Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) merupakan suatu bentuk pengelolaan hutan yang secara teknis disebut "management region " diperkirakan dapat mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang sekaligus tetap dapat memenuhi tujuan pengelolaan lestari dan sumber-sumber daya hutan. Pengelolaan hutan jati optimal di BIKPH Tangen KPH Surakarta Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah yang menjadi fokus penelitian tesis dengan demikian merupakan uji coba yang apabila dimulai berhasil dapat diterapkan ditempat-tempat lain yang juga menghadapi masalah-masalah sosial ekonomi serupa. Dipicu oleh pertambahan penduduk yang tidak terkendali, kelebihan penduduk telah menurunkan taraf kesejahteraan mereka yang pada dasarnya hidup dari bertani sangat tergantung dari ketersediaannya tanah-tanah pertanian. Menurunnya alokasi tanah pertanian bagi rata-rata penduduk di tambah dengan langkanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di desa-desa mengakibatkan tingkat kesejahteraan mereka merosot, sehingga mereka menghadapi kehidupan miskin. Disebabkan sulitnya menemukan jalan keuar mengatasi kesengsaraan itu, penduduk merambah tanah-tanah hutan di dekat pemukimannya mencari apa saja yang dapat dimanfaatkannya, melepas ternak-ternaknya di lahan-lahan hutan Perum Perhutani, mengambil pakan ternak, merencek, menebang kayu yang ditemui, bertani liar bahkan acapkali juga membangun runah-rumah baru yang kesemuanya itu merupakan perbuatan tidak syah/ melawan hukum?

---

Teak Forest Optimal Management (TFOM) is an implementation of the technically signified as management regime intended as remedial effort to the existing social economic problems in today forest management, concurrently to maintain and continuing the sustainable teak forest management. The TFOM of BKPH Tangen came the focus of this thesis research is a trial endeavor which as it is succeeded should be further enforced in other places where similar social economic problems are encountered.

Triggered by uncontrolled population growth, excess of peoples in rural areas demotes their economy, where in general they live from farming which largely depend upon the availability of agricultural lands. Due to reducing allocations of average agricultural land per capita plus their situation of veer scarce living opportunities in rural areas, the economy of the people arc demoted to turn into proverty Very hard opportunities to find solution for their living, the peoples encroach forest lands to look after whatever they found for their living. Herding their livestock, looking for rattle feed, chopping woods for firewood, cutting any available woods, savage farming even building temporary houses, are all illegal against the law?"

"Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 menetapkan perlunya kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun degradasi hutan akibat berbagai aktlvitas legal maupun ilegal telah menyebabkan laju deforestasi + 2,8 juta ha/tahun selama kurun waktu 1997-2003 (Pusat Informasi Kehutanan, 2005). Di sisi lain pemanfaatan kawasan hutan yang berakibat pada pembukaan lahan hutan bagi kegiatan pertanian dan pernukiman semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Program rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah diwujudkan dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada tahun 2003 serta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di luar Jawa dan Pengefolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa. Upaya rehabilitasi hutan di hutan lindung sebagai safah satu fungsi hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan fungsi tata air, di pihak lain juga menjadi tumpuan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber pendapatannya. Guna mengintegrasikan kepentingan fungsi tata air dan pemanfaatan kawasan ofeh masyarakat di sekitar hutan lindung, maka permasalahan yang ditemui adalah bagaimana mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hutan lindung, dengan mencermati perangkat kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan, serta melakukan analisis dart sisi kelayakan proyek. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan guna mendukung PHBM di hutan lindung dan menilai kelayakan proyek terutama dari aspek kelembagaan dan aspek finansial pembuatan tanaman budidaya kopi yang diusuikan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek tata air fungsi lindung di kawasan Hutan Lindung RPH Hanjawar Timur I, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hasil indentifikasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat di Pulau Jawa, menunjukkan ketersediaan program dan peraturan baik di tingkat nasional/pusat, propinsi, dan kabupaten, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Perum Perhutani dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud meliputi antara lain SK Menteri Kehutanan tentang HKm, Pedoman dan Evaluasl PHBM, Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan kawasan lindung dari Perum Perhutani, Pembentukan Kelompok Tani/Nelayan dan Tani/Hutan Propinsi Jawa Barat, Penunjukan Kader PHBM oleh ADM/KKPH Cianjur, dan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Campaka Mulya. Dari analisis kebijakan dan kelayakan proyek yang dilakukan, ternyata walaupun dari aspek hukum sudah tersedia peraturan yang melandasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di hutan lindung, namun dalam implementaslnya belum didukung oleh mekanisme perencanaan dan operasional di lapangan yang memadai. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan lindung, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kelembagaan untuk mengelola hutan lindung bersama masyarakat yang sudah dibentuk di lokasi penelitian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat. Sehingga upaya penguatan kelerrrbagaan masih diperlukan melalui peningkatan kualitas sosialisasi/pendarnpingan dan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat operasional. Penyuluhan diperlukan dalam aspek hukum dan aspek Iingkungan yang terkait dengan fungsi tata air. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perlu diupayakan. Berdasarkan aspek finansial dan ekonomi dalarn anallsis biaya manfaat untuk pengusahaan/penahaman tanaman kopi dengan pola tanam wanatani multistrata bersama jenis tanaman semusim (jagung) dan kayu-ka yuan pada hutan lindung di lokasi penelitian, layak untuk dilaksanakan terutama dengan memperhatikan aspek pasar dari harga kopi beras (hasil pengeringan. Dari aspek finansial maupun ekonomi, NPV untuk hasil kopi tanpa pengeringan bernilai positif pada tingkat infasi 7% dan 8%, dengan BCR > 1. Sec angkan dengan proses pengeringan NPV bare bernilai positif dengan BCR > 1 ketika harga kopi beras Rp.12.000, 00 untuk analisis financial dan Rp. 10.000, 00 untuk analisis ekonomi pada kedua tingkat Inflasi. Pengusahaan tanaman kopi mutu/strata bersama tanaman semusim dan kayu-kayuan selain layak secara finansial dan ekonoml, juga dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat dl sekitar hutan lindung dan keberlangsungan fungsi tata air. Kegiatan ini memberi hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan yang hanya didominasi oleh pohon kayu-kayuan saja, atau sebaliknya terjadi alih guna lahan hutan menjadl lahan pertanlan oleh masyarakat, Pengayaan tanaman di hutan lindung dengan jenis buah-buahan guna meningkatkan pendapatan petani dengan pengolahan tanah yang minimal, dapat pula dilakukan sesual kondisi tanah hutan. Untuk kelestarlan fungsi Iindung, penataan kawasan hutan lindung memerlukan penetapan blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan hutan lindung tersebut. Sedangkan dari aspek finansial dan ekonomi diperlukan pula peningkatan informasi pasar kepada petani hutan baik untuk saprodi maupun produksi kopi dan hasil hutan non kayu lalnnya. Dari aspek soslal ekonomi, pemerataan kesempatan kepada warga Dena Campaka Mulya yang belum terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, perlu diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan lembaga desa secara partisipatif guna menghindarkan kecemburuan soslal yang akan mendorong tindakan a sosial."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."

"Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada.Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan.Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja.Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok.Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem.Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelakmnaan Program Aksi Pemberdayaan Petani (Proksidatani) dan Pembinaan Masyaraloat Desa Hutan (PMDI-I) melalui Tumpangsari lnsus (lntensifikasi Khusus) dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani di tepi kawasan hutan jati. Penelitian ini penting mengingat tepuruknya perekonomian nasional sejak pertengahan 1997 yang dampaknya berkepanjangan hingga saat ini ,memberikan bukti empiris bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling tangguh dibandingkan sektor non pertanian seperti industri. Disamping itu kaxena fokus penelitian pada petani ditepi kawasan hutan jati maka secara implist berhuhungan dengan pengeiolaan hutan jati, oleh karena timbul penjarahan besar-besaran kumn waktu dipenghujung tahun 1997 sampai sekarang maka perlu adanya perubahan paradigma pembangunan kehutan yang lebih mengedepankzm aspek sosial ekonomi masyarakat :ani disekitar kawasan hutan jati.Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan pelunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Proksidatani maupun Program PMDH melalui Tumpangsari Insus tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani disebabkan pemberdayaan sebagai tema pokok peiaksanaan program beium mampu mengedepankan aspek pembagunan manusia (people centered development), pembangunan berbasis sumberdaya lokal (resource based development) dan pembagunan kelembagaan (institutional development). Bahkan rekayasa sosial selalu dimunculkan oleh pelaksana program melalui berbagai intervensinya Sedangkan peran LSM temyata masih dipertanyakan.Namun diversifikasi peketjaan di sektor non permnian (of krm) dan optimalisasi peran istri dan anak-anak dipicu sebagai stmtegi mempertahankan hidup, temyata merupakan lahan barn yang menjanjikan. Bahkan di dalam masyarakat tani terjadi polarisasi sosial, dimana petani yang dulunya termasuk kurang atau pas-pasan temyata dalam petjalanannya marnpu meraih kesuksesan dan terlihat lebih mapan daripada petani yang mempunyai lahan pertanian luas (petani kaya). Sehingga sektor pertanian hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan untuk kebutuhan lain terpenuhi melalui pekerjaan diluar sektor perranian dan kondisi geografis mendukung ketersedianya lapangan kelja.Oleh karena itu, apabila peran di sektor pertanian Iebih dioptimalkan lagi maka peningkatan kesejahteraan petani akan semakin meningkax. Prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah atau Perum Perhutani yaitu keperpihakan kepada petani dengan menempatkannya sebagai subyek program. Disamping ilu peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) llllfllk lebih diopiimalkan kinetjanya dan perlu adanya pengakuan keberadaan LSM yang independent."

"Indonesia merupakan negara yang mendominasi bahan bakurotan dunia, untuk itu perlu meningkatkan upaya yang dapat melestarikansumberdaya rotan sehingga tetap dapat diambil manfaatnya bagi masyarakatdan bagi devisa negara. Masalah yang timbul adalah semakin Iangkanyasumberdaya rotan di hutan alam dan bagaimana mengusahakanpengembangannya melalui budidaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) seberapa besar potensirotan yang terdapat di hutan alam; (2) jenis bahan baku apa yang diperlukandan berapa besar drbutuhkan oleh industri rotan; serta (3) mengetahuikelayakan budidaya rotan dilihat dari segi teknis, lingkungan dan sosialekonomi. Sehubungan dengan itu untuk kawasan hutan KPH Sukabumidiajukan dua hipotesis yaitu (1) potensi rotan alat dapat memenuhikebutuhan industri rotan Tegalwangi; dan (2) kawasan hutan layak untukdijadikan kawasan budidaya rotan. Desain penelitian berupa survai analitis,di mana data potensi rotan alam diambil dengan menggunakan sistematiksampling dengan unit contoh berupa jalur dengan intensitas 0,05%,sedangkan data lain diambil melalui pengamatan lapangan, wawancarabebas dengan buruh kerja, data dari sentra industri rotan Tegalwangi sertapustaka.Pengolahan data potensi rotan dilakukan dengan metoda Ratio estimate instratified sampling (dengan stratum pertama berupa hutan produksi danstratum kedua berupa hutan lindung). Anallsis finansial diolah denganmenggunakan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return(IRR), Benefit-Cost (B/C) ratio dan metode Pay Back Period (PBP).Dari data diperoleh hutan alam KPH Sukabumi terdapat rotan lokalbatangan masak tebang sebanyak 11.278.671 batang terdiri dari 8.526-181batang terdapat di hutan produksi dan 4.750.491 batang terdapat di hutanlindung dengan jenis-jenis sebagai berikut Balukbuk (Plectocomiagriffithii), Teretes (Calamus heteroides), Seuti (C. scipionum), Seel(Daemonorops hystrix), Sampay (Korthalsia junghunif), Pelah (C.perokensis), dan Mencek (D. langipes). Sedangkan jenis-jenis yangdigunakan industri rotan Tegalwangi pada tahun 1991 yang berjumlah 6.404.010 batang berasal dari jenis Manau (C. manan), Seuti, Mandola,Seel, Tohiti (C. irops), Balukbuk, Teretes dan Semambu (C. scorpionum)dengan laju peningkatan penggunaan rotan batangan 30,07% per tahun.Sedangkan rotan jari masak tebang terdapat sebesar 91.501,74 kg di mana36.169,46 kg terdapat di hutan produksi dan 58.521,40 kg terdapat di hutanlindung, dengan jenis-jenis berupa Peuteuy (C. ciliaris), Omas (C.oxleiyamus), Leules (C. asperrimus), Kidang (D. grandis) dan Cacing (C.javensis). Adapun bahan baku yang digunakan oleh industri Tegalwangipada tahun 1991 berjumlah 3.310.000 kg dengan jenis yang dibutuhkanberupa rotan Sega (C. caesius), Irit (C. trachycoleus) dan Pulut, dengan lajupeningkatan penggunaan rata-rata sebesar 23,74% per tahun.Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama ditolak karena rotan alamlokal KPH Sukabumi tidak dapat memenuhi akan jenis yang dimintamaupun dari ketersediaan potensi rotan yang terdapat di alum secara terusmenerus.Dengan mempertimbangkan permintaan pasar, kesesuaian tempat tumbuh,kemudahan penyediaan benih, teknik silvikultur, peluang teknologi dankualitas hasil yang diharapkan maka jenis yang dipilih untuk dibudidayakanadalah rotan Manau, Seel, Seuti, Balukbuk, Pelah dan Teretes.Dengan analisis finansial pada discounted rate 16% layak dibudidayakanrotan dalam bentuk tanaman pengisi dari jenis rotan lokal maupun rotanManau. Sedangkan dengan mempertimbangkan permintaan pasar dankondisi resistensi lingkungan maka sebaiknya dilaksanakan budidaya dalambentuk tanaman pengisi roman campuran. Kondisi ini juga didukung olehkondisi sosial masyarakat yang memerlukan penyediaan lapangan kerja,dalam hal mana budidaya rotan dengan sistem ini dapat menyerap 641 orangtenaga kerja, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

---

AbstractIndonesia is a country that dominates rattan supply for theworldwide. As of this, Indonesia must make efforts to conserve theresources while at the same takes advantages of its resources and the foreignexchange. The problems here were (1) the concern was that the rattanresource in the natural forest was declining too much that it would soon beendangered; (2) the effort to improve this condition can be made-throughplanting (cultivation).These research objectives were to assess the potency of rattan in the naturalforest, and to assess the feasibility of each variety of rattan planting thatwould considering the technical, environmental and social economical aspects. The hypotheses were (1) the potency of natural rattan which shouldfulfill the demand of Tegalwangi rattan industry; (2) the forest area shouldbe feasible for the rattan planting area. The research design was analyticalsurvey. The sampling technique for the rattan potency data was systematicsampling, with lines sampling units and its intensity was 0,05%.Observation, interview and secondary sources have collected the other data.The rattan potency data were processed by the ratio estimated in stratifiedtechnical sampling method, where the first stratum was production forestand the second stratum was protection forest. Net Present Value (NPV),Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost (BC) Ratio and Pay BackPeriod processed the financial analyses.In the natural forest of KPH Sukabumi that has been found 13,278,671pieces mature trees of local rattan which consist of 8,526,181 pieces ?riomproduction forest and 4,750,491 pieces from protection forest. Those rattanspecies were Balukbuk (Plectocomia griffithii), Teretes (Calamusheteroides), Seuti (C. scipionum), Seel (Daemonorops hystrix), Sampay(Korthalsia junghunii), Pelah (C. perokensis), and Mencek (D. Iangipes). In1991 Tegalwangi rattan industry used 6,404,010 pieces rattan, its specieswere Manau (C. manan), Seuti, Mandela, Seel, Tohiti (C. irops), Balukbuk,Teretes and Semambu (C. scorpionum), with a rattan using growth rate of30.07% per annum.The mature finger rattans that have been found were as follows 91,501.74kg where 36,169.46 kg was in the production forest and 58,521.40 kg was inthe protection forest. Those rattan species were Peuteuy (C. ciliaris), Omas(C. oxleiyamus), Leules (C. asperrimus), Kidang (D. grandis) and Cacing(C. javensis). In 1991 Tegalwangi rattan industry used 3,310,000 kg whichits species were Sega (C. caesius), Irit (C. trachycoleus) and Pulut, with arattan using growth rate of 23.74% per annum.Based on those data, the first hypothesis was rejected, because the localnatural rattan from KPH Sukabumi could not fulfill the demand of thespecies and supply continually.The selected species for planting were Manau, Seel, Seuti, Balukbuk, Pelahand Teretes. The considering was based on the market demand, habitatsuitability, ease of seed supply, silviculture technic, technology and cropquality.Based on the financial analysis on 16% discounted rate, the rattan should befeasible for planting in inter-planting form, from both local rattan andMauna rattan. Considering on the market demand and the environmentresistance condition, the planting should be done in mixed rattan inter-planting form. This condition should be supported by a societal conditionthat needs working opportunities. The rattan planting by this system needs641 workers; thus the second hypothesis was accepted."

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dibentuk oleh perhutani untuk lebih melibatkan masyarakat dalam mengelola hutan di Pulau Jawa. Partisipasi aktif dalam program ini menjadi kunci utama keberhasilan program PHBM. Tulisan ini menganalisis pengaruh karakteristik petani hutan terhadap tingkat partisipasinya dalam program PHBM yang berlokasi di Desa Buniwangi, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Riset menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi dan deskriptif. Sebagian besar petani hutan berpartisipasi dalam rapat perencanaan PHBM, pelaksanaan dan evaluasi PHBM. Umur petani hutan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi petani hutan dalam perencanaan dan evaluasi program PHBM."