Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panjar Dinas dan penyelesaian Deklarasi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk karyawan yang melaksanakan dinas dengan biaya perusahaan. Setiap keberangkatan dinas harus didukung dengan Surat Perintah Dinas (SPD) yang merupakan dokumen untuk mengambil panjar ke perusahaan, selanjutnya pada saat karyawan kembali dari tempat dinas maka harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Deklarasi ke Kas perusahaan dengan melampirkan SPD dan panjar dinas. Implementasi pengaturan dinas setiap perusahaan berbeda satu dengan lainnya, dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, otorisasi dan teknologi informasi yang di miliki sehingga kecepatan proses dokumen dari masing - masing perusahaan menjadi berbeda. Hal ini dapat mempengaruhi keandalan perusahaan dalam menghadapi persaingan dengan mitra bisnisnya. Dalam era globalisasi diperlukan teknologi informasi yang dapat mempercepat proses dokumen seperti " EDI " (Electronic Data Interchange) dan " EFT " ( Electronic Fund Teller atau dikenal sebagai ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ). Kedua teknologi informasi ini diketahui bermanfaat bagi para pelaku bisnis karena dapat mempercepat waktu proses dan penggunaan tenaga kerja yang relatip sedikit. Kendala sistem pembayaran di Pertamina pada saat ini adalah masih mengacu kepada sistem Pengendalian Intern yaitu transaksi pembayaran dapat terlaksana jika kelengkapan dokumen seperti kwitansi, faktur dan lain sebagainya terpenuhi, sedangkan kendala lainnya berupa prosedur, otorisasi pembayaran yang dimiliki masing - masing Direktorat berakibat proses menjadi panjang sehingga perlu disederhanakan melalui BPRe ( Business Process.Re-engineering) sebagai alat untuk memangkas birokrasi.

---

Both service Down Payment and Declaration completeness are an integrated entity for the employees who do perform service with that company's finance. A service departure should be supported with a service order letter which is a document for taking a down payment to that company, it is further had responsible in the form of declaration to the company's cashier when he or she has come back from the service point and attaching both service order letter and service down payment. Implementation of service regulation a company as different each other, because there are difference of capability, authorization and information technology is owned so that the acceleration of document process from each company will be different. It can influence the company reliability for dealing with the competitiveness with their partnership or competitors.

In the globalization e~ information technology is needed which can accelerate the document process such as "EDI"( Electronic Data Interchange ) and "EFT" ( Electronic Fund Teller ) or it is well known as " A TM " ( Anjungan Tunai Mandiri ). Both these information technology are useful known for the business participant because they can accelerate the process time and relative small laborers use.

Constrains of the payment system in the PERTAMINA at present is still follow to the internal control system is that the payment transaction can be performed when the document completeness such as, receipts, invoice and so on all be completed, where as other constrains such as procedures, payment authorization is owned of each Directorate has cause that process will be longer, therefor it is necessarily simplified trough the Business Process Reengineering as an instrument to cut off the bureaucracy."

"Dalam upaya penyatuan berbagai urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing. Namun, hingga saat ini, Dinas Olahraga dan Pemuda sebagai salah satu SKPD belum melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemetaan Strategi Teknologi Informasi terhadap Strategi Bisnis yang dimiliki Dinas Olahraga dan Pemuda dengan menggunakan Information Technology Balanced Scorecard dan COBIT 5, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan Rencana Induk Teknologi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang nantinya akan membantu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

---

In the effort to unify various affairs of government, the Provincial Government of DKI Jakarta Governor issued a Governor Regulation Decree No. 16 on 2008 about the Information and Communication Technology Master Plan to be implemented by all regional work units according with the duties and principal of each. However, until now, the Department of Sports and Youth as one of the unit has not yet implemented this Information Technology Master Plan.

This research aims to provide a mapping of the Information Technology Strategy to Organizational Strategy owned by the Department of Sports and Youth, using Information Technology Balanced Scorecard and COBIT 5, which is expected to provide benefits to the Department of Sports and Youth in implementing the Information and Communication Technology Master Plan which will assist in the implementation of good governance."

"SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Namun dalam penggunaannya, aplikasi SIMAK-BMN belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna di Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat keluhan tentang perlunya perbaikan SIMAK-BMN secara berkelanjutan dari para pengguna, padahal di lain pihak, pengembang aplikasi justru seringkali melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean dikombinasikan dengan model penerimaan teknologi UTAUT. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, dan service quality. Pengolahan data dilakukan dengan PLS-SEM dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi asumsi SEM. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN adalah effort expectancy, service quality dan facilitating conditions. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor di luar penelitian yang diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka yang disertakan dalam kuesioner penelitian. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pengembang aplikasi serta unit pembina guna tercapainya efektivitas penerapan SIMAK-BMN.

---

SIMAK-BMN has an important role on assets administration. Unfortunately, SIMAK-BMN doesn’t take in a good use by the user at the ministry of public works. On the other hand, there are complaint about the need for enhancement of SIMAK-BMN by the user while application developers make improvements repeatedly. This study aims to determine factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN in ministry of public works. Model used in this study refers to the successful model of information system by DeLone and McLean combined with the technology acceptance model UTAUT. Variabel used in this study includes performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, and service quality. Application that are used for data processing is PLS-SEM because the data used in this study did not meet SEM assumptions. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN are effort expectancy, facilitating conditions, and service quality. In addition to these three factors, there are several factors beyond the research obtained by open-ended questions were included on questionnaire. Thus, the problems associated with these factors need special attention either by the developers and supporting unit to achieve effective implementation of SIMAK-BMN."

"Implementasi knowledge management telah dilakukan oleh perusahaan di berbagai bidang tak terkecuali Bank Indonesia. Pada awal implementasi knowledge managament, Bank Indonesia membenahi dari sisi sumber daya manusia agar lebih terbuka dalam melakukan knowledge sharing. Pemanfaatan knowledge management system yang telah dikembangkan kurang maksimal digunakan oleh pegawai Bank Indonesia, ditunjukkan dengan jarangnya pegawai Bank Indonesia mengunjungi knowledge management system tersebut. Selain itu belum pernah dilakukan analisis dampak proses knowledge sharing menggunakan knowledge management system. Dalam penelitian ini dilakukan analisis dampak knowledge sharing yang dilakukan menggunakan salah satu knowledge management system yang dimiliki Bank Indonesia, yaitu BLINK pada aspek proses (efektivitas, efisiensi, dan inovasi). Dampak pada aspek proses tersebut berdasarkan pada model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model yang dikembangkan pada tahun 2004 oleh pakar di bidang knowledge management. Responden kuesioner adalah admin BLINK dari masing-masing departemen atau satuan kerja, dengan jumlah data yang didapatkan teknik analisis yang sesuai adalah partial least square. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa knowledge sharing menggunakan BLINK memberikan dampak yang positif pada efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Saran yang diberikan adalah perbaikan knowledge sharing pada sisi infrastruktur TI, kepercayaan, sikap, reward system dan dukungan jajaran petinggi.

---

Implementation of knowledge management has been done of companies on various sectors, no exception in Bank Indonesia. In initial phase of implementation of knowledge management, Bank Indonesia tried to improve human resource side in order to more easily to do knowledge sharing. Utilization of knowledge management system has been developed by Bank Indonesia is not used as expected, shown at employee is seldom to access knowledge management system. Furthermore, there is not yet analysis of impact knowledge management system on knowledge sharing process. In this research analyzes the impact of knowledge sharing on one of the knowledge management system owned by Bank Indonesia, BLINK, on the process aspects (effectiveness, efficiency, and innovation). Impact on process aspects based on model that used in this research, model which was developed on 2004 by expert in knowledge management. Respondend of questionnaire was system administrator of BLINK from all department. Analytical technique which the most appropriate based on total collected data is partial least square. Based on result of analysis stated that knowledge sharing gives positive impact to effectiveness, efficiency, and innovation. Suggestion to improve knowledge sharing on IT infrastructure, trust, attitude, reward system, and support of top management."

"Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai instansi pelayanan publik harus dapat menjaga mutu pelayanannya Salah satu cara dalam menjaga mutu pelayanan rumah sakit adalah dengan menjaga performa kinerja setiap pegawainya dengan melakukan penilaian kinerja Penilaian kinerja adalah proses manajemen melakukan penilaian terhadap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya Penilaian kinerja memiliki tujuan untuk evaluasi penentuan imbalan dan kenaikan pangkat dan pengembangan pegawai peningkatan kinerja dan karir Tujuan penelitian ini adalah 1 Mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai 1 Merancang modul penilaian kinerja individu RSK Dharmais berbasis web 2 Mengimplementasikan rancangan modul ke dalam kode program 3 Mengevaluasi efektivitas penilaian kinerja individu RSK Dharmais 4 Menghasilkan saran untuk pengembangan penilaian kinerja individu RSK Dharmais selanjutnya Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Pembangunan modul menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL Analisis efektivitas sistem penilaian kinerja dilakukan terhadap dua aspek yaitu aspek perancangan sistem tujuan keterlibatan karyawan pelatihan penilai kepraktisan relevansi akseptabilitas sensitivitas dan reliabilitas dan aspek pendukung sistem dukungan top manajemen keterkaitan dengan imbalan dan review terhadap sistem Hasil analisis menemukan bahwa dari aspek perancangan penilaian kinerja RSK Dharmais kurang relevan dan reliabel sedangkan dari aspek pendukung semua kriterianya sudah terpenuhi.

---

Dharmais Cancer Hospital RSK Dharmais as one of health service providers is required to maintain its service quality One of the strategies to maintain the quality of hospital services is by monitoring employee s performance by applying performance appraisal to the employees Performance appraisal is a management process that assesses employees while they are performing their works Performance appraisal has two purposes i e for evaluational purpose to determine the remuneration and promotion and development purpose to improve employee rsquo s performance and career The purposes of this research are 1 Designing a web based module of RSK Dharmais performance appraisal 2 Implementing the module design into a program 3 Evaluating the effectiveness of RSK Dharmais performance appraisal 4 Generating suggestions for the development of RSK Dharmais performance appraisal This study uses qualitative approach The system development of this research uses PHP as programming language and MySQL as DBMS Analysis of performance appraisal is conducted on two aspects namely the effectiveness of the system design goals employee involvement evaluator training practicality relevance acceptability sensitivity and reliability and the effectiveness of system support top management support linkage with reward and review of the system The analysis finds that from the aspect of design this performance appraisal is less relevant and reliable meanwhile all aspects of system support are met."

"Aplikasi MDK merupakan aplikasi yang digunakan oleh BKKBN untuk mencatat dan menghasilkan laporan terkait data keluarga di 33 provinsi di Indonesia. Aplikasi MDK telah digunakan sejak tahun 2011, tetapi aplikasi ini masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya masalah yang muncul sehingga aplikasi MDK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa masalah yang sering muncul dalam penerapan aplikasi MDK di BKKBN adalah keluaran tidak akurat, penurunan performa ketika periode entry data, dan operator tidak mengikuti SOP yang ada. Oleh karena itu, penulis menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas aplikasi MDK, dengan menggunakan model UTAUT dan model DeLone and McLean serta model persamaan struktural. Model UTAUT dan model DeLone and McLean menunjukkan pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain yang memengaruhi perilaku pengguna dalam menerima sistem informasi. Model UTAUT berfokus pada aspek individu (pengguna) dan organsisasi, seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas, dan niat perilaku. Model DeLone and McLean berfokus pada aspek teknologi, seperti kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, minat menggunakan, dan kepuasan pengguna. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan ke pengguna aplikasi MDK. Data kuesioner yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan SPSS 22, AMOS 22, dan LISREL 8.80. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi efektivitas aplikasi MDK, sedangkan kualitas layanan, kualitas informasi, kondisi fasilitas, dan kualitas sistem merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas aplikasi MDK secara tidak langsung, melalui kepuasan pengguna.

---

MDK application is an application used by the BKKBN to record the data and generate reports related families in 33 provinces in Indonesia. MDK application has been used since 2011, but this application is not yet effective. This is proven by the existence of a problem that appears to applications MDK can not function properly. Some of the problems that often arise in the application of MDK in BKKBN application are inaccurate output, a decrease in performance when the data entry period, and the operators do not follow the SOP. Therefore, the author analyzes the factors that affect the effectiveness of the MDK application, by using the UTAUT model and the model of DeLone and McLean and structural equation models. Model of UTAUT and model of DeLone and McLean show the effect of one variable with another variable that affects the behavior of users in receiving the information system. UTAUT model focuses on individual aspects (users) and organization, such as performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and behavioral intentions. DeLone and McLean model focuses on technological aspects, such as information quality, system quality, service quality, intention to use, and user satisfaction. Data were collected through questionnaires distributed to users? MDK application. Questionnaire data obtained were processed and analyzed using SPSS 22, AMOS 22, and LISREL 8.80. The results of analysis showed that user satisfaction are factors that directly affect the effectiveness of applications MDK, while service quality, information quality, facilitating conditions, and system quality are factors that affect the effectiveness of the application MDK indirectly, through user satisfaction."

"Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan pelayanan publik yang dilakukan untuk mendekatkan dan menyediakan pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau oleh warga. Sebelum layanan dapat menyentuh masyarakat, kemudahan bagi operator pelaksana layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan pengguna SI/TI perlu juga diperhatikan. Terciptanya layanan yang cepat, mudah dan transparan dapat memberikan kualitas layanan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas layanan SI/TI di Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Sejauh mana kepuasan pengguna terhadap layanan SI/TI yang disediakan. Kepuasan terhadap kemudahan penggunaan layanan SI/TI merupakan salah satu dimensi dalam kualitas layanan dengan metode SERVQUAL. Kepuasan pengguna terhadap kualitas layanan SI/TI dikaitkan dengan melihat mekanisme tata kelola SI/TI yang dilakukan terhadap beberapa proses COBIT 5 terpilih. Kepuasan pengguna terhadap layanan SI/TI mencapai kesesuaian di atas 74 % dari tingkat yang diharapkan. Prioritas harapan perbaikan terdapat dalam kualitas layanan dimensi Reliability yang dipetakan terhadap proses tata kelola TI dari 16 proses COBIT terpilih untuk diberikan usul perbaikan terhadap harapan tingkat kapabilitas proses COBIT level 3 (established) dan level 4 (predictable).

---

Population administration services and civil registration is a public service that provides adequate and easily accessible service. Above all services, convenience of all operators implementing this community service, which are IT/IS users is the key to the achieve quality service which is fast, easy and transparent.

This study was conducted to measure the level of service quality of IS / IT in the Department of Population and Civil Registration Jakarta. To measure the user satisfaction of the IS / IT service provided. Satisfaction to the ease of use of IS/ IT service is one of dimension in the measurement of service quality with SERVQUAL method. User satisfaction on service quality of IS / IT is associated with the mechanisms of IS/IT governance processes carried out on some selected COBIT 5.

User satisfaction of the IS/IT service achieve conformity over 74% of the expected level. Base on the mapped of SERVQUAL dimensions to the IT governance processes from selected 16 COBIT processes, The Reliability dimension is proposed for improvements to the expectations given the level of COBIT process capability level 3 (established) and level 4 (predictable)."

"Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang optimal semakin dirasakan penting dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal. Untuk meningkatkan kinerja, diperlukan perencanaan dan tata kelola yang baik. Implementasi kegiatan TI yang bersifat ad-hoc akan menyebab kan terjadinya pemborosan. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang merupakan lembaga pemerintah bersifat teknis dibawah naungan Departemen ESDM yang dijadikan sebagai tempat studi kasus. Proses kegiatan TI Ditjen Migas banyak bergantung pada penyedia layanan yang berasal dari luar Ditjen Migas, dimana layanan didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan tersebut merupakan salah satu cara Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itulah layanan yang diterima harus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan kombinasi best practices Cobit dan IT Infrastructure Library (IT-IL) versi 3, penulis mencoba mengukur kondisi kematangan pada tahap Delivery and Support, khususnya tahap DS-1, 'Define and Manage Service Level' . Pada tahap ini dapat diketahui komunikasi yang terjalin antara Ditjen Migas dengan penyedia layanan untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Untuk melengkapi rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil dalam upaya mendapatkan layanan yang berkualitas, penulis mengambil referensi dari IT-IL, dimana IT-IL merupakan kumpulan best practice yang sangat komprehensif dan rinci untuk lingkup manajemen layanan TI yang spesifik serta proses-proses yang terkait didalamnya. Hasil penelitian ini meliputi penggambaran kondisi tata kelola TI saat ini dengan menggunakan beberapa kerangka kerja, kondisi kematangan tahap Delivery and Support DS1, serta rekomendasi yang berupa langkah-langkah atau kondisi yang perlu diperhatikan agar pengguna layanan bisa mendapatkan layanan yang berkualitas. Kata Kunci : Tata kelola TI, proses kegiatan layanan TI, pendekatan best practice

---

The optimum use of Information Technology (IT) is taking an important role in the efforts to achieve the maximum level of performance. To improve performance, good planning and governance are required. An ad-hoc IT implementation of IT will cause inefficiency in the future. This descriptive research is aimed to capture the description on how the condition of governance in the process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas, which is a technical government institution under Department ESDM, as the case study. The process of IT activity in Directorate General of Oil and Gas highly depends on the service providers from outside the organization. Services are obtained through the process of procurement. Procurement process is one of the ways the Directorate General of Oil and Gas run the tasks and functions in achieving the goals of the organization. Therefore, the services received must be optimal and in align with their organization needs. By using a combination of best practices COBIT and IT Infrastructure Library (IT-IL) version 3, the author tries to measure how the condition and maturity level of Delivery Support (COBIT), especially the DS-1 stage, "Define and Manage Service Level", to find out how the communication between the Directorate General Oil and gas with service provider can produce good quality services. To complete the recommendations, the author obtain references from the IT-IL, where IT-IL is a collection of best practice which is very comprehensive and detailed for IT service management and the specific processes related. Results of this research are the description of current IT governance condition using some framework , conditions and maturity level of Delivery Support - DS1 stage, and the recommendations in the form of steps or points that need to get attention, so the users can receive qualified service."