Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi keuangan daerah merupakan hal penting dalam menentukan kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Untuk daerah tingkat II retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan asli daerah. Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial menjadi sumber pendapatan asli daerah tingkat II. Apalagi dengan titik berat otonomi yang diletakkan di daerah tingkat II, berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Pemilihan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu daerah tingkat II yang ditunjuk sebagai proyek percontohan otonomi daerah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.Dalam penelitian ini ddcaji (1) Bagaimana proses pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Aceh Utara. (2) Sejauh mans peranan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah bagi Kabupaten Tingkat II Aceh Utara. (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.Administrasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Daerah Tingkat II merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara di bidang pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi pasar ternyata Dinas Pendapatan Dati II Aceh than ternyata belum sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).Walaupun penerimaan retribusi pasar cukup signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dari jenis-}enis retribusi daerah lainnya, namun hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Utara belum dapat mengandalkan penerimaan retribusi pasar sebagai somber pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi administrasi penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah.Dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap administrasi penerimaan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dati II Aceh Utara, yaitu aparat pelaksana, sistem, strategi, struktur organisasi, gaya kepemimpinan dan nilai-nilai bersama."

"Skrispi ini membahas mengenai administrasi pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang dan masalah yang dihadapi dalam mengadministrasikan pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa administrasi pendapatan retribusi terminal di Kota Tangerang kurang baik. Banyak pelanggaran yang dilakukan dalam pengadministrasian pendapatan retribusi terminal karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan yang dilakukan; pemerintah Kota Tangerang harus meingkatkan pengawasan dan pemberian sanksi agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi terminal.

---

The focus of this studi is to describe a revenue administration of terminal charges in Tangerang city and what are the obstacle in revenue administrasion of terminal charges in Tangerang city. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by interview, observasion, and library research.

The result of the research show that the revenue administration of terminal charges in tangerang is not good because there are a lot of foul in the controlling system and the penalty system. The government of Tangerang city should improve the controlling system and the penalty system to increase the revenue from terminal charges sector."

"Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tentang e- Retribusi, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan e-Retribusi di DKI Jakarta ditinjau dari teori McMaster. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 dapat mengoptimalkan Retribusi Daerah dengan memenuhi ketiga dimensi karena menggunakan sistem online, serta memberikan solusi dari kekurangan peraturan sebelumnya.

---

As the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 was assigned about e- Retribution, so the local revenues that sourced by local retribution could be optimal. The aim of this research is to analyze the evaluation of e-Retribution's rule in DKI Jakarta based on McMaster?s theory. This research uses quantitative approach with the types of research is descriptive. The results of this research is tha the regulation of governor Nomor 11 tahun 2014 could optimalization local retribution with fulfill all third dimensions because of using online system, and gives the solution of the previous rules."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Pemungutan retribusi pada Pasar Agung dan Pasar Cisalak di Kota Depok memiliki kendala dalam pelaksanaannya dimana sejumlah pedagang yang berjualan di Pasar Agung dan Pasar Cisalak ini membayar tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan dalam peraturan daerah sehingga target retribusi yang telah ditentukan setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemungutan retribusi ini yaitu komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi. Tidak hanya keputusan dari tingkat pusat, tetapi peran UPT dan para pedagang pun turut membantu dalam proses pemungutan retribusi ini agar berjalan dengan baik dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Depok tentang pemungutan retribusi di Pasar Agung dan Pasal Cisalak di Depok. Penelitian ini adalah penelitian post-positivisme dengan desain deskriptif. Hasil penelitian adalah pedagang tidak tertib membayar retribusi sehingga perlunya ketegasan dari Pemerintah dalam menjalankan sanksi-sanksi yang sudah tertera di dalam Peraturan Daerah bagi wajib retribusi yang kurang/telat membayar retribusi, merevitalisasi fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang pasar yang lebih baik, rapi, dan bersih.

---

There are a few constraints on Collection of Retribution implementation on Agung Market and Cisalak Market, Depok, which some Agung Market and Cisalak Market?s Seller did insufficient payment compared to rate which is determined by Regional Regulation. This has led to yearly target for retribution collection never fulfilled. Affecting factors in retribution collection are communication, resources, bureaucracy, and disposition. Not only decision from Central Government, but also UPT or Technical Implementer Unit and Sellers participation which helps this retribution collection process running well and smoothly.

The objective of this research is to analyze the implementation of regional regulation of Depok City Government regarding collection of retribution on Agung Market and Cisalak Market in Depok. This is post-positivism research with descriptive design.

The result of this research are traders disorderly pay the levy so that the need for firmness of the Government in implementing the sanctions already stated refers on Regional Regulation for retribution compulsory whose did insufficient payment or late payment in order to do revitalization of market facilities that support market's better environment."

"Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi:(a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ?(b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta.Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut :1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system).2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi.3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima.4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir."

"Sejalan dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kewenangan untuk mengenakan pungutan retribusi baru atas fungsi pemerintahan dan pelayanan tersebut dapat dibenarkan. Keterbatasan daerah dalam meningkatkan penerimaan perpajakannya dan terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi dasar pertimbangan yang kuat perlunya daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan retribusi atas fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggunjawabnya.Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar daerah untuk mengenakan berbagai pungutan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, politik dan ekonomi. Sebagian besar pungutan retribusi baru yang dikenakan oleh daerah tidak layak antara lain karena tumpang tindih dengan pungutan pusat, merintangi arus barang antar daerah, tidak ada aspek kepentingan umum dan bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengatur pelayanan tersebut.Beberapa fungsi perizinan dan pelayanan yang layak dikenakan retribusi pada dasarnya dapat ditampung dalam retribusi atau pajak yang telah ada sehingga pungutan tidak terlalu banyak yang secara politis tidak dapat diterima masyarakat. Sementara itu, retribusi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian yang membutuhkan biaya yang relatif besar, seperti tera atau sertifikasi, pengenaan retribusi perlu pertimbangan penentuan besarnya tarif secara wajar agar tidak menjadi disinsentif bagi masyarakat dalam mengkonsumsi layanan tersebut.Retribusi baru yang saat ini banyak dilakukan oleh daerah dan tidak dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah pungutan berkaitan dengan pelayanan adminisi:rasi pemerintahan seperti retribusi izin usaha, pendaftaran usaha, rekomendasi dan legalisasi. Pada prinsipnya pungutan tersebut layak dilaksanakan namun secara politis sulit diterima karena pelayanan tersebut merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum.Dalam jangka panjang dan untuk menghindari pengenaan retribusi yang tidak baik kebijakan yang perlu ditempuh adalah menetapkan semua jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Penetapan jenis retribusi tersebut dapat dilakukan berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Fungsi perizinan dan pelayanan yang menjadi tanggungjawab daerah dinilai berdasarkan kriteria retribusi untuk selanjutnya ditetapkan sebagai retribusi daerah. Penambahan atau pengurangan jenis retribusi baru dapat dilakukan bila terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan. Mengingat pengaturan mengenai pembagian kewenangan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah maka perubahan terhadap jenis retribusi juga dilakukan dalam Peraturan Pemerintah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation."

"In Palembang City on in the implementation establishment and collecting cleanliness retribution based on Local rule No.12 of 2006 on the Management and Retribution of Rubbish and cleanliness. The implementation from this policy have various obstacles such as have not reached the target of realizing rubbish retribution and cleanliness caused by the lack of controlling from the controller team to collectors/collector of rubbish retribution and cleanliness and the Lack of Facilities and infrastructure of rubbish vehicle in the Palembang City because many of damage facilities and infrastructure and has not fixed. There were also the Research Aims to know the effectiveness of collecting rubbish service and cleanliness, knowing the factors that influence the effectiveness of collecting rubbish retribution and cleanliness also knowing the strategy that need to do by Cleanliness Departement District Government Palembang City in creasing effectiveness collecting rubbish retribution and cleanliness in Palembang City. The research method used qualitative method with descriptive approach . with this method the researcher as key instrument and describing systematically , factual and accurate on the factors also the characteristics from the relationship between the phenomenon researched. The collecting of data resource did by two ways such as 1) Interview with research informant by using Purposive sampling technique and snowball sampling technique @) Documentary that is district rule No.12 of 2006 and other documents. Based on data analysis knew that the effectiveness of implementation policy collecting cleanliness retribution had not quite effective with the realization of income as much as Rp. 2.414.846; (71,4%). while the factors that influenced the effectiveness of policy collecting cleanliness retribution in Palembang City were human resources in from of incentive. The presence of communication between organization , characteristic of bureaucracy implementer, the presence of implementer comprehension toward policy. Based on the analysis and data interpretation above, knew that there were some strategies to increase effectiveness collecting cleanliness retribution in Palembang City such as: Increasing communication and coordination between units inside or outside Cleanliness Departement related with the implementation of collecting cleanliness retribution , Doing socialization and stabilization toward policy collecting cleanliness retribution and doing renewal to the analysis of occupation to reach the appropriateness of organization objectives with field of duty."