facility that influences its surrounding growth. Therefore, the occupants are living comfortably. They will not move to another place, although they are not satisfy enough that they will still want to change the materials and expand their house again.

2. The average of floor area had been expanded; from 45 m2 to 76 m2 with the average of land kavling area is 108 m2.

3. Education level of family head, number of family occupant member, and kavling land area has a positive correlation within significant at the 0,05 and 0,01 level with house floor enlargement.

4. The relationship of the children highest education level, amount of family income, origin region of family head, with house floor enlargement is not significant. It is presume the occupants use their extra income to afford the changing of their houses.

5. Impact of the house changing: the air circulation quality and the utilization of indoor daylight are reducing. There are 74 % of houses whose not hardened yard is below the number of 10 7 from kavling land area.

6. The relationship of the highest education level (of family head and his children), income level, origin region of family head, kavling land area, with the decrease of physical environment quality of the houses, are not significant.

7. The number of family member of house occupant has a relationship significant at the 0,05 level, with the utilization of daylight.

8. Although there is an insignificant, there exist a middle degree of association among origin region of family head with quality of daylight utilization, and not hardened kavling land area. Such degree of association of the houses, whose family head coming from Sumatera, its appearance is to be relatively better than the houses whose family head coming from Java.

9. Nowadays from houses, there are 14 % storied houses, 11 % of bleach-field is upstairs, 32% violated building border line, and half of the samples claim that they had changed the houses without permission."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu. "

"Set of problems in this thesis are, how does strategy of increasing the obedience of personal tax payers to increase income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng, what does strategy that has been using at KPP Jakarta Cengkareng has reached target of tax revenues planning, what constraints that has been facing to increase personal tax payers to reach target of revenues planning at KPP Jakarta Cengkareng.Research in this thesis uses descriptive analysis method with qualitative approach on the study of policy. Technique on data collection is in the form of book and field study and through depth interview with related parties.The research results in a summary, which implies that according to increase personal income tax, KPP Jakarta Cengkareng uses to the front integration strategy, market penetration strategy, market development strategy, and product development strategy. To increase new tax payers, KPP Jakarta Cengkareng uses market development strategy, through extensification activities like canvassing, tax payers operation and information instrument data. To the front integration strategy involve increasing of supervision to tax payers so increase that tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Along with the application of this strategy, KPP Jakarta Cengkareng uses supervision to tax payers, pressing a claim of tax, and law enforcement. Market penetration strategy is one of strategy that is concentrated various efforts to increase tax payers obedience to increase tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Meanwhile the application of this strategy uses intensification strategy. Product development strategy aims to increase personal income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng through increase or modify products or services, like giving service and illumination to tax payers_ Based on data, personal income tax revenues planning that can be realized by KPP Jakarta Cengkareng has been succeed because realization of personal income tax revenue in 2005 about 97,6%. According to writer opinion, there are 6 (six) factors to increase personal income tax at KPP Jakarta Cengkareng among others are: revenues planning, tax service office (KPP), procedure, strategy, tax payers, and tax payers obedience. KPP Jakarta Cengkareng faces constraints to optimally personal income tax imposition, consist of number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng is not proportional with the area of KPP Jakarta Cengkareng, lack of infrastructure at KPP Jakarta Cengkareng to support operational activities, lack of tax payers awareness and obedience to implement tax regulation, and lack of tax payers data collection.Preferably, KPP Jakarta Cengkareng gives suggestion to Directorate General of Taxation to increase number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng with professionals and top human resources to support operation activities in KPP so maximize that revenues KPP Jakarta Cengkareng should be divided into some KPP because, area of KPP Jakarta Cengkareng so wide and KPP can maximize supervision and build to tax payers. Preferably to supervise all tax payers because, according to writer monitoring, KPP Jakarta Cengkareng only supervise to tax payers who has big contribution like determining STP to 100 tax payers and another 100 tax payers. Along with law enforcement, determining STP is conducted to tax payers who hasn't filled taxation obligation as tax regulation. To increase knowledge and comprehension of tax regulation for tax payers and fiscus at KPP Jakarta Cengkareng.To increase knowledge and comprehension in system and procedure of taxation, KPP Jakarta Cengkareng gives illumination to his employee through training, so increase better services to tax payers. Illumination to tax payers is going continue and consistent with direct and indirect methods. Direct method activities to tax payers hasn't reached target because, according to writer monitoring illumination method has been doing at beginning of fiscal year, in third month preferably illumination activities conduct every two months in a year and be conducted in potential public places like shopping center, malls, political district administrative by lurah. It's necessary to modernize all infrastructure that has been available in KPP are minus, like broken printers, out of orders computers, etc, that has hampered activities of fiscus to gives services to tax payers and reach revenues target that has given to KPP Jakarta Cengkareng."

"Tesis ini membahas pengaruh kompetensi pegawai pada sistem administrasi perpajakan modern terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dimana penelitian dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Konsep dasar administrasi perpajakan modern adalah "pelayanan prima" dan "pengawasan insentif" dengan pelaksanaan "good governance". Dalam upaya menuju konsep dasar tersebut maka proses peningkatan kompetensi pegawai DJP harus lebih cepat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak.Kompetensi pada dasarnya memiliki pengertian yang tidak hanya sekedar kecakapan atau perubahan perilaku biasa belaka, melainkan meliputi faktorfaktor mendasar yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung kinerja yang tinggi. Faktor-faktor dalam kompetensi memiliki cakupan yang luas tidak sekedar keterampilan teknis dan pengetahuan seperti dalam kecakapan namun mencakup hal yang lebih komprehensif seperti motif (motive), sifat (habit), citra diri (self image) dan peran sosial (social role).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai pada sistem administrasi perpajakan modern terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan paradigma positivisme. Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berbentuk Pratama dan Madya yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan peningkatan kualitas pelayanan. Khusus untuk kualitas layanan yang diberikan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur menunjukan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 94,5 %.

---

This thesis discusses the influence of employee competency in modern tax administration system to increase the quality of the service to the Obligation Number where research is done in the Tax Services Office in the Office of the DJP Jakarta. Basic concept of modern tax administration is "the prime" and "supervision of incentives" with the implementation of "good governance". In the efforts towards the basic concept is the process of increasing staff competency DJP be faster to provide services to the prime Obligation Number.Competence on the understanding that basically has not just skill or behavior changes quite normal, but include factors that affect a person in that support high performance. These factors have competence in a wide range of skills not just technical knowledge and skill as in the case include a more comprehensive like motif (motive), nature (habit), the image of self (self image) and social roles (social role). This study aims to determine the influence of employee competency in modern tax administration system to increase the quality of service to the Obligation Number.The approach used was the quantitative approach and positivism paradigm. Research done in the entire Office Service tax forms Madya and Pratama the environment in the Office of the Directorate General of Taxes in the East Jakarta starting from January until June 2009.Results of research indicate that there is a strong and significant between the employee with the competency of the improved quality of service. Especially for the quality of services provided by the Office of Tax Offices in the environment DJP Jakarta indicate the level of customer satisfaction 94.5%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), sehubungan dengan wacana pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dan untuk mengetahui faktor dan sub-faktor yang diidentilikasi berperan dalam mendukung keberhasilan program pengampunan pajak, dan mencari pemecahan masalahnya.Mengingat salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengampunan pajak bergantung pada mau atau tidaknya masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ruang Iingkup penelitian ini terbatas pada melihat bagaimana faktor-faktor yang diidentfflkasi berperan dalam mendukung Keberhasilan program pengampunan pajak yang antara seperti : faktor pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, prosedur perpajakan dan lain sebagainya daiam kacamata (persepsi) wajib pajak.Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responder: dalam bentuk ukuran statistik seperti frekuensi, persentase, persentase kumulatif dan rata-rata. Pendekatan AHP dllakukan dengan menggunakan program komputer Expert Choice, dan digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli, dalam hal Ini wajib pajak.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam perpajakan (tax compliance), konsep dalam mengatasi ketidakpatuhan dalam perpajakan, pengampunan pajak dan pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak di beberapa negara.Hasil penelitlan menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertlmbangan utama wajlb pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak adalah keberadaan sistem perpajakan yang tertata dengan baik. Sedangkan sub faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah tersedlanya pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak . Dari hasil penelitian, diharapkan pemerintah dapat menyiapkan faktor dan sub faktor yang menjadi pertirnbangan utama tersebut sebelum memberlakukan pengampunan pajak, sehingga bila nantinya fasilitas pengampunan pajak ini diberlakukan diperoleh penerimaan negara yang besar menjadi indikator keberhasilan pengampunan pajak."

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkungan Kantor Pelayanan PBB (KP P1313) Jakarta Barat Satu, selama 5 (lima) tahun sejak tahun 1998/1999 hingga tahun 2002, realisasinya belum sesuai dengan target. Realisasi penerimaan PBB dimaksud lebih kecil dari pada target, dalam artian rencana tidak tercapai dengan baik.Permasalahan kecilnva penerimaan PBB tersebut, disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) dan Petugas Pajak (PP). Masalahnya adalah sebagian besar WP tidak tepat waktu dalam melunasi PBB, dan juga belum seluruh WP patuh untuk membayar PBB, serta PP belum konsisten menerapkan administrasi PBB.Metode penelitian menggunakan metode penelitian post facto, dengan perilaku WP dan PP sebagai variabel bebas dan penerimaan PBB selaku variabel terikat. Sampel penelitian adalah populasi WP dan PP di lingkungan KP PBB Jakarta Barat Satu, diambil berdasarkan metode sample acak terkelompok (stratffied random sampling method), masing-masing 25 WP dan 25 PP. Kemudian teknik analisis dilakukan melalui teknik analisis kualitatif, dan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif dilengkapi dengan teknik analisis statistik, melalui korelasi jenjang Spearman untuk pengujian hipotesis penelitian.Hasil penelitian, menunjukkan bahwa 7 (tujuh) faktor terkait dengan perilaku WP dan PP, secara keseluruhan mempunyai pengaruh signifikan dan kuat terhadap penerimaan PBB. Di samping itu, pengujian semua hipotesis penelitian menghasilkan nilai rS hitungan lebih besar dari pada nilai rSt, jadi Ha diterima dan Ho ditolak.Kesimpulan yang dapat ditarik dengan mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, antara lain penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh perilaku WP dan PP. Hingga terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar WP tidak tepat waktu untuk melunasi PBB, bahkan beberapa diantaranya belum patuh PBB. Selain itu, PP belum konsisten menerapkan administrasi PBB secara profesional.Saran sebagai rekomendasi dan masukan, yakni target penerimaan PBB, diproyeksikan dengan mempertimbangkan asas manfaat (benefit principle) bagi WP dan asas kemampuan membayar (ability-to-pay principle) oleh WP. Selanjutnya PP agar melakukan sosialisasi PBB, sehingga WP menjadi lebih patuh dan selalu melunasi PBB dengan tertib dan tepat waktu."