Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar BelakangBerkembang pesatnya kehidupan masyarakat dewasa ini, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan di bidang tehnologi informasi. Tersedianya informasi bagi masyarakat maju, sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat mulai menyadari, bahwa informasi juga merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan kehidupan bermasyarakat. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan dan kebudayaan, tetapi juga telah tumbuh menjadi sarana bisnis (Sendjaja, 1993: 119). Kenyataan ini, dengan sendirinya telah menempatkan kegiatan di bidang penyebaran informasi mempunyai arti yang semakin penting. Oleh karena itu, kebutuhan adanya media massa sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Media massa merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam kehidupan dewasa ini.Mengenai peran dari media massa, bila ditinjau mulai dari proses pencarian berita hingga disajikannya berita itu dalam media massa, adalah medium atau media yang dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari sumber berita kepada massa atau khalayaknya. Dalam rangkaian proses komunikasi secara menyeluruh, surat kabar radio, film maupun televisi bukanlah merupakan sumber berita, akan tetapi merupakan media komunikasi.Namun demikian, apabila proses komunikasi ditinjau mulai dari media massa sebagai asal berita, maka media massa seperti surat kabar, radio, televisi dan film adalah merupakan sumber berita.Komunikasi massa juga memerlukan saluran untuk menyampaikan pesan (Dominick, 1983: 29). Dalam hubungan ini, maka dapat dipahami bahwa istilah media massa adalah sarana komunikasi yang ditujukan untuk massa.Sedangkan mengenai istilah pers, pada dasarnya mencakup semua media massa modern seperti penerbitan surat kabar serta majalah, radio, televisi dan film (Siebert, 1986: 1).Pengaruh media massa yang sangat besar terhadap kehidupan khalayaknya, merupakan realita dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar sebagai salah satu media massa, mempunyai pengaruh yang besar terhadap khalayaknya. Bahkan para pembacanya merasakan kehilangan "sesuatu" bilamana mereka tidak membaca surat kabar terbitan hari itu (Severin, 1992: 270)?"

"Penelitian ini menggunakan pendekatan "Pembentukan Persepsi Mengenai Realitas Sosial oleh Media Massa" Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah bahwa media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi khalayaknya. Namun demikian pembentukan persepsi itu tidak semata mata disebabkan oleh terpaan media massa Pengalaman seseorang dengan suatu realitas sosial, serta aktivitas komunikasi interpersonal tentang realitas dalam kehidupan sehari-hari, bisa membentuk persepsi pada realitas tersebut. Bertitik tolak dari kondisi di atas, dalam penelitian ini ketiga variabel di atas akan dianalisis dalam kaitan dengan pembentukan persepsi pada realitas sosial. Variabel penggunaan media dikembangkan denngan memasukkan beberapa indikator seperti eksposur berita kriminalitas surat kabar non Pos Kota, eksposur berita kriminalitas Pos Kota, eksposur berita kriminalitas televisi dan majalah. Adapun 'realitas sosial" yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah "realitas kriminalitas" dengan indikatornya yaitu pencurian, pencopetan, perampokan/pornografi, dan pembunuhan. Pembentukan persepsi diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu rawan dan tidak rawan. Sedangkan lokasi penelitian dipilih dua kelurahan di wilayah Jakarta Pusat yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan persepsi itu dipengaruhi oleh eksposur terhadap berita kriminalitas pada surat kabar yang memiliki isi spesifik tentang kriminalitas seperti Pos Kota dan daerah tempat tinggal khalayak. Hal mi terlihat pada khalayak yang membaca berita kriminal Pos Kota dan tinggal di wilayah yang tingkat kriminalitasnya rendah, pembentukan persepsi mereka berhubungan dengan membaca Pos Kota tersebut. Sedangkan bagi khalayak yang tinggal di wilayah tingkat kriminalitas tinggi, pembentukan persepsi mereka tidak berhubungan dengan media tersebut, meskipun khalayak ini iuga membaca berita kriminalitas dari surat kabar Pos Kota."

"Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga pemerintah yang baru dibentuk pada tahun 2000 dalam melaksanakan tugas pembangunan di sektor kelautan dan perikanan menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan tujuannya. Salah satunya adalah sektor kelautan dan perikanan belum dikenal dan dipahami oleh publik sebagai satu isu yang penting untuk membangun bangsa dan mengatasi krisis ekonomi menuju Indonesia yang maju dan makmur. Untuk menyampaikan pesan pembangunan di sektor ini kepada masyarakat perlu langkah sosialisasi terhadap program dan kebijakan kelautan dan perikanan. Tugas penyampaian informasi kepada publik menjadi tugas seluruh komponen yang terlibat di dalamnya, tak terkecuali Humas yang dalam struktur organisasi departemen dinamakan Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat (Pusinfoyanmas). Sarana yang paling efektif dalam menyampaikan pesan dan membentuk opini publik adalah media massa. Oleh karena itu dipandang perlu bagi Pejabat Humas dan seluruh komponen yang ada di unit kerja humas untuk menjalin dan membina hubungan yang baik dengan media massa.Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan pola hubungan media yang dilaksanakan, cara-cara media mencari informasi dan akses media terhadap informasi, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta menganalisis sikap dan tindakan Humas terhadap suatu pemberitaan yang dianggap menyudutkan instansi.Pada penelitian yang bersifat kualitatif ini data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak eksternal yang terdiri Hari Para wartawan/jumalis yang meliput sektor kelautan dan perikanan serta pihak internal yaitu Pejabat Humas. Untuk memilih informan, penulis menggunakan purposive sampling dan menjaring informasi melalui teknik snowball.Hasil penelitian menunjukkan bahwa media relations merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan bagi Humas untuk menciptakan opini publik dan memenuhi kebutuhan media massa terhadap informasi. Bentuk kegiatan hubungan media dilakukan melalui dua cars yaitu personal contact dan media services. Dalam aktifitas ini Humas berperan sebagai Communication Technician dan Facilitator Communication. Hambatan utama dalam pelaksanaan media relations adalah keterbatasan data dan informasi, keterbatasan anggaran, dan perbedaan kepentingan antara Humas dan media massa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterbukaan terhadap informasi sangat diperhatikan oleh Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bemada menyudutkan instansi.Humas termasuk terhadap pemberitaan yang bernada menyudutkan instansi dan menganggap tersebut sebagai kritik membangun. Namun demikian terdapat pula perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap wartawan jika terdapat tulisan yang miring. Perlakuan sumber informasi yang tidak menyenangkan ini tidak selaiu tampak dan hanya dapat dirasakan oleh wartawan yang bersangkutan misalnya tidak diberi akses informasi.Untuk mengatasi permasalahan yang sering dialami dalam pelaksanaan media relations, penulis menyarankan balk media massa maupun Humas untuk Iebih memahami fungsi, tugas dan menghormati etika profesi masing-masing. Untuk meningkatkan peran sebagai sumber informasi, meningkatkan akses informasi dan mengatasi keterbatasan data dan informasi dapat diatasi dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh unit kerja melalui Forum Komunikasi Kehumasan di Iingkup departemen, tindakan proaktif (jemput bola) untuk menghimpun data dari seluruh unit penghasil data, serta meningkatkan kemampuan jumaiistik personal Humas melalui berbagai pelatihan sehingga produk tulisan menarik dan bemilai tinggi. Agar peran Humas efektif maka Pejabat Humas hangs menjadi menjadi ujung tombak informasi dan juru bicara departemen. Untuk itu top manajemen perlu memberikan kewenangan penuh dan mempercayakan informasi departemen kepada Pejabat Humas tanpa hambatan birokrasi. riset dan evaluasi juga perlu dilakukan terhadap pelaksanaan program komunikasi guna perencanaan yang lebih baik."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Masalah Penelitian:Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup belakangan ini kian banyak terungkap di lapangan baik berupa polusi udara, air maupun alam pada umumnya.Polusi udara yang terjadi pada waktu musim kemarau biasanya berupa kabut asap yang terjadi di Sumatera atau Kalimantan Barat.Selain peladang berpindah, yang biasanya dituding melakukan pembakaran hutan adalah pengusaha yang sudah mengantungi izin perkebunan kelapa sawit yang ingin melakukan land clearing secara mudah, murah dan cepat, sehingga bisa menanam benih kelapa sawit tepat waktu ketika musim hujan tiba.Belakangan ini fungsi media massa sebagai sarana hiburan semakin meningkat, terutama dengan munculnya berbagai stasiun televisi yang menambah khazanah media elektronik di tanah air.Di bidang lingkungan hidup dalam fungsinya sebagai sumber informasi media massa berperan untuk melakukan kontrol sosial (watch dog) terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan terhadap lingkungan hidup.Metode Penelitian: Dengan Content Analysis/Analisis Isi dan metode survey/kuesioner di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Jelambar.Tujuan Penelitian ini adalah:Untuk mengetahui peranserta media massa, khususnya media cetak terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan manfaat tulisan-tulisan di media massa tersebut terhadap masyarakat serta mengenai kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan.Berdasarkan hasil dan pembahasan data yang diperoleh dan penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:1. Peran serta media massa, khususnya media cetak dalam penyebaran berita-berita/tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah lingkungan ternyata sangatlah kecil. Ini terlihat dari kecilnya persentase pemuatan tulisan mengenai masalah-masalah tersebut (tidak sampai 1%).2. Pemberitaan media massa belum memberi manfaat yang besar terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari persentase responden yang membaca masalah lingkungan hidup hanya 13%. Sikap masyarakat belum banyak terpengaruh oleh pemberitaan media massa mengenai lingkungan hidup. Hal itu terlihat dari responden yang menjawab dengan berbagai alasan untuk tidak menerapkan pengetahuan mengenai lingkungan hidup yang diperolehnya dari media massa dalam kehidupan sehari-hari.Saran1. Insan Pers perlu mendorong media massa cetak untuk meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai lingkungan hidup. Dorongan pemerintah dalam era reformasi sulit diterapkan dalam era reformasi, karena pemerintah tidak mempunyai wewenang lagi sekuat seperti pada zaman Orba yang bisa mencabut SIUPP suatu Koran.2. Para Redaktur-sebagai pelaku utama pengambil keputusan-di ketiga media cetak tersebut perlu meningkatkan intensitas pemberitaan mengenai masalah lingkungan di media masing-masing. Sehingga semboyan: think globally, act-locally benar-benar bisa diwujudkan.The Role of Mass Media in Socializing Environmental Aspect (Case Study in Three Newspaper published in Jakarta)Recently cases of environments pollution are increasingly uncovered in the field such as air pollution, water pollution as well as the nature in general.

Air pollution in the dry seasons usually known as cloud fog that occurs in Sumatera Island or West Kalimantan. The smoke fog usually occurs because of fired forests that cause air pollution in the neighboring countries such Malaysia and Singapore. Because of the air pollution by the smoke fog make the neighboring countries deliver a protest to Indonesian Government.

If we make an exploration, apparently the fired forest is caused by shifting cultivation that wants to make land clearing for their swidden agriculture areas.

Besides that, the next person that accused doing the forest fired are the entrepreneurs that hold approval to build palm field who want to do land clearing easily, chip and rapid, so they can engage in planting the palm seed on time when the rain season come.

While the pollution in the big city that occurs because of the smoke form the muffler of the vehicle that mixed with lead. Pollution of the vehicle is aggravated by the sum of the vehicle those own by the people.

As well as the pollution that occurs in the environment near industries that throws the wastewater to the rivers, to the ground or release to the nature without chemically treatment process. The more over is pollution from the waste of the household to the water bodies such as lake, dam, river, pond or water channel. Those because of the People?s manner that used the water bodies as place to defecation or used the water bodies as `huge septic tank' for their closet in the household.

Whereas in the other edges the people also used the water bodies as water resources for daily need. Recently the need of the environment conservation is felt increasing. Those because increasing of the sum of population of the people made bigger compression to the environment.

Problem Formulation

In the Article 3 of The Law No. 40/1999 about Press, enclosed that national press (mass media) have functions as:

1. As information resources

2. Education

3. Entertainment and

4. Social control.

Recently, entertainment function of mass media is increasing, mainly because of the establishment of new private television stations in the country.

Trend of uniting the education and information function lead to shape of new communication such as Infotainment and Edutainment. (Dahlan 1990:3-20). In the field of environment, int its function as information resources, mass media has important role to provide social control (watch dog) to the private sector those doing pollution or destroying the environment.

But in the context as watch dog, not all of the mass media play its role excellently. Maybe in the side of the management of the mass media less understand the meaning of the air pollutions problems, pollution of the physical or social environment, to be covered intensively.

The less understanding of environmental problems in the management of the mass media, make them not give suitable place for environment news.

Survey Methods:

- Content Analysis for environmental news those were enclosed in the Kompas, Republika and Sinar Harapan Daily Newspaper.

- Purpossive Sampling for wives in the slump area of Jelambar and exclusively area of Menteng.

Purpose of the survey:

- To identify the participation of mass media, especially printed newspaper on environmental problems and the benefit of the articles in mass media on society and about social awareness on environmental sustainability.

From the survey can be made conclusion that:

1. Participation of mass media especially printed mass media in spreading news/articles on environmental news very tiny. This can be seen from very little the percentage of contained in the publication on those issues.

2. Mass media coverage not yet gives bigger benefit on environmental sustainability. Those can be seen from the percentage of respondent only 13% reading environmental news. Society's attitude not yet influenced by newspaper coverage on environment. Those can be seen from the respondent that using various reason not to applicate their knowledge on environment they got from mass media on daily life.

Recommendations:

1. Mass media man need to push the mass media to increasing intensity of coverage on environmental news. Push from the government in reform era rather difficult to applicate, because the government has no power anymore as strong as Orba rezim that can banned license of a media.

2. Editors-as prime actor in decision making-in the three mass media need to increase the intensity of coverage on environmental issues in each media. So the motto: think globally, act locally can be realized."

"Peneliti tertarik membahas dominasi media massa dan pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja pers dalam meliput pemilihan kepala daerah yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, menyusul bergulirnya pilkada sejak Juni 2005..Tesis ini mencoba melihat pilkada sebagai representasi dari alam demokrasi yang coba ditegakkan di tanah air, khususnya di Depok. Mengangkat seputar pemberitaan Pilkada Depok dengan dua tokoh sentral yang menjadi aktor pentingnya. Badrul Kamal dan Nur Mahmudi. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita dalam level mikro yakni berita-berita di Media Indonesia dan Monitor Depok pada periode konflik pilkada Depok yang akhirnya dimenangkan oleh Nur Mahmudi. Sedangkan untuk level Massa peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala daerah Depok yaitu Badrul Kamal dan Nur Mahmudi, begitu juga dengan manajer kampanye keduanya, yaitu Despen Ompusunggu dan Hasan. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) dan pemimpin umum (PU), yaitu Pemred SCTV, Pemred Monitor Depok dan PU Media Indonesia serta pihak lain yang terlibat.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Teori-teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada analisis empiris struktur kepemilikan, kontrol media dan kekuatan pasar.Penelitian ini membatasi pada pilkada Depok, dengan pertimbangan sejak munculnyakonflik antara dua kandidat, menyusul keputusan Pengadian Tinggi (PT) Jawa Barat yang memenangkan salah satu pihak pada Agustus 2005, yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke pentas politik nasional. Pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dicermati adalah posisi Kota Depok yang menjadi peripheral Jakarta, ibukota negara, dan kemudian melihat bagaimana pengaruh ekonomi-politik dalam kinerja media massa.Bisa dilihat bagaimana pihak-pihak berkepentingan dalam pilkada mengkonstruksi realitas bagi kepentingannya masing-masing. Serta memperlihatkan adanya saling mempengaruhi (interplay) dari para kandidat dalam memperoleh akses ke media massa dan kepentingan pers dari kacamata ekonomi-politik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma kritis, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan beberapa metode (tringulasi metode),yaitu pada tahapan teks, wawancara mendalam (disourse practice), dan tahapan pengamatan terhadap situasi (sosiocultural practice).Di tahap teks, peneliti menelaah teks-teks berita seputar pilkada Depok di Monitor Depok, sebagai representasi pers lokal, Media Indonesia dan SCTV sebagai representasi dari pers nasional menggunakan analisis wacana Theo van Leuween; kemudian tahapan discourse practice dengan mewawancara para key informan, yakni kandidat yang bertarung di pengadilan dan pemimpin redaksi dari Monitor Depok, Media Indonesia dan SCTV; pada tahapan sosioculutral practice dengan mengamati perkembangan seputar pelaksanaan pilkada Depok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi-politik,dan untuk membantu mempertajam analisa digunakan Teori Representasi yang dikembangkan Theo Van Leuween, guna mempelihatkan bagaimana media menampilkan para kandidat.Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dua hal pokok yang bisa terlihat, yaitu bagaimana dominasi media massa dalam liputan pilkada Kota Depok dan kenyataan kuatnya pengaruh bisnis dalam mempengaruhi kinerja pers, sehingga media massa terlihat lebih sebagai institusi ekonomi. Namun lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan rii1, bagaimana kandidat yang tidak memiliki "mesin uang" yang kuat ternyata memenangkan pertarungan walau sempat tidak mendominasi pemberitaan di media massa.Kondisi tersebut dapatlah dipahami mengingat tindakan media dalam memproduksi berita tidak terlepas dari proses-proses sosial baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat. Proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media perlu juga melihat suasana politik dan tekanan ekonomi kapitalis yang tercipta selama ini. Terlebih jika mengamati lebih dalam bahwa semuanya itu tidak lepas dari keberadaan masyarakat dan kapitalisme global."

"Berdasarkan data dari Jaringan Radio Komunitas (JRK), tercatat di Indonesia terdapat 50 radio komunitas dan 13 televisi komunitas (Kompas, 13 Mei 2002). Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan karakteristik serta kualitas komunikasi massa di Tanah Air yang saat ini sangat dipengaruhi sekurangnya oleh 2 (dua) faktor. Pertama, dinamika demokratisasi yang melandasi reformasi kehidupan sosial-politik. Dinamika ini meliputi proses-proses penciptaan sebuah masyarakat madani (civil society), penyelenggaraan kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warganegara, dan pelembagaan ruang atau kawasan publik (public spheres) dimana semua komponen publik bisa memperoleh akses ke forum-forum pembentukan pendapat tanpa adanya kekangan dari negara ataupun pasar. Kedua, dinamika liberalisasi atau deregulasi di sektor industri media. Dinamika ini, antara lain, mencakup proses-proses mengkonstruksi struktur pasar serta pengaturan mekanisme pasar di sektor industri media, (a.l., melalui proses penetapan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, negara telah menetapkan beberapa ketentuan tentang lembaga penyiaran komunitas Penyiaran, dan sebagainya). Akan tetapi dalam konteks ini, sebenarnya wacana regulasi-deregulasi harus ditafsirkan kembali. Deregulasi pada hakikatnya adalah menghapus state regulation untuk digantikan oleh market regulation. Tetapi dari sisi kepentingan publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara (state regulation) atau pengaturan oleh pasar (market regulation), tetapi apakah segala pengaturan tersebut mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena resistensi komunitas atas hegemoni negara dalam menetapkan regulasi penyiaran dan media massa komersial yang selalu menawarkan false needs (kebutuhan semu) dan hiper-realitas yang terkadang tidak mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan riilnya. Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori ekonomi politik kritis dari Mosco dan teori Resistensi sebagai kerangka teoretis. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konteks historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-perspektif mereka, maka peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi narasumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, studi dokemuntasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, dari konteks struktur (kultur), hegemoni budaya asing, konsumerisme, seks vulgar, kekerasan yang selalu diusung oleh media massa komersial dan pengaturan negara atas keberadaan LPK yang dipersepsi sebagai intervesi negara, merupakan stimulan munculnya resistensi komunitas dalam bentuk simbolik-pragrnatis misalnya (1) Beberapa anggota komunitas memberikan persetujuan dan mandatnya kepada para aktivis atau individu yang nentinya menjadi pengelola LPK untuk menyiaikan LPK di wilayahnya (2) Meskipun mengetahui belum ada aturan teknis tentang pengelolaan LPK, para aktivis LPK di Jombang tetap meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Infokom, agar keberadaannya diketahui dan diakui sebagai media pemberdayaan komunitas. (3)Melakukan loby-loby politik kepada anggota Komisi A DPRD Jombang, agar keberadaan LPK bisa diakui sebagai representasi keinginan komunitas di Jombang akan sebuah media yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas. (4) Penguatan budaya lokal dengan lebih intensif menyiarkan bentuk-bentuk kesenian daerah (hadrah, samroh, kidungan, ludruk) dan ritual keagamaan - kebudayaan melalui LPK, bisa dikatakan sebagai resistensi simbolik komunitas terhadap hegemoni politik homogenisasi atau komodifikasi yang biasa dijalankan oleh media penyiaran komersial. (5) Penolakan atas RPP LPK versi pemerintah dilakukan dengan membuat RPP LPK versi JRKI. Untuk menghasilkan draft RPP LPK ini, beberapa aktivis LPK Jombang selalu aktif mengikuti berbagai diskusi, seminar, hearing, dan rapat-rapat penyusunan RPP LPK yang diikuti seluruh LPK yang ada di Indonesia. Mayoritas lembaga penyiaran komunitas bukan berasal dari kesadaran atau ikhtiar komunitas, melainkan dari inisiatif-inisiatif individu. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agensi yang merupakan pengelola LPK. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi Pengaturan negara di dalam penyelenggaraan LPK yang dituangkan di dalam RPP LPK sedapat mungkin melibatkan para aktivis dan pengelola LPK. Hal ini dimaksudkan agar demokratisasi informasi dengan menghargai daya kreasi dan kreativitas komunitas melalui LPK bisa diwujudkan. Pemerintah - khususnya pemerintah daerah - seharusnya bisa menggunakan LPK sebagai media diseminasi informasi kebijakan negara. Implementasi program-program pelayanan publik dan masukan dan komunitas terhadap kinerja aparat pemerintahan, dapat digali melalui media penyiaran komunitas. Pengelola LPK hendaknya lebih intensif melakukan proses pemberdayaan dan advokasi pada anggota komunitas yang dilayaninya. Program pelatihan tentang pengelolaan LPK bisa dilakukan dengan lebih kontinyu dan mendorong partisipasi aktif anggota komunitas, agar embrio LPK sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas tetap dapat dipertahankan."

"Salah satu fungsi media massa adalah sebagai media pendidikan. Media massa memiliki potensi besar dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji upaya membangun media massa dalam memdidik masyarakat....."