Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti mengenai dampak sosial relokasi terhadap pedagang kaki lima. Pokok masalah penelitiannya adalah bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) untuk dapat berkesinambungan melakukan kegiatannya di lokasi binaan? Dan fokus tersebut, peneliti mempertanyakan mengenai tindakan para PKL dalam menjalankan usahanya terkait dengan adanya kebijakan relokasi ke wilayah binaan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pedagang mendukung atau menolak adanya relokasi. Munculnya pertanyaan-pertanyaan demikian, karena belakangan ini banyak para pedagang yang melakukan aksi keluar dari lokasi pasar binaan ini. Sebagian diantara mereka membuka tempat dagangnya di lokasi semula, yakni di sepanjang jalan Pal Merah hingga ke dekat perempatan jalan dekat Tol Gatot Subroto.Padahal relokasi yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta terhadap beberapa pedagang kaki lima di lokasi Paal Merah sedikit banyak dapat merubah kondisi sosial ekonomi pedagang maupun lingkungan disekitarnya. Setidaknya di kalangan pedagang kaki lima sendiri terdapat kesadaran bahwa kebijakan Pemda DKI ini akan membawa, pada perbaikan usaha mereka. Begitu pula dari segi ketentraman dan ketertiban, relokasi telah membawa pada kondisi yang lebih baik, yakni dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi kekumuhan, serta membuat lingkungan menjadi nyaman dan aman.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendasarkan pada metode deskriptif. Ada tiga teknik metode penggalian data, diantaranya: kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indepth interview), dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa.Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori sektor informal dan teori pedagang kaki lima. Dan untuk menopang kedua teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Pada sisi ini peneliti mencoba memahami bagaimana para pedagang memahami (verstehen) kebiasaan-kebiasaan, norma, hubungan sosial, dan jaringan yang dibentuk para pedagang.Dari penetitian ini diperoleh gambaran bahwa dilakukannya relokasi terhadap para pedagang kaki lima ke Lokasi Binaan Pal Merah Kelurahan Gelora, ternyata membawa dampak yang cukup positif bagi usaha dan ketertiban lingkungan. Bagi para pedagang, relokasi tidak menghambat kelangsungan usaha mereka. Bahkan di lokasi yang barn ini mereka dapat lebih berkembang karena ditopang oleh adanya modal yang cukup dan jaringan yang memadai dengan pemasok dan pembeli.Kenyataan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melingkupinya, diantaranya: Panama, karena mereka ingin mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Kedua, karena fasilitas di lokasi pasar yang kurang terawat. Ketiga, kurangnya kepatuhan para pedagang kaki lima. Keempat, kurangnya ketegasan Pemda dan Pengelola pasar dalam melakukan penertiban di luar pasar. Kelima, adanya beberapa pedagang yang mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini karena ada sebagian pedagang yang menjadikan kaki lima sebagai pekerjaan sampingan atau sementara sebelum diterima di tempat kerja yang lain. Keenam, mereka kembali ke kampung karena bekerja di Jakarta temyata dihadapkan pada persaingan yang ketat.Meski demikian, pedagang yang tetap memilih berdagang di Lokasi Binaan ini masih cukup banyak. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung tetapnya mereka berjualan di lokasi tersebut, diantaranya: Pertama, pendapatan yang diperoleh para pedagang jika hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dianggap sudah cukup. Kedua, adanya kepatuhan yang dimunculkan oleh para pedagang. Sikap patuh menjadi salah satu elemen penting dalam implementasi suatu kebijakan Ktliga, tidak perlu menambah modal lebih besar lagi untuk pembuatan lapak dan biaya-biaya pungutan lainnya. Keempat, merasa lebih aman karena terhindar dari premanisme.Sedangkan kesimpulan teori pada penelitian ini adalah bahwa usaha kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal memang masih dipandang sebagai golongan nomor dua. Meski demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sudah mulai nampak dengan dilakukannya relokasi. Namun ini pun masih belum optimal. Sementara terkait dengan teori Weber mengenai tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain, maka pengertian ini bersifat menguatkan teori tersebut. Sebab secara umum, di kalangan pedagang kaki lima terdapat intraksi sosial, hubungan sosial, dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka."

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan suatu studi kelayakan dari aspek lingkungan, dalam prakteknya disusun setelah suatu kegiatan berjalan, sehingga tidak sesuai dengan maksud dari penetapan kebijakan tentang AMDAL tersebut. George C. Edward III mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan prosedur operasi standar. Penelitian terhadap pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL (PP No. 51 Tahun 1993) di Komisi AMDAL Daerah DKI Jakarta dan pembahasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut secara kualitatif dengan mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di atas. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa komunikasi tentang isi kebijakan telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan periodik berupa penyegaran kepada para instansi terkait dan konsultasi regional pelaksanaan AMDAL se-Jawa yang dikoorfinir oleh Pemerintah Pusat. Dari faktor sumber daya diperoleh bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan ini tidak mencukupi baik dari mutu maupun jumlahnya. Sebagian besar anggota Komisi yang aktif secara formal belum memiliki dasar-dasar tentang AMDAL, dan minimnya jumlah tenaga pelaksana di lapangan dalam melakukan pengawasan. Sedangkan dari sumber daya kewenangan diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi maupun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah tidak memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Kewenangan tersebut berada pada instansi pembina dan pemberi izin. Dari faktor disposisi/sikap aparat diketahui bahwa sikap aparat yang bertugas pada instansi pembina dan pemberi izin kurang mendukung dengan tidak mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai salah satu syarat perizinan. Dari faktor prosedur operasi standar, telah dikeluarkan lnstruksi Gubernur Nomor 84 Tahun 1997 yang mewajibkan penyusunan AMDAL sebagai persyaratan perizinan daerah. Instruksi ini juga kurang membantu pelaksanaan kebijakan tentang AMDAL selain karena dikeluarkan setelah kebijakan tentang AMDAL berjalan selama empat tahun, juga karena sikap kurang mendukung dari aparat pelaksana pada mstansi-instansi terkait."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Keputusan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia berperan sebagai service city. Dalam mewujudkan upaya tersebut Pemerintah Propinsi DKI Jakarta harus didukung oleh aparat yang berkualitas dan profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat. Pada masa reformasi ini Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Banyak keluhan-keluhan masyarakat antara lain : Sulitnya mengurus perijinan (KTP, Akte Kelahiran), banyaknya aparat yang terlibat KKN, disiplin aparat yang rendah penyelesaian masalah lambat, Usaha untuk meningkatkan kinerja aparat telah dilakukan, namun masih banyak keluhan masyarakat mulai dari sistim seleksi untuk pengisian jabatan lurah, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas melalui Diklat, penyusum standard kerja. Permasalahan yang ada adalah belum adanya sistem recruitment/seleksi yang benar-benar berbasis kompetensi dalam rangka pengisian jabatan lurah sehingga tingkah laku yang ditampilkan lurah tidak mencerminkan kompetensi yang diharapkan masyarakat. Salah satu metode assessment yang berbasis kompetensi adalah metode assessment center. Metode assessment eenter sebagai metode yang multi assessment memiliki antara lain untuk seleksifpromosi identiikasi kader potensial, mendianosa kebutuhan training dan pengembangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan make metode assessment center dianggap tepat untuk menjawab permasalahan, belum adanya sistim seleksi yang berbasis kompetensi dalam pengisian jabatan lurah. Untuk penerapan metode assessment center dalam pengisian jabatan lurah perlu dilakukan tahapan mulai dari identifikasi kompetensi lurah pemulihan metode, penyusunan tools, training assesor, integrasi data, penulisan laporan, presentasi dan feedback bila diperlukan. Disamping itu perlu diperhatikan waktu dan biaya yang diperlukan. Mengingat manfaat yang cukup besar tidak hanya untuk pengisian jabatan lurah tetapi juga untuk identifkasi kader pimpinan (lurah potensial) dan analisa kebutuhan training maka metode assessment center tepat bila diterapkan di Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai rekomendasi disampaikan hal-hal sebagai berikut : metode assessment center sangat tepat untuk mengidentifikasi kader pimpinan (tidak hanya lurah), pengisian jabatan yang berbasis kompetensi, pada proses assessment center digunakan tes psikologi sebagai salah satu metode assessment, sebagai assessor digunakan tenaga psikolog yang kompoten baik dari dalam maupun luar Propinsi DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus benab-benar terjadwal dan terstruktur sehingga hasilnya efektif dan efisien."

"Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam penerapannya.Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking, dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud."

"Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

---

There are two fishermen in the area, consist of namely nelayan pandega and nelayan juragan. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the pandega fishermen. This poverty problems usually caused by the people`s inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya make regulated the issue that should get more attention, not only from the autorithy but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish catched and the living standard of the people who dwell in Jakarta`s coastal line especially the nelayan pendega class could be improved."

"Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk memahami terbentuknya sebuah kebijakan Bebas Biaya Sekolah (BBS) yang muncul sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Pandeglang yang masih terdapat gap sebesar 2,9 dibandingkan dengan target peneapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, kebijakan BBS juga didorong atas kepedulian atas persoalan perekonomian masyarakat, yang minim dalam mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan.Proses terbentuknya kebijakan tersebut menjadi menarik karena pada awal munculnya wacana terkesan bersifat top down, karena datang dari ide dan pemikiran Kepala Daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat proses terbentuknya kebijakan BBS sebagai sebuah pendekatan legal formal lewat pendekatan institusional yang didalamnya melibatkan dinamika peran eksekutif, legislatif dan civil society.Dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society, penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan analisis melalui penggabungan dari berbagai cara (trianggulasi) serta interpretatif. Waktu penelitian yaitu bulan April-Mei 2006 dengan lokus penelitian pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BBS terbentuk melalui pentahapan proses pembentukan kebijakan mulai dari Penyusunan Agenda; Formulasi Kebijakan; Adopsi Kebijakan; Implementasi Kebijakan sampai Evaluasi Kebijakan. Dinamika juga terjadi dalam proses pembentukan kebijakan tersebut dimana adanya konflik dari para pihak yang pro dan kontra yang pada akhirnya terjadi konsensus politik berupa sebuah kompromi setelah ditempuh jalan musyawarah melalui jalan dialogis secara intens dilakukan terutama antara pihak eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.Teori-teori yang penulis gunakan yaitu teori kebijakan publik, teori politik lokal, teori konflik dan konsensus serta teori civil society terbukti mendukung hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan.

---

This research is an effort to understand the policy development of Free Budget School that emerges as a concern of the local government of Pandeglang Regency on the condition of the education development in the regency. In Pandeglang, there is still a gap of 2.9% compare to the target of nine year compulsory education program. In addition, the policy of Free Budget School is endorsed by concern on economic condition of the people in Pandeglang to allocate their budget on school.

The process of policy making is interesting because originally the discourse of it tended to be top down because initiated by the regents. For that reason, this research tries to explore the process of policy making as a legal formal approach through institutional approach involving the role of executive, legislative, and civil society.

By using theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society, the writer examines the research applying qualitative method and analyzing the data through combination of different techniques or triangulation and also interpretative. The research was done on April to May 2006 and the location is the government of Pandeglang Regency.

The result of the research shows that the policy is formulated through several phases start from agenda arrangement, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation. The dynamic activities are occurred when there is a conflict between stakeholders who agree or disagree ended by a political consensus. The consensus is achieved through intensive dialogue, especially between executive and legislative, by arranging Local Budget Plan to be a fix Local Budget on 2005.

Theories applied in the research, which are theory of public policy, theory of local politics, theory of conflict and consensus, and theory of civil society are confirmed by the result of the research."

"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."