Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam penelitian ini secara khusus akan dibahas mengenai belum optimalnya ketersediaan uang kembalian dalam pelayanan transaksi digerbang tol Ruas Cawang-Tomang-Cengkareng (C-T-C), sehingga PT. Jasa Marga merasa perlu membuat usulan kenaikan pagu uang kembalian pada ruas tersebut. Uang kembalian adalah uang yang disediakan untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran tol yang telah ditransaksikan. Ketersediaan uang kembalian sangat diperlukan, tidak terpenuhinya kebutuhan uang kembalian dapat mempengaruhi kinerja pelayanan transaksi di gardu tol. Secara umum penelitian ini ingin mengetahui pengaruh ketersediaan pagu uang kembalian terhadap kinerja pelayanan transaksi di gerbang tol, serta langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan pihak Jasa Marga bila tidak terpenuhinya kebutuhan pagu uang kembalian di gerbang tol. Dalam penulisan tesis Ini, penulis menggunakan model data panel. Analisis data panel adalah data yang mencakup sample individual i selama periode waktu t. Jadi data panel merupakan gabungan data keratlintang (cross-sectional) dan deret-waktu (time-series). Jumlah gerbang sebanyak duapuluh satu gerbang dalam ruas C-T-C merupakan data kerat-lintang dan banyaknya shift (tiga shift) sebagal data deret-waktu. Model persamaan yang digunakan adalah sebagal berikut :Yit = a + b JGit + c JMit + eit. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan uang kembalian di gardu tol akan berakibat menurunnya kinerja transaksi pelayanan di gardu tol yang mengalami kekurangan ketersediaan uang kembalian tersebut, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap kemacetan atau perlambatan arus kendaraan yang melalui gerbang tol. Kedua, dengan Analisis Data Panel diperoleh hasil estimasi pagu uang kembalian sebesar Rp. 337.720.184,-bandingkan dengan pagu uang kembalian yang berlaku saat ini sebesar Rp. 337.000.000,- terdapat perbedaan sebesar Rp. 720.184,-. Dari tabel perbandingan besaran pagu estimasi dan pagu yang berlaku saat ini, dapat diketahui adanya gerbang tol yang kekurangan pagu uang kembalian dan ada yang kelebihan. Tidak meratanya pengalokasian distribusi pagu di dua puluh satu. ruas tol ini, pada akhirnya akan berakibat pada kinerja pelayanan gerbang tol, terutama bagi gerbang yang kekurangan kebutuhan uang kembalian."

""Uang kebon" (money which is used in "plantation) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation ,east of Sumatera. As a medium of exchange, money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month. "Uang kebon" or token money is often referred to using the unit of dollars and cents with the variaty of shapes and sizes according to the taste of plantation owners. "Uang kebon" is one of tools to bind the contract workers so they cannot escape from the plantation area."

"Penelitian ini bertujuan mengestimasi pengaruh variabel pendapatan, suku bunga, nilai tukar Rupiah dan harga terhadap permintaan denominasi uang kartal di Indonesia.Model yang digunakan adalah model regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu triwulanan periode 1993.I sampai dengan 2004.IV dan model regresi linier dengan menggunakan data panel tahunan periode 1996 sampai dengan 2004 untuk enam propinsi yang mewakili enam Kantor Bank Indonesia.Hasil regresi linier dengan menggunakan data panel lebih sesuai dengan teori karena lebih mencerminkan kondisi perekonomian masingmasing daerah. Hasil regresi linier dengan menggunakan data runtun waktu lebih menggambarkan kondisi agregat.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data runtun waktu menunjukan pengaruh variabel-variabel ekonomi PDB berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh positif pada denominasi Rp 20.000. Variabel IHK pengaruh positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap : permintaan denominasi Rp lO.000 dan Rp 20.000. Variabel nilai tukar berpengaruh negati terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpenagruh - positif terhadap permintaan denominasi Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp lO.000 serta berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp lOO.000 dan Rp l.000.Hasil estimasi permintaan denominasi uang dengan menggunakan data panel menunjukan variabel PDB berpengaruh positif terhadap denominasi Rp lOO.000, Rp 20.000, Rp 5.000 dan Rp l.000 serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 50.000. Variabel IHK berpengaruh positif terhadap denominasi Rp 100.00, Rp 50.000, Rp 10.000 dan Rp l.000, serta hanya berpengaruh negatif terhadap permintaan denominasi Rp 20.000 dan Rp 5.000. Variabel nilai tukar berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp lOO.000, Rp 50.000 dan Rp 10.000, serta berpengaruh negatif terhadap permintaan uang denominasi Rp. 20,000, Rp 5.000 dan Rp l.000. Variabel suku bunga berpengaruh positif terhadap permintaan uang denominasi Rp 20.000, Rp lO.000, Rp 5.000 dan Rp l.000, serta berpengaruh pegatif terhadap permintaan uang denominasi Rp 100.000 dan Rp 50.000.Hasil penelitian selama periode pengamatan menunjukkan bahwa permintaan denominasi uang yang diminati masyarakat adalah denominasi Rp l.000 untuk denominasi kecil serta denominasi Rp lOO.000 dan Rp 50.000 untuk denominasi besar. Dengan demikian dalam implementasi kebijakan jika terjadi perubahan pada variabel-variabel ekonomi perlu dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap denominasi-denominasi uang yang banyak diminati masyarakat."

"Tesis ini membahas dampak kebijakan mata uang tunggal Euro terhadap integrasi poiitik Uni Eropa. Kebijakan negara-negara Masyarakat Eropa untuk menciptakan mata uang tunggal merupakan bagian dari penyatuan ekonomi dan moneter Eropa. Gagasan itu bermula dari kesadaran reflektif para pemimpin Masyarakat Eropa yang tertuang secara formal dalam Akta Tunggal Eropa sebagai respon terhadap krisis ekonomi.Negara-negara Masyarakat Eropa akhirnya menyepakati kebijakan bersama untuk penyatuan ekonomi dan moneter. Kebijakan untuk menyamakan mata uang tunggal tersebut akhirnya menemukan bentuk kongkrit dengan beroperasinya Bank Sentral Eropa dan berlakunya mata uang tunggal Euro tanggal 1 Januari 1999. Euro di samping sebagai alat ekonomi, juga merupakan simbol identitas masyarakat dari negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Euro memiliki peran penting baik dalam konteks ekonomi dan perdagangan maupun dalam konteks regim finansial dunia.Kebijakan mata uang menimbulkan pertanyaan, apakah kebijakan itu hanya berdampak terhadap penguatan integrasi ekonomi, atau juga berdampak terhadap integrasi politik. Oleh karenya pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah dampak kebijakan mata uang tunggal terhadap integrasi politik Uni Eropa?Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengajukan hipotesa bahwa integrasi Uni Eropa selalu memiliki keterkaitan antara ekonomi dan politik. Kebijakan mata uang tunggal Euro akan berdampak terhadap integrasi politik Uni Eropa. Dan sejak adanya kebijakan mata uang tunggal integrasi politik mengalami proses pereepatan. Di samping kesadaran internal, integrasi Uni Eropa juga memiliki keterkaitan dengan dinamika eksternal dan perkembangan konstalasi internasional.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan integrasi politik yang ditimbulkan oleh kebijakan mata uang tunggal tersebut. Pada akhirnya berdasarkan hasil analisa dari pembahasan ini, penulis dapat mengarnbil kesimpulan bahwa sebagai stimulus kebijakan mata uang tunggal Euro berdampak terhadap integrasi politik dalam hal: kewenangan negara; timbulnya kesadaran kawasan; pembaruan Traktat; menguatnya peran institusi Uni Eropa: kerjasama politik luar negeri dan keamanan; dan menguatnya kebutuhan terhadap konstitusi Eropa."

"Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko pasar dalam rangka meughitung diversified VaR.Engle (1982) mengembangkan model yang sangat lerkenai untuk meramalkan volatilitas yang disebut sebagai uutoregressive conditional hereroskedasticity (ARCH). Salah seorang muridnya, Bollerslev (1986) memperbaiki model Engle, yang kemudian dikenal sebagai generalized ARCH (GARCH). Model-model ini merupakan model univariate yang dapat digunakan untuk menaksira VaR tunggal untuk seliap posisi. Sedangkan untuk posisi portofolio, perhitungan diversified VaR harus inemperhitungkan korelasi antara instrumen yang dipergunakan. Mctode matriks varian-kovarian adalah salah salah sate metode yang sering digunakan untuk meiakukan aggregasi penaksiran VaR untuk posisi portofolio.Sebuah alternatif metode yang dapat digunakan untuk menghilung penaksiran diversified VAR adalah menggunakan model-model GARCH multivariat. Engle dan Kroner (1993) menunjukan basil teoritis dalam formulasi dan penaksiran GARCH multivariat dalam sistem persainaan simultan yang dikenal sebagai BEKK (M-GARCH BEKK) model. Model ini didasarkan pada model Engle (1982) dan model Bollerslev (1986). Dengan menggunakan metode M-GARCH BEKK dan metode matriks variankovarian, karya akhir ini membandingkan peramalan volatilitas yang dihasilkan oleh kcduanya untuk menghitung diversified VaR, khususnya untuk risiko pasar. Data yang digunakan menggunakan tiga nilai lukar: GBP'IUSD, USD!!I'Y, dan USDISGI] dari tahun 2000 hingga 2005. Dalam rangka melakukan bucktesting, uji Kupicc diterapkan untuk melakukan validasi model pada bentuk univariat.Hasil empirik menunjukkan bahwa model M-GARCH BEKK memberikan kinerja penaksiran yang lebi baik dibandingkan metode matriks varian-kovarian, walaupun spesilikasi model ini lebih rumit. Taksiran VaR yang dihasilkan M-GARCH BEKK adalah 0,1388%, yang memberikan beban modal sebesar 5,2063%, sedangkan taksiran VaR yang dihasilkan metode matriks varian-kovarian adalah 0,1982%, yang memberikan beban modal sebesar 7,433%. Hasil lain yang ditemukan adalah perubahan volatilitas berubah secara signifikan setiap 125 tilik observasi atau selidaknya tiga bulan. Hal ini menyimpulkan bahwa peramalan volatilitas harus dievaluasi setiap tiga bulan.

---

Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. Jorion (2003) be interpreted as the cutoff point such that a loss will not happen with probability greater than its confidence level. VaR estimation requires net asset positions and its distribution, time horizon, confidence level, and volatility forecast. This paper focus on volatility estimation for market risk measurement in order to calculate diversified VaR.Engle (1982) developed a famous model to forecast volatility, known as autoregressive conditional heleroskedasticity (ARCH). His student, Bollerslev (1986), improved Engle's model, which later known as generalized ARCH (GARCH). These models are univariate model that can be used to estimate single VaR for each position. For portfolio position. one must calculate correlation among the assets in order to incorporate diversified VaR estimation. Variance-covariance matrix method is one of the common methods to aggregate VaR estimation for portfolio position.An alternative method to calculate diversified VaR estimation is to use multivariate GARCH models. Engle and Kroner (1993) shows theoretical results in the formulation and estimation of multivariate GARCH models within simultaneous equations systems and known as BEKK (M-GARCH BEKK) model. This model is based on Engle's model 1982) and Bollersley?s model (1986).Using M-GARCH BEKK and variance-covariance matrix methods, this paper compares volatility forecast generated by both methods in order to estimate diversified VaR for market risk only. The data used in this paper consists of three exchange rates: GBP/USD, USD/JPY, and USDISGD, from the period of 2000 to 2005. In order to do backtesting. Kupiec test is applied to validate the models in the invariable form.The empirical result shows that M-GARCI I 13EKK model performs better, though has more sophisticated specification, than variance-covariance matrix method in estimating the volatility. The estimation results are as follows: VaR estimation generated by MGARCH BEKK is 0.1388% which leads to capital charge of 5.2063%; while estimation generated by variance-covariance matrix is 0.1982% which leads to capital charge of 7.433%. The results also show that the volatility changes significantly every 125 observations or at least once in three months. This concludes that volatility forecast should he evaluated at least every three months."

"Peranan pengeluaran konsumsi dalam pertumbuhan PDB mengisyaratkan pentingnya pemahaman dari perilaku konsumsi bagi pemerintah dalam penerapan suatu kebijakan. Model teoretis tentang perilaku konsumsi dengan pendekatan mikroekonomi rumah tangga, mengimplikasikan bahwa perubahan dalam konsumsi seharusnya tidak dapat diprediksikan. Namun demikian, studi empiris menunjukkan adanya ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang yang sering diinterpretasikan sebagai adanya kendala likuiditas dari rumah tangga.Tesis ini menelaah perilaku konsumsi rumah tangga di Indonesia dan juga mengkaji implikasinya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui pengaruh dari external financing premium (EFP). Model konsumsi yang dikembangkan mencakup adanya kelompok rumah tangga yang terkendala likuiditas dengan konsumsi yang bukan hanya tergantung dari pendapatan sekarang tapi juga tergantung pada pendanaan eksternal, yang ketersediaannya tergantung dari EFP. Pengaruh dari EFP juga bervariasi sesuai dengan siklus bisnis yang terjadi.Hasil studi menunjukkan bahwa ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang juga terjadi di Indonesia. Ekses sensitivitas yang cukup tinggi ini mencerminkan eksistensi dari kendala likuiditas pada perilaku konsumsi sebagian kelompok rumah tangga di Indonesia. Hal ini didukung dengan rendahnya rasio konsumsi yang disalurkan dan bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis pada perilaku konsumsi. Namun demikian, dengan rnemperhatikan pengaruh dari !crisis moneter, hasil studi menunjukkan adanya penurunan ekses sensitivitas dari konsumsi terhadap pendapatan sekarang dan pengaruh dari EFP dan variasinya sesuai dengan siklus bisnis yang tidak sesuai dengan teori."

"Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semakin marak dibahas karena praktiknya sudah masuk ke berbagai sektor, termasuk non perbankan seperti organisasi kemasyarakatan. Di lain sisi, wakaf uang menjadi wacana yang sangat menarik dan banyak diperbincangkan karena potensinya yang sangat besar dan fleksibilitasnya dalam memudahkan siapa saja untuk berwakaf. Akan tetapi dalam praktiknya, wakaf uang tidak luput dari adanya potensi pencucian uang. Wakaf uang yang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dinilai lebih aman dari pencucian uang karena regulasi yang memadai. Di sisi lain, wakaf uang yang dilakukan secara langsung tanpa melalui bank, dan dilakukan dalam bentuk tunai memiliki potensi terjadinya pencucian uang karena belum ada aturan khusus mengenai hal ini. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode yuridis-normatif. Peneliti melihat penting adanya aturan khusus untuk mencegah pencucian uang pada wakaf uang yang dilakukan secara langsung, seperti adanya aturan untuk mengenal pemberi wakaf, dan aturan pelaporan nazhir kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dinilai sukses untuk mencegah terjadinya Pencucian Uang pada transaksi Wakaf uang yang dilakukan melalui perbankan. Akan tetapi, wakaf uang yang dilakukan secara langsung memiliki celah untuk disalahgunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang. Dalam hal ini PPATK memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang, baik dalam transaksi wakaf uang yang dilakukan melalui bank ataupun yang dilakukan secara langsung.

---

Money Laundering increasingly prevalent discussed because it has entered into various sectors, including non-banks, such as community organizations. On the other side, cash waqf became a very interesting discourse and a lot of discussion because its potential is huge and the flexibility makes it easier to do so. However, in practice, cash waqf is not spared from the potential for money laundering. Cash waqf made through Islamic Financial Institutions Recipients of Cash Waqf (LKS-PWU) is considered more secure from money laundering for adequate regulation. On the other side, cash waqf made directly without going through a bank, and done in cash has the potential for money laundering because there are no specific rules on this matter. In conducting the study, researcher used a method of juridical-normative.

Researcher looked at the importance of establishing specific rules to prevent money laundering in cash waqf which made directly, such as the rule to recognize donors and reporting rules to the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). Applying know your customers principle assessed a success in order to prevent money laundering in cash waqf transactions conducted through banks. However, cash waqf made directly have a gap to be abused as a means of money laundering. In this case, PPATK has an important role to prevent Money Laundering, in both cash waqf transactions, conducted through banks or conducted directly."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari transaksi pembayaran non tunai yaitu melalui kliring, RTGS, kartu ATM/debet, kartu kredit dan uang elektronik serta variabel makro ekonomi yaitu GDP dan tingkat suku bunga terhadap permintaan akan uang kartal dan uang beredar M1 dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia pada periode April 2007-Desember 2014. Model yang digunakan yaitu Engle-Granger Cointegration untuk jangka panjang serta Error Correction Model (ECM) untuk jangka pendek.Hasilnya ditemukan bahwa dalam jangka panjang, permintaan akan uang kartal dipengaruhi oleh uang kartal yang beredar periode sebelumnya (lag 1), GDP, transaksi kartu ATM/debet dan kartu kredit sementara dalam jangka pendek tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang dikarenakan nilai variabel Error Correction Term (ECT) yang lebih besar dari satu. Untuk permintaan terhadap jumlah uang beredar M1 dalam jangka panjang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar M1 periode sebelumnya (lag 1), GDP, tingkat suku bunga dan transaksi kartu ATM/debet sedangkan untuk jangka pendek lewat variabel Error Correction Term (ECT) tidak terdapat koreksi menuju keseimbangan jangka panjang.

---

This study aims to analyse at the impact of non-cash payment transactions is through the clearing, RTGS, ATM/ debit card, credit card and electronic money as well as macro-economic variables, namely GDP and interest rates on the demand for currency and money supply M1 in the long term and short term in Indonesia in the period April 2007 to December 2014. The model used is the Engle-Granger Cointegration for the long term and Error Correction Model (ECM) for a short term.

The results found that in the long term, demand will be affected by currency banknotes in circulation privious period (lag 1), GDP, transaction ATM/ debit card and credit cards while in the short term there is no correction towards longterm equilibrium because the value of the variable Error Correction Term (ECT) is greater than one. To request the money supply M1 in the long term are influenced by the money supply M1 previous period (lag 1), GDP, interest rate and ATM/ debit card transactions while for short term through variable Error Correction Term (ECT) there is no correction towards long-term equilibrium."

"Indonesia, seperti halnya dengan negara-negara lain memberikan perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003. Produk hukum ini memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia bersama-sama dengan masyarakat intemasional bahu membahu menangkal setiap bentuk kejahatan money laundering dalam berbagai dimensinya. Sesarnya perhatian Indonesia terhadap tindak kejahatan ini terutama karena besamya dampak yang ditimbulkan, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang beredar.Di Indonesia, dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, berbagai pihak - baik institusi pemerintah maupun swasta - berperan untuk menjalankan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serbagai pihak dimaksud, salah satunya ialah Penyedian Jasa Keuangan (PJK). PJK selaku pihak yang berkewajiban menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan menyampaikan laporan transaksi mencurigakan, mempunyai peranan yang sangat menonjol dan dapat dikatakan merupakan ujung tombak (front liner) dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Pelaksanaan kewajiban PJK merupakan rangkaian awal dan pelaksanaan kewajiban pihak lainnya, yaitu PPATK dan pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Peradilan) yang masing-masing berperan menganalisis laporan yang disampaikan PJK, dan menjalankan proses hukum yang mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketiga pihak ini memiliki peranan yang sama penting, selain juga bersifat saling terkait satu sama lain.Dalam pelaksanaan kewajiban PJK, hingga saat ini (sampai dengan Mei 2005) tampaknya belum dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana diharapkan. Hal ini tercermin dari antara lain : belum dipahaminya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pencucian uang dan belum diterapkannya prinsip mengenal nasabah secara benar; belum dim ilikinya kesadaran akan pentinognya peran PJK dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan adanya kekhawatiran akan kehilangan nasabah serta merasa terganggu apabila dikaitkan dalam proses hukum; serta belum sepenuhnya PJK mampu melakukan deteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan sehingga cenderung menganggap tidak terdapat transaksi keuangan yang memenuhi unsur untuk dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Keadaan ini pada gilirannya telah mengakibatkan peranan PJK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang belum dapat optimal. Hal ini tentunya merupakan sebuah permasalahan yang perlu memperoleh solusi/jalan penyelesaian.Untuk mengatasi permasalahan sekitar belum dapat berjalannya dengan baik dan lancar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan penyampaian laporan transaksi mencurigakan oleh PJK, ada pemikiran bahwa solusinya dapat ditempuh melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan, seperti : pelatihan bagi pejabatlpetugas penyedia jasa keuangan; sosialisasi terhadap masyarakat secara umum untuk mendukung kegiatan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia; dan pemeriksaan (audit) terhadap penyedia jasa keuangan, baik atas kerjasama PPATK dengan lembaga pengawas maupun yang dilakukan oleh PPATK. Melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pejabatlpetugas PJK terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah maupun penyampaian laporan, sehingga pada gilirannya akan dapat pula mengoptimalkan peranan PJK dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang."