Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan pada seksi keuangan RSUD Bekasi, bertujuan menyusun rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin- Rumah Sakit Unit Swadana.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat gambaran seksi keuangan RSUD Bekasi saat ini dan membandingkannya dengan gambaran seksi keuangan Rumah Sakit Unit Swadana ditinjau dani komponen input, proses, output, berlandaskan pada a) Keputusan Presiden No. 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya, b) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Berta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah dan c) peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan swadana.Untuk membuat rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin ini, terlebih dahulu harus dibuat langkah-langkah rencana perubahan status RS Non Swadana menjadi RS Unit Swadana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatalaksana komponen input maupun proses seksi keuangan RSUD Bekasi harus mengalami perubahan sesuai dengan sistem RS Unit Swadana, untuk itu organisasi, peran dan fimgsi harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan tentang swadana.Untuk melaksanakan perubahan status dari RSUD Bekasi menjadi RS Unit Swadana, perlu dibuat langkah-langkah rencana operasional berupa : pembentukan tim swadana, pelaksanaan struktur organisasi baru, pembuatan analisis jabatan, penataan staf keuangan, pelatihan tenaga pengelola keuangan, penghitungan kembali unit cost pelayanan, penetapan tarif pelayanan berdasarkan unit cost terbaru, pembentukan Satuan Pengawasan Intern.Semua kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, agar tercapai tujuan swadana yang diharapkan.

---

ABSTRACT

The research was conducted in the financing section of Bekasi Regional General Hospital, with the objective to develop a management plan on the revenues and routine expenditures of a Self Financing Hospital.

The method applied was analyzing and comparing the condition between the present - financing section of Bekasi Regional General Hospital and the future financing section of a Self Financing Hospital. The analysis was based on input, process and output components in conjunction with a) the Presidential Decree Number 38 year 1991 regarding to the Self Financing Unit and Financial Management, b) the Ministry of Home Affairs Decree Number 92 year 1993 regarding to the Arrangement, Management and Accountability of the Regional Self Financing Unit and c) other related regulations.

To develop this management plan on the revenues and routine expenditures first of all the Local Government has to convert the status of the Non Self Financing Hospital into a Self Financing Hospital.

The research result showed that management of the input and process components of the financing section of Bekasi Regional General Hospital should be converted into a Self Financing Hospital system, therefore the organization, role and function have to be adjusted in accordance to the rules and regulation of self financing.

To implement the changes of Bekasi Regional General Hospital in becoming a Self Financing Hospital, the steps suggested are as follows : set up the Self Financing Hospital team, carry out the new organizational structure, conduct a job analysis, reorganize the financing staff, carry out training programs for the financing staff, calculate a new unit cost for hospital care, adjust the tariff based on the new unit cost, set up an Internal Audit Team.

The recommended activities should be based on efficiency and effectiveness in order to reach the objective of a Self Financing Hospital."

"Peningkatan belanja kesehatan di Indonesia tidak secara bersamaan meningkatkan pendapatan rumah sakit umum. Untuk mengatasi fenomena ini, rumah sakit milik negara sebagai organisasi pelayanan kesehatan masyarakat perlu menekan biaya dan meningkatkan pendapatannya tanpa mengurangi kualitasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Untuk dua tujuan utama tersebut, lean service digunakan oleh rumah sakit untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menganalisis value stream dari siklus pendapatan brakhiterapi, membuat hierarki aktivitas dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah.Temuan penelitian didasarkan pada aktivitas pelayanan yang diberikan di Instalasi Y Rumah Sakit X pada 2019 dan 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 77% aktivitas adalah aktivitas yang memilki nilai tambah dan esensial (kolom A), namun 1 aktivitas dari tahapan penjadwalan dan 1 aktivitas dari tahapan admisi dan kasir adalah aktivitas yang memiliki nilai tambah namun tidak esensial (kolom B). Enam aktivitas lainnya termasuk dalam aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah namun termasuk aktivitas yang esensial (kolom C). Eliminasi 2 aktivitas pada kolom B dengan mengimplementasikan sistem penjadwalan yang terkomputerisasi dapat mengurangi biaya sebesar ±57 juta rupiah. Aktivitas dalam kolom C dapat diperbaiki dengan mengimplementasikan monitoring dan evaluasi untuk efisiensi waktu.

---

An increase in health spending in Indonesia does not simultaneously increase general hospital revenues. To overcome this phenomenon, state-owned hospitals as public health service organizations need to reduce costs and increase revenues without reducing their quality to achieve efficiency and effectiveness. For these two main purposes, lean service is used by hospitals to eliminate activities that do not have added value. In this context, this study analyzes the value stream of the brakhiterapi income cycle, creates a hierarchy of activities and eliminates activities that do not have added value.

The research findings are based on service activities provided at Installation Y Hospital X in 2019 and 2020. The findings show that 77% of activities are activities that have value-added and are essential (Column A), but an activity from the scheduling stage and an activity from the admission and cashier stages are activities which has value-added but are not essential (Column B). Six other activities included in the column C, those are acitvities that do not have value-added but are essential activities. Elimination of 2 activities in column B by implementing a computerized scheduling system can reduce costs by ±57 million rupiahs. Activities in column C can be improved by implementing monitoring and evaluation for time efficiency."

"Riset operasi ini bertujuan untuk mengetahui rencana aksi strategi di unit rawat inap RSUD Kabupatcn Bekasi tahun 2010. Rencana aksi strategi ini mempakan penjabaran dari Renstra ( Rencana Strategi ) Rumah Sakil Urmum Daerah tahun 2007- 2012 yang telah ada saat ini. Penelitian yang digunakan dengan desain operations research dengan orientasi ke depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penama, penyusunan rcncan strategi unit berdasarkan kebutuhan yang ada di dalam unit rawat inap dengan berpedoman pada rencana strategis yang ada di Rumah Sakit dimana akan dijadikan bahan pertimbangan manajemen untuk menjadikan unit kerja di masing-masing lini dalam hal ini unit rawat inap. Kedua, rencana implementasi atau rencana aksi yang telah dibuat ini merupakan alat bantu monitor terhadap kinerja pada unit rawat inap RSUD Kabupaten Bckasi tahun 2010-2012 yang seyogyananya dapat konsisten dilaksanakan untulc mendukung rencana strategi Rumah Sakit. Ketiga, hasil dan pela.ksa.naan rencana aksi dapat dilakukan evaluasi melalui monitoring sistem akuntabilitas terhadap performa unit rawat inap.

---

Operations research was aimed to identify the strategy action plan on the inpatient unit of Bekasi District General Hospital in 2010. This strategy action plan is a translation ofthe Strategic Plan (Strategic Plan) District General Hospital in 2007-2012 that have been there today. The study design used by operations research with future orientation shows the results. Therefore we can conclude that first, the preparation of the plan strategy based on the needs of existing units within the inpatient unit based on the existing strategic plan at the hospital where the materials will be considered by management to advance the work units in each line in this ease the inpatient unit. Second, implementation plan or action plan which has made this a tool monitors the performance of hospitals on inpatient units Bekasi seyogyananya year 20l0-2012 which can be consistently implemented to support the strategic plans of the Hospital. Third, the results of the implementation of action plans can be evaluated through the monitoring system of accountability for the peribrmance of inpatient units."

"Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.

---

Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective.

Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative.

Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive."

"Muhamad Kautsar Sangaji. 1206253294. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi. Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah jika terjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

Muhamad Kautsar Sangaji. 120653294. Faculty of Law of Universitas Indonesia. Authority of Governors about Determination of Regional Revenues and Expenditures Budget regarding The Refusal of Regional Revenues and Expenditures Budget by Regional People?s Legislative Council.This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is the basis of regional budget management for one year. This thesis writing is made in order to answer: (1) governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?s legislative council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures budget. The overall purpose of this thesis is to understand the authotity or the power of governor about determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council. This thesis writing uses a research method of juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and expenditures budget by regional people?s legislative council."

"ABSTRACTAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)  mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi) oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah dalam setiap penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menekan defisit APBD.

---

ABSTRACTThe Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget, expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year, in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, a total of 10 provinces experienced an exceedance of the set budget deficit limit. The problems raised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysis is done in a descriptive-analytical manner. From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SiLPA (the remaining excess of budget financing) from the Previous Year, (3) The form of control and supervision carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional revenues so to suppress APBD deficit"