Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah memberikan kewenangan yang semakin besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Kewenangan yang semakin besar ini, selain menandakan tidak. diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT Surveyor Indonesia (wewenang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, juga merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.Wewenang tersebut merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran institusi DJBC mulai dari hirarki teratas hingga yang terbawah. Hal ini dikarenakan apabila DJBC mengalami kegagalan dalam menekan high cost economy, maka tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya.Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa yang menghendaki adanya suatu sistem kepabeanan yang terbaik dan bermutu internasional merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari sistem dan prosedur kepabeanan itu sendiri.Peran DJBC sebagai fasilitator perdagangan ternyata mengalami konflik dengan peran yang lain sebagai aparat fiskal. Sebagai aparat fiskal, DJBC dituntut untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya guna mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi di saat krisis ekonomi seperti saat ini, peran penerimaan pajak dalam sisi penerimaan di APBN sangat diperlukan sebagai alat stabilisasi dan penggerak ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Sedangkan sebagai fasilitator perdagangan, DJBC menggunakan sistem pengawasan dan pelayanan yang lebih fleksibel dengan mengedepankan kelancaran arus barang.Penerapan manajemen strategik dalam pembangunan sudah diakui secara umum dapat membantu dan diperlukan dalam menciptakan good governance di segala aspek pemerintahan. Mengacu pada hal tersebut, DJBC sebagai institusi pemerintah juga dituntut untuk dapat melaksanakan manajemen strategik di sektor publik, yang dimulai dengan dibuatnya perencanaan strategik.Dalam pencapaian mutu kinerja yang optimal, maka maka tiap-tiap kantor pelayanan DJBC dituntut untuk dapat melakukan terobosan dan menciptakan strategi kebijakan yang repat, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja.Strategi kebijakan tersebut harus dapat meliput tujuan yang harus dan akan dicapai secara komprehensif dan terpadu meskipun antar tujuan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu masukan dari pihak stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diharapkan membantu dalam penentuan strategi terbaik, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang akan diraih dengan bias sekecil mungkin."

"Dan pengamatan awal yang dilakukan teridentifikasi bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, Kantor Wilayah IV Jakarta, masih belum optimal, bila dinilai dari fungsi strategis pelayanan tersebut. Belum optimalnya pelayanan kepabeanan yang dimaksud antara lain terlihat dari kurang profesional dan belum akuratnya aplikasi Sistem Electronic Data Interchange yang berbasis pada fungsi teknologi komputer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas seberapa besar pengaruh Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan dari Dunn, Teori Aplikasi Sistem EDI dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Teori Pelayanan dari Parasuraman.Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif terhadap data primer yang didapat dari sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdiri dari pegawai dan importir untuk Kuesioner Pengujian Hipotesis dan 100 pegawai untuk Kuesioner Learning Organization. Metode Kualitatif digunakan untuk mengolah rujukan teori dan data fungsional yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Pengaruh positif ini menjadi isyarat bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Kebijakan Reformasi Pelayanan dan variabel Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange, maka peningkatan pada kedua variable babas tersebut secara bersama-sama akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Hasil penelitian ini selanjutnya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem Electronic Data Interchange dalam proses pelayanan tersebut.Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu merumuskan dan melaksanakan secara khusus kebijakan reformasi pelayanan yang tertuju untuk meningkatkan etos kerja di kalangan pegawai, terutama pegawai yang langsung melaksanakan teknis pelayanan kepabeanan.Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian kerja para pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem EDI perlu diadakan pelatihan teknis fungsional secara intensif sesuai dengan perkembangan dan tantangan teknologi komputer.Guna lebih memantapkan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu mengembangkan konsep Learning Organizalion dengan cara mengembangkan berbagai program diklat pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan konsep kepemimpinan situasional yang komunikatif."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi importir dan pencapaian tertib administrasi importir pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan analisa deskriptif kualitatif.Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan yang terjadi dan hasil yang dicapai dengan sebenarnya, kemudian membandingkannya dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposif proporsional random sampling, yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dan acak yang hanya mengambil partisipan dari masyarakat yang sudah mengalami, berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan atau importir yang melakukan kegiatan importasi paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, (2) perusahaan atau importir yang membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Registrasi DJBC, di lingkungan wilayah kerja KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II, dari 1.150 importir atau perusahaan yang telah mendapatkan SRP diketahui sebanyak 973 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan importasi. Kemudian dari 973 perusahaan yang aktif tersebut, sebanyak 185 perusahaan atau importir yang memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian peneliti menetapkan untuk mengambil sampel sebanyak 185 perusahaan atau importir. Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban kuesioner dari para responden adalah skala Likert yang menyediakan 6 (enam) alternatif jawaban dengan skor 0 sampai dengan 5.Hasil penelitian ini adalah:1. Sertifikat Registrasi Kepabeanan (SRP) sebagai nomor identitas importir yang diterbitkan oleh DJBC merupakan input database menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha para importir, yaitu dalam hal: a. Kejelasan dan kebenaran alamat perusahaan (existance); b. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan (responsibility); c. Kejelasan dan kebenaran jenis usaha (nature of business); d. Terselenggaranya pembukuan yang dapat diaudit (auditable). Hanya importir yang memiliki nomor identitas yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem aplikasi kepabeanan. Implementasi kebijakan Registrasi Importir dimaksudkan dapat memudahkan pengawasan kegiatan importasi, meningkatkan percepatan pengeluaran barang serta mengurangi bahkan meniadakan penyerahan data secara berulang oleh importir.2. Melalui penilaian terhadap perubahan pola perdagangan di era globalisasi, perilaku pelaku bisnis dan trend kegiatan ekspor-impor yang sedang berjalan, kebijakan pemberlakuan SRP cukup efektif dalam meningkatkan tertib administrasi importir, karena sangat membantu bagi aparat DJBC dalam menginventarisir data/identitas importir yang aktif melakukan kegiatan importasi, menetapkan klasifikasi dan penjaluran importir berdasarkan tingkat risiko, mentertibkan atau memberikan sanksi bagi importir nakal, bahkan meningkatkan kinerja aparat DJBC di lapangan.3. Meningkatnya tertib administrasi importir diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan importir untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar kepabeanan yang ditetapkan, meningkatnya kesediaan/kesadaran secara suka rela melaporkan kegiatan importasinya dengan baik dan benar, serta meningkatnya kesadaran untuk membayar kewajiban melunasi kekurangan/tunggakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tepat waktu."

"Kebutuhan dana yang besar untuk pembangunan dan tuntutan perbaikan pelayanan kepabeanan menjadi alasan penting perlunya penerapan dan evaluasi Sistem Electronic Data Interchange (EDI)kepabeanan dalam lalu lintas arus barang impor. Sistem dengan media elektronik ini telah dimungkinkan pula penggunaannya dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pokok permasalahan penelitian ini berupa pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem EDI Kepabeanan ? pengaruh/hasilnya terhadap pelayanan arus barang impor ? dan upaya meningkatkan pelayanan dengan sistem itu sendiri ? Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai pelayanan arus barang impor yang terbaik melalui Sistem EDI Kepabeanan. EDI diartikan sebagai pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi dalam bentuk yang terstruktur. Unsur-unsur utama sistem ini dan sekaligus sebagai indikator independen variabel adalah perangkat/komponen, prosedur kepabeanan, dan sumber daya manusia. Pelayanan arus barang impor merupakan bagian dari pelayanan umum dan harus juga memenuhi sendi-sendi pelayanan umum yang sekaligus sebagai indikator dependen variabel. Penelitian berlokasi pada KPBC Tipe A Tanjung Priok III Jakarta dengan populasi Pegawai dan Masyarakat Usaha Kepabeanan. Sampel diambil secara random dengan berpedoman pada Tabel Krejcie. Melalui telaah dokumen, kuesioner, dan wawancara sebagai instrumen penelitian, data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem EDI , kuat lemah pengaruhnya melalui perhitungan Contingency Coefficient, dan selanjutnya diinterpretasi serta dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dari uji pengaruh diperoleh hasil positif dan signifikan (nyata-nyata berpengaruh), walaupun tingkat pengaruhnya 'rendah'. Hal ini sekaligus pembenaran terhadap hipotesis penelitian bahwa semakin baik Sistem EDI dilaksanakan semakin tinggi kualitas pelayanan arus barang impor. Perbaikan-perbaikan sebagai saran berupa (1) Mewujudkan persamaan perspektif dari instansi yang terkait dalam pelayanan arus barang impor untuk ikut berperan dalam sistem ini, (2). Pembenahan SDM dari segi kualitas dan integritas, dan (3). Evaluasi ini dapat digunakan sebagai studi kelayakan sistem di bidang lain."

"Customs Reformation affected DJBC to increasing customs services, especially in import document administration. For this purposes, DJBC used Electronic Data Interchange (EDI) System to satisfy the customs society (exporter and importer). Problem of this research is to estimate the influence of EDI System. EDI is a system that can exchange electronic data between organization that has advantages such as, "just in time", "simple", and "paperless". Independent variable in this research is "the implementation of EDI system", and the dependent variable is "increasing customs services". The independent variable has three indicator, which is: sparepart/component; customs procedure; and human resources. This research has been located at KPPBC Tipe A1 Soekarno Hatta, with population from customs society and customs employee. Sample choosed based on Krejcie Table with 5% degree of mistaken. For data technic analysis, this research used library research, respondent, and in depth interview. The obstacles have been founded in this research was the influence of EDI system showed significant result. Highly recommended as an import for better quality of custom;s services user are:

1. DJBC have to increase their quality by 24 hours operation of EDI system.
2. Certainly need commitment from related instance for maintaining the system, so it can operate well.
3. Suggested to make an continuity evaluation for the growth of organization.

"

"In order to follow and apply all agreements in GATT including The General Agreement on Customs Valuation (Article VII GATT) as one of main agreements of World Trade Organization (WTO), Directorate General of Customs and Excise (DJBC) should be able to create an efficient, effective, and responsive customs value establishment service system based on modern techniques and management. An efficient service system is required to reduce incurred costs in trading, while an effective service is obtained through quality service system by existing human resources and to omit insignificant trading barriers. Implementation of custom value establishment service mechanism is expected to be able to improve importer compliance in fulfilling custom obligations. The point in this thesis writing i.e. does customs value establishment service system influence importers in complying with customs obligations?Study on this thesis included in type of associative research, namely a study that seek the relationship between one variable wither other variables. Population in this study is all importers carrying out importation activities in the area of Customs and Excise Service Office Type A Special Tanjung Priok II. Used sampling technique is simple random sampling namely sample determination technique by taking the sample randomly without paying attention to strata existed in the population members. Supranto (2001:239) explains research sample covers a number of respondents greater than minimum requirement of 30 respondents. Then according to Gulford (1987:125) explains that greater sample will provide more accurate results. Therefore samples in this research are 75 importers including high risk group obtaining Red Lane with physical inspection of goods 100%.Data analysis technique in research uses simple regression model. Output of simple regression model besides in form of regression equation also in corm of inter variable correlation value. Equation of simple regression is Y = a + bX, where Y is dependent variable in this case customs obligation compliance, a is constant, b is regression coefficient and X is independent variable namely customs value establishment service.Indicator to measure customs value establishment system based on Valeri, Parasuraman and Berry's theory (1990:26) dividing service quality dimension into five, those area reliability dimension (suitability between the actual service reality given and promised), responsiveness (ability in providing fast and accurate service), assurance (skill required in providing services, so the customers feel free from risks or loss because of service failure), empathy (closeness of service provider and service users), and tangibility (physical appearance, equipment, personnel and utilization of auxiliary equipment owned by company).While indicator used to measure customs obligation compliance variable based on theoretical study of customs obligations regulated in Law Number 10 Year 1995 on Custom Article 1 Number 1 stating that customs obligations are all activities in customs area that obliged to be carried out to comply with this law. Further Gade & Grade (1995:49) explains that there area five taxation obligation by taxpayers namely registration obligation, obligation to submit report, obligation to pay and deposit unpaid tax, book and recording obligation and taxpayer obligation at the inspection time.Based on correlation table it is seen that correlation coefficient value between customs value establishment service with customs obligation compliance is 0,182. It shows very low relationship level between the two variables.Based on calculation of R square/determination coefficient figure according to model. Summary R square is 0,033. It means 3,30% customs obligation compliance can be explained with customs value establishment service variable, while the remaining explained with other factors.Resulted simple regression namely Y = 71,857 + 0,082X. It means each addition of one score of customs value establishment service variable will improve the customs obligation compliance of 0,082 score unit.Based on t test in coefficient table the probability numbers for customs value establishment service is 0,118, so probability t > 0,05 so Ho is accepted or there is no influence between customs value establishment service variable with customs obligation compliance variable.From this research result, then recommended some suggestion among them to evaluate whether aforesaid Customs Value Declaration (DNP) will remain to be utilized or substituted with valuation advice procedure namely procedure encouraging importer to consult with Customs and Excise before importation carried to obtain official estimation how much received customs duty and Tax Collection in Importation (PDRI) especially in debt on the said importation or the implementation of valuation ruling the system representing a procedure for imported goods customs value establishment formalization."