Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan pola pengembangan sumber daya manusia beruhan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan lajunya proses reformasi disegala bidang yang menuntut segera diterapkannya desentralisasi penyelenggaraan diktat. Perkembangan ini juga diikuti dengan munculnya paradigma baru pembangunan aparatur pemerintah yang diarahkan pada semakin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut menuntut peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui upaya penyelenggaraan program diktat yang terpadu dan profesional yang dilaksanakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi, melalui total quality education penyelenggaraan diklat dengan tiga pilarnya yaitu "quality standard, quality assurance dan quality control, daiam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).Untuk mewujudkan total quality education setidaknya telah tersedia perangkat peraturan yang mengawalnya yaitu PP 101 tahun 2000 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 194/XIII/10/6/2001 sebagai perwujudan komitmen pemerintah melalui instansi Pembina diklatnya (LAN), berserta petunjuk teknis lainnya yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan diklat, maka pelaksanaan akreditasi dilakukan melalui unsur-unsur yang terkait dengan kelembagaan diklat, program diklat, SDM penyelenggara dan widyaiswara, yang pada saat ini terdapat 62 lembaga diktat pemerintah, namun baru 10 lembaga diktat yang telah terakreditasi.Melalui analisis cluster dengan metode non-hierarchical, lembaga diktat pemerintah dikelompokan menjadi 3 cluster yang memiliki perbedaan yang signifikan dari masing-masing cluster berdasarkan nilai pada variabel analisis cluster yang tegabung dalam unsur-unsur penilaian akreditasi yaitu unsur kelembagaan, program diktat, SDM penyelenggara dan widyaiswara.Dari analisis cluster pada one-way anova dapat terlihat kelemahan pada lembaga diklat yang diakreditasi, sehingga memerlukan perlakuan khusus terhadap lembaga yang bersangkutan, yang antara lain dapat digambarkan bahwa : (1) Cluster 1 perlu dilakukan pengembangan khusus pada unsur program diktat dan pengembangan widyaiswara melalui : (a) re-deasin kurikulum, (b) penyelenggaraan berbagai diktat untuk widyaiswara; (2) Cluster 2 secara umum masih memerlukan pengembangan pada semua unsur akreditasi; dan (3) Cluster 2 hanya memerlukan pembinaan agar dapat mempertahankan akreditasi yang telah didapatkan.Dengan melakukan identifikasi terhadap peraturan perundangan terlihat masih adanya peraturan yang kurang lengkap, seperti pada PP, Keputusan Kepala LAN, dan pedoman teknis pelaksanaan akreditasi. Apalagi dengan membandingkan dengan lembaga lain, menjadi lebih terlihat lagi bahwa masih banyak kekurangan/kelemahan dalam pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh LAN, sehingga pada jangka panjang LAN dapat mengadopsi proses tersebut dari kedua lembaga yang diperbandingkan.Melalui strategi jangka pendek dengan analisis SWOT, maka terdapat empat pilihan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan kapasitas lembaga diktat. Alternatif yang dapat ditawarkan adalah : (1) melakukan penguatan kelembagaan melalui mengembangan kapasitas lembaga diklat, (2) melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi (restrukturisasi), (3) membangun jejaring kerja dengan sesama lembaga diktat, dan (4) mengembangkan diklat unggulan."

"Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur pemerintah, melalui pembinaan dan pengembangan dalam bentuk penataran, diklat dan lain-lain sudah lama dilakukan namun hasil-hasil yang dicapai baru dapat dilihat secara kuantitatif dan masih sulit dilihat secara kualitatif. Hal ini dapat dimengerti, karena selama ini pengukuran terhadap penataran dan diklat belum bertolak pada cost benefit dan cost efektiveness. Disamping itu, penataran dan diktat yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga pemerintah, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis, masih banyak yang tidak didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tetapi tebih pada pencapaian target kuantitatif, Akibatnya, lembaga diklat Iebih mengutamakan target kuantitatif dibanding dengan target kualitatif, Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, sebuah penelitian menyimpulkan: "Hanya sedikit instansi yang mempunyai perencanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat dan penempatannya kembali setelah selesai mengikuti diklat".Dengan adanya tuntutan globalisasi maka peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Profesionalisme tidak hanya dari segi akademik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian dan perubahan perilaku yang kondusif selaras dengan dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan yang sedang dan mungkin terjadi dimasa mendatang, Konsekuensi logis dari kondisi yang demikian menuntut reenginering atau rekayasa ulang terhadap sistem dan program Diklat, khususnya PNS.Untuk mengetahui efektivitas diklat maka seluruh sub-sistem dalam sistem diklat perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sampai pada post training. Evaluasi program Diklat, mencakup pengukuran terhadap reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil-hasil (produktivitas).Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan: "apakah pelaksanaan Diklat SPAMEN yang Untuk menjawab pertanyaan di atas maka disusun kuesioner dalam rangka menjaring data sesuai dengan permasalahan tersebut. Evaluasi diklat SPAMEN dilakukan terhadap 109 peserta diklat SPAMEN dan 45 orang yang terdiri dari unsur penyelenggara, widyaiswara, nara sumber, fasilitator/tenaga pengajar. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dimaksud diolah dengan model persentase. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Diktat SPAMEN.Dalam tesis ini, disajikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan Diktat SPAMEN yang diselenggarakan bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Januari 1997, secara menyeluruh baik aspek akademik maupun aspek non-akademik. Pada aspek akademik mencakup pengukuran terhadap beberapa sub-aspek yaitu: sub-aspek kurikulum/silabi, prestasi peserta, widyaiswara/nara sumber/fasilitator/tenaga tengajar dan sub-aspek penyelenggara diklat. Sedangkan pada aspek non-akademik, pengukuran dilakukan terhadap sub-aspek sikap dan perilaku, akomodasi dan konsumsi, olah raga dan kesehatan, serta sub aspek pra-diklat.Berdasarkan hasil pengolahan data maka Diklat SPAMEN di Lembaga Administrasi Negara secara umum diselenggarakan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 7,40% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 74,31% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan sebanyak 18,29% responden menyatakan berimbang.Sedangkan jika antara aspek akademik dan aspek non akademik dibandingkan maka aspek akademik nampak lebih efektif dibandingkan dengan aspek non-akademik. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 4,20% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 87,71% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 9,09% responden menyatakan berimbang. Sedangkan pada aspek non-akademik rata-rata nilai (%) menunjukan: 10,61% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 61,90% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 27,49% responden menyatakan berimbang.Dan dari 8 (delapan) sub aspek penyelenggaraan Diklat yang dievaluasi, sub-aspek Sikap dan Perilaku menduduki peringkat pertama, sub-aspek Pra-Diklat pada peringkat kedua, sub-aspek Kurikulum/Silabi pada peringkat ketiga, sub-aspek Widyaiswara Penuntun/Fasilitator/Tenaga Pengajar pada peringkat keempat, sub-aspek Prestasi Peserta pada peringkat kelima, sub-aspek Penyelenggara pada peringkat keenam, sub-aspek Akomodasi dan Konsumsi pada peringkat ketujuh, dan, dan sub-aspek Olah Raga dan Kesehatan sebagai peringkat terakhir.Meskipun secara umum penyelenggaraan Diklat berjalan dengan efektif namun demikian ternyata penyempurnaan dan penyesuaian tetap diperlukan, terlebih dengan adanya tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat (kondisi dinamis) dan memerlukan penanganan instant. Dalam kondisi yang demikian, mengintegrasikan IQ dan El (Emotional Intelligence) menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi semakin penting. Artinya, program Diklat bukan hanya diarahkan pada sisi intelektual saja tetapi justru lebih menekankan pada behavioral."

"ABSTRAKPenulisan artikel ini bertujuan untuk: 1) memberikan gambaran tentang pengembangan pendekatan pendidikan dan latihan bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dengan topik daily routines, 2) memberikan gambaran tentang pengembangan pendekatan praktik pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri untuk mengembangkan kapasitas peserta diklat. Selama ini, diklat bahasa Inggris lebih menitikberatkan pada penguasaan bahasa dan pengajaran bahasa Inggris. Untuk itu, dikembangkan pendekatan dengan fokus pada pembelajaran bahasa Inggris yang mengarahkan pada optimalisasi pengembangan diri pribadi melalui tugas-tugas yang dilakukan. Pendekatan tulisan terhadap pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dilakukan dengan studi pustaka secara komprehensif terhadap sejumlah referensi terkait dengan konsep diklat, konsep pengembangan diri, kebiasaan sehari-hari, dan teori belajar. Tulisan tentang konsep diklat mengingatkan kita bahwa desain dan konten diklat harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang melatih peserta diklat untuk mengembangkan keterampilan berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Konsep pengembangan diri menunjukkan bahwa melalui praktik kebiasaan sehari-hari yang baik akan membuat kapasitas peserta diklat berkembang. Berdasarkan teori belajar ditunjukkan bahwa pembelajaran akan lebih bermanfaat jika peserta diklat mengetahui keuntungan dari apa yang dipelajari. Disimpulkan bahwa tulisan pengembangan pendekatan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengembangan diri dapat digunakan untuk mengembangkan kapasitas peserta diklat melalui praktik kebiasaan sehari-hari yang berbobot."

"Pemerintah Indonesia pascareformasi tampaknya mulai menyadari kebenaran yang dikatakan oleh fukuyama (1992) tentang the end history yang berimplikasi bahwa di masa depan ideologi yang dominan adalah liberalisme, pasar bebas dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir muncul komitmen kuat untuk melindungi dan melaksanakan HAM, tak terkecuali perlindungan terhadap HAM anak. Perwujudan komitmen itu setidaknya dapat dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan maupun perangkat hukum yang berkaitan dengan HAM di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara anak memiliki kedudukan yang istimewa dan khas. Anak adalah aset paling berharga yang dimiliki bangsa karena merupakan potensi, tunas masa depan, dan generasi penerus cita-cita. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawabnya selaku penerus cita-cita peruangan bangsa, maka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, intelektual maupun sosial secara utuh, serasi dan seimbang "

"ABSTRAKPegawai Negeri Sipil merupakan unsur yang cukup penting dalam pembangunan, sehingga untuk dapat mensukseskan pembangunan perlu adanya perhatian yang lebih bagi perkembangan karier mereka. Pendidikan dan latihan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang dapat berprestasi secara lebih baik, sehingga mereka mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan diri serta meningkatkan karier. Kantor Menpora secara administratif berada dibawah Sekretariat Negara, sehingga segala urusan kantor Menpora termasuk urusan Pendidikan dan Latihan yang di berikan untuk para pegawai negeri sipil kantor Menpora harus menunggu kebijaksanaan dari Sekretariat Negara. Dengan kondisi tersebut kantor Menpora harus tetap berusaha untuk meningkatkan pegawai negeri sipilnya secara maximal. Sehingga timbullah dorongan pada penulis untuk meneliti lebih lanjut pada kantor Menpora, bagaimana kantor Menpora bisa mengembangkan karier para pegawainya dengan kondisi Diklat seperti tersebut diatas. Dan apakah Karier Pegawai Negeri Sipilnya tidak terhambat. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan studi kepustakaan serta mengadakan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Wawancara diadakan dengan beberapa pejabat kantor Menpora dan kantor Sekretariat Negara, juga beberapa pegawai peserta Diklat. Peningkatan prestasi kerja dilihat dengan cara membandingkan DP3 (daftar penilaian prestasi kerja) yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat. dan DP3 yang diperoleh seorang PNS sebelum mengikuti Diklat dan DP3 yang dipg roleh sesudah mengikuti Diklat. Selain itu penulis juga melihat huhubungan antara Diklat dengan promosi. Hasil yang didapat, jelas terlihat bahwa Diklat mempunyai pengaruh yang besar untuk peningkatan prestasi kerja, walaupun Diklat tidak selalu mempunyai hubungan dengan promosi. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Diklat yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil kantor Menpora mempunyai hasil yang baik guna meningkatkan prestasi kerja. Maka hal tersebut merupakan jalan bagi peningkatan karier Pegawai Negeri Sipil pada kantor Menpora."

"ABSTRAKKomite Medik adalah wadah baru dalam struktur organisasi perumah sakitan di Indonesia, terlahir dengan diberlakukannya SK Menkes no 983/1992. Komite ini bertugas membantu direktur rumah sakit untuk menjaga kualitas pelayanan medik dengan menghimpun, mengatur, mengawasi dan mengembangkan tenaga medis rumah sakit.Akreditasi rumah sakit adalah salah satu upaya Departemen Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia, dimana pelayanan medis merupakan salah satu aspek didalamnya. Para pelaksana pelayanan medis ini adalah tenaga medis yang pengaturan pengelolaannya dilaksanakan oleh Komite Medik, sehingga Akreditasi rumah sakit secara tidak langsung menilai Komite Medik.Untuk melihat sejauh mana intervensi persiapan akreditasi rumah sakit mempunyai pengaruh pada pengembangan Komite Medik di RSU R Syamsudin, SH, diadakan penelitian yang dilakukan antara bulan Juni 1997 sampai dengan Maret 1998 di RSU R Syamsudin, SH Sukabumi.Rancangan penelitian ini adalah Studi Kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada organisasi Komite Medik di RSU R Syamsudin, SH Sukabumi, dengan melakukan Pengamatan Berperan Serta terhadap pelaksanaan proses persiapan akreditasi, melaksanakan Wawancara Mendalam kepada direktur dan pengurus inti Komite Medik yang berkaitan dengan hambatan yang terjadi pada fase pra akreditasi dan kondisi minimal yang harus ada agar Komite Medik dapat tetap aktif pada fase pasca akreditasi serta pengisian kuesioner yang ditujukan kepada seluruh pengurus dan anggota Komite Medik yang isinya berkaitan dengan pengembangan yang terjadi setelah proses persiapan akreditasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi pada fase pra akreditasi adalah kurangnya informasi, kemandirian dokter yang berlebihan, "sense of belonging" yang kurang dan belum adanya "medical staff by laws". Pengembangan yang terjadi setelah proses persiapan akreditasi adalah terjadi peningkatan pengetahuan, aktivitas dan struktur Komite Medik. Dirasakan juga terjadi peningkatan motivasi dalam mengembangkan Komite Medik oleh para tenaga medik. Adapun kondisi minimal yang harus ada agar Komite Medik tetap konsisten pada fase pasca akreditasi adalah adanya komitmen bersama dari seluruh anggota Komite Medik, minimalisasi hambatan, disiplin yang tinggi pada jadwal program dan adanya dukungan direktur yang berkesinambungan.

---

ABSTRACT

The "Komite Medik" or Medical Committee is a new setting within organizational structure of a hospital, established through the Decree of Minister of Health number 983/1992. Its mission is to assist the hospital director in the conduct of recruitment, developing regulation, supervision and developing of the medical staff, in order to maintain the quality of medical service.

Accreditation of hospital is an attempt launched by Department of Health to upgrade the level of health service performance in all hospitals through out Indonesia. The accreditation of hospital service is very closely related to the performance of the medical staff which is administered professionally by the "Komite Medik".

This study attempts to identify and analyze to what extent the process of accreditation does influence the performance of the "Komite Medik" in R. Syamsudin Hospital, where the study was undertaken from June 1997 up to March 1998.

The design was a case study, using quantitative and qualitative approaches. Observation by active participation to all of the accreditation process, indepth interviews with director and main staff of "Komite Medik" in connection with resistances and obstacles and to find out minimal condition to maintain the performance of "Komite Medik" after intervention and interview using questionnaire addressed to all staffs and members of "Komite Medik" in connection with the development occurred after the process of accreditation were methods to collect data.

The result of the study showed that in pre accreditation period were lack or shortage of information, too great independency of individual staff, lack of sense of belonging, and the absence of medical staff by laws.

However, improvement of knowledge, developing of subcommittees as well as the increase of activities of "Komite Medik" were significantly seen after the accreditation process.

The minimal condition to maintain the existancee "Komite Medik" are common commitment by all members of "Komite Medik", minimalizing resistances and obstacles, maximaling discipline to obey scheduled program and above all by continuous support given by the hospital director."

"ABSTRAKPelaksanaan akreditasi rumah sakit merupakan salah satu langkah strategis dari Departemen Kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia.Pelayanan keperawatan adalah salah satu aspek yang akan diakreditasi, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan sangat penting, karena baik /buruknya mutu pelayanan keperawatan sering menentukan baik /buruknya mutu pelayanan kesehatan suatu rumah sakit.Rumah Sakit Umum Daerah Serang mendapat kepercayaan dari Depar temen Kesehatan untuk diakreditasi tahun 1996.Rendahnya nilai penerapan standar asuhan keperawatan pada waktu diadakan self assessment dalam rangka pelatihan mempersiapkan RSUD Serang untuk diakreditasi, memacu manajer RSUD Serang untuk meningkatkan manajemen asuhan keperawatan.Untuk melihat sejauh mana dampak upaya peningkatan ini, pada penerapan standar asuhan keperawatan diadakan penelitian yang dilakukan pada bulan Mei 1996 dan bulan November 1996 di RSUD Serang.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi dokumentasi, yang merupakan Instrumen A dari Buku Pedoman Evaluasi dan Penerapan Standar Asuhan Keperawatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI.Upaya-upaya ini membawa dampak positif dengan meningkatnya tingkat penerapan standar asuhan keperawatan dari 26,83 % pada bulan Mei 1996, menjadi 59,17 % pada bulan November 1996.Peningkatan yang cukup tinggi ini bila dibandingkan dengan nilai standar akreditasi (75 %) masih kurang, kemungkinan penyebabnya antara lain peserta pelatihan tidak seragam pendidikannya, beratnya beban kerja perawat, tingginya Turn Over tenaga kontrak kerja perawat.

---

ABSTRACT

Nursing service one of the aspect that will be accredited, is a very important part of health service, because the quality of hospital services is also depended on nursing service.

In 1996, Department of Health accredited General Hospital Serang. Prior to the accreditation process, the hospital was required to do self assessment. During the self assessment the hospital's Management Team discovered that nursing service quality was low.

The result the assessment stimulated the Hospital's management to improve the nursing service quality.

To understand the improvement of the nursing service, the nursing service on May 1996 and on November 1996 was reviewed.

Research method used was an approach of documentation study, used the A instrument from Evaluation Standard book and Standard Implementation of Nursing, published by Department of Health.

The study found that during the research nursing service was improved from 26.83 % on May 1996 to 59.17 % on November 1996.

The improvement was less than the accreditation standard (75 %). This condition may be caused by several factors, such as heterogeneous of the training participant, over work load of nurse, and highly turn over of contracted nurse."

"Perkembangan teknologi makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam merasa perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut pembuktian kehalalan setiap produk makanan dan minuman demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk makanan dan minuman yang semakin banyak macamnya.Perhatian dan kewaspadaan umat Islam semakin meluas ke kosmetika. Mereka juga hares menerapkan pedoman tentang makanan, minuman dan obat¬obatan pada kosmetika. Karena jika Islam melarang suatu bahan dijadikan makanan dan obat sudah barang tentu melarang pula bahan tersebut dijadikan kosmetika untuk digunakan.Kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bukan hat yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK dan Syariat Islam diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang muslim akan dengan mudah mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsinya.Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk nasional dalam negeri. Ketentuan sertifikasi produk halal memiliki 2 (dua) sasaran utama, yaitu: a) melindungi konsumen dengan tersedianya produk yang kehalalannya dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan b) memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.Supaya sasaran tersebut tercapai, hal-hal yang perlu diperbaiki ialah sertifikasi produk halal nasional dan standardisasi proses sertifikasi dengan alat ukurnya, sistem sertifikasi, prinsip pengaturan untuk tujuan apa sertifikasi hares dilaksanakan dan lembaga sertifikasi, perlengkapan, teknologi, laboratorium yang memenuhi standar, serta jangka waktu berlakunya sertifikat halal. Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk "bukan kemasan" yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat."