Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, perlu segera diselesaikan. Pengurusan piutang negara tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2931KMK.0911993 dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan lelang Negaral Panitia Urusan Piutang Negara.Dalam pengurusan piutang negara yang dilaksanakan KP3N Jakarta penyelesaiannya kurang begitu lancar, agak lambat dan memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga efektivitas penyelesaian piutang negara perbankan tersebut masih perlu ditingkatkan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian piutang negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif model deskriptif, dari data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan teknik wawancara terhadap responden sampel di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelambatan penyelesaian piutang negara tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penghambat berupa masalah kesulitan menentukan jumlah hutang, dokumen barang jaminan yang tidak lengkap, ketidak sempumaan perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, status tanah jaminan yang telah habis masa berlakunya, barang jaminan tidak menutupi hutang, masalah hubungan dengan nasabah, badan peradilan, pengosongan rumah/tanah jaminan dan keterbatasan pegawai serta anggaran. Faktor-faktor penghambat tersebut bersumber dari pihak kreditur dan yang bersumber dari adanya pengurusan pada KP3N.Penyelesaian piutang negara, dari 6(enam) kategori waktu penyelesaian piutang negara, 24,33 % dari 300 BKPN lunas yang diteliti, diselesaikan antara waktu 3,2 tahun sampai dengan 5,3 tahun dengan katagori "agak lambat"."

"Sustainabilitas utang negara adalah issu utama didalam suatu negara. Banyak studi teoritis yang menganalisa bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif dapat membuat utang negara menjadi lebih sustainable. Penelitian ini menguji hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang negara di Indonesia dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Di dalam penelitian ini, Penulis membedakan antara pengeluaran pemerintah produktif dan tidak produktif. Penulis menggunakan data belanja modal, belanja rutin, nilai tukar rupiah dan utang negara secara triwulan dari tahun 1994 triwulan I sampai dengan tahun 2012 triwulan IV. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengeluran rutin pemerintah mempunyai pengaruh yang negative terhadap utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, hubungan antara pengeluaran pembangunan (belanja modal) dan utang pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah positive dan tidak signifikan.

---

The sustainability of public debt is a main issue in the country. Many theoretical studies analyze that productive government expenditure can make the public debt become more sustainable. This study examines the relationship between government expenditure and public debt in Indonesia by using Vector Error Correction Model (VECM). In this study, I differentiate between productive and unproductive government expenditure. I use the quarterly data on capital expenditure, current expenditure, exchange rate and public debt from 1994Q1 to 2012Q4. The result shows that the current expenditure has a negative effect on the public debt in the short term and long term. Meanwhile, the relationship between capital expenditure and public debt in the short term and long term is positive and insignificant."

"Penelitian ini mengenai penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum berjalan dengan baik dan benar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar Pemerintah melakukan penyempurnaan atas regulasi yang mengatur tentang iuran, membuat Standart Operating Procedure (SOP) iuran, melakukan sosialisasi kepada badan usaha, dan mempercepat proses penyelesaian Sistem Informasi Manajemen Iuran.

---

This research was about administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas). This researched was conducted by descriptive qualitative metodology with study literature and survey to collect data. The research showed that administration of The Nation's Non-Tax Revenue (PNBP) in the Regulatory Body for Upstream Oil and Gas (BPH Migas) did not work properly. The suggestions were the Government should improve the regulations of dues, build the Standard Operating Procedure (SOP) for dues, to do socialization to the entity, and accelerate the finishing process of Manajement Information System of Dues."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan perusahaan berupa ukuran perusahaan, aset yang berwujud, tingkat profitabilitas, rasio market-to-book dan tingkat leverage serta credit rating terhadap tipe debt financing perusahaan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional dengan jumlah data observasi sebanyak 101. Penelitian menggunakan model binary logistic regression untuk memprediksi pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tipe debt financing. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan antara market-to-book dengan tipe debt financing.

---

This study analyze Effect of Firm Characteristics as size, tangibility, profitability, market-to-book ratio and leverage and credit rating on choice of debt financing. This study uses cross-sectional data to test of 101 observation datas. This study uses binary logistic regression to predict the effect of form characteristic on choice of debt financing. This study proves that market-to-book ratio has significant effect of debt financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksekusi yang dilaksanakan oleh PUPN dapat menunjang terpenuhinya pengembalian piutang negara yang macet, masalah-masalah apa saja yang timbul di dalam praktek dan apakah keputusan PUPN mengikat para debitur yang lalai (wanprestasi) atau pihak ketiga yang berkepentingan.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data utama yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder, juga dipergunakan data primer.Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang berasal dari kreditur negara (Instansi-Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara) sedangkan adanya dan besarnya piutang tersebut telah pasti menurut hukum. Dalam melaksanakan tugas, PUPN dengan kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk membuat "Pernyataan Bersama" antara Ketua PUPN dengan pihak Debitur, sifat Pernyataan Bersama mempunyai nilai seperti putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang eksekutabel (dapat dieksekusi), asal Pernyataan Bersama tersebut berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu PUPN juga berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa, berupa surat penetapan untuk: 1) Menjalankan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur; 2) Menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan Debitur yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara; 3) Menerbitkan Surat Perintah Pencegahan Berpergian Keluar Negeri; 4) Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap Debitur dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi; dan 5) Pemblokiran Benda Jaminan milik Penanggung Hutang (Debitur). Atas dasar kewenangan tersebut, maka keputusan PUPN sering dikatakan sebagai peradilan semu (quasi recht spraak) yaitu keputusan yang disamakan dengan keputusan hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.Dengan Kewenangan yang demikian besar ternyata didalam praktek sering dijumpai masalah-masalah, baik disebabkan oleh faktor ekstern maupun faktor intern. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu: 1) Adanya peninjauan kembali terhadap kewenangan PUPN dalam membuat Surat Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan yang diajukan oleh debitur dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan agar sita dan lelang dapat ditunda atau dibatalkan; 2) Adanya penyitaan kembali oleh Pengadilan Negeri terhadap objek barang yang pengurusannya telah diserahkan atau sedang diurus oleh PUPN; 3) Adanya kesulitan pengosongan terhadap objek benda yang telah dibeli oleh pembeli lelang; 4) Adanya pembatalan penyitaan dan pelelangan, karena penerbitan Surat Paksa sebagai dasar hukum pelelangan tidak didahului dengan Pernyataan Bersama; 5) Adanya perlawanan dari istri/suami orang yang disita dan dilelang barangnya; dan 6) Adanya beberapa barang jaminan yang mendadak disita oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kantor Badan Pertanahan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang. Masalah dokumen dan berkasberkas yang diserahkan ke PUPN tidak lengkap, juga masalah-masalah lain seperti debitur sudah meninggal dunia, perusahaannya bangkrut, dan masalah agunan yang diserahkan ke PUPN Iebih kecil dari total utangnya.Dengan adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan: 1) Piutang negara yang diurus PUPN sampai saat ini belum dapat memenuhi piutang negara yang macet; 2) Telah menghambat PUPN dalam menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien; dan 3) Dengan adanya keberatan dari pihak Debitur dan pihak ketiga, mengakibatkan keputusan PUPN dapat ditunda dan dibatalkan, dengan demikian kekuatan mengikat keputusan PUPN tidak bersifat maksimal.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan: 1) Untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi antara PUPN dan pengadilan sehubungan dengan penyitaan dan pelelangan, maka diperlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan; 2) PUPN perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, seperti Mahkamah Agung serta dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilakukan secara berkala, dengan agenda mencari pola (model) penyelesaian piutang negara macet; dan 3) Kewenangan PUPN untuk melakukan Sandera (Paksa Badan) dan Pemblokiran Benda Jaminan milik Debitur yang ada di bank, yang selama ini jarang digunakan, hendaknya dimanfaatkan oleh bank dengan memberikan dukungan informasi dan kalau perlu dukungan tempat dan biaya."

"ABSTRAKTujuan dan penelitian adalah untuk mewujudkan gambaran tentang Karakteristik Piutang Pasien Rawat Inap Bayar Sendiri dengan cara mengikuti proses masuk sampai lepas saat di RS Kanker "Dharmais".Metodologi yang digunakan adalah Metode Telaah Kasus dan Pendekatan Pemecahan Masalah. Dengan kata lain adalah Penelitian Kualitatif-Deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan Pengamatan Berperan Serta, Focus Group Discussion (FGD), Indepth Interview dan Pengamatan Atas Bukti-bukti Tagihan Rekening yang ada dari April 1994 -September 1995.Dari hasil penelitian,diperoleh data tentang Karakterislik Pasien Rawat inap dan Karakteristik Piutang dari Pasien Rawat Inap Bayar Sendiri yang metiputi Pelunasan Piutang Tanpa Tanggal Pembayaran; Angsuran Piutang Tanpa Tanggal Pernhayaran dan Piutang Ragu-Ragu.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Karakteristik Pasien Rawat inap seperti Pemilihan Kelas Perawatan, Lama Hari Rawat, Domisili dan Pekerjaan merupakan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya piutang. Karakteristik Piutang Dan Pasien Rawest Inap Bayar Sendiri adalah Pelunasan dan Angsuran Piutang Tanpa Tanggal Pembayaran dan Piutang Ragu-Ragu.Saran-saran yang bisa disampaikan adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen piutang terutama Penataan Rekening dan Penagihan. Monitoring ketat atas pemilihan kelas, pelaksanaan prosedur tetap pasien masuk dan lepas rawat serta meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja petugas melalui pendidikan, latihan dan Reward yang memadai.vii + 99 halaman : 9 tabel, 2 gambar, 12 lampiran.

---

ABSTRACT

The main objective this study is to give the figure about the own expenses patient debt characteristic by following the normal procedures at "Dharmais" Cancer Hospital.

The methodology used to study case and problem solving. In another word is qualitative descriptive study which the data collecting is held through participatory observation, focus group discussion (FGD), in-depth interview and observation to bill from April 1994 - September 1995.

Based on this study have been obtained data about debt characteristic for hospitalization patient (own expenses) including payment in cash and debt installments without date payment (extra installment).

The conclusion of the study of debt characteristic for hospitalization as follows: selection of class of patient, length of stay of patient in hospital, domicile, occupation constitute potential factors to create debt.

The debt characteristic of the own expenses patient such as cash and debt installment, cash and installments before three month and bed-debt.

Suggestion which may be withdraw from this study is to optimalization various function related to the debt management, particularly bill and claim arrangement. Tight monitoring for class selection, procedures implementation for patient to improve ability and motivation staffs through education, training and reward.

vii + 99 pages: 9 tables, 2 figures, 12 attachment."

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

---

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"ABSTRAKTerjadinya multi krisis di Indonesia pada medio tahun 1997 yang lalu membawaakibat langsung kepada dunia perbankan dan dunia usaha khususnya, yang ditunjukkandengan meningkatnya jumlah kredit macet (Non Performing Loan) di bank-hank umum diIndonesia. Bagi dunia perbankan meningkatnya kredit macet berakibat buruknyaperformance bank tersebut dan menyebabkan ratio kecukupan modal bank semakinberkurang (CAR). Sedangkan bagi dunia usaha macetnya kredit menyebabkanterhentinya roda usaha. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari jalan keluaryang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dunia perbankan dan dunia usahaapakah dengan rnerestrukturisasi hutang perusahaan ataukah melakukan penjualan asset. Mengambil studi kasus PT.SBN, perusahaan yang bergerak di bidangpengembangan perumahan, sebagai salah satu nasabah Bank XMl, yang mempunyai kreditsebesar Rp. 84.550.000,000,-, untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasaah dibank tersebut. Bagaimanakah kinerja PT SBN, proyeksi pendapatannya serta kebijakanrestrukturisasi apakah yang akan diambil oleh Bank XMl merupakan hal ? hal yang ditelitioleh penulis dalam karya akhir ini. Analisa rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasiorentabilitas dan analisa investasi dengan menggunakan alat ukur Net Present Value dananalisa sensitivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemungkinan PT.SBNuntuk dapat direstrukturisasi hutang-hutangnya ataupun tidak. Pemilihan alternatif restrukturisasi oleh Bank XMl adaLah Convert debt to equity,yaitu upaya menyehatkan struktur keuangan perusahaan melalui perubahan status pinjamanmenjadi penyertaan. Perubahan ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung darikesepakatan antara peminjam dengan pemberi Pinjaman atau Divestment/Asset Settlementyaitu upaya menyehatkan keuangan perusahaan melalui penyerahan/penjualan asset. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi arus kas perusahaan dengan alternatif penyelesaìankonversi Debt to Equity ini didapatkan nilai NPV Restrukturisasi sebesar arus kas bersihproyek investasi. Berdasarkan rencana restrukturisasi semula, maka diperolehWACC proyek investasi semula sebesar 20,27 %. Hal ini didasarkan bahwa besarnyabiaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yangdipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnyadiasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkanbesarnya tingkat bunga Pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risikoproyek, maka dapat ditentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) sebagai faktordiskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi dalam analisis ini. estimasi uruskas dilakukan selama 11 tahun, di luar tahun nol maka diperoleh nilai sekarang bersih(NPV) sebesar Rp 117.856.495.491,-. Dalam analisis restrukturisasi hutang ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modalsendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlakuselama periode investasi, yaitu sebesar 30 %. Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilaiperusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyekdalam rangka restrukturisasi hutang PT. SBN, terutama melalui mekanisme perubahantingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasì PT. SBNterhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula. Alternatif penyelesaian lain dengan menggunakan penjualan asset (divesilture), caraperhitungannya adalah menggunakan nilai asset yang telah dinilai oleh perusahaan penilaiindependen, kemudian nilai tersebut dicari nilai likuidasinya. Nilai likuidasi tersebutdianggap sebagai nilai pengembalian ke bank XMl. Adapun nilai pasar dari hasil penilaian independen tersebut adalahRp. 100.731.529.788,-. Nilai likuidasinya adalah 75% dari nilai pasar atau sebesar Rp.75.548.647.341,- yang merupakan nilal NPV-likuidasinya. Perhitungan analisa IRRdidapat sebesar -10,65% (minus 10,65%). Hal tebut disebabkan karena dengan modalyang sebesar Rp. 84.550.000.000 hanya dapat dikembalikan sebesarRp.75.548.647.341,-. Analisa Sensitivitas dari nilai NPV dengan cara convert debt to equity, dengan melakukanperubahan dan rencana semula pada proporsi struktur pembiayaan anlara modal sendiridengan pinjaman bank dengan tingkat bunga pinjaman yang tetap (23% per tahun), ternyataNPV terbesar berada pada proporsi struktur pembiayaan dengan modal sendiri sebesar 10% dan pinjaman bank sebesar 90 %, yaitu dengan nilai sebesarRp. 137.888.349.692,-. Adanya perubahan tingkat bunga pinjaman bank terutama pada akhir-akhir ini yakniadalah 28 % per tahun, maka bila rencana restrukturisasi semula jadi dilaksanakan NPVproyek akan menjadi lebih kecil yaitu sebesar hutang sebesar 60 %. Salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penghitungan NPV adalah komponenweighted average cost of capital (WACC), yang berfungsi sebagai faktor diskonto.Komponen WACC memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pada proporsi antara modal sendiri dengan pinjaman bank tetap, maka setiapkenaikan tingkat bunga pinjaman akan menyebabkan kenaikan nilai WACC yangberfungsi sebagai faktor diskonto, sehingga nilai NPV akan semakin rendah. 2) Pada tingkat buriga pinjaman tetap, maka setiap kenaikan modal sendiri pada proporsistruktur pembiayaan akan meningkatkan nilai WACC, yang berarti juga akanmemperkecil nilai NPV. Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman atau proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank, Secara bersama-sama atau sendiri, akan meningkatkan nilaiWACC sebagai faktor diskonto. Namun kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 1 %akan menyebabkan kenaikan WACC yang lebih kecil dibandingkan kenaikan proporsimodal sendiri sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank akan lebih memberatkan, perusahaan dibanding dengan kenaikantingkat bunga pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan analisa sensitivitas dan nilai NPV-Restrukturisasiternyata dari ketiga skenario di atas masih lebih tinggi nilai NPV-nya dibandingkan denganalternatif penjualan asset (divestment) yang hanya sebesarRp. 75.548.647.341,-. Dengan demikian dapat disimpuilcan bahwa alternatif penyelesaian kredit bermasalah studikasus PT SBN pada Bank XMl dapat menggunakan cara restrukturisasi kredit/hutangdengan metode convert debt to equty dengan hasil kembalian yang tertinggi bagi bank.Dengan direstrukturisasi kredit PT. SBN yang berperan terhadap portofolio kredit sektorproperti sebesar 15,49 %, maka apabila dengan membaiknya performance kredit PT. SBNdapat memperbaiki kualitas aktiva produktif Bank XMl sebesar persentase tersebut di ataskhususnya di sektor properti dan selanjutnya cadangan penyisihan penghapusan aktivaproduktif (PPAP) Bank XMl menjadi berkurang sebesar pokok kredit PT. SBN yangsemula 100 % menjadi hanya sebesar maksimal 5 %. Dengan demikian dapatmeningkatkan laba bank XMl di masa mendatang."

"ABSTRAKRumah sakit tidak dapat terhindar dari keadaan piutang karena sifat layanannya yang harus segera diberikan serta tidak sedikit yang bersifat 'menyelamatkan hidup', namun setelah phase ini dilewati ternyata timbul masalah piutang.Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan manajemen piutang Rumah Sakit Mekar Sari, sehingga pengabdiannya dibidang layanan kesehatan dapat semakin meningkat.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan pemecahan masalah, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu identifikasi masalah, uji coba pemecahan masalah dan mengevaluasi hasil coba. Dari penelitian di dapatkan belum adanya sistem dan prosedur penanggulangan piutang serta tidak adanya petugas yang khusus menangani masalah piutang pasien rawat inap perorangan. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan membuat sistem dan prosedur penanganan piutang pasien rawat inap perorangan sekaligus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bagian keuangan. Hasil uji coba menunjukkan periode rawat merupakan phase dan proses yang menentukan. Penagihan berkala setiap dua hari dan peresepan obat-obatan non life saving dapat menurunkan piutang pasien rawat inap perorangan.Saran yang diajukan ialah menyempurnakan sistem prosedur penanganan piutang pasien perorangan, mengupayakan terseleksinya pasien yang kurang mampu dan memperkecil piutang yang tidak dapat ditagih.

---

ABSTRACT

Due to its nature of services, hospital is oftenly in debt condition. Such condition is difficult to avoid as the first priority of service is to save the patiens' life, but the impact is that the debt problems occurred afterwards.

The goal of this research is to improve the hospital debt management of Mekar Sari Hospital, so that a better and improved dedication of health service could be achieved.

This research is case study using the problem solving approach which consists of three stages: problem identification, try out of the problem solving and evaluation. This research finds out that a system and procedure are not yet available to overcome the debt problems and there is no special staff who is in charged for this problem especially for the in patient division. The problem solving used is by applying a system and procedure to solve the debt problems and to improve the quality and quantity if the human resources in finance department. The result of the try out shows that the period during the patients are hospitalized is the most determining factor and phase. Charging the patients regularly every two days including the non live saving medicine could reduce the debt of patients to the hospital.

The suggestion proposed is to complete the system and procedure of debt problem solving for the in patient division, and to select the poor patients and to reduce the debts which cannot be charged to the patients."