Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada kualitas kepemimipinan aparatur yang merupakan sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan. Untuk mewujudkan kepemimpinan aparatur yang berkualitas dan bermutu tinggi, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan/menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dan aturan pelaksanaannya. Departemen Tenaga Kerja, merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 dalam melakukan pembinaan karier jabatan struktural. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang akurat dan transparan, penulis melakukan penelitian dengan methoda analisis data sekunder pada Bagian Tata Naskah dan Statistik Kepegawaian Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Tenaga Kerja di Jakarta dan pembuatan kuesioner sebagai pedoman wawancara mendalam dengan para pakar kepegawaian atau pejabat pengambil keputusan dalam proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural (data primer). Manfaat yang dapat dipetik dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah agar terdapatnya sinkronisasi, konsistensi, dan obyektivitas dalam pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan struktural. "

"Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk mendorong perkembangan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan golongan-golongan masyarakat tertentu guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tertentu serta untuk terwujudnya partisipasi mereka didalam pembangunan kesejahtraan sosial. Didalam pergaulan hidup itu hukum berfungsi sebagai pengontrol ketertiban masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku manusia, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan manusia tersebut, untuk itu disinilah dapat tercemin bahwa hukum bertujuan untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban hidup bersama yang adil. Khusus hukum keluarga adalah masalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diterapkan atas Pegawai Negeri Sipil sudah banyak sekali mengalami perubahan dalam perkembangannya, gunanya untuk meningkatkan disiplin serta pokok pokok pelaksanaan daripada perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan methods penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sesuai dengan judul skripsi yang terkait."

"Employee Stock Ownership Plan (ESOP) atau Programkepemilikan saham oleh karyawan merupakan program yangtelah lama dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dinegara-negara maju. Selain dapat memperkuat strukturpermodalan dalam sebuah perusahaan, program ini jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapatmeningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan demikemajuan perusahaan. Pemberian saham kepada karyawan dapatdiberikan sebagai bonus, atau sebagai pembelian secarasukarela dari karyawan, atau sebagai pilihan bagi karyawanuntuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentudengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian, ataudapat juga diberikan sebagai dana pensiun yang dikelolaoleh pengelola dana yang akan melakukan investasi padasaham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ada duaperaturan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan ESOP diIndonesia:(1) Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang TanggungJawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan danPenjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan inimenjatahkan saham perusahaan sebanyak maksimal 10 % daripenawaran umum untuk dimiliki oleh karyawan; (2) PeraturanBapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pelaksanaan programESOP pada PT Astra Internasional Tbk menggunakan peraturanyang kedua sebagai dasar pemberian saham pada karyawannya.Program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk dilakukansebagai bagian dari langkah-langkah restrukturisasi utangPT tersebut. Program ESOP pada PT Astra Internasional jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang akan meningkatkan kinerja karyawandan pada akhirnya berguna bagi kemajuan perusahaan. ProgramESOP terbilang masih baru dan belum memiliki pengaturansecara khusus di Indonesia. Padahal mulai banyak perusahaanyang menyadari kegunaan program ini dan mulaimelaksanakannya. Dengan segala keterbatasan pengaturanyang ada dalam pelaksanaan program ESOP, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

---

Abstract This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."

"Selama beberapa tahun terakhir, Generasi Milenial atau Generasi Y selalu menjadi topik hangat untuk diteliti dan diperbincangkan karena karakteristiknya yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Salah satunya adalah kebiasaan generasi milenial dalam berpindah-pindah perusahaan yang menciptakan munculnya fenomena job-hopping yang kerap bertentangan dengan konsep loyalitas karyawan yang dipegang teguh oleh generasi-generasi sebelumnya. Fenomena job-hopping yang sering dilakukan oleh karyawan milenial ini menimbulkan persepsi buruk seperti kaum pekerja milenial yang melakukan job-hopping tidak setia atau tidak berkomitmen pada tempat bekerja mereka, hanya karena persepsi yang ada menegenai tujuan mereka melakukan job-hopping yaitu untuk mendapatkan gaji yang lebih besar atau alasan yang berkaitan dengan finansial mereka. Namun kenyataannya banyak generasi milenial yang menentang akan stereotip ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara langsung perspektif milenial akan fenomena job-hopping dan sejauh mana konsep loyalitas yang mereka terapkan saat bekerja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tematik analisis. Data penelitian dikumpul dari 14 narasumber dengan pengumpulan data menggunakan in-depth interview. Hasil temuan yang didapat pada penelitian ini menentang persepsi umum mengenai makna kaum milenial melakukan job-hopping, bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar tetapi mereka lebih menginginkan personal development saat bekerja, lingkungan kerja yang nyaman dan career path yang jelas. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa stereotip “disloyal” terhadap generasi milenial masih terjadi di lingkungan kerja maupun keluarga dan bahkan sudah dianggap lumrah bagi milenial sendiri. Konsep loyalitas yang sebelumnya terus diterapkan oleh generasi yang lebih tua, kini sudah tidak diterapkan lagi karena milenial melihat loyalitas sebagai komitmen dan tanggung jawab pada pekerjaan bukan pada perusahaan.

---

Over the past few years, Millennial Generation or Generation Y has always been a hot topic to be researched and discussed because of its different characteristics from previous generations. One of them is the habit of the millennial generation in moving companies which creates the emergence of the job-hopping phenomenon and often contradicts to the concept of employee loyalty that was firmly held by previous generations. The job-hopping phenomenon itself is often carried out by millennial employees and most of the times creates a bad perception, such as millennial workers being disloyal or not committed to their workplace, only because of the perception that their goal of doing job-hopping is to get a higher salary or other reasons related to their finances. But the reality is that many millennials are against this stereotype. The purpose of this study is to directly explore the millennial perspective on the job-hopping phenomenon and the extent to which the concept of loyalty is applied at work. This research uses qualitative research methods with thematic analysis. Research data were collected from 14 sources using in-depth interviews. The findings in this study challenged the general perception of what it means for millennials to do job-hopping, not only to get a bigger salary but they prefer personal development at work, a comfortable work environment and a clear career path. In addition, the results of the study also show that the stereotype of "disloyal" to the millennial generation still occurs in the work and family environment and is even considered normal for millennials themselves. The concept of loyalty, which previously continued to be applied by the older generations, is no longer applied to millennials because they see loyalty as a commitment and responsibility to work, not to the company."

"ABSTRAKPembangunan sektor kesehatan sangat dipengamhi oleh faktor sumber dayamanusianya, sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yangberkualitas. Puskwmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dituntutmempunyai sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, pcningkatan kualitastidak lepas dari peran Kepala Puskesmas. Kcpala Puskesmas harus memenuhi standarkompctensi dasar yang ditetapkan pemeximah. Tujuan penelilian ini adalah inginmengetahui hubungan karakteristik Kepala Puskesmas dengan kompctensi dasamyayang berstancQarkan keputusan Kepala BKN nomor 46.A tahun 2003 di lingkunganDinas Keschatah Kabupaten cirebon tahun 2007.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangancross-seclional. Data dikumpulkan dari seluruh Kepala Puskesmas sebanyak 53 orang,dengan cara wawancara menggunakan kuesioner swuai standar BKN. Penelitiandilakukan pada bulan Juni 2007 dengan menggunakan analisis univariat, bivariat danmuitivariat.Dari data yang dikumpulkan dipcroleh Kepala Puskesmas yang scsuai standarjabatan struktuml sebesar 20,8 %, kepemimpinan yang sesuai standar scbesar 45,3 %,fleksibilitas yang scsuai standar sebesar 30,2 %. Karakteristik Kepala Puskesmas yangberhubungan sccara signifikan dengan variabcl dcpcnden adalah : masa kelja denganpendelegasian wewenang, pengambilan kcputusan stmtegis, pengendalian diri,perbajkan terus menerus dan kamus kompetensi jabatan; umur dengan pembclajaran bcrkclanjutan, pengcndalian diri dan pcrbaikan terus mencrus; pcndidikan dcngankompetensi jabatan berorientasi pada pelayanan, pcngendalian diri; diklatpim IVdengan kompetensi jabatan keahlian telmikal/profcsional/manajerial, pengambilankeputusan strategis; tanggungan keluarga dengan kompelensi jabatan struktural daninisiatiti tempat lahir dengan kreatititas dan motivasi; status kawin denganpembelajran berkelanjutan.Untuk meningkatkan kompetensi dasar Kepala Puskesmas perlu pcmbinaanlebih intensif mengenai pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan standar dalamkeputusan Kepala BKN nomor 46.A tahun 2003. Bagi Dinas Kesehatan yangmempunyai kewajiban membina kepala puskesmas maka harus selalu membina danmengevaluasi kinenja kcpala puskesmas.

---

ABSTRACTHealth sector development is very influenced by its human resources factor.A person who is needed in this sector is workers with a good quality. Public HealthCenter (Puskesmas) as point of spear of health service is prosecuted to have workerswith good quality and the quality improvement depends on role of head Puskesmas.Head of Pusltesmas have to fulfill basic competency standard established bygovemment. Objective of this study is to know relationship between characteristic ofheads Puskesmas with its basic competency based on decision from Head of BKNNo. 46 A year 2003 in Health Agency Cirebon District City year 2007.This study is quantitative study that uses crow-sectional design study. Data iscollected from all of Heads Puskesmas numbered 53 people with interview usingquestioner adapted with BKN standard. This study held on June 2007 with usingunivariate, bivariate and multivariate analysis.Result of this study refer that Head of Puskcsmas that appropriate withstructural position standard is 20.8 %, appropriate leadership is 45.3 %, flexibilitythat appropriate with standard is 30.2 %. Characteristic of Head Puskesmas hascorrelation significantly with these dependent variable, that is: work period withdelegation of authority. taking strategic decision, self control, sustainability improvement and dictionary of position competency; age with sustainability oflcaming, self control and sustainability improvement, education with positioncompetency orientation toward service, self control, education and training programfor leader (diklatpim) IV with position competency on technicallprofessional/managerial skills, taking strategic decision, family burden with stmctural positioncompetency and initiative, place of binh with creativity and motivation, marriedstatus with sustainability study.The effort to increase basic competency of lleads Puskesmas is withfounding more intensively about knowledge and behavior that appropriate withstandard on Decision of Head BKN No. 46 A year 2003. Health Office that h.sobligation to build Head ol' Puskesmas must always build and evaluatingprofessionalism of Head of' Puskesmas.

---

"

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"The new paradigma of Indonesia civil service operates by adhering to the standadr of appointing people with a merit standard .For a long time,appointing people on the basis of merit was basic principle of the promoting employees in Indonesia civil service system

---

"