Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari rule government menjadi mission driven, peran pemerintah yang tadinya sebagai penyedia (provider) berubah menjadi pemberdaya (enabler). Otonomi daerah dalam koridor UU No. 22 tahun 1999 adalah otonomi luas, yang berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntable. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima, karena arus informasi yang semakin terbuka dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mengevaluasi kinerja pelayanan IMB yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses penerbitan IMB dan penyampaian layanan IMB kepada masyarakat pengguna layanan. Penelitian dilakukan di Dinas Bangunan dan Permukiman, serta Unit Pelayanan Satu Atap (UPSA) Wilayah Kerja 1 Kabupaten Garut. Evaluasi kinerja pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai dan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB.Analisa tingkat kepuasan pelanggan menggunakan 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasurornan, Berry (1990) yaitu : tangibles (bukti fisik), responsiveness (daya tanggap), reliability (kehandalan), assurance (Jaminan), Empathy (kemudahan). Lewis dan Smith (1994) mengemukakan pandangan yang lebih komprehensif dalam mengukur kepuasan pelanggan yaitu dengan mengajukan kerangka identifikasi pelanggan yang ditinjau dari tiga persepektif yaitu pelanggan internal, pelanggan eksternal langsung dan pelanggan eksternal tidak langsung. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal langsung merupakan penerima langsung dari pelayanan yang diberikan (Tjiptono, 2000 : 43). Dalam tulisan ini mencakup pelayanan yang digunakan oleh pelanggan internal atau pegawai di lingkungan kerja dan pelanggan eksternal atau masyarakat pengguna layanan.Penelitian menggunakan metode deskriptif dan evaluasi, analisis dengan data kuantitatif yang dikuantitatifkan, dengan hasil analisa yang dapat disimpulkan sebagai berikut :Pertama, kinerja yang dicapai dalam proses pembuatan IMB yaitu 2,99 atau mendekati cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -1,27 yang berarti bahwa tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan analisa tingkat kepuasan pegawai sebesar 70,19% berada pada peringkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Kedua, kinerja yang dicapai pada penyampaian layanan IMB yaitu 3,19 atau cukup baik, dan berdasarkan tingkat kepentingan, ada kesenjangan antara tingkat kinerja dengan kepentingan sebesar -0,99 yang berarti tingkat kinerja yang dicapai belum dapat memenuhi tingkat kepentingan atau belum puas. Sedangkan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan IMB sebesar 76,32% berada pada tingkat puas, meskipun belum mencapai kepuasan optimal (100%).Ketiga, faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, berdasarkan penilaian pegawai yaitu kenyamanan, kebersihan, kerapihan ruang kerja, sarana telekomunikasi, kondisi dan kecukupan peralatan kantor, kesesuaian penghasilan dibanding beban kerja, kompensasi dan bonus, kemudahan menggunakan peralatan kantor dan kemudahan menyampaikan keluhan. Sedangkan berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan yaitu kondisi dan kecukupan peralatan pelayanan di Kantor UPSA, kemampuan memenuhi ketepatan waktu penyelesaian IMB dan kejujuran pegawai."

"Reformasi tahun 1998, telah memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru. Banyak harapan digantungkan masyarakat terhadap pemerintahan baru tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada warga masyarakat, yang menghargai, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi warga.Selama masa reformasi, telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional sebanyak tiga kali. Namun, belum terlihat banyak kemajuan yang berarti untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta masih minimnya perlindungan negara terhadap hak-hak asasi warganya.Perubahan memang bukan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan langsung jadi, banyak aspek yang mempengaruhi perubahan, di antaranya adalah aspek penegakan hukum dan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama.Pemerintah Daerah sebagai satu-satunya institusi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), selama ini masih banyak menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerjanya yang sering mengecewakan. Oleh karena itu momentum reformasi perlu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan?perbaikan yang mendasar terutaina perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Penelitian ini mencoba mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP dan secara khusus menggali aspek mana saja dari pelayanan pengurusan KTP yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki, dipertahankan, ataupun dikurangi. KTP adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan, mengendalikan jumlah penduduk, dan merupakan pelaksanaan hak asasi setiap penduduk, yaitu untuk dicatat dan diterbitkan KTP-nya oleh pemerintah. Sebagai hak asasi, KTP merupakan dokumen yang sangat strategis untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, peningkatan ekonomi, pengakuan pemerintah atas status kewarganegaraan, dan sebagainya.Penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik survei, wawancara mendalam, dan observasi dilakukan analisis aspek-aspek yang mempengaruhi sikap warga untuk memiliki KTP dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dari perspektif harapan warga dan penilaian kenyataan pelaksanaan pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek kesadaran warga masyarakat untuk memiliki KTP. Aspek-aspek tersebut yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal: tingkat pendidikan, usia, lapangan pekerjaan, dan lamanya tinggal di suatu wilayah. Dan, aspek eksternal: geografis, persepsi warga terhadap pemerintah, persepsi aparat terhadap produk jasa layanannya, dan tingkat kepuasan warga masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Daerah berupa nilai-nilai kesenjangan antara harapan dan kenyataan, serta penilaian prioritas pelayanan yang diberikan.Untuk meningkatkan kesadaran warga untuk memiliki KTP, maka aspek. yang menghambat warga untuk memiliki KTP harus dikurangi, seperti aspek geografis tempat layanan, aspek pendidikan warga, dan aspek pelayanan yang memuaskan warga; seperti faktor pemberian informasi dan prosedur pelayanan kepada warga masyarakat yang kurang jelas, faktor biaya yang terlalu mahal, faktor kemampuan dan keterampilan staf di lapangan, maupun faktor sikap dan etika petugas terhadap warga masyarakat yang datang berkunjung."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Kesakitan dan kematian ibu di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan utama, terlebih lagi 90% kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, infeksi dan eklamsi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu adalah meningkatkan dan memastikan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan kepada setiap ibu.Program KIA sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan dasar yang prioritas terutama pelayanan antenatal karena keberhasilannya menurunkan Angka kematian Ibu (AKI). Pelayanan antenatal yang berkualitas merupakan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan standar artinya dalam melaksanakan perneriksaan antenatal bidan mematuhi seluruh tahapan yang telah ditetapkan. Karena pelayanan antenatal yang berkualitas selain menurunkan AKI juga memberi dampak pada penurunan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).Dalam manajemen sumber daya manusia, kepuasan kerja karyawan perlu diperhatikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, seperti faktor-faktor individu, eksternal, psikologis. Namun karena keterbatasan peneliti hanya mengkaji hubungan antara kepatuhan dengan faktor-faktor individu, faktor-faktor eksternal dan kepuasan kerja.Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kepatuhan bidan terhadap standar pelayanan antenatal, gambaran kepuasan kerja serta mengkaji faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kepatuhan tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain cross sectional dengan jumlah responden sebanyak 79 orang bidan yang merupakan bidan koordinator di unit pelayanan KIA puskesmas se Kotamadya Jakarta Selatan. Seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel (total sampling)Hasil analisis univariat menunjukan bahwa 56 (70,9%) responden patuh terhadap standar pelayanan antenatal dan 23 (20,1%) balm patuh, dengan rata-rata tingkat kepatuhan 79,96%. Adapun tahapan pelayanan antenatal yang jarang dilakukan oleh bidan adalah konseling (51,9%). Kepuasan kerja bidan di unit pelayanan KIA rata-rata mencapai skor 50,44 (skor tertinggi 72). Faktor-faktor yang membuat bidan merasa tidak puas adalah penghasilan, dan kesempatan meningkatkan pendidikan dan mengikuti pelatihan.Hasil analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakna antara kepatuhan bidan dan kepuasan kerja, umur, masa kerja, pengetahuan, supervisi dan pelatihan. Hasil uji regresi logistik ganda menunjukan bahwa kepatuhan terhadap standar dipengaruhi secara bersama-sama oleh supervisi, pengetahuan dan masa kerja.Disarankan kepada Kepala Puskesmas maupun dari Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi berupa pengawasan dan pembinaan kepada bidan di puskesmas mengenai pelayanan antenatal. Selain itu dalam rangka learning organization sudah seharusnya setiap organisasi membentuk gugus kendali mutu sebagai proses pembelajaran untuk perbaikan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pengetahuan bidan tentang pelayanan antenatal perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkala tentang pelayanan antenatal aspek konseling, pengertian secara luas tentang pelayanan antenatal.Daftar bacaan : 55 (1975 - 2002)

---

Relationship Between Work Satisfaction and Midwife's Compliance to Antenatal Care Standard in Mother and Child Health Care Unit in Community Health Centers in Youth Jakarta Year 2003Maternal morbidity and mortality in Indonesia is still a major public health problem, moreover with 90% of maternal mortalities were caused by bleeding, infection, and eclampsia. One effort to accelerate the reduction of maternal mortality rate is to ascertain and to improve the midwifery care quality provided to mother.

MCH program as one of the primary health care component particularly ANC is prioritized because of its success in reducing the MMR. Quality ANC is health care provided to pregnant women in accordance to given standard. Quality ANC besides its effect in reducing MMR, also reduce low birth weight (LBW) incidence.

In human resource management, employee's work satisfaction should be paid attention. There are several factors influencing midwife's compliance to ANC standard such as individual, external, and psychological factors.

This study aimed to provide description on midwife's compliance to ANC standard, description on work satisfaction, and analyze factors related to compliance. Design used in this study was across-sectional with 79 midwives as respondent, all were midwife coordinator in MCH unit in community health centers in South Jakarta township. All population served as sample (total sample).

The univariate analysis showed that 56 (70.9%) respondents-complied to ANC standard and 23 (20.1%) did not comply to the standard, with average level of compliance of 79.96%. Step in ANC that was rarely done by midwives was counseling (51.9%). Midwife's work satisfaction was 50.44 on average (highest score=72). Factors causing unsatisfaction among midwives were income, and chance to improve education level and training.

Logistic regression showed that compliance was influenced by supervision, knowledge, and length in work simultaneously.

It is suggested to both Heads of Community Health Center and South Jakarta Health Office to improve supervision in terms of monitoring and guiding head of midwives in community health center about antenatal care. Besides, within the framework of learning organization, each organization should provide quality control unit as a learning process for continuous improvement. Periodic education and training about ANC, and counseling should be provided to improve midwife's knowledge.

References: 55 (1975-2002)"

"Biro Umum Sekretariat Negara selaku unit kerja pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara belum pernah melakukan pengukuran kinerja secara menyeluruh dari berbagai aspek pengukuran. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek finansial saja sedangkan untuk aspek yang lainnya belum tersentuh.Penelitian ini mencoba untuk melakukan pengukuran dengan pendekatan Balanced Scorecard, yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.Populasi penelitian adalah pegawai Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara (347 orang), dan pelanggan/penerima layanan yaitu pegawai dan seluruh unit kerja yang mendapatkan pelayanan dari Biro Umum Sekretariat Negara (520 orang). Sebagai sampel, dari pegawai Biro Umum diambil secara acak sebanyak 45 responden, dan dari penerima layanan sebanyak 72 responden terdiri dari pejabat (eselon II, III, dan IV) serta Staf.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Umum Sekretariat Negara selaku pengelola anggaran rutin dan penyelenggara pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Negara dengan menggunakan Balanced Scorecard adalah baik.Kinerja perspektif keuangan hanya diukur dengan menggunakan indikator tingkat penyerapan anggaran memperoleh skor sangat baik karena daya serap anggaran untuk setiap tahunnya rata-rata mencapai 98,25%. Kinerja perpektif pelanggan/penerima layanan yang diukur dengan menggunakan indikator tingkat kepuasan pelanggan memperoleh penilaian baik dari keseluruhan unsur yang dinilai yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy.Perspektif kinerja bisnis internal yang diukur dengan menggunakan indikator inovasi memperoleh nilai baik, sedangkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan secara keseluruhan memperoleh nilai cukup baik."

"Manajemen risiko rumah sakit adalah upaya untuk meminimalkan kerugian finansial rumah sakit yang berhubungan dengan kecelakaan dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan. Manajemen risiko pelayanan keperawatan merupakan bagian dari manajemen risiko rumah sakit yang meliputi aktivitas identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengontrol risiko dan pembiayaan risiko.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap manajemen risiko pelayanan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, dengan desain penelitian cross sectional, jumlah sampel 96, dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Juli 2003.Hasil analisis, didapatkan variabel karakteristik dan persepsi perawat pelaksana tidak ada hubungan yang bermakna dengan kinerja perawat pelaksana. Secara proporsi, responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko baik mempunyai kinerja baik lebih besar (64,6%) dibandingkan dengan proporsi responden yang mempunyai persepsi manajemen risiko buruk (52,1%).Disarankan kepada Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta untuk dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu perlu diadakan training dan pembinaan kepada perawat pelaksana yang mempunyai persepsi buruk terhadap manajemen risiko, perlu menciptakan budaya kesadaran pembuatan incident report, dan memasukan aktivitas manajemen risiko ke dalam performance appraisal.Daftar Pustaka 55 (1978-2002)An Analysis of the Relationship of the Nurses Practitioners Perception to the Hospital Risk Management Related to the Nursing Service with Nurses Practitioners Performance at Pondok Indah Hospital, Jakarta in 2003Hospital, risk management activities seek to minimize the hospital's financial loss in relation to incident and untoward events. The nursing service in the risk management as a part hospital risk management activities have an important role in risk identification, risk analysis, risk control and risk financing.

The purpose of this research to identify the relationship between nurse practitioners perception to the hospital risk management toward the nursing service and practitioners nurses performance at Pondok Indah Hospital, from July 7 until July 11, 2003. This research used cross sectional design, of 96 respondents.

The research results were found no significant correlation between characteristics and practitioners nurses perception with nurses practitioners performance. In a manner of proportion good risk management perception have a better performance (64,6%) more than bad risk management perception (52,1%).

Recommendation to the management includes; conducting regular training and couching in order to improve nurses practitioners performance who have bad perception of a risk management; create good climate to improve nurses awareness in writing prompt incident report, to develop performance appraisal in every activity of the risk management.

References 55 {1978-2002)"

"Salah satu standar untuk menilai kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan adalah penilaian terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; tingkat pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan; persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan antara tingkat pengetahuan tentang pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan; hubungan persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampelnya seluruh perawat pelaksana di ruang rawat inap kelas 2 dan 3 (46 orang). Instrumen dengan memakai Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit (Instrumen A darj Depkes 1995), kuesioner dan wawancara mendalam.Pada hasil penelitian didapatkan sebanyak 100% perawat pelaksana kinerjanya kurang dalam seluruh proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Pengetahuan perawat pelaksana tentang pendokumentasian asuhan keperawatan 100% mempunyai skor diatas 70. Persepsi perawat pelaksana tentang pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan 80% mempunyai skor diatas 70. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelaksana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Tidak terdapat hubungan antara persepsi perawat pelaksana terhadap pelaksanaan supervisi pendokumentasian asuhan keperawatan dengan kinerja perawat pelakisana dalam pendokumentasian asuhan keperawatan.Dengan hasil penelitian ini disarankan agar manajemen keperawatan RS X segera menyempurnakan Standar Asuhan Keperawatann dan mendistribusikan buku pedoman Standar Asuhan Keperawatan di setiap ruangan rawat inap.

---

The Analysis of Nursing Performance in Documenting Care in In-Patient Care Unit of "X" General HospitalDocumenting care is one of several nursing activities which is measurable to asses the nursing performance that influence the quality of nursing care in a hospital. The objectives of this study were to asses the nursing performance in documenting care, to figure out factors which were involved (level of nurses' knowledge about documenting care and nurses' perception about supervision in documenting care); and to asses any relation between those factors and the nursing performance.

This was a cross sectional quantitative study, using questioners and interviews to collect information about nursing performance in documenting care from 46 nurses in the class 2 and 3 of In-Patient Care Unit. Then the nursing performance was compared with the Instruments for Study in Documenting the Application of Standard Nursing Care in a Hospital, published by Ministry of Health as the Instrument A, 1995. (Instrumen Studi Dokumentasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, Instrumen A dari Depkes 1995).

This study showed all respondents (100%) had good level of knowledge about documenting care (knowledge score above 70). Most of respondents (80%) had good perception about supervision in documenting care (perception score above 70). Even though, all respondents (100%) had poor performance in the whole aspects of documenting care. There were no relation not only between the level of nurses' knowledge and the nursing performance in documenting care, but also between the nurses' perception about supervision and nursing performance in documenting care.

The overall result of nursing performance in In-Patient Care Unit of "X" General Hospital was poor in documenting care.

This result suggested the management of Nursing Department of "X" General Hospital to improve the Standard of Nursing Care booklets, and then distribute them to all wards of In-Patient Care Unit."

"Tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeliminir masalah tersebut antara lain dengan memeratakan dan mendekatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai akses yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, dalam bentuk pembangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan penempatan Bidan di Desa. Fakta di Kabupaten Merangin terlihat masih rendahnya kinerja Bidan Desa, dari tinjauan teoritis diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kinerja Bidan Desa, antara lain kurangnya frekuensi dan kualitas supervisi yang dilakukan oleh Puskesmas terhadap Bidan Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara supervisi oleh Kepala Puskesmas dan oleh Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak (MA) Puskesmas dengan kinerja Bidan Desa di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, serta faktor yang berpengaruh terhadap hubungan tesebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah crossectional. Sampel penelitian semua Bidan Desa yang ada di Kabupaten Merangin yang terdiri dari 69 orang Bidan Desa.Hasil penelitian menunjukkan 37,7 % Bidan Desa dengan kinerja baik, 26,1 % yang memperoleh pembinan melalui supervisi kategori baik, 66,7 % berstatus kawin, 29,0 % berstatus pegawai negeri sipil, 89,9 % mempunyai masa kerja lebih dari tiga tahun, 68,I % bekerja di desa klasifikasi biasa, 59,4 % mendapat cukup penghasilan tambahan, 24,6 % berpengetahuan kategori baik, 66,7 % dengan sikap kategori baik, dan 63,8 % yang mempunyai motivasi baik.Terdapat hubungan yang bermakna antara supervisi oleh Puskesmas dengan kinerja Bidan Desa dan hubungan tersebut tetap bermakna setelah dikontrol dengan variabel penghasilan tambahan, pengetahuan, dan motivasi. Tidak ditemukan adanya interaksi antara supervisi dengan variabel lain di dalam hubungannya dengan kinerja, dan penghasilan tambahan ditemukan sebagai faktor dominan yang berhubungan dengan kinerja Bidan DesaDaftar bacaan : 30 (1980 - 2000).

---

The Relationship between Supervision that Conducted by Public Health Center and Rural- Midwives' Performance at Merangin District, Jambi ProvinceStil in high level maternal mortality rate (MMR) and infant mortality rate (IMR) is one of the problems for community health in Indonesia. The efforts that conducted by the government to eliminate these problems, among other to generalized and make close the coverage of public health service to community in order they have obtain high access to the health service. It is in the form of public Health center establishing, sub- public health center, and placing the midwives in rural. The fact, at Merangin District showing that there was still low the midwives' performance in rural, i.e. it was lack of frequency and the quality of supervision that conducted by the public health center to those midwives in rural.The objective of this study is to determine the relationship between supervision that conducted by the public health center and the coordination of Maternal and Child Health (MCH) and the midwives' performance in rural at Merangin District, Jambi Province, and the factor that related to those relations. The study design was cross-sectional, and the samples of this study are all of midwives that available in Merangin District, with number is 69 midwives.The result of this study show that 37,7% of midwives with good performance, 26,1% who obtain guidance through supervision good category. 66,7% were married, 29,0% were civil servant. 89,9% having working experience over than three years. 68,1% work in rural, general classification. 59,4% having enough earning from side job, 24,6% having good knowledge. 66,7% with category good attitude, and 63,8% having good motivation.There was significant relationship between supervision that conducted by the public health center and the performance of midwives, and those relationships is still significant after controlled by the variable of additional salary, knowledge, and motivation.There was not found an intervention between supervision and other variable in working relationship, and additional salary that found as dominant factor that related to the performance of midwives in rural.Reference: 30 (1980-2000)."

"Tenaga keperawatan merupakan salah satu elemen tenaga kesehatan yang terpenting dalam pelayanan kesehatan karena kinerjanya dirasakan langsung oleh konsumen sehingga pengguna akan bereaksi dengan segera terhadap jasa yang mereka beli. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang makin kritis pada layanan kesehatan khususnya bidang keperawatan maka dibutuhkan perhatian khusus terhadap peningkatan kinerja kesehatan. Tingkat kinerja perawat yang masih rendah dijumpai di RSUD Wonogiri, hal ini bisa dilihat dari kedisiplinan perawat yang tidak mematuhi waktu kehadiran, jam pulang kerja serta pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kinerja di instalasi rawap inap RSUD Wonogiri serta faktor determinan yang berhubungan dengannya. Penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi yang diteliti berjumlah 90 responden, sedang uji yang digunakan adalah Anova test dengan Significant level 0,05%.Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tingkat kinerja di RSUD Wonogiri dengan kategori baik hanya sebesar 52,2%. Untuk faktor internal didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara variabel umur dan jumlah anak dengan kinerja. Sedangkan untuk variabel masa kerja, tingkat pendidikan dan motivasi berhubungan secara signifikan. Ada hubungan faktor eksternal (fasilitas kerja, kepemimpinan, imbalan, area praktek, supervisi) dengan kinerja sedangkan untuk variabel beban kerja tidak berhubungan secara signifikan. Faktor determinan paling dominan yang berhubungan dengan kinerja perawat di RSUD Wonogiri adalah fasilitas dan area praktek.Saran dari penelitian ini adalah peningkatan mutu asuhan keperawatan, pelaksanaan pelatihan agar memotivasi kepuasan kerja perawat sehingga mendorong kinerja perawat lebih produktif, saran lain adalah menggalakkan kegiatan penelitian keperawatan untuk pengembangan ilmu keperawatan dan penyelesaian masalah keperawatan.Daftar Bacaan: 32 (1987 - 2003)

---

Performance Analysis in Nursing of Impatient Departement in RSUD Wonogiri 2004 The Paramedics has always been played a major role in the health services, because it can be experienced directly to the patient or customer, and they will react to it. Facing the needs and wants from the public for health services offered by the paramedics, in the needs of the good service performances has to be taken seriously. One example of performance in nursing, has deliberately by the author in RSUD Wonogiri, Central Java Province. The consideration of performance appraisal of this public hospital run by the Wonogiri regency based on presence or absenteeism, working hours and the quality of its individual employees to the customer with the standard operating procedure shows that performance in nursing is low.

The goal of the research is to evaluate the performance appraisal in nursing of impatient department in RSUD Wonogiri, and its determinant factor in which can be influenced. This research is based on quantitative analysis with cross sectional method/approach. The number of population is 90 respondents, using Anova test with significant level of 0.05%.

The research concludes that the performance appraisal in nursing shows 52.2%, categorized as good. From the internal factors: there is no relation between age and number of children with the performances. On the other hand, the length of working, educational level and motivation significantly related. Furthermore, there is a relation of external factors (eg: working facilities, leaderships, rewards, practical areas, and supervision) with the performance where as the load of works with the performance appraisal has not shown the significant relations. The determinant factors which dominated the relation between performances in nursing of RSUD Wonogiri are the working facilities and practical areas.

Having analyzed the performance with all factors from the paramedics, the author recommend that to improve the performance from its paramedics, need to increase nursing quality assurance, the training programs to motivate the satisfaction of the paramedics in gaining the productiveness. It also has to be done by improving the educational and training for the paramedics as well as find solutions for paramedics problems.

Bibliography list:32 (1987 - 2003)"

"Kinerja instansi pemerintah terkait dengan banyak faktor seperti struktur organisasi, sistem dan prosedur, SDM, gaya kepemimpinan, strategi, dan nilai/budaya organisasi, serta banyak faktor lingkungan seperti sistem politik, sistem hukum, globalisasi dan sebagainya. Proses perbaikan kinerja instansi pemerintah merupakan proses pembelajaran (baik cognitive, behavioral, maupun emotional learning process) bagi semua kelompok yang berkepentingan dalam suatu Negara.Evaluasi Prokasih belum menyeluruh karena keterbatasan-keterbatasan baik dari segi anggaran maupun tersedianya tenaga-tenaga pelaksana yang profesional. Penulis melihat perlu ditingkatkannya laporan Prokasih tersebut untuk masa mendatang dengan memperhatikan aspek kinerja pelaksana Prokasih ditinjau secara administratif maupun substantif. Yang dimaksud dengan aspek administratif di sini ialah dimulai dari tugas-tugas administrasi seperti ketatausahaan, kesekretariatan, laporan-laporan pemantauan, bentuk-bentuk rapat internal pokja, antar pokja ataupun koordinasi Tim Prokasih dengan instansi diluar Tim Prokasih yang keseluruhannya menggambarkan kegiatan administrasi Tim Prokasih. Begitu pula halnya dengan substansi, yang dihubungkan dengan substansi permasalahan yang dihadapi menyangkut pelaksanaan teknis seperti tersedianya tenaga-tenaga yang trampil, peralatan, peraturan-peraturan yang dapat mengantisipasi perkembangan Prokasih kedepan dan lain-lain.Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa "masalah Prokasih" diumpamakan sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variable) yang interaktif dalam suatu domain. Unit analisis dalam sebuah sistem adalah unsur. Sebagaimana diketahui keseluruhan interaksi dari unsure-unsur menyusun dan memfungsikan sistem mencapai tujuan. Kinerja masing-masing unsur pada suatu keadaan (state) tertentu dinyatakan dengan level. Ciri yang melekat pada unsur ini adalah variabel yang ukurannya berbeda-beda. Dalam domain ini telah terjadi interaksi antara unsur-unsur (variable), yaitu Administrasi Publik, Kinerja Birokrasi dan Kepemerintahan yang baik. Ketiga unsur tersebut bekerja dalam satu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur tersebut mempunyai sub unsur-sub unsur lagi yaitu, kinerja pelaksana (administratif dan subtantif), pengendalian (administrant dan substantif), manajemen publik (efisiensi dan efektivitas), akuntabilitas kinerja pelaksana, penilaian kinerja pelaksana, dan kinerja pelaksana program. interaksi didalam domain yang terjadi dibingkai dalam suatu kerangka yang penulis namakan ?Kerangka analitik" Temuan yang penting itu penulis namakan ?Interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih".Bangunan model empiris dinamika kinerja pelaksana program kali bersih (Prokasih), khususnya tentang interaksi konsep, variable, indikator, ukuran dalam model, dimulai dengan menggunakan fondasi Bangunan model teoritis yaitu ?kerangka analitik" interaksi unsur-unsur sistem kinerja pelaksana Prokasih ( Bab II, Gambar IL.I ). Bangunan model empiris terdiri dari ?Model Diagram sebab akibat". Model ini berisi konsep-konsep yang relevan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian untuk kepertuan analisis. Konsep model tersebut berfungsi sebagai titik tolak untuk menguraikan dan mengerti interaksi antar variable dalam model. Model diuraikan secara verbal untuk kemudian diturunkan secara formal kedalam persamaan model simulasi komputer.Informasi dasar untuk konstruksi model bersumber dari pengetahuan dan keterlibatan penulis dalam proses pelaksanaan Prokasih. Kinerja pelaksana Prokasih sebagai sebuah sistem penulis uraikan dalam 4 (empat) buah sub sistem. Pertama, sub sistem limits to success (batas keberhasilan) Kedua, sub sistem Goal Seeking (pencapaian sasaran). Ketiga, sub sistem Drifting Goals (sasaran yang berubah). Keempat, sub sistem Growth and underinvestment (pertumbuhan dan Kekurangan modal). Komponen-Komponen yang membangun sistem tersebut adalah: Kinerja pelaksana, Kinerja pelaksana administratif, Kinerja pelaksana substantif, Batas kinerja pelaksana substantif, Pengendalian administratif, Standar kinerja pelaksana, Komitmen, Akuntabilitas kinerja pelaksana, Penyesuaian kinerja pelaksana administratif, Efektifitas pelaksanaan program, Efisiensi program, Sistem informasi manajemen, Kebutuhan penegakkan aturan, dan standar aturan.Penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa ?masalah Prokasih" dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang keseluruhan unsur (variabel) berinteraktif dalam suatu domain. Oleh karena itu didalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini diperlukan ?terobosan-terobosan" baru. Analisis dengan memakai sistem dinamis perlu dikembangkan untuk membuka opini-opini baru."