Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan model pembangunan berkelanjutan membawa suatu perubahan pola hidup suatu masyarakat dalam lingkungannya.Secara absolut pertambahan penduduk yang selalu meningkat membawa dampak yang besar pada penyediaan prasarana kota.Beberapa kota besar di Indonesia menghadapi masalah kemacetan lalu lintas, paling tidak pada jam sibuk. Selain kemacetan terjadi juga pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang lambat laun akan semakin dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Hal ini memberikan perhatian pemerintah menghubungkan kemacetan lalu lintas dengan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi semakin kuat.Secara umum dapat dikatakan bahwa kemacetan merupakan indikator dari lemahnya sisi pasokan dibandingkan dengan sisi permintaan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi pada sisi pasokan agar tercapai suatu kondisi yang diharapkan.Selain sulit menginternalisasikan eksternalitas pada sistem penyediaan jalan yang sedang berjalan, juga perlu dicatat bahwa kemampuan pendanaan pemerintah sebagai pihak yang selama ini berperan sebagai pemasok utama jalan raya dirasakan semakin berat.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyediaan jalan raya di kota Jakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan memberikan pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di kota Jakarta.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Prasarana transportasi atau jalan kota terbuka untuk ditafsirkan sebagai barang publik atau barang pribadi.2. Tingkat pelayanan jalan di kota Jakarta sudah cukup memprihatinkan terutama pada jam sibuk sudah mencapai titik optimum. Dari 34 pos pengamatan terdapat 32 pos (94%) pengamatan pada jalan arteri. Pada jalan-jalan tersebut terdapat 81,3% tingkat pelayanan D, E dan F. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada jalan-jalan tersebut kemungkinan terjadinya kemacetan sangat tinggi, sehingga dapat diungkapkan bahwa pada jalan arteri di Jakarta perjalanan dengan kendaraan bermotor menjadi tidak nyaman dan bersifat rival. Pada tingkat pelayanan jalan yang sudah optimum besarnya biaya kemacetan rata-rata sebesar Rp.328,34 per km.3. Implikasi dari kondisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sistem penyediaan jalan kota yang diterapkan dengan sistem pengaturan lama sudah tidak tepat lagi. Pada kondisi jalan yang sudah jenuh sering terjadi kemacetan, jalan dapat dipandang sebagai barang pribadi. Atas dasar itu maka dapat diterapkan prinsip pengecualian. Penerapan pengecualian dengan sistem harga dapat digunakan untuk mengatur permintaan jasa dalam hal ini penggunaan jalan dengan kendaraan pribadi. Penerapan system harga ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan yang sudah ada.4. Model penerapan pengecualian dengan sistem harga melalui penjualan stiker berwarna dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas buang serta menghemat penggunaan BBM. Selain itu juga meningkatkan penerimaan kas pemerintah daerah.5. Pemakai kendaraan pribadi bersedia membayar biaya penanggulangan kemacetan sebesar Rp.7.500 sampai dengan Rp.10.000.

---

The absolute population growth, which is ever increasing, gives a big impact to the provision of the city's infrastructure.

Some big cities in Indonesia are facing traffic congestion problem, at least in peak hours. Besides traffic congestion, air pollution also took place which is caused by the vehicles. The society feels that this condition is getting worse. All these get government attention and connect the traffic congestion to private vehicle use, so that the effort to limit the private vehicle use became stronger.

Generally, we can say that traffic jam is an indicator of the supply weakness compares to the demand for roads. So it is necessary to intervene the supply side in order to achieve the expected condition.

Besides it is difficult to internalize the externalities of the ongoing highway provision system. It needs to be noted that the government funding ability as the one whose role is as the highway major supplier becomes harder.

This thesis objective is to evaluate the highway provision system in Jakarta city. This research also gives solution towards the reduction of the traffic jam.

The research's results can be concluded as follows:

1. The transportation infrastructure or the city roads can be interpreted as public goods or private goods.

2. The levels of services of roads in Jakarta city are not tolerable, especially in peak hours. From 34 points of observations, 32 are points (94%) which are stationed on arterial roads. The level of service category on those roads are 81.3% D, E and F levels. This gives an indication that the probability of traffic jam occurring on those roads are very high, so that it is said that traveling with vehicles on those roads become uncomfortable and rivalry. With the level of services at its optimum, hence the average congestion cost is Rp. 328.34 per km.

3. The implication of the condition mentioned above is that the highway provision system which is applied with old regulation is not suitable anylonger. In a survey of road condition, traffic congestion often occurs, roads can be seen as private goods. Based on that, therefore the exceptional principle can be used. The implementation of the exceptional principle with the price system can be used to manage service demand, in this case it is the use of roads by private vehicles. This price system implementation's objective is to optimize the use of the roads that are available now.

4. The implementation of the exceptional principle with the price system through the sale of colored sticker can be used to reduce the traffic jam and the emission of noxious gas as well as to save the use of fuel also. In addition, it can also increase the revenue of the local government.

5. The willingness to pay of the private vehicle users are Rp.7,500 - Rp.10,000 per day for the traffic congestion solution cost."

"Alternatif peningkatan kinerja jaringan jalan kota sangat diperlukan untuk memberikan pilihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat per-kotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemilihan konsep jaringan jalan yang terbaik berdasarkan tingkat pelayanan, seperti waktu tempuh, kecepatan, perbandingan volume lalu lintas dan kapasitas (v/c) serta penurunan biaya kemacetan.Penggunaan Aplikasi Tranplan memproses data matrik Asal-Tujuan menjadikan model pembebanan jaringan jalan dan memberi nilai untuk kinerja jaringan jalan. Dalam proses ini dilakukan kalibrasi terhadap model yang dibuat sampai model dapat digunakan dengan penyimpangan besar terhadap data. Sedangkan Aplikasi Transyt memproses data pembebanan atau persimpangan dan memberi nilai biaya kemacetan jaringan jalan.Data dan Analisis pada studi kasus jaringan jalan Kota Depok dengan membuat skenario untuk tahun 2003 dan 2005, yaitu pertama pelebaran ruas jalan dengan v/c ratio > 0,8 untuk jalan utama dan v/c ratio >0,5 untuk jalan lokal, kedua penambahan ruas jalan baru, dan ketiga merupakan kombinasi pertama dan kedua. Setiap skenario dihitung biaya konstruksi dan biaya kemacetan tahun 2005. Dari analisis dan evaluasi bahwa skenario tahun 2003 do something-3 menjadi pilihan untuk tahun 2003, tahun 2005 do something-3 menjadi pilihan pada tahun 2005 dengan penurunan prosentase jalan utama yang mempunyai nilai v/c >0,8 sebesar 38.3 %, jalan lokal yang mempunyai nilai v/c >0,5 sebesar 32.5. Sedangkan biaya untuk konstruksi dibutuhkan sebesar Rp 41572 juta, dan penurunan nilai kemacetan sebesar $ 5360/jam."

"Akibat pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah, menyebabkan meningkatnya pengguna jasa transportasi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan pada jalan -jalan di perkotaan, dikarenakan kapasitas jalan yang tersedia tidak lagi mampu menampung secara optimal volume kendaran yang ada. Untuk itu perlu diadakan suatu penanganan yang sistimatis dalam mengatasi masalah kinerja jaringan jalan, dengan melihatnya dari segi teknik dan ekonomi. Optimasi kinerja jaringan jalan di Kota Tangerang untuk tahun-tahun rencana, dilakukan dengan memberikan tiga skenario perubahan, yang merupakan bahasan utama dalam penelitian ini. Sebagai langkah awal dilakukan analisa terhadap kondisi jaringan jalan pada tahun eksisting (2000) dan kemudian memprediksi dan menganalisa kinerja jaringan untuk tiap tahun rencana, selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya setiap skenario dianalisa dengan melihat kinerja jaringan, luas lahan dan biaya konstruksi, dan performance-index jaringan jalan, yang ditunjukkan dalam gambar dan tabel, untuk setiap skenario yang dilakukan. Dari pembahasan hasil penelitian ini terlihat bahwa skenario perubahan geometrik (DS 2) menjadi pilihan skenario pada tahun 2001 dan 2002, sementara skenario gabungan antara traffic management dan perubahan geometrik (DS 3) menjadi pilihan skenario pada tahun 2003, 2004, dan 2005."

"Pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi Indonesia yang sangat pesat, telah berdampak langsung terhadap perkembangan kota-kotanya. Selain manfaat positif yang didapatkan, terjadi pula dampak negatif yaitu terjadinya proses perkembangan kota yang kurang baik, dari segi bentuk fisik maupun kelancaran lalu lintas sebagai sarana bagi berlangsungnya mobilitas dan kegiatan perikehidupan rnasyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari belum Iengkapnya peraturan, ketidakcukupan aparat dan kekurangan keahlian di bidang penataan bangunan dan lingkungan..Sejak perubahan status Depok menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No.15 tahun 1999, maka perkembangan Kota Depok berlangsung sangat pesat bahkan diperkirakan akan Iebih pesat lagi pada masarnasa yang akan datang. Padahal sebelum Depok berstatus sebagai kota otonom pun, kota ini telah banyak mengalami pergeseran-pergeseran peruntukan maupun fungsi lahan, terutama di kawasan koridor Margonda sebagai pusat kota utamanya.Pergeseran dan perubahan fungsi lahan di kawasan Jalan Margonda Raya tersebut banyak dialami oleh bangunanbangunan rumah yang berubah fungsi menjadi kegiatan komersial berupa toko, restoran, apotik dan kegiatan perdagangan lainnya. Sedangkan areal-areal permukiman Baru yang berada di daerah belakang dari blok kavling sepanjang Jalan Margonda Raya ini semakin lama semakin banyak. Hal ini mengakibatkan menjamumya gerbang-gerbang dari masingmasing kawasan permukiman tersebut secara individual dan mengakibatkan ketidakjelasan karakter koridor Margonda sebagal kawasan pusat kota utama Kota Depok.Pola perkembangan dan perubahan kota Depok ini, tidak terlepas dari tekanan-tekanan akibat kedekatannya secara geografis dengan Kota Jakarta sebagal ibukota negara Indonesia dan pengembangan sistem megapolitan Jabodetabek. Sejalan dengan tekanan-tekanan perkembangan kota berikut perubahanperubahan yang mengikutinya tersebut, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pola tata bangunan dan lingkungan di kawasan Jalan Margonda Raya. Apabila permasalahan tersebut dibiarkan tanpa antisipasi melalui suatu perangkat acuan atau pedoman tertentu, maka secara umum yang akan terjadi adalah pola perkembangan kota yang tidak terkendali dan lebih lanjut hal ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas kota, baik secara fungsional, visual maupun lingkungan.Indikasi penurunan kualitas kota dapat dilihat pada pola aktivitas kegiatan yang semrawut , kemacetan lain lintas, buruknya kualitas visual lingkungan kota dan hilangnya kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan tersebut. Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang Iebih kompleks, maka perlu diadakan usaha-usaha untuk menanggulanginya.Kondisi tata ruang di kawasan Jalan Margonda Raya yang demikian itu masih pula diperparah dengan sistem transportasi dan infrastruktur jaian yang ada di Kota Depok, mengingat bahwa infrastruktur dan sistem tranportasi di kota Depok keberadaannya belum sebanding dengan tingkat kebutuhan di Depok sebagai kawasan penyangga Ibu kota Jakarta. Pergerakan masyarakat Kota Depok yang begitu dinamis dengan mobilitas yang tinggi belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai sehingga berbagai ancaman dan permasalahan lalu lintas tidak terhindarkan. Dan masalah kemacetan di Jalan Margonda Raya kini menjadi fenomena yang tak terelakkan dan menjadi masalah serius yang merugikan semua pihak balk secara ekonomis maupun sosial, terutama masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan ini."

"ABSTRAK

Kemacetan lalu lintas merupakan ancaman yang serius untuk aksesibilitas dan mobilitas pengguna jalan di Indonesia. Dalam kasus jalan tol, salah satu penyebab kemacaten karena adanya perlambatan dan perhentian kendaraan di gerbang tol ketika melakukan pembayaran. untuk merespon kemacetan karena sitem pembayaran tersebut, diberlakukan sistem pembayaran secara elektronik yang lazim disebut Electronic Toll Collection (ETC) untuk memperpendek watu transaksi dan meningkatkan standar pelayanan jalan tol. Studi terdahulu menunjukkan penggunaan ETC memberikan manfaat baik untuk pengguna jalan tol maupun operator jalan tol. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif regresi data panel dari data sampel gerbang tol jaringan jalan tol di Indonesia periode bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan penerapan ETC terhadap efisiensi sistem transportasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa intervensi penerapan ETC secara signifikan mengurangi waktu transaksi di gerbang tol sebesar 93,5%, cateris paribus. Kebijakan intervensi tersebut meningkatkan aksebilitas dan efisiensi waktu transaksi. Strategi komprehensif untuk merespon dampak penerapan intervensi kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan, terutama dalam hal melonjaknya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol akibat semakin cepatnya waktu transaksi yang bisa menimbulkan efek bottleneck setelah kendaraan memasuki gerbang tol.

---

ABSTRACT

 

---

Traffic congestion represents a significant threat to accessibility and mobility in Indonesia. In the case of the toll road, the stop and go movement along the toll road plaza as the effect of the payment mechanism often causes the delay at toll gates, which results in traffic congestion. As the situation becomes more serious, a technology innovation called the Electronic Toll Collection (ETC) has been deployed in Indonesia toll road network to curb the transaction time in toll payment and thereby increase the level of service. Previous research indicated that the ETC implementation brings benefits for both toll road users and operators in many ways. The study utilizes a quantitative method of econometric panel regression using data from selected toll gates in the Indonesia toll road network from January 2017 to December 2018 to analyze how the ETC deployment affects transport system efficiency. The findings indicate that the intervention of ETC implementation significantly decreases the transaction time in toll gates by 93.5%, cateris paribus. Thus, the intervention eases the accessibility and yield efficiency in transaction time. Furthermore, an adapted strategy after the implementation could be considered, especially regarding the trend of surging traffic on toll roads that may cause bottlenecks after entering toll gates.

 

"

"Pusat-pusat keramaian yang dibentuk oleh aktivitas perkantoran, perdagangan, rumah sakit, dan pendidikan seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola keruangan kemacetan dan faktor penyebab kemacetan pada pusat-pusat keramaian di Jakarta Pusat. Variabel yang digunakan untuk menentukan kemacetan adalah tingkat pelayanan jalan yang dihitung pada pagi, siang, dan sore hari di setiap ruas jalan.Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi keruangan tingkat kemacetan menurut tempat dan waktu. Pada pagi hari tingkat kemacetan tinggi terdapat pada perkantoran dan sekolah, sedangkan pada sore hari terdapat pada perkantoran dan rumah sakit. Adapun pada siang hari tingkat kemacetan mengalami penurunan. Tingkat kemacetan tertinggi pada siang hari terdapat pada perkantoran, sekolah, dan rumah sakit. Penyempitan ruas jalan yang diakibatkan oleh hambatan samping merupakan faktor penyebab kemacetan di pusat-pusat keramaian. Jenis dan besaran hambatan samping berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aktivitas pada setiap pusat keramaian

---

The presence crowd centers such as the offices, trade centers, hospitals, and school areas are often considered as primary causes of traffic congestion. In concern with the problem, this study aims to analyzing spatial pattern of traffic congestions and identify their causal factors in the city of Central Jakarta. To determine characteristics of the congestion, the study used level of service road as a main indicator.

The results shows, there are spatial variations of traffic congestion over place and time. In the morning, a high level of congestion was found in the offices and schools areas, while in the afternoon it happened in the offices and hospitals. In the mid-day, level of congestion is lower than in the morning and afternoon. However, the highest level of congestion in the mid-day was found in the offices, schools and hospitals areas. Narrowing of road due to side constraints incidences is a main causal factor of the congestion. The type and value of side constraints vary from time to time in accordance with dynamics each crowd centers."

"Pada saat ini terjadi kepadatan (congestion) di Bandar Udara Soekarno Hatta yang berakibat pada penurunan kualitas pelayanan bandar udara dari segi kenyamanan dan ketidaktepatan (delay) jadwal penerbangan, hal ini disebabkan oleh lalu lintas penerbangan yang dilayani telah melebihi dari kapasitas bandar udara yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengembangan sistem multi bandar udara di kawasan metropolitan Jakarta. Hal-hal yang dilakukan adalah merumuskan konfigurasi dan alokasi fungsional sistem multi bandar udara, melakukan pemilihan bandar udara eksisting dan mengevaluasi kelayakan finansial. Metode pengumpulan data adalah survey ke lokasi bandar udara eksisting dan penyebaran kuesioner kepada pakar dibidang bandar udara. Perumusan konfigurasi sistem multi bandar udara menggunakan metode multiple-case study analysis dan benchmarking, perumusan alokasi fungsional berdasarkan data pertumbuhan lalu lintas penerbangan dan kontribusi maskapai penerbangan bertarif rendah terhadap pertumbuhan lalu lintas penerbangan, pemilihan bandar udara eksisting menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW dan TOPSIS) dan evaluasi kelayakan finansial menggunakan metode Net-Present Value, Benefit-Cost Ratio dan Payback Periode. Hasil penelitiannya yaitu konfigurasi sistem multi bandar udara adalah 2 (dua) bandar udara dan keduanya berperan sebagai primary airport, bandar udara eksisting yang dikembangkan bersama Bandar Udara Soekarno Hatta (Internasional dan Domestik) adalah Halim Perdanakusuma (Domestik) dan hasil evaluasi kelayakan finansial untuk 3 (tiga) skenario proyeksi lalu lintas penerbangan yaitu pesimis, moderat dan optimis adalah layak.

---

At the moment traffic congestion has been happen at Soekarno Hatta which resulting degradation of airport services quality in terms of comfort and imprecision schedule, that situation was caused by exceeded of traffic against existing airport capacity. To overcome these problem need to develop multi-airport system in the Jakarta metropolitan region. The thing that need to be done are to formulate configuration and functional allocation of the multi-airport system, make a selection of existing airports and evaluate financial feasibility.

Methods of data collection that use on the research are survey in the existing airports and distributing questionnaires to experts. Multiple-case study analysis and bencmarking method use to formulate the configuration of multi-airport system, condition of air traffic growth and the contribution of low-cost airline on the traffic growth used to formulate functional allocation of multi-airport system, the selection of existing airports using the Multi-Criteria Decision Analysis (AHP, SAW and TOPSIS) and the evaluation of the financial feasibility using the Net-Present Value method, Benefit-Cost Ratio method and Payback Period method.

The result of these research are the configuration of multi-airport system in Jakarta metropolitan region is 2 (two) airports and both serve as the primary airport, the existing airport jointly developed Soekarno Hatta Airport (International and Domestic) is Halim (Domestic) and the result of financial feasibility evaluation for 3 (three) scenarios are pessimistic, moderate and optimistic is feasible."

"Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa implementasi kebijakan sistem ganjil-genap yang tidak berhasil dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 - 2019. Hal yang juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya perubahan teknis kebijakan dan juga peran aktor terkait baik dari aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan sistem ganjil genap yang tidak mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019. Faktor apa saja yang membuat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil mengurangi kemacetan di Ibukota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta keterbatasan sumber daya yaitu pengawas dan alat pengawas menjadi hambatan juga tantangan dalam implementasi kebijakan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019 yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan sistem ganjil - genap untuk mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta

---

The focus of the discussion in this research is on the reasons why the implementation of the odd-even system policy is not successful in reducing congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What is also the focus of discussion in this research is the existence of technical changes in policies and also the role of related actors both from policy implementing actors and policy target groups. In this study, the author uses the theory of policy implementation model from Merilee S. Grindle and uses qualitative research methods to examine the implementation of the odd-even system policy that does not reduce congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What factors make and influence the implementation This policy has not succeeded in reducing congestion in the capital city. The results of this study found that the level of compliance and responsiveness of the target group as well as limited resources, namely supervisors and supervisory tools, became obstacles as well as challenges in implementing the odd-even system policy in DKI Jakarta in 2018 - 2019 which affected the unsuccessful implementation of the odd-even system policy to reduce congestion in DKI Jakarta."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta Perkembangan kota-kota besar di negara berkembang tidak terlepas dari kemacetan lalu lintas dari tahun-ketahun semakin mengesalkan pengguna jalan raya terutama pengguna angkutan umum.Analisis kebijakan penanggulangan kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, diangkat 4 hal pokok yaitu (1) Bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (2) Prioritas kebijakan apa yang harus diterapkan didalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, (3) Transportasi yang bagaimana di harapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan (4) Bagaimana koordinasi antar Departemen dan pihak swasta yang terkait di dalam mengatasi kemacetan lain lintas di DKI Jakarta.Hasil penelitian ini menemukan (1) Pihak yang paling berkepentingan untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pihak pemerintahan daerah bekerjasama dengan beberapa stakeholder lainnya, (2) Sasaran memperlancar arus lalu lintas di DKI Jakarta adalala kebijakan peningkatan jalan untuk dapat menampung luapan kendaraan yang terus bertambah setiap saat, (3) Prioritas mencapai beberapa sasaran yang ada yang perlu mendapatkan prioritas dalam rangka mencapai tujuan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan penambahan jumlah armada bus dan pengembangan busway, (4) Lancarnya arus lalu lintas di DKI Jakarta akan mendorong terciptanya kondisi keamanan masyarakat pengguna jalan secara khusus dan stabilitas nasional secara umum.

---

This research is an evaluation on the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta. The development of capital cities in the developing countries is inseparable from the traffic jam which is becoming more annoying from year to year specially for the public transport user.

There are 4 (four) main issues in the analysis of the policy to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, which are (1) How to deal with the traffic jam in DKI Jakarta, (2), The priority of policy that should be implemented in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (3) The type of transportation that is expected in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, and (4) The coordination between the Government Departments and related private sectors in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta.

This research found that (1) The regional government, working together with the other stakeholder, has the most interest in dealing with the traffic jam in DKI Jakarta, (2) the objective to smoothen the traffic in DKI Jakarta is the policy to improve roads to accommodate the overflow of vehicles, (3) The policy to meet some of the objectives that has to be priorities to achieve the goal from the result of this research is the policy to increase the number of busses and the development of busway, (4) smooth traffic flow in DKI Jakarta will create a safe condition for the mad user in particular and the national stability in general."

"Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00.Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang.Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda.Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota.Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang.Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda."