Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan mutu pelayanan kesehatan sudah menjadi tuntutan masyarakat dengan demikian harus dilaksanakan oleh jajaran Departemen Kesehatan. Kabupaten Sumedang telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi kebijakan di bidang kesehatan, dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dilakukan dengan berbagai upaya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas yaitu pelayanan yang sesuai standar pelayanan kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah melakukan uji coba standar pelayanan kesehatan melalui pelatihan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) Antenatal bagi bidan Puskesmas, memakai desain quasi experimental. Sampel penelitian adalah 10 orang bidan Puskesmas yang diukur kepatuhannya sebanyak 100 kali pemeriksaan ibu hamil(seorang bidan diukur kepatuhannya sebanyak 10 kali). Sampel ibu hamil 100 orang ibu yang berkunjung ke Puskesmas, diukur kepuasan dan pengetahuannya dengan cara wawancara. Lokasi penelitian adalah 10 Puskesmas diwilayah Kota dan Tanjungsari. Sampel kelompok kontrol adalah bidan dan ibu hamil dengan jumlah sama dengan kelompok pelatihan yang berkunjung ke 10 Puskesmas di Wilayah Conggeang dan Tomo.Rerata skor kepatuhan SPK petugas dan skor pengetahuan/kepuasan ibu sebelum pelatihan 'pada kedua kelompok dalam keadaan setara. Pasca pelatihan dengan uji t menunjukan bahwa pelatihan meningkatkan kepatuhan pada kelompok pelatihan dengan rerata skor beda kepatuhan sebesar 29.57 dengan p=0,0001, rerata skor beda pengetahuan 28.51 dengan p=0.0001 dan rerata skor beda kepuasan 15,7 dengan p=0001.Uji regresi menunjukan bahwa yang berpengaruh terhadap kepatuhan petugas adalah pelatihan SPK Antenatal dan supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten. Peningkatan pengetahuan ibu dipengaruhi selain oleh pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas, juga oleh tingkat pendidikan ibu. Sedang yang berpengaruh terhadap kepuasan ibu adalah pelatihan standar pelayanan kebidanan { SPK Antenatal) kepada petugas dan pengalaman hamil sebelumnya. Kcsimpulannya petugas yang mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai kepatuhan lebih tinggi dibandingkan sebelum pelatihan dan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapat pelatihan. ibu hamil yang dilayani petugas yang telah mendapat pelatihan SPK Antenatal mempunyai pengetahuan dan kepuasan lebih tinggi dibandingkan ibu yang dilayani petugas yang tidak mendapat pelatihan SPK Antenatal.Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kepatuhan SPK dengan mengembangkan pengukuran kepatuhan melalui pemantauan pelaksanan proses pemeriksaan kehamilan di Puskesmas baik bagi bidan Puskesmas maupun bidan di Desa

---

ABSTRACT

The Trial Test of Standar Antenatal Maternity Service in Kabupaten Sumedang The Year 2000.The improvement of quality health service has become the demand of community, so the Health Department must execute such qualify service. Kabupaten Sumedang, which status is an autonomy district now, has decentralized its health service policy and made efforts to improve the quality of health services to Fulfil the quality basic health service according to standard health service.

The objective of this study is to trial test the antenatal maternity service standar by training the Community Health (Puskesmas) midwives with quasi experimen design. The trained group consisted of 10 Puskesmas midwives in 10 Puskemas and 100 pregnant women that attended to 10 Puskesmas in Kota and Tanjungsari. The untrained control group, was compossed of midwives and pregnant women with the same and quality, with attended 10 Puskesmas in Conggeang and Tomo areas.

The pre training average scorres of midwives compliance to ante natal care standard, knowledge and satisfaction of pregnant women were similar in both group. Post training t test training indicated that the training had improved the avarage compliance score differentce of 29.57 with p = 0.0001 and the avarage satisfaction and knowledge score difference with p= 0.0001.

The regretion test indicated that the influential factors for the midwives compliance were the training and supervision. Meanwhile rather than the aspect of occupation, age and social status, the factors that influence the improvement of mother knowledge were midwives training and mother education. The factors that influence the improvement of mother satisfaction werw midwives training and the mother pregnancy experience.

Conclusion the trained midwives have higher compliance score if compared with the untrained group. Pregnant women, who were serves by trained midwives, had more knowledge and satiscfaction than the untrained group. We need more studies to know the antenatal via supervisions of pregnancy inspections which conducted by Puskesmas midwives or midwive in the village."

"Di Kabupaten Tangerang cakupan kunjungan pertama antenatal (K1) pada tahun 2012 sebesar 103%, dan cakupan kunjungan keempat antenatal (K4) sebesar 82% pada tahun 2012. Terdapat selisih pada hasil cakupan K1 dan K4 karena terjadi kesenjangan potensial atas kualitas layanan antenatal sehingga perlu diperbaiki.Kasus komplikasi yang tertangani 6906 kasus (59%), hanya 1268 kasus (18,3%) yang ditangani di puskesmas PONED. Hasil tersebut diatas belum sesuai dengan target dari Kementerian Kesehatan yaitu 67% komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas dapat ditangani pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan antenatal dengan pemanfaatan Puskesmas Curug dan Puskesmas Mauk sebagai Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013, dengan desain penelitian cross sectional.Diperoleh hasil variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED adalah pendidikan ibu (OR=3,7; 95% CI: 1,552-8.636) dan waktu tempuh ke puskesmas (OR=0,2; 95% CI: 0,039-0,841) sedangkan kualitas pelayanan antenatal tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas PONED (OR=1,233; 95% CI: 0,608-2,502; p value: 0,560). Sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan informasi kepada ibu hamil agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat pilihan pelayanan mana yang diinginkan dan akan diambil terutama dalam menghadapi masalah kegawat daruratan obstetri.

---

At Tangerang District coverage first antenatal visit (K1) in 2012 amounted to 103%, and coverage of four antenatal visits (K4) by 82% in 2012. There is a difference in the results of K1 and K4 scope due to the potential gap on the quality of antenatal services so that needs to be fixed.

Cases handled 6906 cases of complications (59%), only 1268 cases (18.3%) were treated in the clinic PONED. Results above are in accordance with the targets of the Ministry of Health that 67% of complications of pregnancy, childbirth and postpartum can be handled in 2012. This study aims to determine the relationship between the quality of antenatal care with the use of Curug health centers and Mauk health centers as able health centers Basic Emergency Obstetric Neonatal Care at Tangerang District in 2013, with a cross-sectional study design.

Obtained variable results related to the utilization of maternal health clinic PONED is education (OR = 3.7, 95% CI: 1.552-8636) and the travel time to the clinic (OR = 0.2, 95% CI: 0.039-0.841), while the quality of service antenatal not related to the utilization of clinic PONED (OR = 1.233, 95% CI: 0.608- 2.502, p value: 0.560). So the need to increase knowledge and information to pregnant women in order to improve its ability to make a choice where the desired service and will be taken, especially in dealing with obstetric emergencies problem."

"ABSTRAKDiklatj arak jauh (DJJ) bidan adalah pelatihan dalam jabatan yang diikuti oleh bidan (sebagian besar bidan desa) yang didasari oleh motivasi yang kuat dan kemandirian dalam belajar. Peserta menggunakan bahan belajar bcrupa modul dan bahan penyerta Proses belajar sepenuhnya tergantung pada peserta pelatihan. Untuk memacu kegiatan belaiar peserta, dilakukan tutorial dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dibimbing oleh tutor yang telah dilatih. Untuk meningkatkan kelerampilan peserta, juga dilakukan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di RS Umum, Puskesmas, Rumah Bersalin dan di desa.Untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta dan mendapatkan gambaran apakah program DJJ sudah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan maka perlu dilakukan evaluasi hasil belajar terhadap modul-modul yang telah dipelajari sehingga tujuan akhir agar bidan mampu dan terampil melaksanakan kompetensi dasarnya dalam melaksanakan asuhan kebidanan di tempat tugas dapat dicapai.Penelitian ini menggunakan rancangan pra eksperimen (Static Group Comparison, post test only, yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. Sasaran penelitian adalah keseluruhan populasi bidan yang sudah mengikuli DJJ di kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 1998. Untuk mendapatkan data pengetahuan, pelatihan lain yang pernah diikuti, menerima bimbingan atasan, menerima pedoman teknis, pengalaman kerja dan lama bekerja serta jumlah kunjungan rata-rata perbulan dalam satu tahun terakhir dikumpulkan melalui pengisian kuesioner /uji tertulis terhadap kemampuan bidan. Data keterampilan dikumpulkan melalui pengamatan terhadap unjuk kerja bidan dalam melakukan pemeriksaan dengan menggunakan format isian yang sehari-hari digunakan. Data diolah secara statistik, mulai dari univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi logistik dengan program SPSS.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 5 variabel pengetahuan yaitu; Pengetahuan konsep manajemen kebidanan bidan, pengetahuan tentang Iangkah-langkah manajemen kebidanan, pengetahuan lentang proses manajemen kebidanan, pengetahuan tentang pemeriksaan anemia, dan pengetahuan pemeriksaan hipertensi dipengaruhi oleh DJJ secara bervariasi. Sedangkan variabel lainnya yaitu ; pengetahuan pemeriksaan ibu hamil dan keterampilan penerapan manajemen kebidanan, keterampilan pemeriksaan ibu hamil, keterampilan pemeriksaan anemia, keterampilan pcmeriksaan hipertensi secara statistik tidak dapat dibuktikan kalau dipengaruhi oleh DJJ.Disarankan pada pembina bidan desa agar meningkatkan pengetahuan bidan tentang konsep manajemen kebidanan, proses manajemen kebidanan, pemeriksaan anemia, dan keterampilan pemeriksaan anemia. Kepada penyelenggara program DJJ perlu diperbaiki isi modul tentang konsep manajemen kebidanan, proses manajemen kebidanan, dan perbaikan proses tutorial terhadap pemeriksan ibu hamil, agar bidan desa dapat dengan tepat melakukan pemeriksaan antenatal dan deteksi dini ibu hamil sehingga keterlambatan dalam mengambil keputusan penyelamatan dapat dihindari.

---

ABSTRAKCT

Distance learning programme for midwives is in job training for midwives ( especilly midwives in villages ). This training based on strong motivation to do the self learning. The learning materials are moduls and others learning resources. The learning process depend on the participants. The tutorial process with the schedule regularly support the participants for learning. They also do the field study for clinical practice in the Public Hospital, Puskesmas, Maturnity Hospital and Villages to improve the participants skill.

To measure the participant successfull and distance learning programme did properly, there is a need evaluation of moduls as learning resources and evaluation of learning should include perforrnance appraisal as well as assesment of knowledge and skill of midwives to do their core competences in their work place.

The study is of pra-experiment design (static group comparison). It involve 42 midwives in villages in Kabupaten Tangerang who finished their distance learning programme in 1998 as a case of study. The knowledge data, others trainings, guidance upline, technical book guidance, work experience, lengt of job as a midwife and amount of clients a month in the last year comes from quesioners answers. And the skill data, comes from, filling form, check document and observation their perfomance in examine the clients. The data obtained was statistically processed, from univariate to bivariate and multivariate analysis with logistic regression and SPSS programme.

The results show 5 variabels of knowledge such as : Concept midwifery management, the steps midwifery management, the process of midwivery management, the knowledge about anemia examination, and hipertension examination are influenced by distance Iearning programme. Others variabels such as : The knowledge about examination pregnance mother and skill of midwifery management application, skill of examination pregnance mother, skill of anemia examination and skill of hipertension examination do not related to distance learning.

The conclusion reached in this study are distance learning could improved the knowledge and skill of midwives in do their core competencies as a midwife in their work place.

It is recomended to the supervisor of midwife to improve the knowledge of concept midwifery management, process midwifery management., anemia examination and skill of anemia examination. The result of this study to the two group of respondent still low of their core competencies as a midwife. To the distance learning programmer need to revised the modul about concept midwifery management, Tutor and supervisor need to develop the process tutorial to increase the midwives knowledge and skill especially in the problem solving and decision making abilities which are essential for midwives at all levells, especially in villages and they could do antenatal examination and early detection pregnance mother properly. So they do not late to take the decision and referall to save the mother and her baby."

"ABSTRAKHasil SKRT 1986 menunjukkan kematian maternal di Indonesia masih tinggi yaitu 4,5 per seribu bayi lahir hidup. Berdasarkan kenyataan ini pemerintah pada Pelita V memprioritaskan kegiatan upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dengan memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Pedoman pelaksanaan layanan antenatal petugas telah dibuat oleh Depkes, agar petugas dapat memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Kualitas layanan petugas dipengaruhi oleh 2 hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan umum penelitian ini untuk melihat gambaran kualitas layanan antenatal dan faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Dati II Bandung. Secara khusus melihat kualitas layanan antenatal bidan dan perawat bidan, melihat hubungan faktor internal dengan kualitas layanan antenatal dan pengaruh faktor eksternal terhadap hubungan tersebut. Pengamatan dilaksanakan di 31 Puskesmas dengan mengamati 71 petugas yang berinteraksi dengan 355 orang ibu hamil. Pengumpulan data dilaksanakan dengan form pengamatan dan pertanyaan, melalui pengamatan langsung dan wawancara yang dilaksanakan setelah pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari setengah petugas menganalisa, memeriksa dan memberikan tablet besi dan imunisasi TT dengan baik, dan kurang dari setengah petugas yang melaksanakan penyuluhan secara baik. Secara keseluruhan kurang dari setengah petugas yang memberi layanan dengan kualitas balk. Petugas bidan cenderung memberikan layanan antenatal lebih baik bila dibandingkan perawat bidan. Tidak terbukti ada hubungan yang bermakna (pada ps 0,05) antara faktor internal petugas dengan kualitas layanan. Dari stratifikasi dan uji Cramer's disimpulkan bahwa faktor kualifikasi petugas bukan faktor utama yang berhubungan dengan kualitas layanan, bila ada pertemuan rutin, uraian tugas, dan sarana memadai. Disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pertemuan dengan persiapan yang lebih matang, mengadakan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan dengan prioritas utama perawat bidan dalam penyuluhan manfaat pemberian tablet besi dan imunisasi TT bagi ibu hamil. Pendidikan perawat bidan sebaiknya lebih banyak memberikan pelatihan menangani ibu hamil dibandingkan pembahasan teorinya. Perlunya batasan kualitas layanan antenatal yang dikategorikan baik berdasarkan pedoman Depkes yang berlaku nasional."

"Kesehatan ibu merupakan salah satu prioritas dalam dunia kesehatan. Data mengenai AKI di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan dari tahun 1990-2007, akan tetapi terdapat peningkatan pada tahun 2012. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kematian ibu tertinggi, kota Depok turut menyumbangkan jumlah kematian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kematian maternal di Kota Depok tahun 2010- 2013. Jenis penelitian ini menggunakan desain studi case series dengan sampel total populasi yaitu 69 ibu yang mengalami kematian maternal yang terealisasi pada data AMP. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 0,04% kematian maternal per jumlah ibu hamil. Paling banyak terjadi pada waktu nifas (68,12%) dan paling banyak disebabkan oleh perdarahan post partum (38%). Paling banyak terjadi pada ibu yang berusia 20-35 tahun yang sebagian besar adalah IRT dan berpendidikan terakhir SMA/sederajat. Sebagian besar suami berprofesi sebagai karyawan swasta. 44,9% terjadi pada ibu dengan gravida 2-3 dengan jarak kelahirannya ≥2 tahun (56,5%) dengan cara persalinan paling banyak adalah seksio sesarea (47,4%). Tempat kematian di RS (85,5%). Tempat persalinan di RS (82,5%), penolong persalinan pertama adalah bidan (64,9%) dan penolong persalinan terakhir adalah SpOG (77,2%). 40,9% ibu ANC di BPS. Paling banyak terjadi keterlambatan fase 1 (37,7%) dan fase 3(30,6%)."

"ABSTRAKPelayanan antenatal merupakan suatu kegiatan penting dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil. Pelayanan antenatal dilaksanakan melalui sarana pelayanan kesehatan antara lain posyandu dan puskesmas. Dalam kebijaksanaan upaya peningkatan kesehatan ibu hamil Repelita V ini diutamakan pelayanan antenatal melalui posyandu disamping melalui puskesmas dan dukungan rujukannya, pada,kenyataannya saat ini cakupan ibu hamil di posyandu masih rendah bila dibandingkan dengan cakupan di puskesmas. Tentunya banyak faktor yang berhubungan dengan cakupan tersebut, namun sejauh ini faktor-faktor tersebut belum diketahui. Adanya gambaran tentang hubungan antara faktor-faktor pada ibu hamil dengan kunjungan baru antenatal pada posyandu dan puskesmas serta adanya informasi tentang perbedaan faktor-faktor tersebut, merupakan tujuan umum dari gambaran mengenai hubungan dan adanya perbedaan faktor-faktor pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pekerjaan suami, pengetahuan ibu, sikap ibu, serta persepsi ibu terhadap faktor tenaga pelayanan, persepsi ibu terhadap jenis pelayanan, persepsi ibu terhadap ketersediaan peralatan dan persepsi ibu terhadap jarak lokasi pelayanan, dengan kunjungan baru antenatal di posyandu dan puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian adalah didapatnya gambaran tentang hubungan dan informasi perbedaan faktor-faktor pada ibu hamil dengan kunjungan baru antenatal pada posyandu dan puskesmas yakni faktor pendidikan ibu, pekerjaan suami, pengetahuan ibu, sikap ibu, persepsi ibu terhadap jarak puskesmas, persepsi ibu terhadap ketersediaan peralatan antenatal posyandu, dan persepsi ibu terhadap jenis pelayanan antenatal posyandu. Saran yang diberikan, perlu peningkatan pengetahuan ibu hamil dengan mengaktifkan kegiatan Kelompok Peminat KIA (KP-KIA); peningkatan penggunaan pelayanan antenatal di posyandu antara lain dengan penajaman sasaran sesuai segmentasinya; peningkatan mutu pelayanan antenatal di posyandu melalui peningkatan penyuluhan, penyediaan kelengkapan peralatan yang diperlukan, pemeriksaan kehamilan secara benar oleh petugas kesehatan yang datang ke posyandu atau dukun bayi terlatih yang ditempatkan di posyandu, dan peningkatan penggerakkan peran serta BKIA swasta, Rumah Bersalin swasta, Bidan praktek swasta dalam upaya pembinaan posyandu; serta perlu adanya pengembangan dan penyebar luasan komunikasi, informasi dan motivasi tentang kesehatan ibu hamil, pelayanan antenatal di posyandu khususnya dan KIA umumnya baik melalui jalur formal maupun nonformal. Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain diluar faktor-faktor yang telah diteliti. "

"Dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, Kebijakan Penempatan bidan desa perlu didukung dengan Program pembentukan pondok bersalin desa (Polindes), agar bidan desa tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan Polindes tersebut sebagai sarana pelayanan KIA dan KB, khususnya di wilayah Kabupaten Kabupaten Sukabumi.Penelitian ini merupakan studi pendahuluan tentang pemanfaatan Polindes, untuk itu dipergunakan penelitian studi kualitatif, agar didapatkan informasi yang lebih rinci, sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Proses pembentukan Polindes di Kabupaten Sukabumi telah melibatkan berbagai pihak baik pemerintah meliputi Kepala desa, dan petugas puskesmas, maupun masyarakat meliputi LKMD, dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti hainya dalam pembentukan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang lain, 2) Keterlibatan sektor terkait meliputi hubungan, kerja sama, dan koordinasi antara kepala desa, LKMD, dan bidan dalam pelaksanaan Polindes belum berjalan dengan balk sehingga perkembangan Polindes belum seperti yang diharapkan. 3) Kemampuan bidan desa sudah cukup memadai terutama dalam menjalankan tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar. Hanya kemampuan dalam menjaiankan manajemen pengelolaan Polindes masih kurang. 4) Sebagian besar Polindes di kabupaten Sukabumi belum dilengkapi perlengkapan yang memadai. 5) Persepsi masyarakat terhadap Polindes, sebagian besar sudah mengetahui Polindes, dan dibutuhkan oleh masyarakat, namun belum ditunjang perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan Polindes, walaupun lokasi Polindes dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, serta biaya pelayanan kesehatn jugs dapat di jangkau warga masyarakat. 6) Pembinan bidan desa di Polindes oleh petugas puskesmas sudah baik,. 7) Kategorisasi Tingkat perkembangan Polindes di Kabupaten Sukabumi masih sangat lamban dan sebagian besar masih dalam kategori tingkat pratama atau strata 1. 8). Pemanfaatan Polindes masih kurang karena baru dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, dan belum optimal.Untuk disarankan kepada: 1). Pengelola Program Polindes di Depkes Pusat, untuk melakukan; a) untuk melakukan pelatihan manajemen pecan serta masyarakat pada bidan pengelola Polindes, agar mereka dapat menjalankan Polindes dengan baik; b) agar mengadakan bantuan paket perlengkapan Polindes terutama desa tertinggal. 2) Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, agar : a) agar melakukan pembahasan pembentukan Polindes di Tingkat Kabupaten agar mendapat dukungan politis dari Pemda setempat. b) mengusulkan pengadaan perlengkapan Polindas dari APED, c) agar melakukan percepatan pembentukan Polindes di setiap desa. 3) Untuk bidan Pengelola Polindes; a) Perlu meningkatkan hubungan, kerja sama, dan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. b) Perlu peningkatan penyuluhan kepada masyarakat secara lebih intensif dan diarahkan pada pemanfaatan Polindes. 4) Untuk Kelapa Desa dan LKMD, agar berperan serta aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Polindes. 5) Untuk Penelitian, perk) dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan Polindes.

---

To accelerate the decrease in the maternal and child mortality, the policy of rural midwives placement should be supported by the Village Maternity Home (Polindes) Establishment program to make them able to provide health services of quality, and improve the extent of services.Accordingly, this study is carried out for gathering information about the utilization of Polindes as the instrument of KIA (Maternal and Child Health) and KB (Family Planning) services, especially in the regency of Sukabumi.This is a preliminary study of the utilization of Polindes that it employs the qualitative method for a detailed information to make it show that (1) the process of establishing Polindes in the Regency of Sukabumi has involved many parties including village head, agents of Health Centre of Puskesmas or community such as LICMD (Village Social Activities Group) and social figures as in the establishment of health care of other human resources, 2) the involvement of relevant sectors including cooperation, and coordination among the village head, LICMSD and midwives in the implementation of Polindes does not work well that the Polindes development is not as it should be. 3) the ability of rural midwives is sufficient particularly in handling main duties of providing basic health services. They only lack ability in handling the Polindes management. 4) Polindes in the Regency of Sukabumi is mosly not well-equipped. 5) Social perception Polindes indicates that it is familiar and required by the community but it is not used to a maximum although it is not far from the entire community and the health treatment cost is reasonable. 6) Rural midwives development at Polindes by the Puskesmas agency is good. 7) Categorization of growth rate of Polindes in the regency of Sukabuani is stagnant and most still lie in Strata -1 (first category). 8) The utilization of Polindes remains insufficient deficient since it is not used to an optimum.It is suggested to : I) the Polindes Program management under the Central Ministery of Health: a) to manage training of social roles for midwives managing Polindes (Village Maternity Home) in order to handle it well; b) to provide Polindes facility package especially for any under-developed village. Z) the Health Agency of Sukabumi Regency: a) to discuss the establishment of Polindes on Regency level for a political support from the local government, b) to propose the facilities of Polindes and APED (local budget), c) to accelerate the Polindes establishment in any villages. 3) Midwives managing Polindes: a) to improve cooperation and coordination with the related sectors for any supports from many parties, b) to improve counseling with the community intensively towards the utilization of Polindes. 4) Head Village and LKMD (Village Social Activities Group) to play active roles in Polindes management and development. 5) to carry out further research of the factors affecting the Polindes utilization."

"Angka Kematian Ibu dan Bayi masih menjadi perhatian nasional dan global. Bahkan penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi prioritas daerahdaerah di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah terhambatnya pelayanan kesehatan dasar yang merupakan kewenangan wajib pemerintah daerah dikarenakan masih rendahnya belanja kesehatan di beberapa wilayah di Indonesia. Angka nasional untuk belanja kesehatan sendiri masih berada di kisaran 3 %. Sementara Undang-Undang mengamanatkan 5% dari total APBN. Ketersediaan dana dan kondisi fiskal merupakan salah satu alasan dibalik rendahnya proporsi belanja untuk kesehatan di setiap daerah. Komitmen pemerintah daerah dan kebijakan dari pemerintah yang dibuat, merupakan faktor penentu dalam jumlah anggaran yang diterima oleh Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan biaya Standar Pelayanan Minimal SPM) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Majalengka tahun 2017?2019 menggunakan desain penelitian studi kasus dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada tahun 2015, pembiayaan program KIA yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp1.628.255.186 dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp33.890.000. Hasil perhitungan kebutuhan biaya SPM program KIA yaitu tahun 2017 sebesar Rp3.680.558.521, tahun 2018 sebesar Rp2.705.532.478 dan tahun 2019 sebesar Rp1.661.271.066. Dalam pendekatan kualitatif, pemerintah daerah baik dari sisi eksekutif ataupun legislatif sudah memiliki komitmen dalam pemenuhan kebutuhan biaya program KIA. Tetapi besar kecilnya anggaran yang diterima ditentukan oleh ketersediaan anggaran, kondisi fiskal daerah dan unsur politik dan kebijakan pemerintahan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka belum berdasarkan SPM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan biaya SPM program KIA memerlukan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah daerah dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program tersebut.

---

Maternal and infant mortality remains a national and global concern. Even, the conditions in Indonesian the decline of maternal and infant mortality are still a priority for small Indonesian regions. One of the factors that led to this high rate of maternal and infant mortality is the obstruction of primary health care services, which is the authority of the local governments, due to the low spending on health care budget in several regions in Indonesia. The national average for health spending alone is in the range of 3%. While, the national constitution states that the minimum of health care budget is 5% of the total state budget. The availability of funds and fiscal conditions is one of the reasons behind the low proportion of health care spending in every region. The commitment of the local government and the policies is a decisive factor for the budget proportion received by the local health department.

This study aimed to analyze the cost requirements of Maternal and Child Health (MCH) program in Majalengka region in 2017 to 2019 using case study design with quantitative and qualitative approaches. In 2015, the budget forthe MCH program in the health department of Majalengka region came from the government budget for Rp1.628.255.186 (97.96%) and the financial aids from West Java Province for Rp33.890.000 (2.04%).

The results of the calculation need for the MCH program cost based on Minimum Service Standards (MSS) which in 2017 was Rp3.680.558.521, and were Rp2.705.532.478 and Rp1.661.271.066 in 2018 and 2019. In the qualitative approach, the local government, both the executive and the legislative, has a commitment in meeting the needs of the MCH program costs. However, the amount of the budget depends on to budget availability, fiscal conditions and elements of local politics and government policy. The planning and budgeting in health department of Majalengka region has not been determined based on MSS.

The study concluded that the cost requirement of the MCH program requires encouragement and support from the local government. Therefore, commitment and concrete action from the local government is needed to sustain the program."

"Maternal mortality rate in Indonesia is still very high with a very slow reduction from year to year. Some intensive efforts to reduce maternal mortality rate have been done, one of which is deployment of village midwives. However, the deployment of midwife in the village in Tasikmalaya regency has not shown desirable results.

This research has a purpose as to find information on the result of maternal and child health service and implementation of maternal and child health program management by midwife village and to know correlation between implementation of maternal and child health program management by midwife village and its results. This research uses cross sectional method and quantitative descriptive analysis with village midwife as unit analysis. The sample in this research is village midwife who has worked minimal one year in the village.

The sampling method is random sampling. Independent variable consist of needed data collection, plan of action, action book, infant and mother cohort, visit to integrated post, home visit, guidance to traditional mid wife, guidance of interested person child and safe motherhood, village coordination meeting and locally region monitoring of child and safe motherhood. Whereas dependent variabel is the result of maternal and child health services. To Test of chi square showed that plan of action was correlated with the result of maternal and child health service. In general midwife village had done maternal and child health program management from planning, actuating, controlling, and evaluation. Quality of implementation of program management by midwife in the village has not been optimal, may be bacause of title guaodance and controll from the health centre or regency health departement.;Maternal mortality rate in Indonesia is still very high with a very slow reduction from year to year. Some intensive efforts to reduce maternal mortality rate have been done, one of which is deployment of village midwives. However, the deployment of midwife in the village in Tasikmalaya regency has not shown desirable results.

This research has a purpose as to find information on the result of maternal and child health service and implementation of maternal and child health program management by midwife village and to know correlation between implementation of maternal and child health program management by midwife village and its results. This research uses cross sectional method and quantitative descriptive analysis with village midwife as unit analysis. The sample in this research is village midwife who has worked minimal one year in the village.

The sampling method is random sampling. Independent variable consist of needed data collection, plan of action, action book, infant and mother cohort, visit to integrated post, home visit, guidance to traditional mid wife, guidance of interested person child and safe motherhood, village coordination meeting and locally region monitoring of child and safe motherhood. Whereas dependent variabel is the result of maternal and child health services. To Test of chi square showed that plan of action was correlated with the result of maternal and child health service. In general midwife village had done maternal and child health program management from planning, actuating, controlling, and evaluation. Quality of implementation of program management by midwife in the village has not been optimal, may be bacause of title guaodance and controll from the health centre or regency health departement."