Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakekat demokrasi adalah keterbukaan, partisipasi dan hak asasi. Demokrasi telah menjadi "kata kunci" sebagai alternatif sistem sosial, politik dan ekonomi, yang mampu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan bangsa-bangsa dan masyarakat modern. Sistem sosial, politik dan ekonomi yang bercirikan totaliter, etatisme dan serba tertutup sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya, masih mengalami proses pencarian bentuk serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, melainkan menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil yakni pembagian kekuasaan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berfungsinya alat-alat kelengkapan negara, baik di Pusat maupun di Daerah, berdasarkan kerangka kinerja saling melengkapi (komplementer). Perwujudan negara Republik Indonesia merupakan transformasi Republik Desa yang disertai dengan asas-asas modern, yaitu berdasarkan hukum (rechtstaat) dan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (constitutionele system). Pemisahan kekuasaan (separation of power) versi Trias Polltika dari Montesquieu hanya berfungsi sebagai perbandingan (comparatively), dan tidak dijadikan rujukan utama (referensi). Pada tingkat Pusat DPRD berada di luar struktur pemerintahan. Di Tingkat Daerah DPRD merupakan unsur Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan Kepala Daerah lebih dominan dari pada DPRD. Fungsi dan peranan DPRD belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor kelemahan DPRD adalah meliputi (1) yuridis-normatif, (2) primordialistik, dan (3) sarana penunjang. Peranan DPRD dalam penetapan APBD cenderung meligitimasi konsep-konsep kebijaksanaan yang disusun oleh Kepala Daerah. Kemampuan DPRD untuk menyalurkan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam APBD belum menampakkan optimalisasinya. "

"Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari penerimaan retribusi. Kebijakan pengenaan retribusi menjadi dominan dalam menyelenggarakan pelayanan publik, baik terhadap pelayanan barang dan jasa yang termasuk barang publik maupun barang bukan publik. Seringkali pelayanan yang dilakukan sesungguhnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang dikenakan retribusi tersebut bukan merupakan kebutuhan masyarakat tetapi lebih kepada kebutuhan pemerintah. Pendekatan yang digunakan untuk memaksakan diterbitkannya suatu pelayanan publik adalah pendekatan kekuasaan.Tesis ini berusaha menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Propinsi DKI Jakarta. Kebijakan retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta saat ini merupakan kebalikan dari keadaan sebagaimana dilakukan oleh daerah Iain. Menjelang akhir tahun 2000, Gubernur Propinsi DKI Jakarta menghapuskan retribusi KTP menjadi nol rupiah, berdasarkan tuntutan masyarakat melalui perwakilannya di DPRD Propinsi DKI Jakarta.Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan retribusi KTP di Propinsi DK] Jakarta dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti apakah kebutuhan memiliki KTP berada pada masyarakat atau pada pemerintah. Setelah itu, apakah realitas kebutuhan memiliki KTP tersebut sudah sesuai dengan kebijakan pelayanan KTP. Dengan kata lain, apabila kebutuhan mernjliki KTP tidak berada pada masyarakat, apakah kebijakan mewajibkan masyarakat rnemiliki KTP sudah sesuai dengan realitas di masyarakat. Selanjutnya, menganalisis bagaimana suatu kebUakan dapat dikenakan retribusi dan kornponen produksi apa saja yang dapat dijadikan dasar menghitung besamya suatu retribusi. Disamping tuntutan efektifitas dan keadilan, pemerintah dituntut rnelaksanakan suatu pelayanan publik secara etisien. Untuk itu, komponen produksi yang dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi haruslah merupakan barang swasta. Komponen produksi KTP yang tidak termasuk barang swasta tidak diikutkan sebagai dasar menghitung besarnya retribusi.Untuk mengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sarnpingan KTP, digunakan pendekatan metode kualitatif yang dikuantiiikasikan. Kepada 300 responden tersebar di lima Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, diberikan daftar pertanyaan untuk rnengetahui kebutuhan memiliki KTP dan dampak sampingan KTP. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekwensi. Disamping analisis berdasarkan tabel frekwensi, juga dilakukan analisis hubungan antar variabel kebutuhan rnemiliki KTP dengan karakteristik responden untuk melihat kekuatan hubungan dan keberlakuannya pada populasi. Demikian halnya dengan hubungan antara variabel dampak sampingan KTP dengan karakteristik responden. Sedangkan yang lainnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif bierdasarkan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan memiliki KTP adalah bukan berasal dari diri sendiri tetapi lebih kepada untuk mernenuhi persyaratan atau kewajiban. Untuk itu, kewajiban memiliki KTP sudah tidak sesuai diberlakukan pada kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana proses kebijakan sebagai suatu hirarki dari Bromley, maka kebijakan pelayanan KTP di Propinsi DK1 Jakarta harus diubah menjadi masyarakat tidak diwajibkan memiliki KTP. Selanjutnya ditemukan bahwa KTP merupakan barang swasta yang memiliki eksternalitas sehingga dapat dikenakan retribusi. Dengan demikian, retribusi KTP dapat diberlakukan kembali hanya kepada penduduk yang memohon saja. Seluruh komponen produksi KTP yang termasuk barang swasta dijadikan dasar menghitung besarnya retribusi KTP di Propinsi DKI Jakarta. Komponen produksi KTP yang ticlak termasuk barang swasta Salah satunya seperti jasa pencetakan KTP, tidak diikutkan dalam menghitung besarnya retribusi KTP."

"Penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia sampai saat ini hanya dilakukan berdasarkan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya ditambah dengan prakiraan kenaikan penerimaan tahun anggaran yang bersangkutan yang besarnya 5 - 10%. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia, maka dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dalam penelitian ini yang meliputi enam aspek, yaitu : (1) aspek kegunaan, (2) aspek ketepatan dan obyektivitas, (3) aspek ruang lingkup, (4) aspek efektivitas biaya, (5) aspek akuntabilitas, serta (6) aspek ketepatan waktu.Penelitian mengenai penilaian efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat dilakukan secara deskriptif analitis untuk mendiskripsikan bagaimana menilai efektivitas proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan menggunakan kriteria penilaian efektivitas perencanaan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kinerja pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia.Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia secara keseluruhan dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 89, dengan rincian sebagai berikut : dari aspek kegunaan saat ini dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 24, aspek ketepatan dan obyektivitas dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek ruang lingkup dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 17, aspek efektivitas biaya dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12, aspek akuntabilitas dalam kondisi balk, dengan total skor 12, serta aspek ketepatan waktu dalam kondisi cukup baik, dengan total skor 12.Agar Pusat Administrasi Universitas Indonesia mampu meningkatkan proses penyusunan anggaran agar lebih balk lagi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas pada setiap variabel, dari variabel yang semula kondisinya hanya cukup baik perlu ditingkatkan agar menjadi balk dan yang semula sudah baik agar dapat dipertahankan."

"Skripsi ini membahas implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi administrasi pendapatan retribusi pelayanan kebersihan dikota Tangerang dan kendala serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dengan menggunakan teori administrasi pendapatan oleh Mc Master. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan studi lapangan, studi literatur dan observasi dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi administrasi pendapatan di Kota Tangerang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang dihadapi adalah tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun teknis sebagai turunan peraturan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011.Upaya yang dilakukan meliputi perumusan petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk peraturan daerah retribusi pelayanan kebersihan yang akan datang, penambahan dan perawatan sarana prasarana kebersihan, pelatihan sumber daya manusia serta evaluasi rutin.

---

This thesis discusses the implementation of the levy revenue administration In the city of Tangerang Janitorial Services. This thesis raised two issues, namely how the implementation of levy revenue administration in the city of Tangerang janitorial services and constraints as well as the efforts made by the Tangerang municipal administration using the theory of income by Mc.Master. This study uses a qualitative approach to data collection methods with field studies , literature studies , and observation with qualitative data analysis techniques. This result of this study stated that the implementation of the Administration of the city of Tangerang income is not in accordance with the applicable regulations. Constraints faced is the lack of guidelines and regulatio as a derivative of Perda No.1 Tahun 2011. The effortd include the formulation and implementation of technical guidance to local the regulation retribution cleaning services to come, additions and suggestions hygiene infrastructure , human resource training and regular evaluation."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pemodelan probability of default yang tepat pada portfolio pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending dan perusahaan pembiayaan (multi finance) pada Bank Swasta Nasional. Teknik yang digunakan sebagai perbandingan adalah teknik tradisional regresi logistik dan teknik machine learning. Penelitian dilakukan berdasarkan data Bank Swasta Nasional dari April 2019 hingga Desember 2022 dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu defaiult dan non-default sehingga model dapat melakukan prediksi kemungkinan nasabah gagal bayar selama durasi pinjaman. Analisis dilakukan menggunakan data aplikasi dan data transaksi tanpa melanggar aturan menjaga kerahasiaan nasabah. Selanjutnya, analisis dilakukan hanya untuk produk pembiayaan bersama pada fintech lending dan multi finance yang beroperasi hanya di Indonesia. Variabel signifikan yang memengaruhi pemodelan probability of default pada pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending/multi finance antara lain adalah tenor, tujuan pinjaman, nominal beban bunga, deskripsi pekerjaan, kota domisili, umur dan pendapatan. Lebih lanjut, teknik tradisional regresi logistik memiliki tingkat keandalan lebih tinggi dibandingkan pendekatan machine learning decision tree pada studi kasus BSN.

---

This research is to find the appropriate credit scoring model technique to build the default model based on the joint financing schemes product between bank and fintech lending and multi finances that conducted by Bank Swasta Nasional. The credit scoring model to be compared using traditional approach, logistic regression against machine learning technique. This research is case study in Bank Swasta Nasional’s portfolio starting April 2019 up to December 2022 and will be classified into default or non-default so the model can predict the possibility of customer default during the period. The analysis conducted based on variables from application and transaction data that not breaching the confidentiality of personal data in Bank Swasta Nasional. Furthermore, the analysis only applicable for joint financing schemes product to fintech lending and multi finances that already have operated in Indonesia only. The significant variable to model the probability of default for joint financing schemes between bank and fintech lending or multi finances are tenure, loan purpose, interest amount, job description, home city, age and declared income. Furthermore, the analysis showed that the traditional technique logistic regression had higher accuracy compared to machine learning using decision tree in the case study."