Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sejak tahun 1982 telah menerbitkan buku P5D yang hingga saat ini belum bisa diaplikasikan oleh para perencana daerah secara optimal. Belum optimalnya aplikasi Permendagri selama ini dikarenakan adanya berbagai kendala antara lain: kurangnya tenaga analis di daerah, kurangnya soft-ware maupun hard-ware, dan belum lengkapnya data yang menunjang. Mulai PJPT II ini diharapkan kecepatan dan kesiapan para perencana maupun para pengelola pembangunan untuk mempunyai berbagai alat/instrumen yang baik dalam mengelola kegiatannya. Alat/instrumen tersebut yang bisa dipergunaklan untuk analisis kebijakan, analisis stauktural, maupun berbagai analisis proyeksi. Penelitian ini menyajikan salah satu alat/instrumen dengan menciptakan suatu model link ekonomi-demografi sosial yang diintegrasikan dengan SDM secara nasional dan menurut propinsi Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi Metode yang dipergunakan adalah gabungan antara metode ekonometri, sosiometri, metode demografi, dan metode yang lazim dipergunakan dalam perencanaan pendidikan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Model link dirancang sedemikian rupa sehingga keterkaitan antar variabel bersifat simultan, baik antar blok (Ekonomi, Sosial, Demografi, SDM) maupun didalam blok itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model sumber daya manusia secara terpadu tingkat nasional, propinsi, dan integarsinya. Begitu pula model menurut dimensi ekonomi, sosial, budaya dengan model pengembangan SDM. Pada setiap saat model ini bisa di up-date, dan bisa dipergunakan untuk berbagai analisis. Berdasarkan model diharapkan bisa dipergunakan sebagai alat untuk analisis kebijakan, analisis struktural, dan analisis proyeksi jangka menengah maupun proyeksi serta kecenderungannya pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Model PSDM yang diintegrasikan dengan model ekonomi-demografi-sosial di tingkat nasional dan di tingkat propinsi menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang akan mengacu kepada otonomi Daerah Tingkat II. Model ini sangat membantu para pengambil keputusan perencana maupun pelaksana pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah/propinsi. Model PSDM integrasilterpadu dengan model nasional dan model propinsi sangat penting, terutama dikaitkan dengan perencanaan dan evaluasi implementasi pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang Model ini juga merupakan salah satu model yang bisa dipergunakan untuk simulasi berbagai kebijakan pembangunan, berbagai struktur keterkaitan antara sektor maupun sub sektor serta berbagai dimensi lain yang termasuk inputproses-output dalam pembangunan, dan juga sebagai salah satu alat simulasi untuk berbagai analisis proyeksi. Variabel pendapatan dan pengeluaran sebagaimana pada APBN, maupun APBD juga diikutkan sebagai variabel kebijakan. Hasil penelitian ini disarankan agar di implementasikan di enam propinsi yang diintegrasikan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Implementasi dilakukan di BAPPEDA, sehingga berbagai analisis dan revisi bisa dilakukan secara langsung. Di Bappenas sedang dalam proses implementasi untuk model nasional. Proses awal sedang dilakukan pembenahan data base di Biro Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja bekerjasama dengan Biro Analisa Ekonomi dan Statistik (BASS). Pada proses implentasi atau installment program termasuk didalamnya paket pelatihan alih teknologi bagi staf di BAPPEDA."

"Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi diperlukan yang knowledge base, dan skilled serta menjunjung tinggi moral dan etika profesinya. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat memerlukan tenaga yang responsif terhadap perubahan sebagai akibat perkembangan teknologi, oleh sebab itu para pelaku teknologi informasi harus siap menerima pelatihan yang berkesinambungan.Pengamatan sehari-hari terhadap para pelaku teknologi informasi di PUSLAHTA, BAKN memberikan indikasi bahwa prestasi kerja bervariasi antar individu dan antar kelompok dari waktu ke waktu dan apakah variasi ini ada hubungannya dengan karaktrristik individunya misalnya jenis kelamin, pendidikan, umur dan variabel lain serta iklim kerja dan kepemimpinan. Penelitian mengenai hal ini dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian yang benar, melalui teknik pengambilan sampel. Hasil analisis penelitian sampel terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan prestasi kerja, memberi indikasi bahwa (1) Prestasi Kerja Operator Data Entri sebagai salah satu spesialisasi pelaku teknologi informasi, memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, (2) Tingkat pendidikan formal dari Operator Data Entri tidak berpengaruh terhadap prestasi kerjanya, (3) Prestasi kerja dari Para Pemakai (End User) tidak terpengaruh oleh jenis kelamin, (4) Adanya hubungan iklim kerja, karakteristik individu, dan kepemimpinan terhadap prestasi kerja pelaku teknologi informasi ditemukan dalam penelitian ini.Kelemahan penelitian ini adalah bahwa kesimpulan penelitian kurang tepat untuk dipakai sebagai generalisasi prestasi kerja pelaku teknologi informasi, karena sampel yang diteliti hanya berasal dari para pelaku teknologi informasi di PUSLAHTA, BAKN dan variabel sumber daya manusia terutama variabel prestasi kerja yang diamati sangat terbatas."

"Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya.Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat.Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur).Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia."

"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset. Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.

---

This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials.

The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia. Selain itu, guna melihat apakah pengaturan green bond di Indonesia sudah dapat membantu meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di Indonesia, dilakukanlah perbandingan hukum terkait pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia dengan Singapura dan Jepang. Dalam penelitian ini terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu bagaimanakah pengaturan pemberian insentif green bond terhadap penerbitan green bond di Indonesia dan bagaimanakah pengaturan mengenai pemberian insentif green bond di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dan Jepang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian insentif green bond di Indonesia belumlah dapat meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan, sedangkan peraturan pemberian insentif green bond yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura dan Jepang telah berhasil meningkatkan perkembangan green bond secara signifikan di negaranya masing-masing. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan insentif dari segi moneter atau fiskal dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah dapat memberikan pemberian insentif green bond dalam skema subsidi atau pengurangan biaya-biaya wajib untuk mendapatkan label “green” sebagaimana yang telah dijalankan oleh Singapura dan Jepang.

---

This research is made to show about the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market. Moreover, to find out whether green bond regulations in Indonesia have been able to significantly increase the development of green bonds in Indonesia, a law comparison is done in this research regarding the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Singapore’s and Japan’s Capital Market. In this research, there are two research questions, consisting of how is the Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers in the Indonesian’s Capital Market and how is the comparison regarding Provision of Incentives in Issuing Green Bonds to Issuers between in Indonesia’s Capital Market and Singapore’s and Japan’s Capital Market. The entire process of research is conducted through a qualitative normative juridical method. This study shows that the regulation regarding green bond incentives in Indonesia has not been able to significantly increase the development of green bonds. Meanwhile, the regulation regarding granting green bond incentives issued by the governments of Singapore and Japan have succeeded in significantly increasing the development of green bonds in their countries. Recommendations from this research are the government can grant incentives from a monetary or fiscal perspective by coordinating with relevant ministries/agencies and the government can grant green bond incentives in a subsidy scheme or reduce mandatory costs to get a "green" label as has been implemented by Singapore and Japan."