Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mempelajari perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu berkaitan dengan pelayanan proyek kelangsungan hidup anak. Proyek kelangsungan hidup anak dimulai pada bulan September 1992 dan berakhir bulan September 1995 di Kecamatan Balai dan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Rancangan penelitian adalah cross sectional dengan unit analisis adalah posyandu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana seluruh populasi sebanyak 46 posyandu sekaligus adalah sampel. Analisis univariat dilakukan ; untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu selama dan setelah SCSP berakhir. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang paling berpengaruh dan memperoleh model hubungan yang paling baik (fit model) dan paling sederhana menggambarkan hubungan antara faktor-faktor pemberdayaan posyandu secara bersama-sama dengan kesinambungan pelayanan posyandu.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan SCSP mempunyai andil besar dalam upaya memfungsikan posyandu yang sudah ada, meningkatkan frekwensi kegiatan posyandu, partisipasi masyarakat dan rerata jumlah kader aktif didua kecamatan tsb.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pelayanan posyandu di wilayah pelayanan SCSP adalah partisipasi masyarakat, rerata jumlah kader aktif dan kunjungan petugas puskesmas. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan knalitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh SCSP baik terhadap pengguna, pelaksana dan provider pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci yang menjamin kesinambungan pelayanan posyandu pada masa-masa yang akan datang.Dalam proses permodelan, terpilih model terbaik dengan persamaan regresi : Kesinambungan = f (kunj petugas + kader aktif +part Masy + dana)

---

The Progress and Sustainability of Posyandu Activities in Relation with a Child Survival Project in Balai and Tayan Hilir Subdistrict - Sanggau DistrictThe progress and sustainability of Posyandu ( Integrated Services Post) in relation with a Sanggau Child Survival Project ( SCSP ) was explored in this study. The SCSP covers two subdistrict are : Balai and Tayan Hilir in Sanggau District which was started in September 1992 and closed in September 1995. The study design was cross sectional and using posyandu as a unit of analyses. Using purposive sampling methods, all (46) existing posyandu in the two impact areas have selected as a total samples of the study. Univariate analyses have conducted to know the progress and sustainability of the posyandu during and after SCSP. Bivariate analyses have conducted to explore the correlation between internal as well as external factors and the sustainability of the posyandu while the multivariate analyses also conducted to identify the most significant factor influenced sustainability and to find the fit and simple model relationship of both internal and external factor interaction to predict the value of sustainability of the posyandu activities.The study result shows that the ministry of SCSP has a great role in functioning the existing posyandu , increasing the level of community participation and the number of active cadres. The community participation, number of active cadres and frequency of health staff visit are the factors influence the sustainability of the posyandu activities. Those factors are closed related with the effort of SCSP in enhancing the quality of human resources of the users (community), implementors ( cadres) and health providers (puskesmas and BKKBN staff ). Those factors should be consider as key factors to assure the sustainability of posyandu in the future.In modelling process, the fit and simple model has been selected as a regression equation : Sustainability = f (health staff visit + community participation + active cadres + funds)"

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan untuk terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sehingga terwujud visi Indonesia Sehat tahun 2010. Guna mencapai visi tersebut dibutuhkan strategi yang tepat, diantaranya Paradigma Sehat, Profesionalisme, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan Desentralisasi. Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan daerah tertinggal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). JPKM merupakan upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan secara paripurna. terstruktur, terjamin kesinambungan dan mutunya serta pembiayaannya dilaksanakan secara pra-upaya. Program JPKM bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai ketaraf optimal, meningkatkan kemampuan hidup sehat dan produktivitas keria yang tinggi melalui penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan perorangan dan keluarga secara paripurna sesuai kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan anggota JPKM di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan desain cross sectional, dimana data-data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota JPKM yang terdaftar secara resmi di Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara periode tahun 1998 dan jumlah sampel penelitian adalah 200 orang dihitung dengan menggunakan proportional / stratified random sampling. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa anggota JPKM yang masih melanjutkan keanggotaannya pada tahun 1998/1999 hanya 60% dari 200 orang peserta, sedangkan yang 40% tidak bersedia lagi untuk memperpanjang kontrak kepesertaannya. Sebanyak 43,5% responden mengatakan bahwa prosedur berobat ke Puskesmas sulit karena harus membawa surat pengantar dari Kepala Desa, Lurah atau Pengurus LKMD dan pada analisis bivariat terlihat variabel ini berhubungan dengan kesinambungan kepesertaan JPKM. Demikian juga halnya dengan tarif premi yang harus dibayar anggota, dimana 75,5% mengatakan premi yang harus dibayar terasa mahal. Padahal dibandingkan dengan besarnya penghasilan responden pertahun jumlah premi ini terlihat kecil sekali, tetapi jika dibandingkan dengan tarif Puskesmas terlihat premi JPKM lebih mahal. Pada analisis bivariat variabel lain yang terlihat bermakna adalah pengetahuan anggota mengenai JPKM, sikap petugas Puskesmas dalam memberikan layanan kepada anggota JPKM dan sosialisasi peraturan mengenai program JPKM. Guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah anggota JPKM, maka perlu lebih disempurnakan dan disesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

Analysis on Variables Related with Sustainability of Public Health Maintenance Guarantee Participates at Bukit Kemuning Sub district, North Lampung, Year 1998National Development's goal is to increase public health through all field of development. Health development is one of national development effort, which directed to create awareness, willingness, and abilities of healthy lives for everyone so that Indonesia Health Vision 2010 can be realized. In order to achieve that, good strategy, namely Health Paradigm, Professionalism, Public Health Maintenance Guarantee, and Decentralization are must.

The policy of health development in North Lampung District performed in integrated ways, spread all over the places, evenly distributed and reachable by entire public and also sustainability performed. The priority of the goal is the poor, isolated people, which have high risk of health. The Public Health Maintenance Guarantee is a way to maintain health in structured, guaranteed sustainability, qualitative ways, and prepaid.

Public Health Maintenance Guarantee program's goals are to improve the health of the public to an optimal level, to increase the ability to live healthy, and to increase the work productivity through proper health maintenance whether it is personally or family done.

The goals of this research to obtain any variables that related to sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates in Bukit Kemuning Sub District, North Lampung. It is a descriptive research with cross sectional design where the data were gathered in same time.

The population is all of the members of the Public Health Maintenance Guarantee Program in the Bukit Kemuning Sub District, North Lampung, year 1998. Samples are 200 people and counted with proportional / stratified random sampling.

In results, members of the Public Health Maintenance Program whom continued their membership were 60% of those 200; the other 40% were not. 43.5% said that the procedures to the Puskesmas were complicated, because they had to bring a letter from the Head Village. In bivariat analysis, it was clear that this variables was related to the sustainability of Public Health Maintenance Guarantee participates. So was the insurance, which had to be paid by the members, 75.5% of them said it was too expensive. Although this insurance was very cheap comparing to the income of the members, but it was more expensive comparing to the Puskesmas' tariff.

In another bivariat analysis, the knowledge on Public Health Maintenance Guarantee Program, the attitudes of the Puskesmas' attendants of giving services, and the socialization of the rules on public health maintenance are very meaningful. To maintain and increase the members of the Public Health Maintenance Guarantee program, the program should be improved and matched with the people's needs."

"Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas di daerah terpencil, salah satu upaya yang diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas berdasarkan persepsi pengguna jasa di daerah. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional terhadap kualitas pelayanan puskesmas Cimandala Kecamatan Sukaraja melalui evaluasi kualitas pelayanan yang didasarkan pada persepsi pengguna jasa dengan menerapkan metode evaluasi Ovretveit. Pengumpulan data dilakuakan melalui kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan puskesmas Cimandala sudah dinyatakan baik dan menyarankan untuk perlu dilakukan perbaikan terhadap pelayanan yang terkait dengan mekanisme pengaduan keluhan dan kejelasan penindak lanjutan laporan maupun keluhan masyarakat pengguna jasa oleh petugas puskesmas Cimandala. Selain itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana pendukung dan penyusunan standar operasional prosedur yang mampu memberikan layanan berkualitas serta berorientasi pada pasien atau pengguna jasa agar tercipta pelayanan puskesmas Cimandala yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh pasien.

---

In order to improve service quality public health center in remote areas, one of the efforts is expected to reach public welfare. So research to find an overview of service quality public health in remote areas based on costumers perseption is needed. This is a cross sectional study of Cimandala Public Health Center service quality through the evaluation of service quality based on Costumers Perception by applied on Ovretveit evaluation model approach. Collecting data carried out through a questionnaire and an interview. The result of this research shown that service quality in this place been declared well. It is suggested necessary improvements to services related to the grievance mechanism and clarity proceded reports and public complaints service user by the staff of Cimandala public health center and be sides that by compiling operational standard of procedure and supporting instruments with focus in costumer oriented in order to improve quality services of Cimandala public health center which can extend statisfaction for the all customers."

"Pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam kesinambungan pelayanan bagi ibu hamil, antara lain melalui tersedianya rantai rujukan untuk berbagai tingkat pelayanan yang penting. Peranan Puskesmas yang sejak semula dirancang untuk menjadi pusta pelayanan kesehatan, pusat pembinaan masyarakat, dan pusat pengembangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis tahun 2010. metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, dengan instrumen kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di ruang KIA Puskesmas Payungasari sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam aspek pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan menunjukkan pada kategori cukup puas sebesar 53,33%. Kesimpulannya adalah bahwa gambaran tingkat kepuasan ibu hamil mengenai pelayanan petugas kesehatan di ruang KIA Puskesmas Payungsari kabupaten Ciamis menunjukkan kategori cukup puas. "

"Pemerataan pelayanan kesehatan di tanah air dewasa ini merupakan masalah pokok yang masih dihadapi sektor kesehatan. Aksesibilitas masyarakat masih rendah. Pada penelitian ini dipelajari pola pemanfaatan pelayanan kuratif modern pada balita dan faktor apa yang mempengaruhinya serta sejauh mana fasilitas kesehatan modern telah dimanfaatkan secara merata. Penelitian ini dibatasi pada pemanfaatan pelayanan kuratif modern, balita yang sakit dan di daerah pedesaan Sumatera dengan dasar atau alasan: (l) sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, (2) balita adalah rawan terhadap kesakitan dan kematian dibandingkan golongan usia lainnya, (3) jumlah penduduk terbesar berada di pedesaan (70 %) dengan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan masih rendah dibandingkan di perkotaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder Susenas 1992 yang telah dikumpulkan secara cross sectional Data kesakitan dikumpulkan secara retrospektif 1 bulan sebelum survei. Unit analisis adalah individu balita dan ciri-ciri kepala keluarganya, dengan besar sampel 1029 responden di 8 propinsi Sumatera. Metode analisis adalah secara univariat melihat distribusi frekuensi, bivariat dengan uji statistik Chi-square dan analisis multivariat dengan regresi logistik. Variabel bebas yang diteliti adalah tingkat pendidikan kepala keluarga, asal keluarga, pemanfaatan media informasi oleh kepala keluarga, pekerjaan kepala keluarga, penghasilan, jarak dan lama sakit. Hasil penelitian menunjukkan 3 variabel yang terbukti berpengaruh pada pemilihan pemanfaatan pelayanan kuratif modern pada balita di pedesaan Sumatera yaitu variabel media informasi, jarak dan lama sakit. Dapat dikatakan dengan mengendalikan variabel lain bahwa: (1) makin baik tingkat pemanfaatan media informasi oleh kepala keluarga maka kecenderungan memilih pemanfaatan pelayanan kuratif modern untuk balitanya makin tinggi; 2) makin jauh jarak ke tempat fasilitas kesehatan terdekat maka kecenderungan memilih pelayanan kuratif modern untuk balitanya makin kecil; 3), makin lama sakit (makin rendah status kesehatan) balita, maka kecenderungan memilih pelayanan kuratif modern makin tinggi, meskipun tidak konsisten. Dari penelitian ini juga dilaporkan tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal pemilihan pemanfaatan pelayanan kuratif modern pada balita menurut tingkat kemampuan ekonomi keluarga dan ini dapat merupakan petunjuk adanya pemerataan. Hal ini dapat disebabkan daya beli masyarakat telah meningkat, tarif pelayanan di fasilitas kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat atau kesadaran masyarakat akan kebutuhan pengobatan telah meningkat. Disarankan agar para perencana dan pengelola program lebih memperhatikan mereka yang tingkat pemanfaatan media informasi yang masih kurang, terpencil dari fasilitas kesehatan dan status kesehatan masyarakatnya yang relatif rendah."

"Penetapan tarif raslonal pelayaiian balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu yang berlaku saat ini tidak berdasarkan perhitungan analisis biaya satuan pelayanan, cost recovery rate, tingkat keman^juan/kemauan masyarakat untuk membayar, kebijakan tarif maiqiun tarif pesaing yang setara . Dengan melihat komponen biaya seperti ini, tarif tersebut diatas masih dipertanyakan. Dalam konteks inilah perlu dilakukao suatu penelitian, uatuk menganalisis tarif rasional balai pengobatan pada Puskesmas Jalan Gedang di Kota Bengkulu.Penelitian ini dilakukan dengan rancangan cross sectional melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan uotuk meneliti ATP/WTP. kebijakan tarif dan tarif pesaing. Sedangkan data sekunder digunakan untuk meneliti biaya balai pengobatan dan perbitungan biaya satuan pelayanan. Analisis biaya dilakukan dengan metoda double distribution, Sedaogkan untuk menetapkan tarif digunakan simulasi tarif.Hasil penelitian menunjukan bahwa bia>'a satuan aktual adalah Rp. 5.391 total biaya tanpa annualized fixed cost adalah Rp. 65.153.436 sedangkan total biaya tanpa annualized fixed cost dan gaji adalah Rp. 23,239.609. Biaya satuan yang diperoleh ini lebih besar dari larif yang berlaku berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada balai pengobatan puskesmas tersebut Dengan demikian tarif yang rasional mestinya Rp. 2.000 berdasarkan jumlah simulasi pengunjung yang mampu raeuibayar (91 %) dan pengunjung yang tidak mampu bayar (11%).Hasil penelitian perhitungan tarif BP puskesmas ini dapat dijadikan bahati pertimbangan bagi Kepala Dinas Kesebatan Kota Bengkulu, dalam mengajukau usulan penyesuaian tarif kepada Pemda Kota Bengkulu untuk menetapkan tarif puskesmas yang rasional.

---

Pricing for Curative Care (CCS) at Jalan Gedang Health Cnter HC in Bengkulu Municipality has not been set up the unit cost, cost recovery rate, ability to pay/willingness to pay, fee regulation and competitor fee, obviously the price se-ting is remain questionable A research to analyze a rational CCS Rice in Jalan Gedang HC.

This research used is needed the determine the unit cost as well as as the ability to payAVTP of the constinuaity a cross sectional design qualitative and quantitative approaches. Primary and secondary data was collected, Primry data were used determine the ability to pay/willingnes to pay price setting and competitor, secondary data were conducted to study CCS actual & normative and price setting. The analisys was done using double distribution method, and a simulation was undertaken to determining the rational tariff.

Research result showed that actual unit cost was 5.391 rupiahs, total cost without annualized fixed cost was 65.153.436 rupiahs. The unit cost was higer than the current price It is proposed That rational Tariff need to be adjusted to a new pice ( 2000 Rp ), Based on the simulation of patients, abnity to pay 91 % is predicted can afford this, while the poor could still be protected by the government.

The Findings revealed (hat this pricing policy model could be used to help the policy mater to consider that the current tariff could be adjusted rationally without sacrificing the poor."

"Penelitian ini menggunakan desain penelilian eksploratif yang berujuan menguraikan kegiatan yang dilakukan perawat dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan perawatan dalam pelayanan KIA dan KB di Puskesmas dan di masyarakat.Penelitian ini dilakukan terhadap empat perawat yang masing-masing bekerja di Puskesmas Induk dan Puskesmos Pembantu uskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu di Depok. Tiap perawat diamati oleh dua orang penetiti selama : mengetahui jumlah waktu yang digunakan umuk kegiatan KIA dan KB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosentasi waktu rata-rata yang digunakan perawat untuk pelayanan KIA dan KB adalah 29.6% daru total waktu pelayanan Puskesma. Waktu yang lain digunakan oleh perawat untuk melaksanakan penyuntikan, pengisian kartu memanggil pasien dan menyiapkan obat. Perawat yang bekerja pada Puskesma di Bogor menunjukkan bobot kegiatan paling linggi dalam pelayanan KIA dan KB, sedangkan tiga perawat melakukan kegialan pada Balai Pengobatan, depot obat dan kegiatan non keperawatan lain. Kegiatan perawat tertinggi di Posyandu adalah pemberian imunisasi dan pemantauan perlumbuhan yaitu 89,3% dan kegiatan lain. Puskemas yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perawat dan perawat dengan kemampuan lebih untuk melakukan pelayanan KB, ternyata menunjukkan cakupan KB yang cukup tinggi. yaitu 82.4%.Beberapa yang menyebabkan perawat kurang berperan dalam pelayanan KIA dan KB antara lain karena perawat tidak diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan KIA dan KB, serta uraian tugas yang kurang jelas dan tidak sesuai dengan latar beiakang pendidikan perawai.

---

This research utliizied explorative descriptive design with the purpose of describing the nurse's activities and identification of factors affective nursing activities in maternal child health care and family planning services in health centre and comunity.

Four nursed working at twograin health center and two subdistrict health center located in Bogor and Depok were included this study. Each nurse was observed by two observers throughout the working hours to collect data on time spent be nurses for maternal child health care and family planning services.

The result of studyrevealed that the average of percentage time spent by nurses to provide maternal child health care and family planning services was 26.6% of total time spent in health center."

"Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, tetapi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menawarkan solusi atas permasalahan tersebut dengan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan agar puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya. Puskesmas di Kabupaten Bogor telah menerapkan BLUD sejak tahun 2018 dengan cakupan 39,6% pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan penerapan BLUD dengan kinerja pelayanan puskesmas di Kabupaten Bogor tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional menggunakan Profil Kesehatan Kabupaten Bogor dan data rutin Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor yang berjumlah 101 puskesmas. Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja pelayanan, variabel independen utama BLUD, dan variabel kovariat proporsi bayi, proporsi balita, proporsi penduduk usia produktif, proprosi penduduk usia lanjut, kategori wilayah kerja, ketenagaan, sarana, prasarana, alat kesehatan, prevalensi TB, prevalensi hipertensi, dan prevalensi DM. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pelayanan puskesmas sebesar 73,68%. Tidak terdapat perbedaan kinerja pelayanan antara puskesmas BLUD dengan puskesmas non BLUD setelah dikontrol oleh variabel kovariat (p = 0,33). Saran kepada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor agar melakukan pengendalian internal dan mengevaluasi penerapan BLUD. Pemangku kepentingan agar menyusun strategi penguatan puskesmas yang telah menerapkan BLUD.

---

Public health center (puskesmas) is a healthcare facility that held public and individual health services in their work area. Puskesmas has strategic role in Indonesia’s health care system, but still has many challenges, including financial management. BLUD offers solutions for this problem through its flexibility to improve puskesmas service performance. Starting in 2018, there were 39,6% puskesmas implementing BLUD in Bogor District in 2021. The purpose of this study was to determine the relationship between BLUD implementation and puskesmas service performance in Bogor District in 2021. This research was a cross-sectional study using the Bogor District Health Profile and routine data of the Ministry of Health. The population and the sample of this study were all puskesmas in Bogor District, 101 puskesmas. The dependent variable was service performance, the main independent variable was BLUD, and the covariate variables were baby proportions, under 5 years old children’s proportions, productive age population proportion, elderly population proportion, work area category, human resources, facilities, infrastructure, medical devices, TB prevalence, hypertension prevalence, and DM prevalence. The results showed that puskesmas service performance in Bogor District was 73,68%. There weren’t differences of service performance between puskesmas implementing BLUD and puskesmas wasn’t implementing BLUD after being controlled by covariate variables (p = 0,33). Suggestion to puskesmas and Bogor Distict health office are to carry out internal control and to evaluate BLUD implementation. In addition, stake holders are expected to build a strategy strengthening puskesmas that implementing BLUD."

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"Optimalisasi tarif Polindes selama ini belum mengacu kepada suatu hasil analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pelayanan kesehatan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak yang secara purposive dipilih mewakili daerah yang miskin dengan tigkat penghasilan masyarakat rendah tetapi ada sebagian wilayahnya yang bebatasan dengan perkotaan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di hitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan BP Rp 5.266,00 , KIA/KB Rp 21.736,00 dan Persalinan Rp 92.787,00 sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional dan pemeliharaan (tanpa AFC + Gaji) biaya satuan BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 Persalinan Rp 42.166,00. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makanan sebesar Rp146.364,00 pengeluaran makanan tanpa pesta Rp 112.173,00 dan pengeluaran non esensial Rp 11.153,00.Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan kemampuan masyarakat adalah Rp 7.318,00. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata - rata adalah Rp 4.833,00. dan pengandaian periksa KIA/KB rata - rata sebesar Rp 2.600,00 titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 1.600,00 dengan menyingkirkan 20% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kulitas pelayanan Polindes rata - rata sebesar Rp 5.265,00 titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp 3.600,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat.Tarif Rp 800,00,- ini ternyata pada saat sekarang dengan memandang tingkat kemauan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi Rp 1.400,00 dengan menyingkirkan 12 % masyarakat walupun belum dapat menutupi biaya satuan (tanpa AFC + Gaji). Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp 3.000,00 asalkan kualitas pelayanan ditingkatkan dengan konsekuensi menyingkirkan 29% masyarakat.Masyarakat yang tidak mampu (tersingkir) perlu mendapat subsidi Pemerintah Daerah dan dikelola secara khusus. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerinah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan tarif Polindes.

---

An Analysis of Unit Cost and the Optimum Rate for Polindes Kolelet Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten on 2000The optimum rate prices for Polindes haven?t referred to outcome analysis unit cost in services, capability degree and community desire to pay the health service. Is the rate now, have come near to unit cost of services, capability degree and community disire to pay, so it be done an analysis of rate in Polindes Kolelet, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, it is looked for destitute and peripheral areas. This analysis constitutes descriptive analysis by planning cross sectional. The results of experiment showed an unit cost such as : Balai Pengobatan Rp 5.266,00 , KIAIKB Rp 21.736,00, Persalinan Rp 92.787,00 , if it is counted for an operational fee and maintenance (without AFC + salary) unit cost BP Rp 3.420,00 , KIA/KB Rp 10.539,00 , Persalinan Rp 42.166,00. Referring to society ability, expending of not foods is Rp 146.354,00, expending of foods without party Rp 112.173,00 and expending non essential Rp 11.153,00.If we see for 5 % expending of not foods, the community ability is Rp 7.318,00, community desire for sick assumption is Rp 4.833,00 on an average and inspection assumption KIAIKR is Rp 2.600,0000 on an average so it is met with expending of non essential is Rp 1.600,00 which must evacuate 20% of society. If it is seen community desire for upgrading service quality Polindes by average is Rp 5.265,00 referring to society ability, expending of non essential is Rp 3.600,00 which must evacuate community about 28%.The rate for Rp 8.00,00 in this time if we see community desire, it can be risen Rp 1.400,00 by evacuating 12% of society. Although it can't cover an unit cost (without AFC + salary). The rate for Polindes can be risen Rp 3.000,00 if the service quality risen. So it will evacuate 29% of society.The poor community need subsidy from territory government by specific management. The results of experiment can be used for judgment by territory government in determining rate for Plindes."