Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini berangkat dari suatu kepentingan pelayanan kesehatan yang paling bawah tingkatannya di lingkungan Angkatan Darat. Kesdam adalah suatu tingkatan pelayanan kesehatan Angkatan Darat di tingkat Kodam, yang sejajar dengan tingkat kesehatan Propinsi di Departemen Kesehatan. Fungsi pelayanan kesehatan ditingkat tersebut akan sangat efektif baik apabila didukung suatu proses manajemen yang baik pula. Adapun permasalahan yang diangkat adalah faktor kebijakan, ketenagaan, sarana dan anggaran memberi arti dalam dukungannya pada sistem pelaporan data kesehatannya. Tujuan dari penelitian adalah memperoleh gambaran tentang manajemen dan faktor-faktor tersebut pengaruhnya terhadap sistem pelaporan data kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kesdam III/Siliwangi Propinsi Jawa Barat, yaitu semua satuan pelapor yang langsung dibawah Kesdam. Pengambilan data dilakukan dengan memakai kwesioner secara cross sectional. Jumlah sampel 48. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah secara deskriptif (distribusi kwesioner) dan dilengkapi dengan uji statistik khi square pada hubungan antar dua variabel independen dengan dependen. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah suatu gambaran tentang proses manajemen pelaporan data kesehatan, yang masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Kekurangan tersebut seperti jenis formulir penyakit yang tidak sesuai, lambatnya pelaporan, pedoman pelaporan yang masih kurang merata penyebarannya. Keadaan ini lebih disebabkan oleh belum adanya unit struktural khusus untuk pencatatan dan pelaporan, peningkatan kualitas, petugas kurang, sarana di tingkat bawah yang masih kurang dan banyaknya petugas yang merangkap tugas-tugas pekerjaan lain. Hasil uji statistik hubungan antara faktor kebijakan tenaga pelaksana, sarana dan anggaran tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap pelaporan data kesehatan. Dengan melihat kondisi yang demikian, tujuan yang sangat baik upaya pelayanan kesehatan perlu dibenahi dengan merujuk pada kekurangan-kekurangan yang direkomendasikan dalam penelitian ini."

"ABSTRAKPengisian rekam medik merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan data rekam medik sangat diperlukan untuk kepentingan manajemen rumah sakit, pasien, dan petugas kesehatan sendiri. Pengelolaan rekam medik yang dilakukan secara seksama dan lebih profesional merupakan salah satu pelayanan yang dapat menunjang pemberian pelayanan medik yang cepat, tepat, dan akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dokter spesialis surgical dalam kelengkapan pengisian resume medik pasien rawat inap di RSUP Fatmawati tahun 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan desain penelitiannya adalah cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah total sampel 73 orang dokter spesialis bedah surgical ( THT, mata, bedah, orthopedi, kebidanan ). Analisis menggunakan uji Chi-Square dan regresi logistik berganda.Hasil penelitian ada hubungan yang signifikan antara monitoring, beban kerja, pengetahuan, variabel pelatihan dan kompensasi dengan perilaku dokter spesialis pegisian resume medik di RSUP Fatmawati. Variabel kompensasi merupakan variabel paling dominan memiliki hubungan secara signifikan dengan perilaku dokter spesialis surgical dalam pengisian resume medik di RSUP Fatmawati. Pihak manajemen perlu meningkatkan pengawasan (monitoring) terhadap pengisian resume medis bekerjasama dengan tim komite medik. Kendala-kendala yang ditemukan dalam pengisian resume medis dibahas dan diselesaikan bersama dengan melibatkan seluruh dokter.

---

ABSTRACT

Completion of medical records is an activity that is very important to provide good service top patient and medical records management is indispensable for the benefit of hospitals, patients, and health workers themselves. Management of medical records that done carefully and professionally is one of the care that can support the provision of medial services that is fast, precise, and accurate. The purpose of this study was to determine the factors that influence the behavior of the completeness of inpatient discharge summaries in Fatmawati Hospital in 2014. This research is analytic study with quantitative and qualitative approaches. While the sampla of 73 surgical surgeons (ENT, eye, surgery, orthopaedic, obstetrics). Analysis using Chi-square test and multiple logistic regression.

The results of the study there was a significant correlation between monitoring, workload, knowledge, training and compensation variables with the completion behavior of discharge summary by surgeons in Fatmawati Hospital. Variable compensation is the most dominant variable has a significant correlation with the behavior of surgical specialists in medical resume completion. The management needs to improve supervision the completion of medical resume working together with a team of medical committee. Barriers found in medical resume completion discussed and solved together by all the doctor."

"Penerapan pengelolahan kinerja (Program e-performance) di Kementerian Keuangan dimulai sejak dikeluarkannya dasar hukum dari Keputusan Kementerian Keuangan KMK-454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Program e-performance merupakan program penilaian kinerja yang berbasis elektronik (electronic) yang dibuat untuk menuju keberhasilan dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan program good governance, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis web (e-government). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan Program e-performance di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

The implementation of the administration performance (e-performance program) in the Ministry of Finance commonplace since the issuance of the legal basis of the decision of the Ministry of Finance KMK-454/KMK.01/2012 about Performance Management in the Ministry of Finance. e-performance program is a electronic-based (electronic) assessment program performance made to get success in achieving reform of the bureaucracy and in accordance with good governance program, As well as improving the effectiveness and efficiency of the organization in the Ministry of Finance to include the use of web-based information technology (e-government) . Researchers are interested in knowing how the implementation of e-performance program in General Secretariat General Bureau Ministry of Finance."

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update.

---

Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels.

The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public.

Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated."

"Gizi buruk yang melanda balita pada suatu daerah meskipun kejadiannya hanya pada 1 nak merupakan pertanda telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi di daerah tersebut. Upaya penanggulangan gizi buruk dapat dilakukan didahului oleh informasi dari sistem surveilans gizi pada daerah tersebut, salah satu kegiatan sistem ini adalah Pemantauan Status Gizi (PSG) balita di posyandu setiap bulannya. Tidak hanya gizi buruk yang dapat diamati dari kegiatan ini, kelainan gizi yang lainpun dapat dideteksi.Hasil penelitian padakota Bengkulu menunjukkan bahwa sistem informasi kegiatan PSG balita setiap bulannya di posyandu tidak dapat memberikan informasi tentang besaran masalah kelainan gizi pada balita tetapi dapat memberikan informasi tentang tingkat pencapaian indikator SKDN sebagai bagian dari informasi pelaksanaan program penanggulangan Kekurangan Energi dan Protein (KEP) pada balita di posyandu. Rendahnya kualitas data disebabkan oleh sistem pencatatan dan pelaporan oleh puskesmas dilakukan secara manual disamping alat ukur timbang yang tidak sama tingkat kalibrasinya antar posyandu, dirnana untuk anak umur di atas 2 tahun diukur dengan timbangan injak yang berbeda merek dan tahun penggunaan antar posyandu, sedangkan anak umur 2 tahun ke bawah diukur menggunakan dacin. Penyebab lain tidak dapatnya kegiatan PSG balita di posyandu memberikan informasi tentang besaran masalah gizi di daerah ini adalah karena rendahnya tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat sasaran. Perihal di atas menimbulkan kebijakan akan perlunya survei PSG dilaksanakan satu kali setiap tahunnya. Pelaksanaan survei tidak efisien dalam memperoleh informasi besaran masalah gizi pada balita selagi sistem surveilans gizi melalui kegiatan PSG setiap bulannya di posyandu dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini menjawab akan perbaikan masalah di atas. Tujuan penelitian ini adalah tersusunnya model sistem informasi yang adekuat, efektif dan efisien yang menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan program penanggulangan KEP balita dalam lingkup dinas kesehatan kota Bengkulu.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan siklus hidup pengembangan sistem yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancangan dan pelaksanaan. Tahap pelaksanaan hanya sampai pada kegiatan dokumentasi sistem. Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen. Unit analisis adalah Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Pengelola Program Gizi Puskesmas dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.Penelitian ini menghasilkan prototipe program aplikasi basis data yang dapat digunakan dalam menunjang proses analisis, pelaporan dan penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat, oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan akan perlunya seorang validator sistem sebagai pengendali pemasukan data basil penimbangan yang dilakukan oleh petugas. Komitmen petugas untuk teliti dalam memasukkan data dengan benar adalah faktor utama keberhasilan sistem. Adekuatnya sebuah sistem informasi kegiatan PSG balita di posyandu setiap bulannya tidak terlepas dari peran lintas sektor untuk menggairahkan posyandu untuk terus melakukan aktivitasnya dan selalu dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sasaran setiap bulannya sebagaiman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu No. 411.311116ISJ Tanggal 13 Juni 2001.Berjalannya sistem informasi ini dengan baik membutuhkan komitmen dan kebijakan yang kuat dari penentu kebijakan, aturan yang jelas tentang organisasi pelaksana, penegakan sistem reward dan punisment secara kontinu dan konsisten, motivasi yang kuat dari pelaksana dan dukungan dana yang berkesinambungan.

---

One case of severe malnourished child found in a community could be the sign of an Outbreak. Effort to combating malnutrition can be prior done by nutritional surveillance system in that particular area, which one of the activities is monitoring of nutritional assessment in posyandu regularly every month. Within these activities we could earlier detect other sign of diseases instead of malnutrition.Result research done in Bengkulu City have showed that information system on monitoring of nutritional assessment was unable to give a broad information on the magnitude of malnutrition, however it give information for indicator achievement. Early warning system (SKDN) is known as part of implementation program information to overcome malnutrition among underfive children in posyandu. Low data qualities are caused by manually reporting and recording system by puskesmas staff instead of diverse weighing scale calibration degree among posyandu. The fact that children above 2 years old were measured by standing weighing scale with different branch and year, while those children under 2 years old were measured by dacin. Others causes were low utilization rate of posyandu by target community. Therefore according to the above explanation, policy on monitoring of nutritional assessment seemed very important to be implemented for once a year. Survey execution was inefficient in gathering information of magnitude of malnutrition among underfive children if surveillance system by monitoring of nutritional assessment every month could be regularly done. This study has answered those issues.The objective of the study was to create adequate, effective and accurate system information model that aimed to obtained information in support decision maker for combating malnutrition among underfive children in Health District office in Bengkulu City.The methodology used for this study was life cycle approach on system development which consist of planning, analysis, development and implementation phase. The implementation phase only reached on the documentation system activities. Data collection and information were gathered through in depth interview and observation. Analysis unit was Family Health Department and Nutrition Program Management within Health District office in Bengkulu City. This study have resulted program prototype on application data-based used to support analyses process, report and information presentation in efficient, precise and accurate. Therefore the results recommend the need of validation system as controller of aniropometric data done by puskesmas staff. Staff commitment to correctly input data is a major factor for the success of the system later on. Adequate information system on monitoring of nutritional assessment for underfive children in posyandu every month is not the out reached of corporation with other sectors to revitalize continuing posyandu activities and being used regularly by target community for every month. As state in letter of Ministry of General Affair and District Autonomy General Guideline for posyandu revitalization No. 411.3/1 1 16/SJ on June, 13 2001.Good Implementation of information system is required strong commitment from decision maker, clear rule on the organization, reward and punishment system with continue and consistent, strong motivation from the implementer and lastly continues financial support."

"Status kesehatan masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan yang erat dengan tahapan atau kondisi pembangunan sosial ekonomi dan lingkungannya, Komponen-komponen lingkungan seperti udara, air dan tanah berada dalam waktu dan ruang (spatial) yang sama. Ruang atau wilayah atau spatial dapat bermakna geografis, iklim, topografi dengan segala isinya termasuk udara, air dan tanah yang secara ekologis memiliki batas perbedaan seperti kesamaan peruntukan, kesamaan iklim, kesamaan ciri geografis dan lain-lain sehingga batas wilayah administrasi belum tentu merupakan suatu batas spatial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di Jawa Tengah berdasarkan perbedaan wilayah spatial dari data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1995.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder berasal dari data morbiditas SKRT 1995, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah survey. Analisa statistik yang dilakukan adalah univariat dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows release 6.0.Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan jenis sakit untuk daerah Urban dan Rural, yaitu pada Rural terdapat jenis sakit endokrin, nutrisi dan metabolime sedangkan pada daerah Urban tidak muncul. Pada daerah Pantai, Peralihan dan Pegunungan juga terdapat perbedaan jenis sakit dimana pada Pantai terdapat jenis sakit urogenital, pada daerah Peralihan terdapat jenis sakit kulit dan pada daerah Pegunungan terdapat jenis sakit endolain, nutrisi & metabolisme. Jenis sakit tertinggi dari masing - masing daerah di Jawa Tengah adalah Digestiv. Jenis sakit Musculoskeletal tertinggi untuk daerah Pegunungan dan Rural Pegunungan. Daerah Banyumas, Cilacap dan Grobogan merupakan daerah yang mempurryai jenis sakit tertinggi di Jawa Tengah, yaitu Digestiv, Sirkulasi dan Respirasi untuk daerah Banyumas; Saraf untuk daerah Grobogan dan Mata untuk daerah Cilacap.

---

The public health status of a nation has close relation to the social - economic and environmental development condition. Environmental components such as air, water and soil are in the same space and time (spatial). The space or zone or spatial could mean the geography, the weather, the topography with all its content including the air, the water and the soil, which ecologically have disparities such the similarity of means, the similarity of weather, the similarity of geographical characteristics and so on. Therefore, the administrative region boundaries does not necessary mean the spatial boundary.

The objective of the research is to perceive the public health status in Central Java according to spatial regional differences from the data of Household Health Survey (SKRT) 1995.

This descriptive analysis is using secondary data form SIRT morbidity data 1995, and survey is used as research approach. The statistical analysis is univariant, executed by the assistance of SPSS computer program for Windows release 6.0.

The result obtained from this research shows that there are different diseases for the Urban and Rural area. In the Rural area there are endocrine, nutrition and metabolism diseases while in the Urban area are not found. Diseases found in the coastal are urogenital, in the buffer zone there are types of skin diseases and in the highland area there are diseases related to endocrine, nutrition and metabolism. In Central Java from each region, the highest rate of illness is due to digestion. Musculoskeletal is the highest for the highland and highland rural area. Banyumas, Cilacap and Grobogan are the three area where we found the highest rate of illness in Central Java. In Banyumas we found Digestion, Circulation and Respiratory diseases, while in Cilacap we found Eye diseases and Nervous diseases in Grobogan."

"Latar Belakang: Sistem Informasi manajemen Puskesmas membutuhkan data akurat karena berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan sistem ini di Sumatera Barat belum terintegrasi dengan baik. Fragmentasi sistem pencatatan menyebabkan terjadinya duplikasi dan inakurasi data.Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Data di Puskesmas dengan melakukan integrasi sistem pencatatan/pelaporan untuk menghilangkan fragmentasi dan duplikasi. Hasil integrasi dituangkan dalam rancangan aplikasi berbentuk prototiping.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kwalitatif. Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi sistem masing-masing unit dilanjutkan dengan analisa kebutuhan untuk dituangkan dalam rancangan sistem.Hasil: Hasil penelitian ini berupa terbentuknya rancangan sistem baru yang terintegrasi pada semua unit. Hasil rancangan diaplikasikan kedalam bentuk prototipe dan diujicobakan dengan data yang ada di Puskesmas. Kesimpulan: Dari hasil uji coba disimpulkan bahwa pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dengan rancangan baru dapat menghilangkan duplikasi pencatatan dan pelaporan di masing-masing tingkatan manajemen.

---

Background: Management information sistem of community health center requires accurate information to facilitate decision making. Currently, the problems in west sumatera provincial are record - keeping fragmentation, duplication and inaccuracy of recording and reporting.

Objective: This research aimed to explore process of community health center management information system with the development integration design of recordkeeping system in order to eliminate information system fragmentation and duplication. This integration results used as design prototyping.

Method: The development research used qualitative descriptive approach. Stages is the identification of a data management system, needs analysis and system design.

Result: The results of this research is a new design system that integrates on all units. The design of the system was applied in the form of prototypes that have been tested with existing data on health community center.

Conclusion: The design process of management information system in community health center conducted with integration of reporting and record-keeping system especially integration of register. This process can lessen record-keeping duplication in every service unit of community health center."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) merupakan bagian dari SIK, yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas. SP3 telah diberlakukan tahun 1981 dengan SK Menkes No.63/Menkes/SK/II/1981 dengan Petunjuk pelaksanaan SK dari Dirjen Binkesmas No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. Dalam perjalanannya sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas (SP3) mengalami pemantapan, hasilnya tertuang dalam SK. Dirjen Binkesmas No. 590/BM/DJ/Info/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dengan dua komitmen terpenting menurut penulis yaitu menghindari format lain diluar SP3 dan pembinaan SP3 berjenjang. Hasil penjajakan awal di lapangan di Kab. Karawang, tenyata ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SP3 belum berjalan seperti yang diharapkan, diantaranya tumpang tindihnya laporan SP3 dengan laporan program lain, mekanisme alur pelaporan SP3 dan UPTD Puskesmas ke Dinas Kesehatan belum tertata dengan baik, ketidak tahuan tentang system operation prosedur (SOP), tidak adanya bimbingan SP3 secara berjenjang. Penulis meneliti apakah yang menyebabkan hambatan alur pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan dan tidak adanya proses analisa data, umpan balik serta pembinaan teknis secara berjenjang. Tujuan penulisan ini diharapkan tersedianya jaringan informasi kesehatan untuk kelancaran dan kelangsungan SP3 dan tersedianya SOP. Rancangan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif terhadap aspek review program SP3 yang saat ini berjalan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Cara pengukurannya yaitu melalui hasil observasi langsung dengan menggunakan "Cheklist" dan melalui hasil olahan brain storming, wawancara mendalam serta work shop. Hasil yang diperoleh penelitian yaitu tersedianya mekanisme alur pelaporan SP3 dan SOPnya. Tersedianya tenaga pengelola SP3 dan sarana komputer di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas, sangat memungkinkan untuk dikembangkannya jaringan informasi kesehatan pada SP3. Restukturisasi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Karawang, memacu untuk menata kembali TUPOKSI para pengelola SP3 di tingkat Kabupaten maupun di tingkat UPTD Puskesmas. Untuk mengoptimalkan jaringan informasi kesehatan pada SP3 maka penulis menyarankan: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengoptimalkan pelaksanaan SP3 dengan sistem jaringan informasi berbasis komputer maka diperlukan adanya peningkatan dan penambahan tenaga operator, teknisi komputer serta peningkatan kualitas komputer. Dan untuk para peneliti lain diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang kebutuhan data esensial SP3 dan pembuatan software SP3 untuk tingkat Puskesmas yang langsung akses ke tingkat Kabupaten dan ke tingkat Propinsi.

---

Health Information Network Design on Recording and Reporting System of Public Health Care at Karawang Regency Government Health ServiceThe recording and reporting system of Public Health Care (SP3) is a part of Health Information System (SIK) which has been accepted as data resource of the public health care. SP3 has been accepted legally in 1981 by health minister deuce No. 63/Menkes/SK/II/1981 completed with operational direction from Public Health Guide General Directorate No.143/Binkesmas/Dj/III/1981. The application on recording and reporting system of Public Health Care has been developed and its result written in Public Health Guide General Directorate Decree No. 590/BM/DJ/Info/V/96 dated on May, 10, 1996. According to writer the last decree consists of two commitments i. e. to avoid other forms and to practice Recording and Reporting System of Public Health (SP3) itself gradually.

The early result before the field in Karawang Regency, really has been found some hindrances in the usage of recording and reporting system of Public Health Care (SP3). It has not been running smoothly as Ls, expected. Among of them are found some complicated records and reports which missed with other matters, the mechanism of SP3 current from Public Health Care to government Health Service has not been well, the ignorance about procedure operation system (SOP) and no guidance on SP3 gradually.

The has researched that the cause of hindrance on reporting current from Public Health Care to Government health service and the absence of data analyzing process are feed back to gradual technical guidance. This writing target expects the Health Information Network is available; the continuation of SP3 and the SOP is available. The design researches by using qualified method with evaluation tsipproach on recording and reporting system of Public Health Care are applied. Recently research designing by using qualified method with approach to SP3 Program Review Aspect is running well in Government Service of Karawang Regency. How to measure are through live observation result with using checklist and by brain storming result, by intensive interviews and by workshop.

The result of the research gets the availability of current mechanism for SP3 and for SOP. The availabilities of skillful men and computers for SP3 in Government Health Service and at Public Care must have great possibility for developing of health information network at SP3. The organization Restructure on Government in Karawang Regency will give spirit to set up again the man for SP3 in Regency level and at Public Health Care level. To maximize the health information network at SP3 the writer suggests to Government Health Service of Karawang Regency in order to maximize SP3 application by computer base information network system of course are needed the increase and the addition of operators, computer technicians, and the increase of computer quality itself. And to other researchers, the writer expects the existence of continuous researches about SP3 software products for Public Health Care which has access straightly to regency and province level."

"Perencanaan pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah suatu proses penyelenggaraan tenaga kesehatan yang terdiri dari a) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, b) rekrutmen, penyerapan tenaga kesehatan, c) penempatan /pendayagunaan tenaga kesehatan untuk tercapainya penyediaan, jumlah serta mutu untuk pemerataan tenaga kesehatan.Diduga tidak tercapainya pemerataan dalam bentuk jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat karena ketiga unsur dalam pengembangan tenaga kesehatan belum merupakan satu kesatuan perencanaan ketenagaan yang utuh.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan disertai tinjauan kepustakaan dan telaahan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian serta observasi yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perbedaan antara peraturan-peraturan dengan kenyataan yang ada selama ini dan pada akhirnya dimunculkan saran dan tindakan koreksi.Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya menyebabkan belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan.Secara umum belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Jawa Barat lebih disebabkan karena masih lemahnya koordinasi dalam proses penempatan tenaga kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan data-data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari daerah, serta terdapatnya 2 (dua) tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri karena mempunyai kewenangan penempatan tenaga kesehatan yang berbeda, serta adanya kebijaksanaan yang kurang mengacu untuk tercapainya pemerataan tenaga kesehatan.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pembentukan "Tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat " ditingkatkan menjadi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, yang anggotanya terdiri dari unsur Kanwil Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemda TK I Jawa Barat, diharapkan pula agar data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari DT II Iebih optimal dimanfaatkan untuk perencanaan penempatan tenaga kesehatan serta modifikasi kebijaksanaan penempatan tenaga kesehatan untuk lebih tercapainya unsur pemerataan, dengan tidak mengurangi semangat kebijaksanaan itu sendiri.

---

Analysis of the Planning Process of Health Workforce Resources Development in West Java ProvinceThe planning of health workforce resources development is a process of providing health workforce which consists of a) identifying the needs of health workforce, b) recruitment of health workforce, c) placement/utilization of health workforce to meet the of needs with a reasonable quality.

It is assumed that the unfulfillment of human resources in health in terms of number and kind in West Java province happened due to separation of the above three factors .

This research is adopting qualitative method utilizing interviews and library literature. The writer also study the related regulations to have a better understanding of how far is the difference between the available regulations and the existing reality. In turn, it is hoped that there will be a valuable inputs, suggestions and improvements.

The result of this research showed that the components in health workforce resources development in West Java have not yet been coordinated , and this becomes a reason why the distribution of number and kind of health workforce is unfulfilled.

In general, the unfulfillment of the equitable distribution of health workforce both in number and kind, of is primarity caused by a weakness in coordinating the placement of health workforce process, in indicated by the lack of data needed from the district level, to facilitate the health workforce placement. In addition, there are two teams of health workforce placement, which carry out the job individually. Each team has the power to place the workforce.

Based on the research result it is advised to set up " a Team of health workforce placement in West Java" which is reinforced by a decree of Governor of West Java. This team will involve Kanwil Kesehatan ( Provincial Health Office ), Dinas Ks h t n TK I ( Provincial Health Service) , and Pemda TK I ( Provincial Government) of West Java. It is also hoped that the data on the needs of health workforce from DT II ( District Government) are used resonably for health workforce planning. Policy modification of health workforce placement is also needed."

"Tingginya angka kematian ibu menunjukan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu yang tinggi, sebenarnya dapat dicegah melalui salah satu cara atau kegiatan efektif seperti pemeriksaan kehamilan yang baik dan sesuai dengan standart yang disebut Antenatal care (ANC) secara rutin, sehingga mendapatkan hasil yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan (K4) di Puskesmas Leuwi Gajah Kota Cimahi tahun 2013, diantaranya adalah pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, akses informasi dan akses pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan adalah desain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengolahan dan analisis data menggunakan uji statistik dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi yang bertempat tinggal di wilayah Puskesmas Leuwigajah Kota Cimahi. Hasil penelitian diperoleh proporsi kunjungan K4 sebesar 38%. Hasil analisis statistik terbukti yang mempunyai asosiasi adalah pengetahuan (OR= 2,8; 95% CI= 1,2-6,6), sikap (OR= 3,6; 95% CI= 1,5-8,1), dukungan keluarga (OR= 3,6; 95% CI= 1,5-8,4), akses informasi (OR= 7; 95% CI= 2,2-22), akses pelayanan kesehatan (OR= 2,3; 95% CI= 1,0-5,4). Variable yang tidak mempunyai asosiasi secara statistik adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Kegiatan penyuluhan di Posyandu, pembentukan Kelas Ibu, meningkarkan kerjasama dengan Bidan Praktek swasta, kerjasama dengan lintas sektoral, untuk lebih meningkatkan cakupan kunjungan K4 untuk Puskesmas.

---

The high maternal mortality rate showed that the quality of health care. High maternal mortality rate, could be prevented through one way or effective activities such as good prenatal care and in accordance with the standards called Antenatal care (ANC) on a regular basis so as to get quality results. The purpose of this study was to identify the factors that affect the low reset antenatal visit coverage (K4) in Community Health Center Leuwi Gajah Cimahi 2013, such as knowledge, attitude, family support, access to information and access to health services.

The study design used was a cross-sectional design. The data was collected using a questionnaire research instruments. Processing and data analysis using statistical test and then presented in tabular form and narrative. The population is all mothers with babies who reside in the region Community Health Center Leuwi Gajah Cimahi 2013. The results obtained K4 proportion of visits by 38%.

Results of statistical analysis have proved the association is knowledge (OR = 2.8, 95% CI = 1.2 to 6.6), attitude (OR = 3.6, 95% CI = 1.5 to 8.1), family support (OR = 3.6, 95% CI = 1.5 to 8.4), access to information (OR = 7, 95% CI = 2.2 to 22), access to health services (OR = 2.3; 95% CI = 1.0 to 5.4). Variable that does not have a statistically significant association is access to health care. effort to improve the coverage of K4 is to increase the return on extension activities maternal & child health center, the establishment of classes in all of Mrs. Community Unit Leuwigajah in the clinic, increasing the utilization of KIA books, increase collaboration with the private practice of midwives, with crosssectoral cooperation, further increase coverage for health center visits K4 for Community Health Center."