Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari amatan bahwa vandalisme berupa perusakan terhadap sarana umum di DKI Jakarta semakin marak. Padahal, selain menjadikan kota kotor secara keseluruhan, mahalnya biaya perbaikan, terdapat pula kerugian bagi masyarakat pengguna sarana umum itu sendiri. Untuk itu, telah dilakukan berbagai proyek penanggulangan maupun pencegahan vandalisme, baik yang melibatkan masyarakat maupun tidak. Keterlibatan masyarakat menjadi persoalan penting mengingat pihak yang paling berkepentingan selaku pengguna sarana umum tersebut. Dalam kaitan itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui pola partisipasi masyarakat DKI dalam pencegahan dan penanggulangan perusakan terhadap sarana umum serta faktor-faktor yang menghambat partisipasi tersebut. Sebagai penelitian dengan metode dokumen, pertama-tama dikaji berbagai dimensi vandalisme selaku perilaku, selaku fenomena serta reaksi masyarakat terhadap fenomena tersebut. Dalam uraian mengenai hasil, diungkapkan bahwa partisipasi masyarakat DKI cenderung rendah sampai sedang. Hal itu tidak hanya dikarenakan tingkat kepedulian maupun rasa memiliki yang rendah terhadap sarana umum, namun juga karena persoalan bahwa yang tidak hanya vandalisme yang mengakibatkan rusak-tidaknya sarana umum di kota ini. Direkomendasikan agar dalam perencanaan dan pembangunan sarana umum, aspek masyarakat dilibatkan seoptimal mungkin agar rasa ikut memiliki sarana umum juga tumbuh secara optimal."

"Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seringkali partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dipandang sebagai suatu pendekatan (approach) dan bukan sebagai tujuan (objective) (Rifkin,1988).Sebagai pendekatan maka partisipasi masyarakat hanya dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tertentu (as a means), bukan studi mengenai bagaimana menganalisis partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu dengan cara melihat atau menelaah partisipasi masyarakat sebagai tujuannya sendiri (as an end in it self). Akibatnya studi-studi yang dilakukan acapkali berputar-putar disekitar bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan partisipasi.Indikator yang digunakan dalam telaah partisipasi masyarakat pun seringkali hanya mampu menterjemahkan partisipasi masyarakat sebagai wujud pemberian kontribusi tenaga dan finansial masyarakat dalam program pembangunan, sehingga pada akhirnya keterlibatan masyarakat dianggap terbatas hanya pada tahap implementasi pelaksanaan program saja.Dari hasil penelitian ini diupayakan dibangun suatu persamaan persepsi mengenai arti partisipasi masyarakat dalam wujudnya yang lebih dalam, sehingga pada akhirnya dapat diususun indikator-indikator yang relatif ideal yang dapat dipergunakan sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam program posyandu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu secara menyeluruh. Secara konseptual program posyandu mempergunakan pendekatan partisipasi masyarakat, berbagai kelompok dalam masyarakat ikut terlibat. Program posyandu relatif telah lama dilaksanakan, sehingga besar kemungkinan seluruh komponen partisipasi masyarakat akan teridentifikasi.Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan cross-sectional, yaitu dilakukan melalui tahapan eksploratif, yang bertujuan mengidentifikasi indikator partisipasi masyarakat pada program posyandu, yang mencakup dua kegiatan utama, yaitu :a. telaah dokumen dan kepustakaan, untuk mendapatkan gambaran mengenai program kesehatan dan menentukan variabel-variabel tentatif yang dapat dipakai sebagai indikator dari partisipasi masyarakat; danb. studi di lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah indikator tentatif telaah kepustakaan tersebut memang terdapat dalam kegiatan program kesehatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bila kegiatan tersebut dilakukan, dalam bentuk apakah wujud kegiatan tersebut. Dari melihat wujud kegiatan, kemudian dapat ditentukan karakteristik dan dimensi tiap indikator.Arnstein (1969) mengatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan oleh terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan kelompok masyarakat penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi derajat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.Uphoff dan Cohen mengemukakan bahwa adanya partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh adanya keterlibatan masyarakat setempat termasuk tokoh masyarakatnya pada setiap tahap kegiatan pembangunan kesehatan dalam hal : (1) Proses pengambilan keputusan; (2) Proses pelaksanaan program yang dapat berupa kontribusi sumber daya (resources) dalam wujud tenaga, finansial, serta kegiatan administratif; dan (3) proses pemanfaatan hasil program.Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan posyandu, yaitu (1) kelompok tokoh masyarakat, sebagai pemimpin dan pembina semua kegiatan pembangunan di wilayahnya, (2) kelompok leader, sebagai pelaksana kegiatan, dan (3) kelompok balita, ibu hamil dan ibu dalam periode menyusui sebagai pemanfaat pelayanan posyandu.Didapatkan lima indikator yang merupakan komponen partisipasi masyarakat sebagai hasil analisis peran ketiga kelompok tersebut pada program posyandu, yaitu: (1) indikator pengelolaan, yang menilai partisipasi masyarakat pada aspek proses pengambilan keputusan, pembinaan, dan pengorganisasian, (2) indikator administrasi, yang menilai aspek pencatatan dan pelaporan, (3) indikator kontribusi, yang menilai besar kontribusi anggota masyarakat baik kontribusi tenaga, finansial, material dan saran, (4) indikator pemanfaatan, yang menilai tingkat pemanfaatan posyandu oleh kelompok sasaran, dan (5) indikator pendukung kegiatan, yang menilai berbagai kegiatan sebagai pendukung kegiatan yang mengarah pada perkembangan posyandu.Dari semua uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dan untuk melakukan analisis terhadap partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat ada atau tidak adanya partisipasi tersebut tetapi perlu pula melihat derajat kepartisipasian masyarakat atau kelompok individu atau tiap individu di dalam masyarakat tersebut. Permasalahan partisipasi masyarakat akhirnya bukan hanya pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, tetapi juga pada 'telaah partisipasi' itu melalui pembuatan 'construct' partisipasi. Dengan kesamaan persepsi mengenai partisipasi, akan dapat ditelaah indikator yang dapat dipakai sebagai sarana pemantauan dan penilaian perkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai program kesehatan."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari.Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol.Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda.Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding.Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor.Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya.Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan.Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas.Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas."

"ABSTRAKUsaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi, khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan. Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti pembangunan serta program-programnya."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"Sumber dari permasalahan sosial bangsa Indonesia adalah kemiskinan. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah saat ini maka diperlukan pelibatan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dunia usaha ? dalam hal ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, diwajibkan untuk menjalankan program PKBL sebagai wujud TSP - selain tugas utamanya mencari keuntungan bagi kelanjutan operasionalisasi perusahaan. Program Kemitraan (PK) merupakan bantuan philantropy bagi pengembangan usaha kecil melalui pemberdayaan agar dapat mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga - selain mampu menyerap tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program adalah pelaksanaan yang cenderung bersifat top down sehingga kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi di sini merupakan keterlibatan masyarakat dalam suatu program pengembangan masyarakat. Partisipasi ini penting mengingat partisipasi berhubungan dengan keberhasilan suatu program. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah melihat pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam partisipasi tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap Program Kemitraan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang yang mempunyai komitmen untuk mengedepankan kebutuhan masyarakat. Pemilihan pada perajin kulit dan kelurahan Kota Wetan karena perkembangan industri kulit di daerah ini cukup potensial - baik dalam jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui rangkaian studi kepustakaan, wawancara mendalam (in dept interview) tidak terstruktur dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan dipilih sebanyak 9 informan yang terdiri dari: Kepala PKBL/manajer Humas (1 orang), Petugas Program Kemitraan (1 orang), mitra binaan perajin kulit (4 orang), Lurah (1), Dinas Koperasi serta Dinas Industri dan Perdagangan (masing-masing 1 orang). Secara umum, PK telah dilakukan melalui tahapan pengembangan masyarakat yaitu dari tahap persiapan, assessment, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini, partisipasi mitra binaan dilakukan pada tahap pelaksanan dan monitoring/evaluasi program.Dalam tahap tersebut mitra binaan melakukan assessment dan perencanaan usaha (melalui proposal pinjaman), menerima kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi bersama petugas PK). Pembinaan belum menumbuhkan pemberdayaan mitra binaan dan monitoring/evaluasi belum menjadi bahan untuk feed back bagi perbaikan program. Dengan demikian, PK masih bersifat top-down. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi adalah ada keinginan untuk mengembangkan usaha, persyaratan yang mudah dan adanya manfaat dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Selain itu, pendekatan/komunikasi yang baik dari petugas PK. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat partisipasi adalah komunikasi yang kurang baik antara mitra binaan - petugas PK, mentalitas mitra binaan. Selain itu, kurangnya tenaga di PK, sifat sentralistis Program Kemitraan dan seringnya pergantian petugas di Program Kemitraan. Saran yang bisa diajukan di sini adalah perlu melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, mengaktifkan paguyuban sebagai sarana komunikasi, melakukan monitoring/evaluasi sebagaimana fungsinya, dan perlu adanya tenaga profesional yang kompeten di bidang pengembangan masyarakat.

---

A source of social problem in Indonesia is a poor situation. With the lack of government limitation, need to joint other party to solve the poor problem. One of the party is business people, in this case is PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang. As a Government business body, called BUMN, they must be run a partnership program which is called Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) to in-line with Corporate Social Responsibility or it named Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), otherwise as a core benefit business for corporate planning and development. Partnership program (Program kemitraan) is a philanthropy aids to develop and empowerment a small home industry to be an independence business, as far as they can survive to live a family and local worker. The program design to reduce a jobless dan poverty as a core of poor problems A factor effect to the successful program is execution program which it?s tends to the top and down statements however its a less community participation. In this case, participation mean of local community participation in their community development program. The participation is very important cause of its related to successful program. So, the goal of this research is to know an execution of Partnership Program, participation of a leather home industry as a partner in this program and also any factor of accelerate and lack of the program. The research is dedicated to the partnership program at PT Pertamina Geothermal Energy Area of Kamojang, which is commit to focus in local interest. The choice of leather art home industry in Kota Wetan because they have a potential market in quantity of small bussiness, a worker adoption and investation budget. The research use a qualitative method which is produce a descriptive data by doing a literature study, in depth interview with the informant. A choice of informant by doing a purposive sampling from 9 informant as describe as a Head of PKBL/ Humas Manager (1 person), Staff of PKBL (1 person), a leather art home industry (4 persons), Head of Local District or Lurah (1 person), Cooperation Department of Garut/ Dinas Koperasi (1 person), Local Industry and Trade Department/Dinas Industri dan Perdagangan (1 person). In general, Partnership Program executed with a phase of community development as a prepare phase, assessment phase, planning phase, execution phase, monitoring/evaluating phase. The community participation was doing in execution and monitoring phase. In this phase, the partners have been bussiness assessment and planning (especially with fill-in proposal form), accaptance a tutorial and assistance program, and monitoring/evaluating program with the staff. But this assistance program not in growing a empowerment of partner, and the monitoring/ evaluating report are not as a feed back to revision program. Or we can say a partnership program is only top down statement. Any factors that can be accelerating to the partnership program are needed to business growth by the community; low and easy criteria access, the benefit from this program.The other is a nice personal relationship and communication from the staff. Meanwhile, pursuer factors of participation are lack of personal communications between partner and staff, partner mentality, lack of program staff, centrality rule in Partnership Program, and highly staff change in Partnership Program As a suggestion in this case is doing coordination with local government, establish a local organization (paguyuban) as a central of information and communication, and doing monitoring/evaluating program as a rule function repeatedly and also engagement of the professional staff in community development study."

"ABSTRAKPermasalahan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki lingkup yang luas serta berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. BPOM menyediakan beberapa akses media sosial untuk menggalang peran aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat secara selaras dan terarah belum memenuhi harapan sehingga dibutuhkan sebuah strategi dalam pemanfaatan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan sebuah strategi formal berupa strategi media sosial sebagai upaya meningkatan partisipasi masyarakat dalam komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi kegiatan pengawasan obat dan makanan BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian applied research yang mengambil studi kasus pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave digunakan sebagai kerangka kerja dalam penyusunan strategi media sosial. Data dianalisis secara kualitatif yang dikumpukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan para pakar media sosial yang kemudian dianalisis dengan metode Thematic Analyis, observasi pengelolaan media sosial yang dimiliki BPOM saat ini, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.Penelitian ini menghasilkan 9 daftar kekuatan dan 9 daftar kelemahan yang diidentifikasi dari faktor internal serta menghasilkan 10 daftar peluang dan 9 daftar ancaman yang diidentifikasi dari faktor eksternal. Melalui matriks TOWS, dihasilkan 19 strategi pemanfaatan media sosial yang selaras dengan 4 sasaran strategis media sosial bagi BPOM.

---

ABSTRACTThe problems of food and drugs which under the authority of Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM has a broad scope and as well as the implications for public health and the nation 39 s economy. BPOM provide some access to social media to increase people 39 s active participation, but participation in a harmonious and focused not met expectations and so we need a strategy in the use of social media. This study was conducted to formulate a formal strategy in the form of a social media strategy as an effort to increase community participation in communication, information dissemination and education of BPOM rsquo s food and drug control activities.This research is applied research that takes a case study on Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave is used as a framework in the preparation of a social media strategy. Data were analyzed qualitatively that collected through interviews with stakeholders and experts of social media which is then analyzed by Thematic Analyis, observation of social media management owned BPOM today as well as other supporting documents.This study resulted in 9 list of strengths and 9 list of weaknesses that identified from internal factors as well as generate 10 list of opportunities and 9 list of threats that identified from external factors. Through the TOWS matrix, generated 19 social media strategy implementations that is consistent with the four strategic objectives of social media for BPOM."

"Wilayah Indonesia sebagian besar adalah perdesaan dengan mata pencaharian penduduk bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, jumlah penduduk miskin terbesar juga terdapat di perdesaan. Beberapa Negara dewasa ini telah mengembangkan kepariwisataan sampai ke desa-desa dengan memajukan potensi lokal. Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik pariwisata. Salah satu yang juga dapat menjadi daya tarik adalah desa tradisional yang dikembangkan menjadi desa wisata. Kecamatan Borobudur di Provinsi Jawa Tengah terdapat Candi Borobudur yang menjadi salah satu warisan budaya dunia. Upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa sekitarnya dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Diharapkan pemberdayaan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

Indonesia's territory is mostly rural area with majority of residents work in agriculture. Unfortunately, the largest number of poor people stay in rural areas. Recently, many countries have developed tourism to promote the local potentials, and some of them developed tourism villages. Tourism is expected to deliver increased income to local people, either directly or indirectly. Indonesia has a variety of natural and cultural resources that could become tourist attractions. One that can also be the main attraction is a traditional village which developed into a tourism village.

There is Borobudur temple which became one of the world cultural heritage in Kecamatan Borobudur, Central Java. Empowering the community through community-based tourism is done for the purpose of poverty alleviation and welfare in the surrounding villages. This study is to identify community empowerment activities through tourism village, as well as to determine the extent of the impact of empowerment in improving the welfare of the community."

"Istilah jejaring media sosial (social media) menunjuk pada sebuah teknologi berbasiskan media baru Internet yang bersifat mobile dan mengubah pola komunikasi satu arah yang ada pada media tradisional, menjadi pola komunikasi multi-arah. Pengaruh internet dan jejaring media sosial terhadap partisipasi politik masih menjadi perdebatan di antara berbagai kalangan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi cara penggunaan jejaring media sosial dalam konteks partisipasi politik serta motivasi yang melatar-belakangi penggunaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik percakapan adalah karakter yang dominan terlihat dalam penggunaan jejaring media sosial untuk partisipasi politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tiga motivasi pengguna media sosial dalam memanfaatkan media tersebut untuk partisipasi politik, yaitu motivasi ekonomi, motivasi untuk menunaikan tugas warga negara, dan motivasi untuk merealisasikan kepedulian sosial. Berdasarkan kategorisasi pengguna media sosial menurut Zhao, Wu, Zhu, dan Meng (2010), pengguna yang melakukan partisipasi politik sempit tergolong sebagai peripheral participants, sedangkan pengguna yang melakukan partisipasi sesuai model consensus democracy dan partisipasi luas sudah tergolong pengguna active contributors maupun core contributors.

---

The term "Social Media" refers to a form of technology based on the new media which has a mobile characteristic and changed the old pattern of one way communication into a multi-way communication. The effects of the Internet and Social Media in the political participation context still remain a subject of debate from various parties. This research tries to explore the method of usage of social media in the political participation context and also the motifs that initiated such usage. This research has found that conversation characteristic is the dominant character existed in the method of usage of social media in the political participation context. This research also found that there are three motives that motivates users in using social media for participating in politics: economical motivations, citizenship motivations, and social solidarity motivations. Based on the users classification of Zhao, Wu, Zhu, and Meng (2010), users that participated in narrow scoop of participation can be categorized as peripheral participants, while other users that participated in politics according to the consensus democracy model or wide scoop of participation can be categorized in active contributors and core contributors."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."