Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah sudah berupaya membantu pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan jalan membantu kelancaran dan pemberian kemudahan untuk memperoleh pengobatan yang cepat melalui program asuransi kesehatan, namun demikian masih ada pegawai negeri yang sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi belum menggunakan secara maksimal jasa dan sarana yang sudah disediakan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada unsur peserta, sedangkan unsur penyelenggara pelayanan kesehatan dan unsur pengumpul & pengelola dana dilibatkan namun secara tidak langsung yakni melalui ungkapan pengetahuan dan sikap dari peserta. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang bekerja di lingkungan Pusat Diktat Pegawai dan BLKM Nasional. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional yakni mengadakan observasi terhadap subyek sebanyak satu kali dan mengukur variabel independen dan dependen dari subyek tersebut pada saat diobservasi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yakni berpedoman kuesioner, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan analisis persentase, analisis varian, uji Tukey dan analisis regresi logistik sebagai analisis tambahan (diluar pembuktian hipotesis). Hasil yang diperoleh, dari seluruh responder sejumlah 164 ternyata 97 (59 7.) responden sudah menggunakan KP.PT Askes dan sisanya sejumlah 67 (41 7.) responden belum menggunakan walaupun sebenarnya membutuhkan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan, frekuensi penggunaan KP.PT Askes yang menunjukkan perbedaan secara bermakna pada variabel umur, sikap, kecenderungan dalam memilih pelayanan kesehatan, jumlah balita yang dimiliki, pendidikan, golongan kepangkatan dan besar pengeluaran rata-rata setiap bulan. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peserta yang menggunakan KP.PT Askes adalah kelompek usia muda, kelompok yang memiliki sikap mendukung terhadap askes dan yankes, kelompok yang memiliki balita, kelompok yang sering menggunakan dan yang sebenarnya ingin menggunakan Puskesmas, kelompok yang berpendidikan rendah, kelompok yang memiliki golongan kepangkatan rendah dan kelompok yang pengeluaran rata-rata setiap bulan kecil. Bagi kelompok yang belum menggunakan KP.PT Askes disebabkan karena penilaian terhadap perilaku petugas puskesmas dalam memberikan pelayanan dirasakan sangat jelek, penilaian terhadap prosedur yang harus ditempuh terlalu berbelit disamping puskesmas belum dapat memberikan citra bergengsi bagi pemakainya."

"Pengeluaran kesehatan katastropik (> 40% disposible income) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih membebani masyarakat. Lebih dari 70% pengeluaran kesehatan katastropik dibayar tunai oleh rumah tangga (out of pocket). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari USD 2,00 per hari mencapai 49% penduduk. Pengeluaran kesehatan katastropik mengakibatkan banyak keluarga menghabiskan tabungan atau menjual aset yang akhirnya memiskinkan rumah tangga. Proses pemiskinan tidak terjadi apabila rumah tangga memiliki asuransi kesehatan, seperti pegawai negeri. Asuransi kesehatan dapat melindungi penurunan keuangan pesertanya apabila ia terkena penyakit berbiaya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proteksi yang diterima RT PNS dan variasi tingkat proteksi asuransi kesehatan di kalangan berbagai kelompok pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan data sekunder yaitu data klaim Askes. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data klaim pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PT Askes di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2011. Data klaim tersebut dianalisa dengan metode regresi logistik ganda untuk menguji hipotesa tentang tingkat proteksi Askes PNS. Untuk menilai golongan mana yang lebih dilindungi, analisa Indeks Kakwani digunakan untuk menggambarkan pemerataan protektabilitas asuransi kesehatan yang diterima pegawai negeri. Dari 147.040 rumah tangga yang dianalisis, sebanyak 56.598 rumah tangga (38,49%) memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan total klaim rawat inap sebesar Rp.158,3 milyar, lebih besar dibandingkan total klaim rawat jalan sebesar Rp.134,9 milyar. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa asuransi kesehatan PNS memiliki asosiasi dengan perlindungan kesehatan dan ekonomi pegawai negeri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Analisis menunjukkan bahwa asuransi kesehatan dapat memproteksi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan katastropik (pemiskinan). Hal ini dilihat dari tingkat proteksi asuransi kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga yang mencapai 52 tahun gaji pegawai negeri. Rumah tangga usia tua mendapat proteksi lebih tinggi (OR = 1,67) dibandingkan dengan rumah tangga usia muda. Penelitian ini merekomendasikan agar program jaminan pelayanan kesehatan diperluas atau dikembangkan kepada seluruh penduduk, untuk melindungi penduduk dari kemiskinan karena sakit.

---

For the majority of Indonesian households, health care is considered as severe financial burden. More than 70% of households? health expenditures are paid from out-of-pocket. In 2007, the World Bank showed that the proportion of Indonesians households spent less than 2.00 a day remained 49% of the households. Health expenditure forced households to consume their savings or to sell their assets which forced them into poverty. On the contrary, households with health insurance (mostly civil servants) were supposed to be financially protected from high health care costs.

This study aims to determine the extent of financial protection received by civil servants among different ranks. This evaluation study used 2011 Askes claim data in Central Java and Yogyakarta. From 147.040 households, 56.598 (38.49%) used hospital care with total inpatient claim of IDR 158.3 billion, slightly higher than the total outpatient claim of IDR 134.9 billion. Data analysis used logistic regression to test the hypothesis. Kakwani index was used to assess the distribution of protectability across various ranks of civil servants.

This result found that Askes was associated highly protected civil servants in Central Java and Yogyakarta from bankcrupcy. The study shows that Askes protects households from catastrophic health expenditure. The level of financial protection provided by Askes reached 52 years salaries of civil servants?. Pensioners received higher protection (Odds-ratio = 1.67) compared to active employees/civil servants.

This study recommends expanding health insurance to all Indonesian population."

"Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji penetapan tarif premi pada beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Metode yang dilakukan adalah menggunakan perhitungan-perhitungan aktuaria. Perbandingan mengenai pembentukkan tarif premi pada beberapa perusahaan asuransi tersebut, juga dilakukan analisa tentang kesesuaian antara tarif premi, dengan manfaat yang akan diterima tertanggung, biaya yang dikeluarkan perusahaan asuransi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Dari analisa tersebut dapat dilakukan penilaian tentang penetapan tarif premi pada beberapa perusahaan asuransi tersebut. "

"Kehadiran moral hazard dan adverse selection dalam asuransi kesehatan dapat mengubah kebiasaan pencegahan diri pada individu, yang mengarah pada praktik keuangan yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan asuransi. Tesis ini meneliti pengeluaran untuk pengobatan mandiri sebagai indikator hadirnya moral hazard dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan pada tahun 2014. Menggunakan data panel dua periode dari Indonesia Family Life Survey dan metode difference-in-differences (DID) untuk memperkirakan dampak kausal dari program JKN, studi ini juga menggabungkan propensity score matching (PSM) untuk mengurangi potensi efek adverse selection dalam pendaftaran JKN yang tidak acak. Analisis menunjukkan bahwa hasil awal DID mengindikasikan adanya moral hazard, yang terlihat dari berkurangnya pengeluaran untuk pengobatan mandiri. Namun, analisis PSM-DID tidak mendukung adanya moral hazard, hal ini menunjukkan bahwa temuan awal dipengaruhi oleh adverse selection. Hasil ini memberikan kontribusi pada literatur empiris mengenai tantangan moral hazard dan adverse selection dalam sistem asuransi kesehatan public, khususnya di Indonesia.

---

The presence of moral hazard and adverse selection in health insurance can undermine individuals’ self-preventive measures, leading to unsustainable financial practice. This thesis investigates self-medication spending as an indicator of moral hazard within Indonesia’s public health insurance policy (JKN) introduced in 2014. Utilizing two-period panel data from the Indonesia Family Life Survey and employing difference-in-differences (DID) method to estimate causal effect of the JKN program, this study also incorporates propensity score matching (PSM) to mitigate the potential adverse selection effect in non-randomized JKN enrollment. The analysis revealed that initial DID results suggest the presence of moral hazard, evidenced by a crowding out of self-medication spending. However, post-matching DID analysis does not support the existence of moral hazard, indicating that the initial findings were influenced by adverse selection. These results contribute to the empirical literature on the challenges of moral hazard and adverse selection in Indonesia’s public health insurance system."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Akses kesehatan yang merata merupakan hak asasi bagi setiap manusia, namun akses kesehatan yang merata masih menjadi masalah sehingga salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan asuransi kesehatan nasional seperti program Askeskin. Mengingat kebanyakan masyarakat Indonesia masih rentan terhadap shock dari kesehatan karena biaya kesehatan yang tinggi, maka mereka akan melakukan pinjaman dan menggunakan tabungan untuk membiayai biaya tersebut. Studi ini akan membahas hubungan program Askeskin dengan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menggunakan data IFLS 2000 dan 2007. Dengan menggunakan metode PSM-DID, hasil estimasi menunjukan bahwa program Askeskin menyebabkan tingkat pinjaman dan tabungan rumah tangga menurun secara signifikan. Namun, untuk hubungan antara program Askeskin terhadap tingkat tabungan rumah tangga yang berpendapatan rendah tidak ditemukan dampak secara signifikan.

---

Equal distribution of healthcare access is a human right, but it is still a problem and have some issues. One example to overcome this problem is to provide national health insurance such as the Askeskin program. Given that most Indonesians are still vulnerable to health shocks due to high health costs, they will borrow and use their savings to finance these costs. This study will discuss the relationship between the Askeskin program and the level of household loans and savings using IFLS 2000 and 2007. Using the PSM-DID method, the estimation results show that the Askeskin program causes the level of household loans and savings to decrease significantly. However, the relationship between the Askeskin program and the savings rate of low-income households was not found and do not have a significant impact."