Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pusdiklat adalah unsur pelaksana tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pegawai mempunyai peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia agar menjadi aparatur yang professional, berkepribadian dan berdisiplin. Keberhasilan suatu program pelatihan dipengaruhi oleh berbagai aspek. yaitu : kebutuhan diklat, kurikulum, peserta, penyelenggara, widyaiswara serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas program pelatihan yang dilakukan oleh Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.Populasi dan sample ini adalah Para peserta diklat yang mengikuti di diklat di Pusdiklat Departemen Kehakiman dan HAM RI yaitu peserta diklat Administrasi Umum dan diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus pada tahun 2002 yang diharapkan dapat mengungkap pendapat tentang pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Pusdiklat. Responden berjumlah 40 orang peserta diklat Administrasi Umum dan 29 orang peserta diklat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus.Penelitian yang digunakan untuk ini adalah Deskriptif Statistik dengan pengujian data melalui label Distribusi Frekuensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada diklat dan aspek kebutuhan diklat, aspek kurikulum, aspek peserta diklat, aspek penyelenggaraan dinyatakan efektif dan aspek sarana dan prasarana dinyatakan efektif Sedangkan aspek widyaiswara dinyatakan kurang efektif sehingga perlu peningkatan.Pada diktat Pengusutan dan Pengungkapan Kasus aspek-aspek yang dinyatakan efektif adalah aspek kebutuhan diktat, kurikulum, peserta diktat, penyelenggaraan diktat dan widyaiswara. Sedangkan aspek yang dinyatakan sangat efektif adalah aspek sarana dan prasarana.Secara umum pelaksanaan diktat Adum dan Pengusutan dan Pengungkapan Kasus dinyatakan efektif."

"Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, melalui pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku di dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.Tuntutan peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah itu menjadi sangat penting dan mutlak seiring dengan semakin meluasnya era globalisasi. Oleh karenanya sistem dan program pendidikan dan pelatihan khususnya pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap meningkatnya fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayanai masyarakat secara transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.Adapun untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, maka harus dilakukan evaluasi sebagai salah satu tahapan penting dalam proses pendidikan dan pelatihan. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menurut pendekatan model Kirkpatrick terdiri dari empat tingkatan yaitu, efektivitas reaksi, efektivitas pembelajaran yang merupakan evaluasi internal dan efektivitas perilaku serta efektivitas hasil (dampak) yang merupakan evaluasi eksternal.Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka penelitian ini akan menguji efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklatpim Tingkat III di Departemen Kehakiman dan HAM tahun 2003) dengan evaluasi internal yaitu evaluasi efektivitas reaksi dan evaluasi efektivitas pembelajaran.Evaluasi efektivitas reaksi merupakan pengukuran efektivitas pendidikan dan pelatihan berdasarkan persepsi peserta pendidikan dan pelatihan terhadap aspek kurikulum, widyaiswara, penyelenggara dan aspek sarana prasarana. Sedangkan evaluasi efektivitas pembelajaran merupakan efektivitas yang diukur berdasarkan prestasi belajar peserta yang berkaitan derigan penguasan berbagai konsep, fakta yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan selama periode tertentu.Untuk memperoleh data berdasarkan persepsi, tehnik pengumpuian data dilakukan dengan membuat kuesioner kepada peserta dengan tehnik purposive sampling yaitu menentukan sampel dari peserta Diklatpim Tingkat III di Jakarta sebanyak 48 responden. Sedangkan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar peserta dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test terhadap peserta Diklatpim Tingkat III tahun 2003.Berdasarkan hasil pengolahan data, dari tanggapan peserta terhadap aspek-aspek pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diukur, maka pelaksanaan Diklatpim Tingkat III yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM secara umum berjalan secara efektif.Meskipun demikian, terhadap reaksi responden yang menyatakan berimbang diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap setiap komponen kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari peringkat reaksi peserta yang berimbang tersebut, yaitu aspek widyaiswara, sarana dan prasarana, maka hendaklah menjadi prioritas penyempurnaan atau perbaikan.Sedangkan, dari hasil pengolahan data terhadap hasil pembelajaran, kendatipun terdapat peningkatan pengetahuan dari peserta, namun belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan evaluasi Diklatpim Tingkat III tahun 2003 sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada komponen-komponen di setiap aspek yang masih belum memadai ketersediaannya serta perlunya studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan guna memperoleh hasil keluaran peserta pendidikan dan pelatihan yang benar-benar memiliki kemampuan, keterampilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

---

The Evaluation Study For The Effectiveness of The Leadership Grade III Training in Department of Justice and Human RightThe effort of enhancing human resources quality among government apparatus by way of education and training is aimed to improve their knowledge, skill and attitude in executing their assignment in development field and public service.

The demand for enhancing their professionalism is absolutely important side aside by the widening Globalization Era. Therefore, system and programme of education and training especially Leadership Training for Government Employees must be extremely effective in obtaining transparently and accountably birocracy functions and professionalism in which it is also free from corrupt- in serving public matters.

To know how effectiveness of the training is, that evaluation should be done as it is one important level in training process. The evaluation of training execution as Kirkpatrick's Four Level Evaluation Model, these steps can be defined as follows : The Effectiveness of Reaction, The Effectiveness of Learning which is an Internal Evaluation, The Effectiveness of Behavior, and The Effectiveness of Result which is an External Evaluation.

Based on the paradigm, the experiment would examine the effectiveness of The Training and Education (Diklatpim Tingkat Ill) on Department of Justice and Human Right 2003 by a way of Internal Evaluation Measurements, there were the Evaluation of Reaction and the Evaluation of Learning.

The Evaluation in terms of Reaction is the same as measuring the feeling of conferees to Curriculum Aspect, Expert (Widyaiswara) Aspect, Organized Committee Aspect and Facilities Aspect. The Evaluation of Learning is defined as measurement effectivity based on learning appreciation of conferees related to their understandings in concepts and facts studied during the training on the certain period.

To obtain the objective data based on perception, data finding method was done by distributing questionnaires to the trainees in the form of Purposive Sample that was determining samples from the trainees of Leadership Grade Ill Training (Diklatpim Tingkat III) held in Jakarta as many as 48 respondents. Moreover, learning appreciation data from the participants was done by executing pre-test and post-test to them.

Based on the processing data result, from which the trainees responded to the measured aspects of the training as whole, finally the training which was held by The Education and Training Centre of Department of Justice and Human Right was generally running effectiveness.

To those respondents reaction who determined equal, even though, we needed to complete and adapt every component of the training needs. Here, Experts (Widyaiswara) aspect and facilities aspect should become a priority of reconstruction and completing factors. Although, it had not reflected a satisfied goal of the data processing result to the learning result, in fact the knowledge of the conferees as a whole were obviously enhanced.

From the result indicating that the evaluation of the Leadership Grade III Training 2003 had been well done, even though the result had entirely not become reconstruction matters. Relating to the subject, the result of this experiment recommended the need of reconstructions and completing to the insufficient components of every aspect and the need of evaluation study which is more focused to the learning process of the training to produce capable and skillful participants fitted by the aim and the objective of the training."

"The efforts of improving the quality of knowledge, skills and attitudes of human resources within the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through technical training and education programs have so far been implemented. However, there has not been any study on the effectiveness of their implementation, and the perception of participants regarding the curricula, lecturers/facilitators, organizers, training facilities including venues and room accommodation, as well as the benefits of the programs for the participants and their institutions. There has been an impression that training and education programs are conducted as a routine work. Further, it seems that the organizers of training and education programs do not fully realize and understand the weaknesses of the implementation of the programs due to the lack of inputs from the alumni that can be used to improve the implementation of next programs.

This research was based on a positivists paradigm where, according to this school, a research is regarded as an objective observer on the features of the nature on which researchers do not have any influence. Further, this research was conducted in order to find out the perception of the participants of the training and education programs by using a descriptive and quantitative approach. An analysis of descriptive statistics was used to analyze and describe the perception of the participants regarding the implementation of training and education programs including aspects of curricula, lectures/facilitators, organizers, and training facilities.

This research was conducted in the effort to describe and analyze variously relevant features by using a population of 194 alumni of 5 types of training and education programs as the focus of research, including training for civil servant investigators of immigration, training for intelligence officers of corrective institutions, training for senior officials of corrective institutions (2nd level), training on prime and excellent services, and training on the drafting of laws and regulations.

Having analyzed various data and facts, and information in the form of suggestion and inputs, the research can be summarized as follows:

1. Aspect on curricula as the key input factor in the implementation of a training course is valued / regarded by participants adequate but not yet focused.

2. Aspect on lecturers/facilitators as core resources in the implementation of a training course is valued/regarded average/good by participants of training for intelligence officers of corrective institutions, training for senior officials of corrective institutions (2nd level), and training on prime and excellent services. The uses of methods and supporting facilities by lecturers/facilitators are not adequate.

3. Aspect of organizers as the group that has the competency to conduct training and education programs is valued/regarded not adequate by participants of trainings for civil servant investigators of immigration. Meanwhile, participants of training for intelligence officers of corrective institutions, and training on the drafting of laws and regulations valued this aspect adequate. Lastly participants of training for senior officials of corrective institutions (2nd level) had a good evaluation on this aspect.

4. Aspect of learning facilities as means used in obtaining the purposes of training and education programs is valued/regarded not adequate by participants of trainings for civil servant investigators of immigration.

Meanwhile, participants of training for intelligence officers of corrective institutions, training on prime and excellent services and training on the drafting of laws and regulations valued this aspect adequate. Lastly participants of training for senior officials of corrective institutions (2nd level) had a good evaluation on this aspect.

5. Aspect of venue facilities including accommodation as supporting aspect for participants while attending the programs and in relation to physical and spiritual health so that all participants stay fit during the programs is valued/regarded adequate by almost all of participants except participants of trainings for civil servant investigators of immigration, and participants of training for intelligence officers of corrective institutions valued it not adequate.

Based the analysis of these 5 types of training and education programs, the implementation of training and education programs in the future needs better planning and preparation, which includes:

1. Trainings of program planning, curriculum preparation, methods and standards of training and education programs, and training evaluation;

2. Selection of lecturers/facilitators which is based on competency, abilities and talent, and experiences in certain fields, and based on the policies of head of institution;

3. The upgrading of formal education and TOC for the organizers of the training and education programs as well as the repositioning of staff;

4. The upgrading of quality and quantity of learning facilities including libraries, computer and Internet centers, as well as training materials; and,

5. The improvement of food quality and health facilities including doctors as well the upgrading of sport facilities that can accommodate all participants."

"Studi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Diktat di Depdagri sebagai judul dari tesis ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan diktat untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan diktat dilihat dari sisi manajemen diktat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba memfokuskan pengkajian kepada kemampuan manajemen diktat (SPAMA di Depdagri) dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga sangat mempengaruhinya, yaitu faktor penyelenggara, faktor widyaiswara, faktor peserta, faktor perencanaan kebutuhan diktat, faktor kurikulum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor pembiayaan diktat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis sejumlah data, informasi dan fakta dengan peneliti sebagai human instrument. sedangkan sampel diambil dari pelaksanaan Diktat SPAMA di Depdagri Tahun 1999. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1.Efektivitas pelaksanaan diktat sangat ditentukan oleh aspek-aspek pelaksanaan diktat, yaitu analisis kebutuhan diktat, kurikulum, peserta, widyaiswara, penyelenggara, sarana dan prasarana diktat, serta dana. 2.Hasil studi evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan diklat belum berjalan secara optimal dalam arti skor penilaian rata-rata dengan predikat cukup baik. 3.Layanan administratif dan sarana prasarana diktat serta akomodasi dan menu sudah terlaksana dengan baik sekali walaupun belum mencapai optimal. 4.Layanan proses belajar mengajar secara umum belum begitu baik, karena materi pembelajaran masih terpaku kepada modul yang sudah ada, sedangkan kreatifitas dan pengembangannya belum sepenuhnya mencapai harapan peserta. Demikian juga dengan metoda pembelajaran belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai. 5.Kendatipun terdapat pengaruh diktat yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, namun dari segi hasil diklat belum mencerminkan keberhasilan yang memuaskan. 6.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi dari setiap diktat sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum sepenuhnya dijadikan sebagai bahan perbaikan. 7.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan studi evaluasi secara lebih terfokus terhadap proses pembelajaran guna diperoleh materi dan metoda pembelajaran yang lebih sesuai dengan tuntutan peningkatan ilmu dan teknologi serta sendi-sendi teori dan aplikasi yang sesuai dengan tujuan diktat yang bersangkutan."

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"Studi tentang persepsi peserta terhadap pelaksanaan diklat teknis di lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagai judul tesis ini, adalah merupakan suatu penilaian tentang pelaksanaan terhadap enam jenis diklat teknis yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Departemen Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 1999/2000. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memfokuskan pengkajian terhadap persepsi peserta diklat teknis tersebut di atas dengan menganalisis sejumlah aspek yang diduga sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diklat, yaltu aspek kurikulum, widyaiswara, sarana dan prasarana, penyelenggara dan akomodasi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan populasi adalah para peserta 6 (enam) jenis diklat teknis berjumlah 187 orang yaitu dengan cara menganalisis sejumlah data, informasi dan fakta, sedangkan sampel adalah diklat teknis Administrasi Kepegawaian, diklat Kearsipan, diklat Owners Estimate, diklat Komputer, diklat Manajemen Pelayanan Prima dan diklat Perpustakaan.Dari hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :Diklat teknis adalah jenis pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparatur di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; terdiri dari rumpun diklat teknis umum administrasi/manajemen dan rumpun diklat teknis substantif. Jenis diklat yang diteliti adalah 6 jenis diklat teknis umum administrasi/manajemen, yang pesertanya berasal dari para pejabat/fungsionaris dan atau pelaksana tugas yang terkait. Dilihat dari deskripsi dan karakteristik peserta, baik dari segi pendidikan, kepangkatan, jabatan, dan usia, secara keseluruhan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Persepsi peserta terhadap aspek kurikulum sebagian besar menyatakan baik dan selebihnya menyatakan cukup, sedangkan untuk aspek widyaiswara dipandang sudah baik/memadai. Persepsi peserta terhadap sarana dan prasarana diklat semuanya dipandang sudah baik, kecuali 2 (dua) jenis diklat yaitu Manajemen Pelayanan Prima dan Kearsipan belum sesuai dengan harapan peserta. Persepsi peserta terhadap penyelenggara sebagian besar menyatakan baik, kecuali untuk Diklat Perpustakaan dan Diklat Manajemen Pelayanan Prima masih memerlukan perbaikan dan peningkatan, sedangkan tentang akomodasi/konsumsi dinyatakan oleh sebagian besar peserta sudah baik, kecuali beberapa lainnya menyatakan cukup.Dilihat dari tingkat keberhasilan pelaksanaan diklat berturut-turut menurut peringkat keberhasilan adalah sebagai berikut : diklat teknis perpustakaan, diklat teknis owners estimate, diklat teknis komputer, diklat teknis kepegawaian, diklat teknis manajemen pelayanan prima dan diklat teknis kearsipan.Aspek pelaksanaan yang mendapat penilaian sudah baik adalah aspek widyaiswara. Sedangkan sebagian besar penilaiannya berimbang antara baik dan cukup meliputi aspek kurikulum, sarana dan prasarana, penyelenggara, dan akomodasi, kecuali untuk diklat kearsipan proporsi penilaian cukup lebih banyak ketimbang penilaian baik.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hasil penelitian ini antara lain menjadi rekomendasi penulis, dengan harapan agar pada penyelenggaraan diklat teknis berikutnya berbagai kekurangan yang ada dapat diperbaiki."

"Pelatihan merupakan suatu unsur yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mencapai tujuan pelatihan yang tepat guna, perlu dilakukan suatu evaluasi untuk melihat apakah pelatihan yang diberikan sudah mencapai sasaran, dengan demikian dapat dilakukan penyempurnaan dalam fasilitas belajar mengajar, materi pembelajaran dan hal-hal yang menunjang pelatihan tersebut. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan didefinisikan sebagai upaya mendapatkan informasi untuk menilai keberhasilan suatu program pendidikan dan pelatihan yang pada gilirannya digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindak lanjut terhadap keberadaan program pendidikan dan pelatihan tersebut.Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas diklat, untuk melihat hubungan atau korelasi antara Variabel Reaksi, Belajar, dan Perilaku peserta serta Hasil pelatihan tersebut terhadap Efektivitas pelaksanaan pelatihan pada Diklatpim Tingkat III Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.Penelitian ini menggunakan 40 responder yang diambil dari pelatihan Diklatpim Tingkat III tahun 2002. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi pustaka terhadap teari-teori yang relevan, dan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 kuesioner. Metode dan tehnik pengumpulan data untuk masing-masing variabel (variabel Reaksi, Belajar, Perilaku, Hasil dan Efektivitas), dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang hasilnya dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan tehnik korelasi yang menjawab hubungan antara variabel X dan Y.Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa sebagian respoden memberikan penilaian baik untuk Reaksi, sangat baik untuk Belajar, dan cukup baik untuk Perilaku serta penilaian baik untuk Hasil yang secara keseluruhan hasil/nilai tersebut berpengaruh terhadap Efektivitas pelatihan dimana penyelenggaraan diklat akan positif bila peserta pelatihan memberikan Reaksi, Belajar, dan Perilaku serta Hasil yang positif terhadap pelatihan. Dari data tabulasi silang diperoleh setiap kenaikan nilai skor untuk variabel Reaksi, Belajar, Perilaku dan Hasil akan diikuti oleh kenaikan nilai skor untuk variabel efektivitas.Untuk melihat hubungan variabel Reaksi, Belajar, Perilaku dan Hasil terhadap variabel Efektivitas terlihat nilai sangat kuat terdapat pada hubungan antara variabel Reaksi dan variabel Efektivitas yang berarti fasilitas belajar mengajar yang diberikan penyelenggara diklat bila memuaskan peserta pelatihan akan meningkatkan efektivitas pelatihan. Hubungan variabel Belajar, variabel Perilaku dan variabel Hasil terhadap variabel Efektivitas juga sangat signifikan dimana terdapat hubungan yang positif antara Belajar dengan Efektivitas, Perilaku dengan Efektivitas dan Hasil dengan Efektivitas dimana hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau hubungan yang terlihat sangat kuat dan positif. Proses belajar yang responsif, perilaku positif dan peningkatan etos kerja peserta pelatihan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelatihan.Dari kesimpulan yang didapat dari penelitian ini penulis mengajukan saran diantaranya ; Meningkatkan situasi yang kondusif dalam suasana belajar mengajar, pemilihan materi yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dijalankan peserta, agar dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya. Muatan kurikulum yang tidak semata menekankan pada sisi pengetahuan tetapi juga sisi ketrampilan, sikap dan perilaku. Walaupun evaluasi terhadap efektivitas diklatpim tingkat III selalu dilakukan namun sebaiknya evaluasi juga perlu dilakukan setelah peserta kembali ke lingkungan kerjanya."

"Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, UUD juga meminta kedua masalah itu diatur dalam UU disertai larangan kepada pembuat UU untuk mereduksi atau mengurangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat agar ia leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menerapkan Cita Hukum (Rechtsidee) dalam perkara-perkara kongkret. Artinya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus menjadikan .Cita Hukum sebagai patokan dasar mengenai adil dan tidak adil dan karenanya dapat mengesampingkan segala peraturan produk kekuasaan negara lainnya jika diyakininya bertentangan dengan Cita Hukum. Pada tingkat pelaksanaan, karakter kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang diterapkan. Jika konfigurasi politiknya demokratis maka kekuasaan kehakiman akan tampil otonom, terpisah dari kekuasaan pemerintahan negara dan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi dan dikendalikan kehendak-kepentingan kekuasaan negara lainnya. Sebaliknya jika konfigurasi politik yang diterapkan tidak demokratis atau otoriter maka kekuasaan kehakiman tampil tidak otonom, menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, dan karena itu hanya menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 itu, terdapat dua model sistem politik yang berlaku di Indonesia yaitu sistem politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan sistem politik Demokrasi Pancasila (1965-1996/1997). Pada era sistem politik Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 19 tahun 1964 dan UU No 13 tahun 1965. Sedangkan pada periode sistem politik Demokrasi Pancasila, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 14 tahun 1970 sebagai UU pokok dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Dari penelitian ini terlihat bahwa konfigurasi politik yang executive heavy sangat mewarnai proses pembentukan UU yang mengatur kekuasaan kehakiman. Kedudukan kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan fungsi utamanya ialah menjalankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara."

"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."