Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat merupakan salah satu institusi pemerintah bidang kesehatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 58 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. lnstansi ini bertanggungjawab dalam tugas melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian dan penilaian efektifitas pelayanan kesehatan dalam Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.Bcrlandaskan Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian atau Lembaga untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yang dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga terkait, maka mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SKIVIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009 dan Rcncana Slrategis Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2006, maka Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat dengan dukungan berbagai pihak pada tahun 2006 merencanakan dan melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat Tahun 2007-2001.Rencana Strategis disusun dengan Pendekatan Balanced Scorecard sebagai suatu metodologi penilaian kinerja yang berorientasi pada pandangan strategis kemasa depan, mampu menterjemahkan visi dan strategi menjadi aksi, menjabarkannya dalam tujuan strategis yang secara komprehensif dapat dijalankan dalam program dan kegiatan operasional sehari-hari dengan sasaran dan target serta tolok ukur yang jelas dan spesifik Gaspersz (2003).Balanced Scorecard merupakan alat manajemen kontemporer (kontemporary management toob dengan Kekomprehensifan, Kekoherenan dan Keseimbangan serta Keterukurannya mempunyai keunggulan tersendiri dalam mengukur kinerja masa depan melalui Empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspektif Finansial, Perspekrif Pelanggan, Perspektif Proses lntemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi sehingga mampu memasuki lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen dimana system manajemen yang digunakan oleh perusahaan masih belum pas dengan tuntutan lingkungan bisnis masa kini dalam era global.Jenis penelitian ini adalah penelitian operasional (operational research) dengan menerapkan metoda kualitatif yang bersifat deskriptifanalitik menggunakan data primer dan sekunder."

"Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Pusat Komunikasi Publik sejak tahun 2005 meningkat hirarkinya menjadi eselon II, sehingga harus membuat perencanaan anggaran sendiri dengan bentuk keluaran berupa dokumen RKA-KL. Dengan melihat tujuan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatkan citra positif Departemen Kesehatan maka diperlukan dukungan dari perencanaan yang baik terutama perencanaan anggarannya. Belum diketahuinya gambaran perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran umum perencanaan anggaran pada penyusunan kegiatan tahun 2007 di Pusat Komunikasi Publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan April- Juni 2008 di Pusat Komunikasi Publik dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi dan dokumen terkait. Data hasil wawancara mendalam diolah dengan cara dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan tetap menjaga validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Komponen input menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah mencukupi dalam hal kualitas dan latar belakang pendidikan, namun masih kurang dalam hal kuantitas dan lama bekerja. Sarana yang ada mampu mendukung kegiatan dengan cukup baik begitu pula dengan sumber data, tersedia dengan cukup walaupun masih sering terjadi keterlambatan pengumpulan dan masih sering terjadi kurang lengkapnya data yang diperlukan. Sumber dana berasal dari APBN yang mencukupi dan besarnya berbeda-beda tiap tahunnya. Pedoman dan kebijakan yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait dengan perencanaan anggaran yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan maupun instansi perencanaan terkait lainnya. Pedoman dan kebijakan ini sudah diikuti dengan baik oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kegiatan perencanaan anggarannya. Komponen proses dilakukan sesuai urutan dan sangat memperhatikan pedoman yang ada walaupun belum dilakukan teknik tertentu untuk menentukan kegiatan rutin. Komponen output adalah dokumen RKA-KL yang cukup representatif akan rencana kegiatan untuk tahun 2007, kekurangannya adalah adanya kegiatan yang sebenarnya ingin dilaksanakan tapi luput dari perencanaan tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak berubahnya hierarki Pusat Komunikasi Publik menjadi eselon II, maka mempunyai kewajiban untuk membuat rencana anggaran dan kegiatannya sendiri sesuai dengan PP RI Nomor 20 tahun 2004. Disarankan agar SDM pelaksana dapat lebih inovatif dan berinisiatif dalam membuat kegiatan yang mengacu pada skala prioritas, dan fokus terhadap tujuan Pusat Komunikasi Publik sehingga output kegiatan dapat lebih terukur. Untuk itu SDM harus sering mengikuti pelatihan yang diadakan tentang perencanaan."

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Perencanaan kesehatan adalah salah satu fungsi yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dalam manajemen. Rendahnya kualitas usulan .perencanaan kesehatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor tersebut perlu dilakukan penelitian, Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang diadakan selama bulan Oktober 2000 dengan menggunakan metode kualitatif memakai teknik wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Secara umum, penelitian ini menemukan adanya berbagai faktor yang diduga bahwa usulan perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang masih jauh dari sempurna. Dan dibuat oleh satu orang saja yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Hal ini disebabkan usulan perencanaan yang dibuat hanya bersifat lembaran kerja, tanpa mempunyai tujuan yang jelas, tidak berkesinambungan dan dibuat oleh tenaga perencana yang belum terlatih serta tidak memperkirakan faktor penghambat atau pendorong pada waktu pelaksanaan dan tidak dapat menyesuaikan keadaan oleh sangat jarangnya dilakukan bimbingan teknis tentang perencanaan, tidak adanya pendelegasian wewenang secara tertulis, kurangnya koordinasi lintas program dan lintas sektor, tidak terlibatnya staf secara penuh, pengetahuan dan kemampuan para perencana tentang proses perencanaan yang masih kurang serta tidak adanya supervisi tentang proses perencanaan. Berdasarkan hasil-hasil yang sudah dikemukakan di atas maka kualitas usulan tahunan kesehatan relatif rendah, disarankan agar Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang melakukan pembenahan terhadap manajemen perencanaan kesehatan dengan menempatkan urusan perencanaan ke dalam struktur yang ada, meningkatkan Pembinaan tentang perencanaan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perencanaan melalui pelatihan dan pendidikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya pendelegasian wewenang secara tertulis, melibatkan staf secara penuh dan meningkatkan kerja lama. lintas program dan lintas sektor.

---

The Analysis of Factors Expected to Correlase to Low Quality of Proposed Annual Health Planning at Health Department of Padang Panjang District, 1999/2000Health planning is the first function which has to be done before doing the other management functions. Low quality of proposed annual health planning can be caused by many factors. This study was carried out at Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang in October 2000. Data were collected through in depth interview, focus group discussion and observation. In general, this study found that the proposed annual health planning at Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang is still low in quality. It was correlated with the form of proposed document which was made only in working sheet only, without clear direction, no continuation, no prediction to the strenght and weakness is in time of action, inability to adapt to the situation caused by poor technical guide in the process of health planning, no written delegation of authority, poor coordination and cooperation between program holders and correlated sectors, poor staff who involves fully in the health planning process, poor knowledge and skill in health planning, and no supervision about health planning. It seemed that the proposed was made by contrained worker. Based on the results above the the quality proposed annual health planting was low. It is suggested Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang to look into health management by increasing the technical guide of health planning including knowledge and skill through training. Besides that, it is important to restrict the delegation of authority, to involve staffs fully in the health planning process and to increase the coordination and cooperation between program holders and other correlated sectors."

"Dalam rangka mempercepat proses Otonomi Daerah, terutama dalam bidang kesehatan, maka disepakati suatu perjanjian pinjaman proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (DHS I) 2001 - 2005 telah ditanda tangani pada tanggal 27 Maret 2001 antara Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB). Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan cara meningkatkan kemampuan setempat untuk meningkatkan mutu jangkauan dan efektifitas biaya pelayanan kesehatan serta partisipasi masyarakat setempat dalam bidang perencanaan kesehatan juga dengan menentukan prioritas dan mekanisme pertanggungjawaban.Hasil perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan 2002 khususnya anggaran sektoral yang dananya bersumber dari APBN dan Pinjaman Luar Negeri, belum memenuhi harapan yang diinginkan walaupun evaluasi secara resmi akan dilaksanakan dalam midterm reviw. pada bulan September 2001 Hal ini ditandai dengan masih banyaknya hambatan dalam pencairan dana pinjaman luar ngeri. Pada tahun 2001 realisasi proyek sektoral hanya mencapai 15% dan pada tahun 2002 hanya 29%.(Laporan proyek sektoral Dinas Kesehatan 2001-2002).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor internal dan eksternal terhadap kualitas perencanaan kesehatan dalam pelaksanaan desentralisasi pelayanan kesehatan (DHS) Propinsi Riau Tahun 2001 - 2002.Metode penelitian yang digunakan adalah studi kuantitatif untuk mendapatkan gambaran deskriftif dan hubungan faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhi perencanaan kesehatan dalam pelaksanaan perencanaan desentralisasi pelayanan kesehatan (DHS) Propinsi Riau pada Tabun 2001-, 2042.Adapun hasil penelitian menunjukkan variabel motivasi kerja, pengalaman kerja dan kelengkapan sarana mempunyai hubungan yang bermakna dengan kualitas perencanaan. Perhitungan persamaan faktor internal untuk intervensi motivasi sebesar 56%, intervensi pengalaman kerja 68% dan intervensi kelengkapan sarana 67%. Perhitungan persamaan faktor eksternal untuk intervensi variabel kontribusi pembinaan staf sebesar 81% dan intervensi kontribusi koordinasi program sebesar 86%.Intervensi pengalaman kerja disarankan untuk merekrut tenaga yang berpengalaman sebagai tim perencana dalam bidang perencanaan disamping melakukan pembinaan karier melalui promosi untuk jangka panjang, sedangkan penghargaan dan insentif merupakan intervensi jangka pendek.Disarankan kepada pejabat structural/pemegang program untuk menggunakan sistem pengendalian anggaran, pihak manajer dapatmendelegasikan tanggung jawab sehari-hari pada level manajemen yang lebih rendah, mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan umum, mempertahankan pengendalian menyeluruh. Pertemuan-pertemuan juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan dalam menyusun rencana proyek sektoral desentralisasi pelayanan kesehatan (DHS).

---

In order to accelerate the Regional Autonomy, especially in the health sector, a project loan agreement of Decentralized Health Service Project (DHS I) 2001-2005 has been signed on March 27, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and the Asian Development Bank (ADB). This project is expected to increase the health service and the family planning by increasing the local ability to increase the quality of access and effectiveness of the health service expense and the Iocal people participation in the health planning and also determine the priority and the accountability mechanism.

The planning result which is held in the year 2001 - 2002 especially the sectoral budget which is resulted from the State Budget and Foreign Loan, have not fulfilled the desired expectation, even though the official evaluation will be held in the midterm review on September 2003. This is characterized by many obstacles in the realization of the foreign loan. In the year 2001 the sectoral project realization only achieved 15% and in the year 2002 only achieved 29% (Report of the sectoral project of the Health Office, 2001-2002).

This research is intended to identify the correlation of internal and external factors towards the health planning quality in the implementation of the Decentralized Health Service Project (DHS) of the Riau Province in the year 2001-2002.

The research method used is quantitative study in order to obtain descriptive it lustratiob and the internal and external factors which affect the health planning in the implementation of the health service decentralized of Riau Province in the year 2001-2002.

While the research results indicate the correlation of the work motivation, work experience and completeness of facilities have significant relationship with the planning quality. The calculation of internal factor equation for motivation intervention is 56%, intervention of the work experience is 68% and intervention of the facilities completeness is 67%, The calculation of the external factors equation for the intervention of staff development contribution is 81% and intervention of program coordination is 86%.

The work experience intervention is suggested to recruit experienced personnel as the planning team in the planning sector beside performing career development through promotion in the long term, while appreciation and incentives are short term interventions_

It is suggested that the structural officials 1 who is in charge for the program to use the budget controlling, the manager can delegate the day to day responsibility to the lower level management, coordinate various activities to achieve general objectives, maintain the total control. Meetings can also be done to achieve agreement in preparing the Decentralized Health Service Project plan (DHS).

References: 34 (1982- 2002)"

"Perencanaan tenaga kesehatan yang tidak baik akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan tenaga kesehatan dengan realisasi. Akibatnya menimbulkan ketidakmerataan tenaga kesehatan. Satu wilayah mendapatkan tenaga kesehatan yang memadai, sementara wilayah lain kurang tenaga kesehatan sehingga akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Proses perencanaan yang baik meliputi : (1) perkiraan demand , (2) perkiraan supply , (3) mempertahankan (retaining), anggaran (budgeting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 dengan mempergunakan analisis SIPOC, yaitu dilihat semenjak dari Suppliers - Inputs - Processes - Outputs -- Customer.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran dokumen agar dapat digali informasi yang mendalam tentang perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002.Adapun hasil dari penelitian ini adalah unsur pemasok (suppliers) telah memberikan dengan baik, walaupun masih ada pemasok lain yang belum dilibatkan dalam perencanaan tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor tahun 2002 adalah organisasi profesi dan institusi pendidikan. Belum adanya SOP, dana yang tidak ada, sarana penting untuk untuk perencanaan yaitu IT belum memadai, dan tenaga perencana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas sangat mempengaruhi mutu Masukan (inputs). Sementara dalam unsur proses ditemukan bahwa prakiraan demand masih menggunakan metode "ratio tenaga terhadap jumlah penduduk", pada prakiraan supply masih sangat tergantung pada Dinkes Propinsi dan Pemda Kabupaten dalam reknit-ilea, prose retaining dengan strategi "layanan cepat-tepat-sejahtera", dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan tenaga kesehatan. Pada unsur keluaran (outputs) sudah ada usulan kebutuhan. penempatan dan pengembangan nakes, akan tetapi belum memenuhi syarat sebuah usulan yang baik.Sementara pada unsur customer/ pelanggan sudah merasa cukup puas dengan hasil perencanaan, namun tidak puas dengan realisasinya.Untuk terlaksananya perencanaan yang baik perlu ditingkatkan kemampuan personil di Subdin Perencanaan dan Pengembangan, dilengkapi IT yang memadai agar Sistem Informasi Kesehatan dapat beroperasi, disediakan alokasi dana untuk perencanaan, dan harus banyak melakukan advocacy ke berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan perencanaan.Daftar pustaka : 34 ( 1984-2001)

---

Analysis of Health Workforce Planning in Bogor in The year of 2002 The improper planning of medical staff will cause differences between the need of the staff and the number of staff in reality. The result is unequal number of the staff; in one place the number of the staff is sufficient but in another place isn't. The lack of the staff will influence the quality of the medical service. The good planning process involves (I) demand estimation, (2) supply estimation, (3) retaining , and (4) budgeting,

The purpose of this research is to know the medical staff planning description in Bogor Region in2002 using SIPOC analysis, from Supplier-Input-Processes-Outputs-Customer.

The method used in this research is qualitative method , using in depth interview technique, observation and document tracing. These techniques enable to dig information deeply about the planning of medical staff in Bogor region in 2002.

From this research, it is known that the Supplier has given well. But there are suppliers that are not involved in Bogor medical staff planning 2002, that are profession organization and educational institution. The non-existence of SOP, no funds, the insufficient of IT, and the insufficient of the quality and the quantity of the planning staff; influence the quality of the Inputs. Mean while; in the Process; demand estimation still using -staff ratio toward the number of people-' method. In the recruitment, supply estimation still depends on the province health institution and region authority. The retaining process using "Layanan cepat-Tepat-Sejahtera" (Fast-Accurate-Welfare) strategy and doesn't have special budget to develop the medical staff. In Output there has been a need of proposal , medical staff placement and development, but it is considered not fulfill the requirement of a good proposal. In Customer, the customers have felt satisfied by the planning , but they are disappointed with the carrying out.

To carry out the planning well, it is necessary to improve the personnel ability in Planning and Development Subsection, supplied with sufficient IT; so medical information system can work. Fund allocation is prepared for the planning, and advocacy must be done to people who concern to optimize the planning.

Bibliography: 34 (1984 - 2001)"

"Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang berperan dalam pengembangan profesionalisme sumber daya manusia. Sejalan dengan terjadinya perubahan lingkungan organisasi dan lingkungan luarnya, maka penelitian ini berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi dan untuk mengetahui sejauhmana kondisi Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta strategi yang sesuai, maka diperlukan penelitian perencanaan strategis Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 - 2009.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis Bapelkes Prov. Sumsel tahun 2005 - 2009. Penelitian merupakan penelitian operasional, menurut David pada perumusan strategi disusun melalui tiga tahapan yaitu tahap I (Input Stage), tahap II (Matching Stage) dan tahap III (Decision Stage). Pada tahap I (Input Stage) menganalisis data kualitatif dan data kuantitatif terhadap variabel eksternal (geografi, ekonomi, teknologi, kebijakan, pesaing, pelanggan, dan pemasok) dan variabel internal (manajemen, visi dan misi, keuangan, produk layanan, fasilitas dan peralatan, pemasaran, SIM, dan SDM).Pada tahap II (Matching Stage) dari hasil analisis menggunakan matriks EFE dan matriks IFE diperoleh nilai total EFE 2,65 dan nilai total IFE 2,72 yang selanjutnya dengan menggunakan matriks IE menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pada sel V (hold and maintain) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah market penetration dan product development. Sedangkan analisis dari matriks TOWS menempatkan posisi Bapelkes Prov. Sumsel pads quadrant 3 (eksternal fix-it quadrant) dengan alternatif strategi yang direkomendasikan adalah related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, status quo. Selanjutnya dilakukan matching antara matriks IE dan TOWS sehingga diperoleh alternatif strategi product development (pengembangan produk).Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Consensus Decision Making Group (CDMG) diperoleh informasi berupa peluang yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi semakin canggih, ekonomi sudah mulai stabil, W dan Perda, jumlah tenaga kesehatan yang meningkat. Sedangkan yang menjadi ancaman ialah lokasi Bapelkes, networking antar instansi diktat, komitrnen tentang pelaksanaan diktat satu pintu bidang kesehatan, pesaing memberi kemudahan dalam pertanggungjawaban keuangan, kebutuhan tenaga widyaiswara. Dilain pihak kekuatan adalah visi dan misi, Bapelkes sudah terakreditasi, meningkatnya jumlah anggaran, fasilitas dan peralatan, jumlah pegawai, sistem informasi, produk layanan. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sistem perencanaan dan pengawasan, pelayanan belum berorientasi kepada kepuasan pelanggan, sistem pemasaran, kualitas SDM, tenaga fungsional non edukatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bapelkes Prov. Sumsel memiliki strategi terpilih pengembangan produk yaitu mengembangkan program pelatihan dan diktat unggulan yaitu pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, dan pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan; mengembangkan pelayanan akomodasi yang sudah ada untuk penginapan dengan mengembangkan fasilitas untuk berbagai kegiatan pertemuan, seminar, resepsi pernikahan; mengembangkan sistem informasi Iptek bidang kesehatan dan kediklatan melalui layanan internet; mengembangkan program pelatihan mandiri (peserta membayar sendiri); dan mengembangkan peran Bapelkes Prov. Sumsel sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan bidang kediklatan.Pada tahap III (Decision Stage) dan strategi yang akan dikembangkan dianalisis lagi dengan matriks QSPM untuk menentukan prioritas strategi yang akan dikembangkan yaitu mengembangkan program pelatihan (mengembangkan program pelatihan yang ada dan merencanakan program pelatihan yang baru) dan menyelenggarakan diktat unggulan (pelatihan quality assurance, pelatihan out bound, pelatihan metodologi dan teknologi kediklatan).Peneliti menyarankan agar Bapelkes Prov. Sumsel mensosialisasikan kepada pelaksana dan instansi terkait, advokasi kepada penentu kebijakan tentang rencana srategis Bapelkes Prov. Sumsel, menyusun rencana operasional tahunan yang dilanjutkan dengan rincian kegiatan tahun 2005.Daftar bacaan : 32 ( 1989 - 2003)

---

Strategic Planning for Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009Health Training Center of the Province of South Sumatera is one of the Technical Unit belongs to the Health Office of Province of South Sumatera which plays a part in development of human resource professionalism. In line with the change of organizational environment and its outside environment, hence this research coped to assess the factors influencing the organization both internal and external environment and to assess the condition of Health Training Center of the Province of South Sumatera and also the appropriate strategy, hence needed to conduct the research of strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera year 2005-2009.

This study aimed to arrange the strategic planning of Health Training Center of the Province of South Sumatera Year 2005-2009. The study was an operational research, in which according to David formulation of strategy was divided through three stages that was stage I (Input Stage), stage II (Matching Stage), and phase III (Decision Stage). At phase I (Input Stage) was analyzed data qualitative and quantitative to external variables (geography, economic, technology, policy, competitor, customer, and supplier) and internal variables (management, mission and vision, finance, service product, equipments and facility, marketing, information management system, and human resources).

At phase II (Matching Stage), the result of analysis that used EFE and IFE matrix obtained total values of EFE and IFE in sequence were 2.65 and 2.72. Then, analysis used IE matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in cell V (hold and maintain) with recommended strategy alternative was market penetration and product development. While analysis from TOWS matrix placed the position of Health Training Center of the Province of South Sumatera in quadrant 3 (fix-it quadrant external) with recommended strategy alternative was related diversification, unrelated diversification, market development, product development, enhancement, and status quo. After that, matching between IE and of TOWS matrix was conducted so that obtained strategy alternative of product development.

The study result showed that according to Consensus Decision Making Group (CDMG) was obtained the information about the opportunity that was development of sophisticated communication information technology progressively, stable economic, national and local regulations, and the increase of health human resources. While including the threat as follows: location of Health Training Center, networking among training centers, one gate health training commitment, competitors gave the amenity in financial responsibility, and requirement of widyaiswara. On the other hand, strength factor included mission and vision, accredited Health Training Center, the increasing of budget, equipment and facility, amount of officer, information system, and service product. While weakness factor included planning and controlling system, service not yet oriented to customer satisfaction, marketing system, human resources quality, and non-educative functional officer.

The study concluded that Health Training Center had a chosen strategy of product development: training development program and pre-eminent education and training such as quality assurance training, out bound training, and education and training technology and methodology training; developing the existing accommodation service such as lodging by developing facility to various activities for meeting, workshop, wedding reception; developing health information and technology system and education and training through intemet; developing self-supporting training program (out of pocket payment); and developing the role of Health Training Center of the Province of South Sumatera as a center for education and training studies.

At phase III (Decision Stage) out of strategy that would be developed was analyzed again with QSPM matrix to determine strategy priority that was developing training program (developing the existing training program and planning new training program) and carry out pre-eminent education and training (quality assurance training, out bund training, education and training technology and methodology training).

It is recommended to Health Training Center of the Province of South Sumatera to socialize the strategic planning to the relevant institution and operator, giving advocacy to the stake holder about strategic planning about Health Training Center of the Province of South Sumatera, and making annual operational plan which continued with detail of activity of year 2005.

References: 32 (1989-2003)"

"Perencanaan kesehatan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang terpenting, yang harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan fungsi manajemen yang lain. Output perencanaan kesehatan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung hingga saat ini kualitasnya masih rendah, padahal dilihat dari inputnya cukup memadai, diduga proses perencanaannya yang tidak benar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang proses perencanaan kesehatan tahunan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Adapun hasil temuan penelitian bahwa proses perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung masih jauh dari sempuma, langkah-langkahnya masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur tetap perencanaan kesehatan. Penyebabnya adalah kemampuan dan pengetahuan perencana masih kurang, struktur organisasi perencana rendah tidak sesuai beban kerjanya, mekanisme kerjasama lintas program dan lintas sektor tidak jalan.Agar perencanaan kesehatan tahunan yang dihasilkan berkualitas proses perencanaannya perlu diperhatikan, kualitas Sumber Daya Manusia perencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan adekuat, pembinaan oleh atasan lebih diintensifkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi perencanaan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung, perlu dibenahi lagi agar sesuai beban tugas yang diembannya. Menggalang kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan memanfaatkan otoritas pemerintah daerah.

---

The Analysis of the Annual Health Planning Process in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung 1995/1996Health planning is one of the most important management functions which have to be done first before doing the other management functions. The quality of the annual health planning output in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung is still low so far, whereas the input is adequate. It is hypothesized that the process of the annual health planning needs conducting.

The research method used is the qualitative method by using an In-depth Interview and Focus Group Discussion. The result is that the process of the annual health planning in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs more improving, its steps are not in accordance with the porcedur of health planning. The causes are the skill and knowledge of planner still low, the structure of planning organization not in accordance with the work load, the mechanism of cooperation between cross-program and cross-sectoral not functioning.

In order to produce a qualified annual health planning, the planning process requires considerable attention, the quality of human resource of planner needs improving by conducting education and training intensively and adequately, the supervision by the head needs improving intensively. The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs straightening so that it is in accordance with the work load, performed and the cooperation between cross-program and cross-sectoral needs supporting by using the authority of the local government."

"Perencanaan kesehatan merupakan hal penting yang merupakan awal dari berbagai fungsi manajemen. Keluaran mutu perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak masih belum baik. Kemampuan para perencana juga masih belum cukup mendukung. Studi ini meneliti proses perencanaan dalam kerangka pendekatan sistem untuk mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi.Metode penelitian adalah kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dan didukung dengan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan membutuhkan perbaikan, karena tahapannya belum sesuai dengan teori. Belum ada petugas yang mendapat pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus. Struktur Urusan Perencanaan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum berjalan seperti yang diharapkan. Telaah dokumen menunjukkan terdapat inefisiensi antara program. Ditambah dengan kekakuan administrasi memperberat inefisiensi. Pemerataan (equity) telah tampak dalam telaah dokumen seperti pelayanan bagi keluarga miskin dan barang barang-barang publik. Kelangsungan JPKM sulit bertahan.Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pontianak didominasi oleh Pusat. Pada tahun 1999/2000 pembiayaan Pusat berkisar 88%, sedangkan Daerah hanya 11,89% terdiri dari 2,21% APBD tingkat II dan 9,68% dari APBD tingkat I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,76 milyar rupiah. Dana jaring pengaman sosial (JPS) membiayai sektor kesehatan sebesar 1,547 milyar rupiah. Bila diberlakukan konsensus Bupati mengenai pembiayaan kesehatan adalah 15% dari PAD, berarti pembiayaan kesehatan saat desentralisasi akan sangat menurun. Bandingkanlah dengan nilai pembiayaan saat ini. Bagaimana dapat mencapai dana seperti saat ini bila hanya megharapkan dari PAD saja. Mekanisme pembiayaan pra upaya dan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan selayaknya dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan pra upaya merupakan pilihan terbaik untuk mendanai sektor kesehatan.Dalam rangka rnenghadapi desentralisasi, Kepala Dinas telah melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Bupati pun telah menunjukkan perhatiannya kepada sektor kesehatan. Untuk merebut Dana Alokasi Umum (DAU) petugas Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta DPRD, antara lain dengan memaparkan pentingnya pembiayaan bagi sektor kesehatan. Analisis situasi kesehatan berdasar data, haruslah disertai dalam advokasi tersebut. Perencanaan kesehatan berbasis data (evidence based health planning) akan dapat menggambarkan berapa besar dana yang diperlukan. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah haruslah memprioritaskan pada pelayanan bagi keluarga miskin dan hal yang berdimensi keadilan sosial (social justice) seperti barang-barang publik. Untuk itu sebaiknya dibikin suatu piagam saling pengertian untuk rnemilih kegiatan yang diprioritaskan serta jaminan atas pembiayaannya. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan bagi keluarga miskin merupakan prioritas tinggi agar tercapai pemerataan (equity) pelayanan kesehatan.Untuk memperbaiki perencanaan, peneliti menyarankan sebagai berikut : pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) bagi para perencana, meningkatkan eselon Urusan Perencanaan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah dan Bappeda dalam proses P2KT agar mempunyai persepsi yang sama dalam perencanaan kesehatan, serta melibatkan peneliti, ahli survei, ahli ekonomi kesehatan terutama dalam analisis situasi, penentuan prioritas, penilaian pilihan dan penyusunan program dan anggaran.Daftar bacaan : 54 (1984-2001)

---

Analysis of The Annual Health Planning in The District Health Office of Pontianak, Kalimantan Barat Province, During The Fiscal Year 1999/2000.Health planning is one of the most important functions, which have to be done first before doing the other management functions. The quality health planning output in the District Health Office (DHO) of Pontianak is still low. The capability's health planner in DHO of Pontianak is not good enough. This study was conducted to research process of health planning in a view of systemic approach frame for anticipating decentralization era.

The qualitative method by using in-depth interview is used in this study. It is complemented by document observation.

The result is that the process of the health planning in DHO of Pontianak needs more improving. Their steps are not in accordance with the theory of health planning. The causes are no officials have trained health planning and budgeting specifically. The structure of planning subdivision not in accordance with the workload. The mechanism of cooperation between cross program and cross sectoral do not function. The document observation result is inefficiency between programs. Budget absorption failure caused by restraint or inflexibility finance mechanism more weight inefficiency. Equity has been contained in document, just like poor family health services and public goods. Sustainability of managed care is difficult to be implemented.

The composition of public finance is dominated by the central government. District figure for fiscal year 1999/2000 that approximately 88% of total government expenditure for health at district level, cone from the central government, and just about 2,21 % from the district income and expenditure budget and 9,68% from the province income and expenditure budget. District government revenue is 2,76 billion Rupiahs. Social Safety Net contributes 1,547 billon Rupiahs. According to District Head's consensus, local government health spending will be approximately 15% district government revenue. If this consensus is realized, public health spending will be reduced drastically. Compare with health expenditure this time; come from central and province budget 20,399 billion Rupiahs plus SSN 1,547 billion. How to afford the budget for health spending, if we just rely on district government revenue. It means we must strive for the public financing through pre payment mechanism, and rationalization user charge.

For anticipating decentralization era, the head of DHO of Pontianak has advocated to Local Government. District Head has showed full attention in health sector.

In order to get General Allocation Fund (GAF) so District Health Officials (DHOs) must have avocation capability to local government, other institution and local legislative body for introducing the importance of financing health services.

Evidence based in analysis of the health situation must accompany avocation. Evidence based health planning is the way of finding out how much money will be needed.

With restrictive budget, DHO and local government must priority the activity of program that has paradigm social justice and distributive justice (include public goods). So the local government must take the memorandum of understanding to choose the priority activities programs and convince that its financing is secure. Providing basic package and services for the poor are occupied on the high list of priorities to ensure equity.

In order to produce a qualified health planning, the planning process requires considerable attention to the quality of human resources (planner) that need improving by training about integrated health planning and budgeting (IHPB). The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in DHO of Pontianak needs straightening in accordance with the workload and output of health planning; the cooperation between cross program and cross sectoral needs supporting by using the authority of local government. The other important things are better for local government and its planning (Bappeda) to involve them in IHPB process (cross sectoral institute), in order to have a same perception in the health planning, DHOs collaborative with other institution must arrange the strategic planning for directing the future activities; recruitment patterns and developing decision making guidelines (the strategy) that based on situational analysis. Meanwhile it is better for DHO of Pontianak to involve surveyor, surveillance epidemiology expert and health economic expert especially in analysis of the health situation, the priority setting, option appraisal and programming-budgeting.

References : 54 (1980-2001)"

"Akibat adanya peningkatan pendidikan serta pengaruh globalisasi maka tuntutan masyarakat akan berubah, apalagi dalam suasana otonomi daerah akan berdampak pada Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam. Oleh karena itu diperlukan perencanaan strategi.Untuk dapat menyusun perencanaan strategic dan Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam, dilakukan penelitian analisa kualitatif dan kuantitatif, Penyusunan strategis ini melalui tahap I (input stage) terdiri dari analisa tingkungan eksternal dan internal dari Puskesmas Rawat Inap Pagar Alarn, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM), kemudian tahap I1 (matching stage), CDM melakukan analisis dengan matriks internal-eksternal (IE) dan SWOT, selanjutnya tahap III (decision stage) menggunakan matriks QSPM untuk menentukan strategik terbaik.Dari hasil penelitian, pemilihan alternatif berdasarkan IE matriks, memperlaihatkan posisi Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam pada kuadran H yang berarti grow and build dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif (market penetration, market development, product development) dan strategi integratif (forward integration, backward integration, horizontal integration).Penelitian ini menyimpulkan bahw Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam memiliki potensi pasar yang besar dengan dukungan internal yang kuat dan juga akan adanya perubahan status menjadi puskesmas swadana maka harus meningkatkan mutunya. Sedangkan saran yang dianjurkan dapat merealisasikan perencanaan strategik ini, maka diperlukan pemantauan agar pelaksanaannya tercapai.

---

The Strategic Planing Inpatient Health Center of Pagar Alam, Distric of Lahat, 2000-2005 The aim of the society will be changed because of the increase/growth of education and the effect of globalization., besides in the district autonomy condition will make effect of Inpatient Health Center of Pagar Alam, that is way is need the Strategic Planning.To arrange Strategic Planning of Inpatient Health Center of Pagar Alam, they make quality and quantity analysis research. The arrangement the strategic through bellow phase I (Input stage) included in external and internal environment analysis from Consensus Decision Making (CDM) and the phase II (Matching stage) did analysis with internal and external Matrix (IE) and SWOT. After that, phase III (decision stage) used the QSPM matrix to make the best strategic.The result of research to choice alternative based on IE matrix, shows the position of Inpatient Health Center of Pagar Alam with mean growth and build with the allow strategic is intensive (strategy Market penetration, Market development, product development) and integrative strategy (forward integration, backward integration, horizontal integration).The conclusion of this result is Inpatient Health Center Of Pagar Alam, has big potential market with the strong internal support and also will be change of the status to be "Puskesmas Swadana" (The source of found is it self) so they have to increase their quality. Where as suggestion, which is suggested, to realize this strategic planning, so it needs control in order the implementation will is reached. References: 22 (1980-2000)"