Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan pelayanan kebersihan khususnya pelayanan persampahan di wilayah perkotaan merupakan bagian dari pelayanan publik yang terkait dengan upaya pemeliharaan kebersihan, kesehatan, keindahan. Pelaksanaannya berbeda dan ditentukan oleh luas dan fungsi kota, penduduk dan kepadatannya, corak kelembagaan dan peran serta masyarakat.Dengan bentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang berbeda, maka penelitian ini dilakukan melalui studi banding antara Kotamadya DT II Semarang dan Kotamadya DT II Bandung, yang kedua-duanya merupakan ibu kota Propinsi dan pernah meraih Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia.Bentuk pelayanan dan corak lembaga berdampak pada pembiayaan yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh volume sampah, luas wilayah, kondisi daerah, fungsi lahan yang terbangun dan teknologi pengelolaannya.Untuk mengetahui kinerja manajemen pelayanan persampahan kota, maka penelitian ini mencakup efektivitas investasi, kinerja pengelolaan, sumber pembiayaan, efektivitas pelayanan dan pemenuhan tuntutan pelayanan kebersihan.Pengukuran efektivitas dan efisiensi dilakukan melalui indikator-indikator pembiayaan dan sumber pembiayaan; investasi; efisiensi pelayanan persampahan yang diukur pada luas wilayah pelayanan; retribusi yang dikenakan pada masyarakat berdasarkan pricing policy; biaya perkapita pelayanan; biaya tiap ton berat sampah terkelola.Lembaga pengelolaan di Kotamadya DT II Bandung berbentuk Perusahaan Daerah dan Kotamadya DT II Semarang merupakan Dinas Kebersihan. Keduanya berdampak pada indikator-indikator yang merupakan landasan rekomendasi dari hasil penelitian tesis ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan persampahan kota sulit bersifat menguntungkan (profit center); karena besarnya biaya pengelolaan tidak setara dengan hasil pendapatan retribusi dart masyarakat, maka senantiasa memerlukan subsidi pemerintah Kondisi pelayanan sampah di Kotamadya DT II Bandung menunjukkan indikator bahwa volume sampah, retribusi sampah semakin meningkat dan subsidi pemerintah semakin menurun, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.Kondisi pelayanan persampahan di Kotamadya DT II Semarang me-nunjukkan indikasi bahwa volume sampah yang semakin meningkat, subsidi pemerintah semakin besar, perwujudan kebersihan kota semakin meningkat.Saran yang diajukan untuk mengurangi beban pemerintah terhadap pelayanan kebersihan adalah pada financial option, technological option, dan peran serta masyarakat yang harus ditingkatkan, guna mencapai peningkatan kebersihan, kesehatan, keindahan dan kenyamanan kota."

"Kehadiran BUMN yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, telah menjadikannya sebagai penggerak dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Keberhasilan yang telah dicapainya ditunjukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran secara nasional. Tetapi akhir-akhir ini keberadaan badan usaha tersebut mulai diperdebatkan, karena dianggap tidak sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi. Selain itu kegiatannya yang juga dianggap tidak transparan dan tidak efisien dianggap hanya menghamburhamburkan keuangan negara saja. Adanya perubahan global yang terjadi diseluruh dunia, yang diikuti oleh liberalisasi (keterbukaan) dalam bidang ekonomi, menyebabkan terjadinya persaingan baru antar negara didunia. Dengan semakin terbukanya sistem ekonomi dunia tersebut menjadi tuntutan bagi BUMN untuk mampu melakukan persaingan usaha. Persaingan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa publik ini akan menjadi semakin berat, karena munculnya produk-produk baru dengan kualitas tinggi bahkan dengan harga lebih murah. Dapat dipastikan bahwa produk negara maju akan merajai pasar karena keunggulan yang dimilikinya baik dalam hal mutu, harga maupun teknologinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa usaha BUMN memang tidak mengikuti mekanisme pasar, disebabkan campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam pengaturan manajemen BUMN. Intervensi yang diberikan dalam bentuk proteksi maupun fasilitas lainnya, telah menjadikan BUMN bekerja secara tidak efisien dan tidak profesianal. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN tersebut, adalah dengan melakukan "Swastanisasi" (privatisasi). Swastanisasi yang dikemukakan oleh Savas dalam bukunya: "Privatization, The key to Better Government" merupakan paradigma baru mengenai perlunya pengurangan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi serta lebih meningkatkan peran swasta. Melihat phenomena yang terjadi, maka diperlukan strategi baru bagi pengembangan produk BUMN untuk mampu melakukan persaingan dengan produk asing. Salah satu strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan produktivitas maupun efisiensi perusahaan. Dengan kedua ukuran tersebut dapat diketahui kemampuan BUMN dalam melakukan efisiensi. Dari hasil pengukuran menunjukan bahwa beberapa BUMN beroperasi secara tidak efisien. Maka untuk meningkatkan efisiensi tersebut diperlukan langkah konkrit bagi pembenahan manajemen BUMN secara menyeluruh dan secara terus menerus, baik dalam organisasi, manajemen, Sumter Daya Manusia, teknologi, harga, kualitas produk, dan mekanisme pasar. Dengan efisiensi tinggi diharapkan BUMN mampu melakukan persaingan pasar secara lebih kompetitif. Swastanisasi yang harus diikuti oleh peningkatan efisiensi perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu: pertama, sejauh mana swastanisasi sudah perlu dilakukan; kedua, BUMN mana yang sudah siap untuk siswastakan; dan ketiga, bagaimana bentuk kepemilikan dan status badan usaha yang sesuai. "

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, terutama pengurusan sertifikat hak tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN kurang tertib dan kurang memuaskan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah bagaimana pengerahan sumber daya organisasi dan manajemen pelayanan Kantor Pertanahan BPN, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah kepada masyarakat. Fokus perhatiannya ialah mengkaji hubungan antara faktor iklim organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas dengan efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor iklim kerja organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas, masing-masing terbukti terdapat hubungan yang signifikan terhadap efektivitas tugas pelayanan pada Kantor Pertanahan. Temuan yang lain, terdapat penilaian yang berbeda antara pandangan pihak intern (pegawai Kantor Pertanahan) dengan pihak klien. Karena Kantor Pertanahan BPN terbukti efektif dalam tugas pelayanan, sedangkan dari sudut pandang pihak klien, pada umumnya menilai bahwa Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan masih kurang efektif. Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya organisasi pada umumnya termasuk dalam katagori baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan sertifikat tanah. Namun terdapat indikasi lain, terutama menyangkut faktor teknologi, kondisinya dalam katagori kurang baik. Penggunaan alat-alat mekanis secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai kualitasnya lemah, koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang konsisten. Pendidikan dan latihan pegawai, kesempatannya masih terbatas. Akibatnya kurang menunjang upaya meningkatkan prestasi kerja, dan tingkat profesionalitas petugas dalam tugas pelayanan masih lemah. Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar pada faktor iklim kerja lebih ditingkatkan program pendidikan dan latihan pegawai secara terencana, guna mendukung pengembangan prestasi kerja dan kualitas profesional pegawai. Faktor teknologi organisasi, agar ditingkatkan penyediaan dan penggunaan alat mekaniknya. Aspek prosedur kerja, agar dilakukan penyempurnaan perangkat lunaknya, dan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan pelayanan lebih disinkronkan menurut urutan dan ketentuan tata kerjanya."

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"Tesis ini berjudul PENINGKATAN EFEKTIVITAS ORGANISASI POLRI DALAM KERANGKA PROGRAM REINVENTION Dari judul tersebut, masalah yang dirumuskan adalah : 1. Sejauh mana efektivitas organisasi Polri saat ini ? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap efektivitas organisasi Polri saat ini, dan faktor mana yang dominan ? 3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas organisasi Polri ? Dari permasalahan tersebut, dengan landasan teori tentang Reinventing Government dan efektivitas organisasi, peneliti berupaya mendekati dari nilai-nilai yang bersaingan (the competing value approach), yaitu Rational goal model, human relation model, open system model, and internal process model. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas Organisasi Polri saat ini, peneliti mendekati dari 7 S Mc Kinsey dan Lingkungan Strategi. 7 S tersebut meliputi Struktur Organisasi (Structure), Strategi (Strategy), sistem (System), Gaya kepemimpinan (Style), personal (Staff), ketrampilan (Skill), dan nilai-nilai yang dipedomani (Shared value). Dengan pokok masalah dan pendekatan tersebut, peneliti memilih metode penelitian kualitatif, dengan peneliti secara langsung mengamati pada kesatuan-kesatuan yang diteliti, serta peneliti duduk dalam jabatan di Polri dan team Pokja (Role taking) peneliti dapat mengamati dan wawancara langsung atau tidak langsung. Disamping itu peneliti dibantu para Pasis Akpol yang sedang melaksanakan latihan kerja di Polres-Polres untuk meneliti dengan pedoman pengamatan, wawancara telah disiapkan terhadap Polres dimana mereka melakukan latihan kerja sebagai Pamapta dan Pa Ur Min Ops Puskodal Ops (Role taking) selama 40 hari. Dari hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh hasil bahwa organisasi Polri masih belum optimal efektivitasnya, karena walaupun Polri telah dapat menyelesaikan perkara dengan hasil 58 %, namun masih ada "dark number" dan masih banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan Polri masih kurang memuaskan masyarakat. Anggota yang bekerja secara optimal masih terbatas pada pekerjaan tertentu (Lalu-lintas dan Reserse), dan ada yang bekerja belum optimal (Bimmas, Sabhara). Sedangkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor " 7 S " dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas organisasi Polri diperoleh hasil bahwa Struktur organisasi (structure) baik di Mabes Polri, Polda, Polwil, dan Polres terdapat tumpang tindih tugas yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi; strategi (strategy) yang dibuat masih belum dilaksanakan baik dari proses penyusunan maupun aplikasinya, yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai; sistem (system) kepolisian belum disusun dengan baik, yang dewasa ini sedang disusun stratifikasi doktrin kepolisian, hal ini dapat berakibat terhadap mekanisme kerja yang kurang baik dan dapat mempengaruhi hasil akhir; gaya kepemimpinan (style) masih adanya yang hanya menitik beratkan pada pelaksanaan tugas, dengan mengabaikan keharmonisan kesatuan, hal ini dapat berakibat seringnya konflik dan hasil belum dicapai dengan optimal; personel (staff) Polri juga ada permasalahan baik pada waktu proses seleksi, pendidikan maupun penempatan, yang sangat mempengaruhi efektivitas organisasi Polri ; ketrampilan (skill) anggota Polri juga sebagian belum mendukung tugas, hal inipun dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai ; nilai-nilai yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas (Shared value) juga belum dilaksanakan secara konsisten, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan hasil yang ingin dicapai. Adapun lingkungan strategik yang dikaji dari dokumen-dokumen yang ada di Sesko ABRI, maupun di Polri, setelah dianalisa dengan matrik dampak silang dapat terlihat kemungkinan peningkatan gangguan Kamtibmas yang perlu diwaspadai sejak dini, dan perlu diantisipasi melalui upaya peningkatan efektivitas Organisasi Polri yang meliputi faktor " 7 S " tersebut di atas. Dalam peningkatan efektivitas organisasi Polri tersebut, peneliti mendekati dengan kerangka program Reinventing Government (REGO). Sedangkan program REGO peneliti bebas lebih mendalam adalah Empowering Employees To Get Result, yang selanjutnya dititik beratkan pada pembahasan Personal (staff) dan Kepemimpinan (style). Konsepsi dibidang personel melalui penertiban seleksi dengan saksama untuk menghindari penyalah gunaan wewenang para anggota panitia penerimaan. Di pendidikan perlu diperbaiki dengan mengutamakan para Gadik dan staf kependidikan serta komponen pendidikan lainnya. Dan untuk penempatan personel yang sangat berkaitan dengan pembinaan karier diupayakan dengan penilaian obyektif yang dapat meningkatkan motivasi para anggota. Di bidang gaya kepemimpinan, penulis menyampaikan konsepsi adanya keseimbangan antara keteladanan, pelaksanaan tugas, menjaga kekompakan, dan mengembangkan kemampuan anggota. Sedangkan konsepsi dibidang struktur organisasi, penulis menyampaikan yang berkaitan dengan penstrukturan pada bagian-bagian yang tumpang tindih, baik di Mabes, Polda, Polwil, maupun Polres. Di bidang strategi penulis menyampaikan proses penyusunan strategi sampai pelaksanaan di lapangan dilaksanakan secara konsisten. Di bidang sistem perlu penyusunan sistem kepolisian secara riel, seperti yang sedang dilaksanakan. Untuk meningkatkan ketrampilan, perlu diupayakan latihan-latihan ditiap kesatuan yang materi diarahkan pada kemungkinan gangguan Kamtibmas yang akan muncul. Dan nilai-nilai yang dipedomani, perlu disusun etika profesi kepolisian untuk mengontrol pelaksanaan tugas sehari-hari."

"Penelitian untuk penulisan tesis ini bertitik tolak dari banyaknya suara minor masyarakat terhadap keberadaan organisasi isteri khususnya yang ada di institusi Pemerintah dan TNI. Stereotype negatif tentang organisasi isteri prajurit TNI-AD Persit Kartika Chandra Kirana tentunya sangat merugikan citra organisasi dimana organisasi ini sebenarnya punya kegiatan- kegiatan yang positif. Salah satunya adalah peran organisasi dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperhatikan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas SDM anggota.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM anggota dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Asumsinya bahwa dengan semakin meningkatnya mutu SDM anggota maka diharapkan anggota sebagai isteri dan ibu bisa mengelola rumah tangganya dengan baik sehingga menghasilkan SDM yang berkuaiitas. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah SDM yang heterogen dikaitkan dengan jenjang pangkat suami, masalah leadership dan stereotype negatif terhadap organisasi.Sebagai seorang anggota organisasi penulis ingin mengungkapkan fakta melalui penelitian ilmiah dan tentunya dengan keterbatan sebagai peneliti, tetap akan menjaga obyektifitas hasil penelitian. Dengan landasan tatar belakang tersebut penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan bagaimana persepsi anggota terhadap peran organisasi dalam meningkatikan mutu SDM anggotanya.Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kodam VII 1 Wirabuana karena dianggap populasi anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD VII 1 Wirabuana bisa mewakili populasi Persit Kartika Chandra Kirana di Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 250 dengan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara dan data sekunder.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan sifat penelitiannya evaluatif dengan unit analisisnya anggota organisasi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi yang maksimal dapat meningkatkan kualitas SDM. Sedang masalah intern organisasi yang berhubungan dengan kepemimpinan fungsional pendapat positif justru diperoleh dari anggota yang sudah pernah bertugas diluar Persit Kartika Chandra Kirana. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk organisasi karena masalah SDM dan upaya peningkatannya perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena organisasi akan selalu berkembang dan anggota juga bertambah. Organisasi juga harus bisa melihat perkembangan zaman dan mampu mengupgrade dirinya."

"This research is based on appearance of various change, generally in the society and specially in college. Faculty Social Science and Politics University Indonesia ( FISIP-UI) represent one of the faculty which under UI BRIAN ( Legal Body Public of Ownership) is not quit of these problems. To stay at emulation which progressively tighten, FISIP-UI is not only claimed to be able to give best service but it is also claimed to make a change up better continually. Some expert suggest in order can live in emulation era which progressively tighten require to master learning organization. In this bearing, Senge (1994:21) told that organization learning is organization which continually develop its ability to create better future. Later; than transform become organization learning. Senge, 1994 and Senge, et, al 1996 6) said organization must having five discipline, those are Personal Mastery, Mental Model, Shared Vision, Team Learning, System Thinking. This research is done to answer two questions of research, that is : First, How far the Non Academic Staff of organization either State servant or Non State Servant doing the learning organization in FISIP-UI ? Second; What obstacles influence the Non Academic either State servant or Non State Servant on learning organization in FISIP-UIThis research represents descriptive research, using the quantitative and qualitative data. The population is non academic staff whether having state servant status or non state servant. According to the ability of researcher, this research is not include the staffs ruder non regular programs, but concentrate to the staffs of Dean/ faculty, which are the servants who are recruited by and get the salary from the faculty. This Research is done during the month of January, 2004 up to April month. 2004. The amount of population is 131 consists of 71 people of state servant and 60 of non state servant. Research use the sensus methods; therefore all of population is taken as sample of this research; using questionnaires as the tools in collecting quantitative data. From 71 of questionnaires we have distributed to all of non academic staff, we could gather 65 back only. Later, than for non state servant, from 60 questionnaires we have distributed, 57 peoples gave back and the rest, 3 did not give back them. For qualitative data, is done by the un structured interview method to 8 respondent which is assumed having competence or representative to non academic staff of FISIP-UT. After gathering quantitative data later; than processed them using computer by SPSS 10.00 program. Test appliance used the tables of frequency and cross tabulation.Based on analysis and data interpretation, obtained the result that just a few part of whether the state servant and non state servant of non academic staff is having high grade of learning. The factors of mastering the organization learning are : habit of waiting the order from superior staff or manager, self satisfaction sense, surrender with situation, poor of ability to accurate and investigate. Later; than the less of superior or manager support , in getting news ideas which appear bottom-up ; and also less opportunity to do wrongness in order have ability to develop and run new ideas. Formulation of mission and vision which is not be on down warded and socialized better. Besides, the non academic staff of FISIP-UI is also still less to attend the dialogue, discussion, seminar, meeting etc."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi dan perbaikan atas implementasi sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang logam mulia dan mineral di Indonesia. Sistem manajemen kinerja di perusahaan yaitu berbasis balanced scorecard. Dalam skripsi ini menggunakan analisis data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan langsung, serta data sekunder berupa dokumen/laporan yang menyangkut sistem manajemen kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen kinerja di perusahaan tambang mineral dan logam mulia perlu dilakukan perbaikan. Penelitian ini menyarankan agar untuk mengimplementasikan balanced scorecard harus dilakukan dengan penjabaran strategi terlebih dahulu dan penelaahan yang mendalam tentang konsep balanced scorecard; sistem manajemen kinerja perusahaan berbasis balanced scorecard harus diukur dan dimonitor secara berkelanjutan, serta strategy map dan balanced scorecard yang telah disusun agar dikomunikasikan secara sistematis dan terorganisir dengan baik kepada seluruh karyawan.

---

The focus of this study is to discusses the evaluation and improvement of the implementation of performance management systems in Companies Precious Metals Mining and Minerals in Indonesia. The corporate performance management system is based on balanced scorecard. This study is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard.

This study found that the current system should be to repaired. This study suggests that to implement the balanced scorecard should be done with describing the strategy by strategy map and deep study for the balanced scorecard’s concept; performance management system should be measured and controled continuously; some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Dengan menggunakan model Pulic-Value Added Intellectual Coefficients (VAIC), penelitian ini menguji hubungan antara efisiensi value added (VAIC) dari tiga sumber daya utama perusahaan (aset fisik, human capital, dan structural capital) dengan kinerja keuangan perusahaan (ROE, NPM), pertumbuhan perusahaan (GR), dan nilai pasar perusahaan (MBV). Data yang digunakan adalah perusahaan padat Intellectual Capital, yaitu perusahaan sektor Automotive and Allied, Telekomunikasi, dan Real Estate and Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital (VAIC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE, NPM), pertumbuhan perusahaan (GR), dan nilai pasar perusahaan(MBV). VACA berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja keuangan (ROE) dan nilai pasar perusahaan (MBV), sedangkan VAHU hanya berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE,NPM).

---

The purpose of this study is to investigate the relation between intellectual capital, financial performance, Corporate Growth, and fimrs market value. By using Pulic’s- Value Added Intellectual Capital (VAIC), this research examine the relationship between the efficiency of value added (VAIC) by three major component of firms resources (physical asset, human capital, and structural capital) and explore the relation between intellectual capital and financial performance (ROE, NPM), Corporate Growth(GR), and firms market value (MtBV). Data are drawn from corporate with High-IC Intensive that is Company from Sector Automotive and Allied , Telecommunications, and Real Estate and Property Listed in Indonesia stock Exchange for three years (2008-2010).

The result show that intellectual capital have a significant affect to financial performance (ROE,NPM) , corporate growth (GR), and firms market value (NPM). VACA affect positively the financial performance(ROE) and firms market value (MBV),while VAHU affect positively financial performance(ROE, NPM) only."

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1989, salah satu bidang yang terdapat dalam organisasi BKPMD adalah Bidang Pengendalian dan Pengawasan (Bidang Dalwas) dengan tugas pokok melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman modal. Penelitian pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat mengenai efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai penulis lakukan guna mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa faktor-faktor efektivitas organisasi Bidang Dalwas, BKPMD Jawa barat, Berada pada tingkat sedang (skor = 1258). Ini berarti faktor-faktor organisasi seperti struktur organisasi, karakteristik pegawai, kebijakan, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan, belum optimal. Hal yang sama ditemukan, bahwa kepuasan kerja pegawai pada Bidang Dalwas, BKPMD Jawa Barat juga belum optimal, atau berada pada tingkat sedang (skor = 754). Dengan demikian suasana dan sistem organisasi belum berhasil menciptakan kepuasan kerja pegawai. Selanjutnya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai relatif lemah (r=0,474). Hal ini menunjukkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai kurang erat (kuat). Untuk mengoptimalkan tingkat efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai, maka pimpinan BKPMD diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif guna mendorong motivasi pegawai, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi dan kepuasan kerja pegawai. Langkah tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi melalui rapat-rapat rutin, dan memberikan keleluasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan aspirasinya secara konstruktif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, misalnya menyertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan latihan, kursus-kursus, dan lain lain, guna meningkatkan keterampilan dan wawasannya."