Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah keadilan bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tetapi untuk tercapainya keadilan tersebut akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah yaitu kecukupan penerimaan. Tarik menarik antara dua kepentingan tersebut mewarnai kebijakan perpajakan tentang penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu suatu biaya hidup minimum untuk diri wajib pajak dan anggota keluarga wajib pajak.Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah ukuran apa yang sebaiknya digunakan untuk penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah suatu jumlah standar minimum yang diperlukan untuk biaya hidup wajib pajak dan keluarganya, agar wajib pajak dan keluarganya dapat mencari penghasilan yang dapat dikenakan pajak.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan deskriptif analistis, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan cara wawancara. Sesudah menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian mengadakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sekarang ini tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan penentuan jangka waktu penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak didasarkan pada ukuran yang objektif. Menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sama pada semua daerah tidak tepat karena tidak memperhitungkan perbedaan biaya kebutuhan hidup minimum di masing-masing daerah. Kebijakan tentang penghasilan sampai dengan upah minimum Propinsi ditanggung pemerintah tidak sesuai dengan maksud semula yaitu melindungi golongan wajib pajak tertentu dan hal tersebut memberi ketidak adilan bagi golongan wajib pajak yang lain.Dari hasil penelitian, disarankan seyogyanya pemerintah menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak didasarkan pada kebutuhan hidup minimum yang besarnya berbeda pada setiap daerah dan pemerintah membuat aturan yang objektif agar dapat dijadikan patokan tentang waktu perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Aturan yang berpihak pada golongan wajib pajak tertentu disarankan untuk dihapuskan karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang lain."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan denganmenggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periodepenelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili olehangka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utamapenelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsipendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial.Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas lajupertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, rataratalama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresidengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanjapemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungansosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahandan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikandalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanjapendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatansemakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapibelanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN danAPBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiaprupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyse the impact of government expenditureon income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach withpanel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period astime series. To quantify the impact of government expenditure on incomeinequality, this research estimate the income inequality, measured by the ginicoefficient is a function of government expenditure program on sector education,health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonlyused in the literature to explain income inequality (population growth,dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate).The result shows that only government expenditure for housing which has positifimpact or reducing income inequality. The other independent variables have noimpact, and even for education and social protection expenditure make conditionof income inequality getting worse. It is guessed that government spending qualitywhich is bad is the main reason why some independent variables have nocorrelation with income inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pendapatan dan belanja pada periode booming minyak dan periode sesudahnya, serta hubungannya dengan defisit anggaran. Data yang digunakan merupakan data realisasi anggaran periode 1969-2015, serta realisasi kuartalan dan bulanan periode 2005-2015. Dengan menggunakan uji kausalitas granger, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pendapatan dan belanja sesuai hipotesis sinkronisasi fiskal. Untuk menjaga defisit, pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan prioritas atas jenis belanja modal yang akan dilakukan, serta efisiensi pada belanja rutin. Dari sisi pendapatan, dapat dilakukan dengan mencari dan menyempurnakan sumber pendapatan baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

---

This study aims to analyze the causality relationship between revenue and expenditure in the oil boom period and the subsequent period, as well as its relationship with the budget deficit. The data used is the budget realization data for the period 1969-2015, as well as the realization of quarterly and monthly period 2005-2015. By using the granger causality test, the result of the research indicates a two-way causal relationship between income and expenditure in accordance with the fiscal synchronization hypothesis. To maintain the deficit, the government creates a policy by determining the priority of the type of capital expenditure to be performed, as well as the efficiency of routine expenditure. From the revenue side, it can be done by finding and improving the source of income both from tax and non-tax sector."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan."

"Personal income tax represents personal tax in a way that its imposition is as possible strives to be harmonized with the circumstance of taxpayer. This is generally realized in the form of personal exemptions, which in Indonesia is known as PTKP. Therefore, this thesis will study the method in determining PTKP to reach justice in personal income tax.The thesis aims to look for and explain the reasons and basis that form the background of PTKP adjustment, relationship between Minimum Live Requirement or KHM and amount of PTKP for personal taxpayer, and implication of policy that adjusts the amount of PTKP to Income Tax section 21 accounted by government. Finally, the thesis will also analyze whether the policy of PTKP adjustment may bring justice in tax imposition.Based on experts' theory, a person's income during a period of time is subject to tax. This view has become standard for the ability to pay tax after deducting all expenses incurred to earn, bill, and maintain that person's income. In order to impose fair tax collection, the tax regulations must be enforced to all people without exception. In practice, the tax burden should be tuned to individual's ability to pay. Variety in family burdens may induce variety in the capacity to assume the burdens. As far as personal income taxpayer; there is part of income that should be excluded from tax, especially for the poor. This exclusion should be given out as part of an effort to earn income or to fulfill the minimum live requirement. If some of the minimum live requirement is not available, then the taxpayer may not be able to earn income that would subsequently be subject to tax. The exception is recognized as PTKP, whereas its amount is constantly adapted with the growth of economy, monetary, and price of basic needs annually.Research in this thesis uses descriptive analysis method with qualitative approach on the study of policy. Technique on data collection is in the form of book and field study done through interviews with related parties.The research results in a summary, which implies that the government is not in accordance with the income tax laws that require adjustment of PTKP following any changes in the economy and monetary as well as the price fluctuations of basic needs each year. The government obligation to adjust PTKP accordingly has been replaced by Income Tax Section 21 Accounted by Government. The policy is passed only to taxpayer who earns income from work. Thus, the policy has caused injustice in the system of personal income tax. PTKP for taxpayer in the amount of Rp 1.000.000; (one million rupiah) monthly has been in accordance with current KHM. However, additional PTKP for married couple and their burdens is not suitable with recent situation of economy and monetary as well as price of basic needs. With the existence of policy to adjust PTKP in 2005, Income Tax Section 21 Accounted by Government does not affect the calculation of Income Tax Section 21 for those who owe. So far, PTKP policy has not served justice in tax imposition. Moreover, the policy still needs much attention to be harmonized with the principality of justice.Preferably, adjustment on PTKP is conducted each year so that PTKP policy is not left behind by any changes in basic needs and economical and monetary growth. Also, in determining PTKP, the government should specify more appropriate amount of PTKP to be in accordance with economy, monetary, and taxpayer KHM. Additional PTKP for married couple and their burdens should be around 50% of PTKP instead of 10%. Furthermore, Income Tax Section 21 Accounted by Government should be abolished to provide rule of law and justice for personal taxpayer. In drafting future PTKP policy, effort should be maximized to reach justice in aspects such as: paying more attention to PTKP for daily and weekly paid workers as well as other irregular workers, giving additional PTKP for the burdens and not only in the beginning of tax year, and lastly to allow additional PTKP for siblings of taxpayer in consideration of certain circumstances."

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."