Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dua belas juta anak di dunia meninggal setiap tahunnya sebelum, mencapai usia 5 tahun. Dari angka tersebut 70% kematian bayi dan balita di negara berkembang disebabkan oleh pneumonia, diare, campak, malaria dan gizi buruk (malnutrisi) atau kombinasi dari penyakit tersebut. Di Indonesia penyebab utama kematian bayi berdasarkan data WHO (1990) bahwa sekitar 450.000 kematian balita yang terjadi setiap tahunnya, diperkirakan 150.000 diantaranya disebabkan oleh penyakit pneumonia. Pendekatam MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya promotif dan kuratif penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga dan malnutrisi. Melalui pendekatan MTBS dapat memberikan kualitas penanganan penyakit pada balita akan lebih baik sehingga efektifitas penanganan penyakit pada balita dapat ditingkatkan mulai dari penilaian (Anamnesa dan Pemeriksaan), menentukan klasifikasi dan tindakan serta pengobatan. Penelitian ini merupakan suatu evaluasi ekonomi yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, dengan tujuan mendapatkan gambaran alternatif terbaik dan kegiatan penanganan pneumonia di puskesmas MTBS dan puskesmas non-MTBS di Kabupaten Tanah Datar tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pneumonia di puskesmas MTBS lebih "cost efektif? dibandingkan dengan puskesmas non-MTBS, dimana biaya satuan pada puskesmas MTBS adalah sebesar Rp 11.588,-dan pada puskesmas non MTBS sebesar Rp 42.629; Agar MTBS dapat dilaksanakan oleh semua Puskesmas disarankan agar MTBS dapat disosialisasikan kepada legislatif dan eksekutif dalam hal ini pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dana dalam menunjang program MTBS.

---

Cost Effectiveness Analysis of Handling Pneumonia in IMCI Health Center and Non IMCI Health Center at District of Tanah Datar, 2003Twelve million Children in the world die every year before they reach 5 year old. From its number 70% baby's mortality and below 5-years Child in development country caused by Pneumonia, diarrhea, measles, dengue and malnutrition or combine of these issues. In Indonesia, major causes of baby mortality based on WHO data (1990) about 450,000 in every year, estimate 150,000 is caused by Pneumonia.

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit = Integrated Management on Baby Illness) approach is an integrated approach on baby illness management who come have treatment in inpatient unit facilities. Basis of health include curative and promotive effort against Pneumonia, diarrhea, measles, dengue, earache (infection), and malnutrition. Through MTBS approach expect it can give better handling quality on baby illness, so its handling effectiveness increase, initially at appraisal (Anamnesis and Examination), classification determination, action and treatment.

This research as an economic evaluation used secondary data in the view of provider side purpose to gain a best alternative description from Pneumonia handling activities both MTBS and Non-MTBS Puskesmas (Health Center in Sub-district region) at district of Tanah Atas year of 2003.

This result of this research show that handling pneumonia in puskesmas with is more cost effective compared with non MTBS, that the unit cost in puskesmas with MTBS is Rp 11.588,- and non MTBS is Rp 42.629,﷓. In order that MTBS can be used in of Puskesmas, its suggest doing MTBS socialization toward legislative and judicative agencies in this case is Local Government to get financial support to successes MTBS program."

"Setiap tahun 12 juta anak di dunia meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Sekitar 70% meninggal karena pnemounia, diare, campak, malaria dan malnutrisi, serta seringkali merupakan kombinasi dari keadaan penyakit tersebut diatas. Di Indonesia penyebab utama kematian bayi dan balita adalah Tetanus Neonatorum (TN) 19,3%, gangguan perinatal 18,4%, diare 15,5%, pnemounia 12,4% dan difteri pertusis, campak 9,4% (SKRT 1995).Pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu balita Sakit) adalah suatu pendekatan keterpaduan tatalaksana balita sakit yang memadukan pelayanan promotif, preventif dan kuratif pada lima penyakit penyebab utama kematian pada bayi dan balita di negara berkembang yaitu: pneumonia, diare, malaria, campak dan malnutrisi.Pelaksanaan pendekatan MTBS sudah dilaksanakan sejak tahun 1997, dan dimulai di Jawa Timur pada dua kabupaten sebagai daerah percontohan yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Tulungagung. Suatu pendekatan baru yang diharapkan dalam pelaksanaan dan hasilnya akan lebih baik dari pada yang sebelumnya.Pendekatan MTBS diharapkan dapat memberikan kualitas penanganan terhadap balita sakit yang lebih baik, sehingga efektivitas penanganan penyakit pada balita dapat dilihat dari kemampuan petugas dimulai dari penilaian (Anamnesa dan pemeriksaan), menentukan klasifikasi (pengelompokan penyakit) dan menentukan tindakan dan pengobatan. Efektifitas dari penanganan penyakit pada balita sakit, pada penelitian ini tidak dilihat dari outcome-nya yang berupa kesembuhan.Penelitian ini merupakan suatu evaluasi ekonomi kesehatan, dengan menggunakan metode "Cost Efectivenes Analysis" terhadap Puskesmas yang melaksanakan pendekatan MTBS dan Non MTBS dengan judul "Analisis Biaya Pengobatan Kasus Penanganan Penyakit Pnemonia dan Diare di Puskesmas MTBS dan Non MTBS, di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur Tahun 2001."Dengan tujuan mendapatkan gambaran alternatif terbaik dari kegiatan pelaksanaan pendekatan MTBS di Puskesmas Krian dan Puskesmas Sidoarjo, dengan membandingkan biaya satuan dengan cakupan kedua altematif tersebut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penangan balita sakit dengan pendekatan MTBS yang dilaksanakan di Puskesmas Krian merupakan alternatif yang paling cost efektif ditinjau dari segi biaya pengobatan, dibandingkan dengan Puskesmas Non MTBS yaitu Puskesmas Sidoarjo.Dari hasil penelitian ini disarankan pendekatan MTBS perlu dikembangkan ke unit pelayanan kesehatan yang lain, yang belum melaksanakan dan disosialisaikan kepada legislatif, eksekutif / pemda, untuk mendapat dukungan dalam pencarian dana/anggaran agar penanganan balita sakit lebih cost effective.

---

Cost Treatment in Case Handling Pneumonia and Diarrhea diseases in IMCI Health Center and non IMCI Health Center, Sidoarjo District, East Java Province, 2001Every year, 12 millions children die before they reach the age of 5 (five). Around 70 % of children pass away because of pneumonia, diarrhea, measles, malaria, malnutrition, and it is often because of combination of those diseases. In Indonesia, the main cause of infant and under-five children mortality is Tetanus Neonatorum (TN) 19,3 %, prenatal disorder 18.4 %, diarrhea 15.5 %, pneumonia and difteri pertusis 12.4 %, and measles 9.4 % (SKRT 1995).

IMCI approach (Integrated Management of Childhood Illness) is an approach of managing integrity of childhood illness that combines promotive, preventive, and curative services in 5 (five) main cause diseases of infant and under-five children mortality in the developing countries, they are: pneumonia, diarrhea, malaria, measles, and malnutrition.

The implementation of IMCI approach has been conducted since 1997, and in East Java, it is conducted in 2 (two) Districts as model region; Sidoarjo District and Tulungagung District. A new approach is looked forward to have better implementation and output than the previous approach.

IMCI approach is expected to be able to give a better quality handling on childhood illness, so that the effectiveness of handling disease on under-five children can be seen from workers' capabilities starting from evaluation (Anamnesis and examination), determining classification (diagnosis), and determining actions and medical treatment. In this study, effectiveness of handling diseases on childhood illness cannot be seen from its outcome that is in the form of recovery.

Cost Analysis Disease toward Health Center conducting IMCI and non IMCI approach by its title "Cost Treatment in Case Handling Analysis Pneumonia and Diarrhea diseases in Health IMCI Center and non IMCI Health Center, Sidoarjo District. East Java Province, 2001" with its purpose to be able to get best alternative description from implementation activities both in Krian and Sidoarjo by comparing unit costs with both alternative coverage.

The result of this study shows that the handling of childhood illness by using IMCI approach conducted in Krian Health Center is the most effective alternative cost reviewed from medical treatment cost, comparing with non IMCI Health Center which is Sidoarjo Health Center.

From the result of this study is advised that IMCI approach is needed to be developed in other health units that have not implemented and associated to legislative, executive 1 local government, in order to obtain support in achieving fund budget so that the handling of childhood illness can be more effective. This study is a health economy evaluation by using method."

"Salah satu titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah tingkat kesehatan yang dipengaruhi oleh status gizi khususnya usia balita (0 - 5 tahun). Kekurangan gizi merupakan salah satu manifestasi dari kemiskinan. Hal ini karena keluarga miskin (gakin) tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhannya yang merupakan penyebab rendahnya tingkat konsumsi pangan.Untuk mengatasi masalah gizi khususnya pada balita yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi telah dilakukan intervensi perbaikan gizi balita diantaranya melalui pemberian makanan tambahan (PMT). karena dana yang ada dirasakan kurang, sehingga PMT yang diberikan belum mampu menjangkau semua balita gakin dengan gizi buruk.Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan fokus pada pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk. Desain penielitian adalah operasional riset dengan mengumpulkan data alokasi anggaran untuk PMT balita gakin gizi buruk, perhitungan biaya PMT balita gakin gizi buruk, meghitung kesenjangan dan kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di rumah sakit. Penelitian hanya menghitung biaya yang sifatnya langsung, sedangkan biaya investasi yang besar (seperti gaji, pembangunan gedung) serta biaya pemeliharaan (pemeliharaan gedung) tidak dihitung, karena biaya tersebut sudah selayaknya menjadi beban pemerintah.Dari hasil analisis didapatkan bahwa dana yang tersedia untuk PMT balita gakin gizi buruk yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2004 dari berbagai sumber sebesar Rp. 365.908.148,-. Sebagian besar (95%) dari APED Kabupaten Tangerang. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.960.841.337,-, jadi ada kesenjangan pembiayaan sebesar Rp.594.933.189,-. Ditemukan Pula kesenjangan kegiatan sebagai akibat dari kesenjangan pembiayaan. Kesenjangan yang besar adalah pada perencanaan yaitu tidak ada orientasi petugas dan kader serta pemenuhan sarana posyandu berupa timbangan gakin. Kesenjangan pelaksanaan adalah tidak semua gakin gizi buruk mendapatkan PMT, PMT yang diberikan komposisinya masih di bawah kecukupan gizi yang dianjurkan Depkes, tidak ada tranport distribusi dan transport/ insentif kunjungan rumah oleh kader yang diperlukan untuk memastikan bahwa PMT dikonsumsi oleh sasaran serta memberikan konseling kepada keluarga balita. Selain itu monitoring tidak dilaksanakan di semua desa yang ditemukan kasus gizi buruk.Kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS sebesar Rp. 3.954.900,- terdiri dari biaya langsung 77,77%, biaya tidak langsung untuk makan dan transport penunggu balita serta biaya kesempatan 22,23%. Biaya tidak langsung menghabiskan semua penghasilan gakin yang relatif kecil. Selain kerugian terhitung juga ada kerugian yang tidak bisa dihitung dalam nilai uang yaitu rasa sakit, penderitaan dan berkurangnya kemampuan serta kecerdasan balita di masa depan.Melihat besarnya proporsi APBD dalam pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk, maka perlu mobilisasi dana dari sumber lain. Memperhatikan kerugian akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan munculnya gizi buruk dan perlu ada dana tambahan lain untuk mensubsidi biaya tidak langsung rumah sakit agar gakin tidak menjadi semakin miskin.Daftar Bacaan : 43 (1985 - 2004)

---

Cost Need Analysis of Food Supplementation Program for Underfive Children of Poor Families in Tangerang District Year 2004One emphasis of long run development is the development of human resource quality. Important factor that influence the human resource quality is health status which in turn is influenced by nutritional status, especially during the first five years of life. Under nutrition is a manifestation of poverty. This is mainly caused by insufficient amount of money owned by poor families to afford their needs and thus causing low food consumption level.

To overcome under nutrition problem among underfives that was caused by economic crises, several nutrition interventions have been implemented including food supplementation. Due to lack of funding, this program could not reach all severely malnourished underfives from poor families .

This study was conducted in Tangerang District Health Office focused on costing of Food Supplementation Program. Design of this study was operational research by collecting data on budget allocation for food supplementation program, calculating the cost of food supplementation program, calculating the gap between cost need and real allocation as well as the economic loss as implication of hospital care of severely malnourished children. This study only calculated direct cost, and did not calculate large investment such as salaries, building, and maintenance costs considering those as to be fully funded by government.

The analysis showed that available fund for food supplementation program in the year 2004 from various sources was Rp. 365.908.148,-. Most of the funding (95%) came from Local Development Budget (APED) Tangerang District. Predicted cost need was Rp.960.841.337,-, therefore there was Rp.594.933.189,- gap. Gap in activity due to this funding gap was also found. One particular large gap was found in planning where no clear orientation among health workers and cadres and insufficient amount of necessary equipment such as weighing scales to be located in integrated health post (posyandu). Gap in program implementation was reflected by the facts that not all target children received food supplement, insufficient nutrients contained in food supplement, no money for transport, distribution, and home visits by cadres. Monitoring was not conducted in all villages.

The economic loss due to hospital care of severely malnourished children was Rp. 3.954.900,- consisted of 77,77% direct cost, 22,23% indirect costs for food and transport of person who accompanied the child in hospital, and opportunity cost. This indirect costs absorbed the whole income of poor families. There were also losses which could not be valued by money including pain, suffers, and decreasing ability and intelligence of the children.

Considering the large proportion of APBD in the costing of food supplementation program, there was a need to mobilize other sources of funding. To prevent unnecessary cost to be spent by poor families of hospitalized child, there wish an urgent need to prevent severely malnourished cases by various means and interventions, as well as extra fund to subsidize indirect cost to prevent further impoverishment of the poor.

References: 43 (1985-2004)"

"RSPAD Gatot Soebroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk TM-AD dan ABRI, juga memberi pelayanan Kesehatan untuk masyarakat umum, sehingga dituntut untuk dapat menghadapi persaingan bebas rumah sakit, dengan memberi pelayanan yang balk, efisien, efektif dan tarif yang sesuai (rasional). Pelayanan Hemodialisis (Cuci darah) merupakan salah satu layanan unggulan RSPAD-G yang cukup mahal, karena sangat dipengaruhi harga medical supply, obat dan bahan habis pakai, yang sangat terpengaruh dengan krisis moneter yang terjadi saat ini. Agar layanan unggulan ini tidak menjadi beban subsidi rumah sakit, perlu dilakukan analisis biaya sebagai pedoman penetapan alternatif tarif yang dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat operasional, dimana dilakukan analisis biaya terhadap kegiatan layanan Hemodialisis di Unit Renal RSPAD Gatot Soebroto selama tahun anggaran 1997/1998. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui biaya satuan hemodialisis, yang dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit atau Unit Renal khususnya, sehingga dapat dilakukan perencanaan Anggaran dan Pengendalian biaya lebih baik, serta melakukan Penetapan Tarif sesuai kebijakan yang berlaku dengan lebih rasional, agar dapat melakukan persaingan sehat antar Rumah sakit, dan melakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga penyandang dana. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan hemodialisis yang didapat dari analisis biaya lebih tinggi dari tarif yang berlaku, sehingga diketahui selama tahun anggaran 1997 / 1998 sebenarnya terjadi defisit yang berupa subsidi Rumah sakit kepada pasien Swasta. Ternyata bila dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku dan tingkat inflasi yang terjadi akibat krisis moneter, maka didapatkan alternatif tarif yang cukup tinggi. Diketahui pula bahwa dengan melakukan reuse ginjal buatan, dapat menekan biaya cukup berarti. Diharapkan dengan tarif hasil penelitian ini, dapat dilakukan pengendalian biaya operasional Rumah sakit.

---

Cost Analysis and Pricing Alternative on Haemodialysis in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for the Fiscal Year 1997/1998As a Top referal Army Hospital in Indonesia, RSPAD Gatot Soebroto also gives Public Health services. For that reason, it requires the ability to face hospital free competition and give a good, efficient, effective services with rationable price. Hemodialysis is the one superior and expensive service of RSPAD Gatot Soebroto, because of very expensive cost for medical supply, medicine and current substances, which are having a great deal influences from monetary crisis that happening here now. In order to prevent this superior service become a burden for the hospital, it needs cost analysis as a guide for pricing alternative according to hospital policies. This study is an operational study, where the cost analysis are treated on hemodialysis service activities in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for 19971 1998.

The purpose of this study is to understand unit cost of haemodialysis, which can give global hospital activities performance or more specific in Renal Unit, and so the budget planning and cost control could be done better, and also determining price according to hospital policies and rationable for good hospital competition and negotiated the price with sponsor.

The result of this study is that unit cost for haemodialysis higher than the prevailing price, and so founded deficit for the fiscal year 1997 1 1998, with hospital subsidies to private pasien. Apparently if it connected with be in effect hospital policies and inflasion rate, it will give more higher alternative price. Also known that re-use for dialyzer could pressed enough the haemodialysis price. With alternative price from this study, the controlling for the hospital operational cost are hoped to be done."

"Masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari semakin mendapat tantangan yang berat, baik dalam segi kualitatif maupun kuantitatif, sementara biaya kesehatannya sendiri relatif kecil.Piutang merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pengelola keuangan rumah sakit, walaupun demikian sebuah rumah sakit tidak dapat menghindari kenyataan bahwa piutang pasien merupakan bagian terbesar dari aktiva lancarnya.Pasien jaminan perorangan memiliki resiko tinggi untuk menyebabkan piutang tidak tertagih, dan bila piutang tidak tertagih pada suatu rumah sakit jumlahnya cukup besar maka akan mengganggu kelancaran operasional rumah sakit.Laporan tahunan direktorat administrasi RS Pluit menunjukkan bahwa pasien rawat inap jaminan perorangan yang menimbulkan piutang tidak tertagih pada tahun 2002 dan 2003 mencapai lebih 2,00%o dari jumlah total pasien rawat inap pada periode yang sama. Keadaan ini meresahkan manajemen rumah sakit.Penelitian ini bertujuan mencari gambaran tentang karakteristik pasien rawat inap jaminan perorangan yang berpotensi menimbulkan piutang dan piutang tidak tertagih di RS Pluit pada periode tahun 2002 dan 2003, serta efektifitas kebijakan/peraturan yang berlaku.Karakteristik pasien yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: asal masuk pasien, pemilihan kelas perawatan, lama hari rawat, jenis tindakan, cara lepas rawat, biaya perawatan, dan pemberi rekomendasi.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pasien yang berasal dari IGD, memilih kelas perawatan CCU dan VIP, dengan lama hari rawat lebih dari 6 hari, tanpa atau dengan tindakan bedah, lepas rawat dengan seijin dokter, dengan biaya perawatan lebih dan Rp.20 juta, dan direkomendasi oleh direksi atau tanpa rekomendasi mempunyai distribusi besar terhadap timbulnya piutang tidak tertagih.Kebijakan/peraturan yang berlaku ternyata tidak cukup efektif untuk meminimumkan piutang tidak tertagih pada semua kriteria pasien, kecuali untuk pasien yang lepas rawat karena meninggal dunia dan pasien yang memilih kelas perawatan di CCU.Pada hasil observasi kebijakan/peraturan yang ada sudah dilaksanakan oleh petugas yang terkait, hanya belum optimal dan masih banyak kendala yang tidak bisa dihindari.Saran-saran yang diajukan antara lain meninjau kembali kebijakan/peraturan, memperketat permintaan uang jaminan, mengintensifkan penagihan selama perawatan, membatasi otorisasi pemberi rekomendasi, meninjau kembali manfaat kartu VIP RS Pluit dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin/orang miskin.Kepustakaan : 30 (1971 -- 2001)

---

Analysis of Uncollectable Self Paid Inpatient's Account in Pluit HospitalThe health care financial problems in Indonesia nowadays are facing even more challenging situations, both in qualitative and quantitative aspects, meanwhile the health care budgets are relatively small.

The hospital management focused its main interest in the account receivable problems, even though it cannot escape from the reality that patient 's account receivable occupied the biggest part of its current account.

Self paid inpatient 's possesses high risk in generating bad debts, which can contribute a bad impact to the hospital operational.

Administration Department 's annual report indicate that the bed debt emerged from the self paid inpatient 's in Pluit Hospital in 2002 -- 2003 has reached to 2%o from the total inpatient in the same period This situation is certainly disturbing the hospital management.

The objectives of this research are to describe the self paid inpatient 's characteristics which are potential in generating account receivable and bad debts in Pluit Hospital in the period of 2002 and 2003, and the effectiveness of the prevailing regulations /policies.

The criteria of patient characteristic that are applicable in this research cover from the origin of the patient, the room grade selection, the treatment period, the care action taken, the way of patient 's dischargement, the health care cost and the person that recommend / on who 's recommendation.

From the survey results can be concluded that patients originated from Emergency Room (ER), choose the CCU and VIP room, with or without undergoing surgery, discharged under doctor?s recommendation, with the health care costs more 20 millions rupiahs and with or without recommendation from board of directions have brought out a large contribution in the emergence of bad debts.

The prevailing regulations or policies turned out to be effective in minimizing the bad debts from all of the patient 's criteria, except for the patient discharged for the caused of death or the patient that choose the CCU room.

Based on the observation results, the prevailing regulations on policies have actually been carried out thoroughly by the officer in charge, even though many unavoidable obstacles occurred and still un-optimized.

The propositions which will be promoted such as to review the regulation / policies, to tighten up the procedure of guarantee money collection, to intensify the billing collection upon treatment, to restrict the recommended authorization to review the benefits of Plait Hospital 's VIP card and cooperation with health official (Din Kes) as the organizer of health care services for the people who live under poverty line.

Bibliography : 30 (1971 - 2001)"

"Kebijakan pemerintah untuk cenderung menswadanakan rumah sakit pemerintah, perkembangan Iptek kesehatan, mangkin tingginya tuntutan masyarakat, serta meningkatnya sistem pembayaran oleh pihak ketiga menyebabkan rumah sakit pemerintah tidak dapat terus bertahan sebagai unit sosial semata tetapi harus bergeser ke arah unit sosial ekonomi. Konsep sosioekonomi menyadarkan administrator rumah sakit akan perlunya informasi biaya, narnun sistem informasi akuntansi yang ada belum memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi biaya di perlukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan guna lebih memandirikan rumah sakit yaitu cost recovery, cost containment, pricing yang cost based dan crosssubsidi. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kemampuan RSUP Persahabatan dalam upaya cost recovery melalui pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data serta penelusuran biaya operasional/pemeliharaan tahun anggaran 1993/1994 pada unit rawat inap RSUP Pereahabatan. Analisia cost recovery dilakukan dengan membandingkan biaya satuan operasional/pemeliharaan di unit rawat inap dengan tarip akomodasi + visite yang berlaku dan di dapatkan bahwa kemampuan cost recovery RSUP Persahabatan masih belum baik oleh karena masih 80,76 % tarip akomodasi + visite unit rawat inap berada di bawah biaya satuan operasional/pemeliharaan. Upaya memperbaiki cost recovery dapat di lakukan dengan pricing yang cost based, namun sebelum melakukan perubahan tarip perlu di lakukan dahulu upaya optimalisasi BOR pada unit rawat inap yang belum optimal sehingga optimalisai BOR akan menambah kwantitas layanan yang pada ujungnya biaya satuan akan menurun lebih mendekati tarip yang berlaku. Disarankan rumah sakit memperbaiki infrastruktur sistem informasi akuntansi manajerial oleh karena infonnasi biaya ini akan tentu di butuhkan guna pengambilan keputusan lingkup manajemen keuangan.

---

The government tactical decide to self hospital finance government, The growth of Health science and technology, The increase of public claim, and the increase of third party payment or prospective payment system cause hospital can?t stand as social function continuously, but must move into the social economic function. The social economic function be conscious the hospital administrator to cost information, however the Hospital accounting information system not fulfill yet that require. The cost information required to tactical finance management for self hospital government as cost recovery, cost containment, cost based pricing and crossubsidy mechanism.

The purpose of the research to inspect hospital ability for cost recovery undergo operational and maintenance budget The research is description research with data collection and cost finding operational and maintenance 1993/1994 budget in inpatient department Cost recovery analysis to make compare unit cost with price, the result hospital ability to cost recovery is'nt good, there are 80,78 % price of accommodation + visited under operational and maintenance unit cost.

The effort of cost recovery can do with cost based pricing but before to change the price must to make bed occupancy optimalization where inpatient department occupancy not optimal yet Optimalization can make quantity increase and unit cost be decrease last near current price. Suggestion to improve infrastructure hospital accounting managerial because cost information is need continuously for finance managerial decision."

"Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto yang disebut Rumah Sakit Sukanto adalah badan pelaksana pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan perawatan pasien inap, dalam tahun 1998 telah dirawat sejumlah 11436 pasien, terdiri dari pasien Dinas sebanyak 6984 orang, pasien Askes 1074 orang, pasien Jamsostek 829 orang dan pasien Umum 2549 orang.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui biaya total opersional Rumah Sakit, biaya satuan masing-masing Ruang Perawatan, gambaran kecukupan anggaran serta menghitung Cost Recovery Rate masing-masing golongan pasien dan pola subsidi silang baik antara Ruang Perawatan maupun antara golongan pasien. Desain penelitian adalah operasional dengan sifat Cross Sectional untuk mendapatkan gambaran pembiayaan dalam operasional rawat inap. Tehnik pengumpulan data dengan menghitung kebutuhan material pada penyelenggaraan rawat inap kurun waktu 1(satu) tahun dan meng-konversi-kan dalam bentuk biaya total dan biaya satuan.Dari hasil penelitian didapat biaya total operasional rawat inap sebesar Rp 2,059,979,644.80 dan biaya satuan pada Ruang VIP Rp 70,532 Ruang Kelas I Rp 26,875, Ruang Kelas 2 Rp 32,134 dan Ruang Kelas 3 rata-rata Rp 38,777. sedang biaya penggunaan obat selama kurun satu tahun sebanyak Rp 4,508,350,527. Dukungan anggaran Dinas untuk pembiayaan operasional rawat inap hanya 41% dan dukungan obat Dinas untuk kebutuhan obat pasien Dinas hanya 25.30%. Golongan pasien Askes memberikan defisit pada semua Ruang Perawatan dengan CRR 45%, golongan pasien Jamsostek memberikan hasil surplus dengan CRR 164%, golongan pasien Umum memberikan hasil surplus dengan CRR 101%. Bila dikaitkan dengan pasien Dinas, maka dengan tarif yang berlaku saat ini secara keseluruhan terjadi defisit pada pelaksanaan operasional rawat inap di tahun 1998 dengan CRR 82%.Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rencana kedepan perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan obat Dinas, penambahan anggaran operaslonal Rumah Sakit dan tinjauan tehadap tarif yang berlaku saat ini.

---

Cost Analysis and Adequacy of the Operational Cost to Support the Inpatients Departement in Police Central Hospital R. Said Sukanto, Jakarta 1998, in Anticipating in Independent and Self Supporting the Indonesian Police DepartementThe Police Central Hospital Raden Said Sukanto, or Sukanto Hospital is an operating unit under the Police Medical and Health Department. In 1998 the hospital had accepted 11,436 inpatients, consisting of 6,984 patients of military, 1,074 patient of ASKES, 829 patients of JAMSOSTEK and 2,549 public patients.The aim of this research are to analyze the total operational cost of the hospital, the unit cost of each ward, the overview of the adequacy of the budgets and to calculate the Cost Recovery Rate (CRR) of each category of patients as well as pattern of cross-subsidy The study is conducted based on a cross sectional approach. To calculate all of the input materials the data was collected in one calendar year and converted into the total operating cost and the unit cost.The total operational cost was Rp. 2,059,979,644.80 ) Der year and the unit cost of VIP room was Rp 70,532, First class room Rp 26,875, Second class room Rp 32,134 and Third class room Rp 38,777 in average. The total cost of drug during the calendar year was Rp 4,508,350,527. The police budget had contributed to the total operational cost of inpatient care only about 41 % and 25.3% of the costs of the drug. The ASKES patients caused deficits to most of ward with CRR 45%, JAMSOSTEK patients achieved the surplus with CRR 164%, whereas public patients achieved the surplus with CRR 101%. For overall cost and source of fund, the inpatient department had achieved CRR 82%The study concludes that for future improvement a better plan should be made the drug management, hospital budgeting and the pricing strategy."

"RSPAD-GS merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki alat MRI dengan kekuatan 1.5 testa selain RS Siloan Gleneagle Tanggerang dan RS Husada Jakarta. Semenjak beroperasi, tahun 2001 sudah 993 pasien dinas dan tahun 2002 sampai dengan bulan Juni berjumlah 588 pasien dinas yang menggunakan alat ini. Alat MRI merupakan alat yang biaya pemeliharaannya cukup besar dan rencananya pada tahun 2003, biaya pemeliharaan alat MRI akan menjadi tanggungan RSPAD. Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh gambaran tentang perbandingan antara pendapatan dan biaya utilisasi (operasional dan pemeliharaan) alat kesehatan MRI di RSPADGS, kontribusi dari Yanmasum terhadap pasien dinas serta kapasitas ideal antara pasien dinas dan pasien umum agar kemandirian dapat dicapai tanpa merugikan hak pasien dinas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat retrospektif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan kegiatan pemeriksaan pasien di unit MRI baik pasien dinas maupun pasien umum untuk periode 18 bulan, mulai dari Januari 2001 sampai dengan Juni 2002. Selain itu menggunakan data biaya pendapatan dan pembiayaan pada periode yang sama sebagai variabel utama.Pada hasil penelitian didapatkan bahwa kapasitas yang dimiliki oleh alat MRI RSPADGS ditetapkan sebesar 15 pemeriksaan per hari atau 4500 pemeriksaan per tahun. Setiap pemeriksaan pasien membutuhkan waktu rata-rata 25 sampai dengan 30 menit. Pada periode penelitian selama 8 bulan tingkat utilisasi alat MRI sebanyak 5002 orang dengan komposisi pasien dinas sebanyak 1581 orang dan pasien umum sebanyak 3421 orang. Pada perhitungan, program Yanmasum unit MRI telah berhasil berkontribusi sebesar Rp.1.955.939.000,- bagi RSPAD-GS dalam melaksanakan tugas pemeriksaan MRI pasien dinas sebanyak 1.581 orang. Dengan menggunakan ukuran kriteria kebijakan didapatkan bahwa unit MRI mampu memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri, akan tetapi apabila ditinjau dari kebijakan penggunaan dana, alokasi untuk biaya pemeliharaan dan biaya gas Helium perlu ditingkatkan. Menghadapi perkembangan utilisasi alat MRI dimasa mendatang, didapatkan komposisi yang ideal antara pasien dinas dan pasien umum, yaitu 2 pasien dinas dan 5 pasien umum agar unit MRI tetap mandiri tanpa mengurangi hak pasien dinas. Pada periode penelitian, ketentuan tarif yang berlaku belum dilaksanakan. Sebaiknya tarif diberlakukan sesuai kebijakan tarif.

---

Income and Cost Analysis of the Magnetic Resonance Imaging RSPAD Gatot Subroto for the Period of Year 2001-2002 in Confrontation to the Self-sufficiency Policy of the Armed Forces HospitalRSPAD-GS is one of the very few hospitals that own a 1.5 testa MRI unit beside Siloam Gleneagle Hospital in Tanggerang and Husada Hospital in Jakarta. Since it became operational in 2001 it has already served 993 official patients and during the first half of 2002 (until June) 588 official patients. This MRI is an equipment that needs quite substantial maintenance cost and as is planned the maintenance cost of this MRI unit will become the responsibility of RSPADGS in 2003. In this study the researcher would like to get a picture on the ratio between income and cost of the utilization (operational and maintenance) of the MRI unit at RSPAD-GS, contribution from the servicing the public patients towards official patients as well as the ideal capacity ratio between official patients and public patients to achieve self-sufficiency without sacrificing official patients rights. The type of this study is a retrospective study using secondary data in the form of patient's activity reports at the MRI unit (official and public patients) for the period of 18 months, starting January 2001 until June 2002. Also used is the data of income and cost for the same period as main variable.

In the result of this study it was found that the capacity owned by the MRI of RSPAD-GS was set at 15 examinations per day or 4500 examinations per year. Each examination needs an average time of 25 to 30 minutes. During the 18-month study period the level of utilization of this MRI unit is 5002 patients based on a composition of 1581 official patients and 3421 public patients. In the calculation, the Public Service program of the MRI unit has succeeded in contributing Rp.1.955.939.000,- to RSPAD-GS for the purpose of the examination of 1.581 official MRI patients. By using the policy criteria it was found that the MRI unit is able to fulfill its own budget requirements, however, if observed from the utilization of funds, the allocation of maintenance cost and Helium refill cost need to be improved. In consideration to the future development of the utilization of the MRI unit it was found that the most ideal composition between official and public patients is 2 official patients and 5 public patients. This to enable the MRI unit to remain self-sufficient without reducing the official patients rights. In the study period, the tariff set was not yet implemented properly. It is important that the tariff set is implemented accordingly."