Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengetahuan merupakan asset organisasi yang penting disamping asset yang lainnya. Organisasi ditantang untuk mampu mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan pengetahuan. Organisasi yang secara terus menerus menciptakan pengetahuan dimungkinkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kualitas produk atau pelayanan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam mempromosikan penciptaannya berlangsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pontianak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam penciptaannya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori dari Nonaka dan Takeuchi (1995). Pengetahuan manusia digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis atau bentuk yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan kunci yang dinamis dalam penciptaan pengetahuan organisasi. Tacit knowledge adalah bentuk pengetahuan yang sulit diartikulasikan ke dalam bahasa formal. Ia merupakan pengetahuan personal yang berada (embedded) dalam pengalaman individu dan mencakup faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kepercayaan, cara pandang, dan sistem nilai pribadi. Tacit Knowledge merupakan sumber utama keunggulan perusahaan. Sedangkan, explicit knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang dapat diartikulasikan kedalam bahasa formal yang mencakup pernyataan atau ungkapan, rumus matematika, spesifikasi, manual dsb. Spiral pengetahuan terjadi melalui interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian akan melahirkan 4 (empat) proses utama konversi pengetahuan, dimana keempat proses tersebut secara bersama-sarna membentuk kreasi pengetahuan sebagai berikut: (1) dari tacit ke tacit disebut sosialisasi; (2) dari tacit ke explicit disebut eksternalisasi; (3) dari explicit ke explicit disebut kombinasi dan (4) dari explicit ke tacit disebut internalisasi. Sedangkan kondisi kondusif diperlukan untuk memberikan konteks dalam memfasilitasi individu dan kelompok untuk mengkreasikan pengetahuan dan ketrampilan adalah intensi; otonomi; fluctuation dan creative chaos; redudansi, dan requisite variety.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripti£ Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PDAM pada bagian umum, keuangan, hubungan langganan, distribusi, perencanaan, perawatan, dan produksi yang berjumlah 248 orang. Melalui teknik purposif besar sampel diambil sebanyak 60 orang (24%).Berdasarkan hasil penelitian, penciptaan pengetahuan pada PDAM Tirta Dharma kota Pontianak ditarik kesimpulan bahwa masih lemahnya kreasi pengetahuan karyawan melalui mode internalisasi, eksternalisasi, dan kombinasi dibandingkan dengan mode sosialisasi. Kemudian, kondisi organisasi dalam penciptaan pengetahuan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum organisasi belum memberikan dukungan dalam pengembangan kreasi pengetahuan karyawan ditinjau dari intensi, otonomi, fluctuation dart creative chaos, redudansi , dan requisite variety.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa untuk memfasilitasi interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang merupakan kunci dalam penciptaan pengetahuan organisasi maka PDAM hendaknya rnenciptakan lapangan interaksi sehingga terjadi dialog dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama karyawan, dan menyediakan berbagai media baik cetak maupun media teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong interaksi karyawan baik di dalam maupun dengan pihak luar, serta membuat struktur organisasi yang adaptif untuk menghadapai perubahan dan tuntutan masyarakat. Kemudian untuk memberikan kondisi kondusif dalam penciptaan pengetahuan maka perusahaan hendaknya membuat kebijakan tentang visi pengetahuan organisasi, memberikan otonorni kcpada karyawan dalam mengkreasikan pengetahuannya, menciptakan kompetisi internal dan melakukan rotasi karyawan sehingga mereka memahami aktivitas organisasi dari berbagai sudut pandang, dan karyawan hendaknya dapat mengakses serta memiliki akses yang sama terhadap keberagaman informasi dari luar untuk mengatasi kompleksitas lingkungan."

"Pelaksanaan tugas pengawasan dewasa ini merupakan harapan masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan pendapatan negara sebagai usaha untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang didalam GBHN dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita meninjau sejarah pengawasan di negara kita sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) maka sejak itu pula kita mulai melaksanakan dasar-dasar manajemen dalam Administrasi Negara yaitu adanya siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kernbali ke perencanaan. Dalam siklus manajemen itu, perencanaan harus merupakan batasan-batasan bagi pelaksanaan, selanjutnya pelaksanaan perlu diawasi agar sesuai dengan rencana, akhirnya hasil pengawasan merupakan masukan untuk perencanaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga unsur manajemen tersebut merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, mulai Repelita II dan III pelaksanaan tugas pengawasan secara bertahap telah dikembangkan dengan diadakannya penugasan secara bertahap, khususnya kepada Wakil Presiden untuk menangani pengawasan. Secara kronologis tugas pengawasan itu dituangkan dalam berbagai peraturan yaitu dimulai dari Keputusan Presiden No. 31 tahun 1974 sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 15 tahun 1966 yang telah mengharuskan adanya Inspektorat Jenderal pada setiap departemen. Kemudian dikeluarkan lagi keputusan Presiden No. 25 tahun 1974 yang membentuk Irjenbang. Dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Pembentukan Operasi Tertib dipusat dan di daerah. Kemudian oleh pemerintah diangkatlah seorang menteri yaitu, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, dan Keputusan Presiden No. 20 tahun 1984 yang membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Proyek Pembangunan di Daerah, serta demikian juga dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 29-30 tahun 1984 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada periode kabinet Pembangunan IV pengawasan diharapkan lebih ditingkatkan lagi, karena bertambahnya dana dalam Repelita IV dan makin tumbuhnya kehidupan Konstitusional demokratis serta pengembangan stabilitas yang sehat dan dinamis bagi terwujudnya pembangunan tahun-tahun berikutnya. "

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena sosial yakni efektivitas organisasi BKKBN Wil-Ko Jakarta. Sebagai basis pengukuran, penelitian ini mempergunakan metode CVA, suatu metode pengukuran komprehensif yang dikembangkan oleh Quinn dan Rorhbaugh. Dalam mengukur efektivitas organisasi, penggunaan metode CVA lebih menguntungkan dari metode lainnya, karena mampu menjelaskan nilai-nilai sentral konstruk efektivitas organisasi secara eksplisit. Dalam mengungkapkan konsep teoritis penelitian ini terutama mempergunakan data persepsi responden (data subyektif), disamping data obyektif yang dipergunakan untuk mendukung (validasi) hasil data subyektif. Dan sebelum analisis data disajikan, terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen dengan mempergunakan sejumlah teknik statistik. Hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen memperlihatkan bahwa instrumen persepsi responden (data subyektif) mengenai 8 kriteria efektivitas ternyata memperoleh tingkat reliabilitas dan validitas internal yang akseptabel, walaupun hanya pada taraf minimal. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa profil BKKBN Wil-Ko secara keseluruhan menunjukkan 6 dari 8 kriteria mempunyai tingkat efektivas tinggi. Profil masing- masing BKKBN Wil-Ko agak bervariasi, namun semua BKKBN Wit-Ko ternyata termasuk dalam tahapan siklus elaborasi struktur. Diketahui pula kriteria fleksibilitas dan PSDM diberi perhatiarn sama oleh semua BKKBN Wil-Ko. Dan tidak ada perbedaan persepsi antara responden dari Unit Kerja yang berbeda."

"Peranan tanah dalam kegiatan pembangunan makin banyak dibutuhkan, sehingga nilainya semakin meningkat. Pelaksanaan administrasi pertanahan dan manajemen pelayanan, terutama pengurusan sertifikat hak tanah sering membawa permasalahan yang kompleks, antara lain praktek pelayanannya pada Kantor Pertanahan BPN kurang tertib dan kurang memuaskan masyarakat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini, ialah bagaimana pengerahan sumber daya organisasi dan manajemen pelayanan Kantor Pertanahan BPN, sehingga menyebabkan masyarakat kurang puas. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah kepada masyarakat. Fokus perhatiannya ialah mengkaji hubungan antara faktor iklim organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas dengan efektivitas organisasi Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan penerbitan sertifikat hak tanah. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa faktor-faktor iklim kerja organisasi, teknologi organisasi dan pelaksanaan pengendalian tugas, masing-masing terbukti terdapat hubungan yang signifikan terhadap efektivitas tugas pelayanan pada Kantor Pertanahan. Temuan yang lain, terdapat penilaian yang berbeda antara pandangan pihak intern (pegawai Kantor Pertanahan) dengan pihak klien. Karena Kantor Pertanahan BPN terbukti efektif dalam tugas pelayanan, sedangkan dari sudut pandang pihak klien, pada umumnya menilai bahwa Kantor Pertanahan BPN dalam melaksanakan tugas pelayanan masih kurang efektif. Kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya organisasi pada umumnya termasuk dalam katagori baik dan berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pelayanan sertifikat tanah. Namun terdapat indikasi lain, terutama menyangkut faktor teknologi, kondisinya dalam katagori kurang baik. Penggunaan alat-alat mekanis secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai kualitasnya lemah, koordinasi dalam pelaksanaan prosedur pelayanan masih kurang konsisten. Pendidikan dan latihan pegawai, kesempatannya masih terbatas. Akibatnya kurang menunjang upaya meningkatkan prestasi kerja, dan tingkat profesionalitas petugas dalam tugas pelayanan masih lemah. Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar pada faktor iklim kerja lebih ditingkatkan program pendidikan dan latihan pegawai secara terencana, guna mendukung pengembangan prestasi kerja dan kualitas profesional pegawai. Faktor teknologi organisasi, agar ditingkatkan penyediaan dan penggunaan alat mekaniknya. Aspek prosedur kerja, agar dilakukan penyempurnaan perangkat lunaknya, dan pelaksanaan koordinasi dalam penanganan pelayanan lebih disinkronkan menurut urutan dan ketentuan tata kerjanya."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaman habitus dan implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Berdasarkan studi kasus terhadap BKKBN melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan perangkat konseptual arena, modal, dan habitus; penelitian ini berargumen bahwa pertarungan simbolik sebagai hasil dari perbedaan habitus menciptakan infektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Pertarungan ini terjadi dalam bentuk negosiasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai pembatasan anak dalam keluarga berencana (KB) yang berimplikasi pada capaian pekerjaan. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar BKKBN melakukan pembentukan habitus kolektif dan penataan penempatan berdasarkan habitus yang dimiliki anggotanya.

---

ABSTRACT This research aims to analyze how habitus diversity implicates the effectivity of organization. Based on case study of BKKBN analyzed qualitatively with the field, capital, and habitus conceptual framework; this research argue that symbolic conflict created by habitus diversity makes the organization ineffective in regard to attain organization purposes. The conflict is happened by the process of negotiation and reinterpretation of birth limitation value in family planning (KB) programme. This research recommends that BKKBN creating a collective habitus making programme and worker placement system based on the habitus that workers are having."

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh aktivitas merger dan akuisisi terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan yang diproksikan oleh rasio-rasio keuangan seperti current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, net profit margin, return on equity, return on asset, dan tobin?s q ratio. Selain itu juga untuk memberikan bukti mengenai perbandingan kinerja perusahaan untuk setiap jenis merger atau akuisisi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000- 2008. Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis uji t sampel berpasangan, uji t sampel independen, dan uji wilcoxon. Sinergi diukur dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah merger dan akuisisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas merger dan akuisisi tidak menghasilkan sinergi bagi perusahaan dan dari semua rasio keuangan hanya debt equity ratio yang mengalami penurunan signifikan, serta dapat disimpulkan bahwa hasil merger dan akuisisi semuanya sama bagi semua jenis merger dan akuisisi.

---

This research aims to examine the effect of merger and acquisition activity on operational and market performance of the firms which can be measured using financial ratios, such as current ratio, total asset turnover, debt equity ratio, net profit margin, return on equity, return on asset, and tobin?s q ratio. Moreover, to give evidence about firm?s performance comparison among the type of merger and acquisition. Sample of this research consists of 30 firms at the Indonesian Stock Exchange from 2000-2008. This research using paired sample t-test, independent sample t-test, and wilcoxon test. The synergy is measured by examining some pre- and post-merger and acquisition financial ratios (three years before and three years after). The results showed that merger and acquisition didn?t provide synergy for the firms and only debt equity ratio showed a significant decline of all financial ratios. The results also leading to a conclusion that merger and acquisition outcomes were similar for all merger and acquisition types."

"In the era reformation, transparency and globalization the organization of financial bureau is demanded to be responsible to its environmental, accountable, and it must reflect and transform the constitution mandate and justice principles. Those things are getting more important in order to give the public service so the government officers must provide a variative and qualify service.

That situation becomes a challenge for the government to change its paradigm, method for system and procedure of accomplishment so it can be fitting up with the social development. in order to create an government which can provide a high quality of goods and services it needs to be supported by government's policy which matching with government tasks and functions.

According to the analysis results the Financial Bureau is less effective on doing its tasks. It can be found on how much barriers faced by the Budget Drafting Department, such as the realization of spending budget is over the limit, a lack of budget in case of the employees mutation, some compensatory demands by employees, and a disorder on Budget Realization Reports founded by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

In order to analyze the factors which influence the effectiveness of organization, this research is using a 7S framework that formulated by Mc Kinsey which including: structure, strategy, system, staff, skills, style and shared value. This research is using an explanative research method that explain the relationship between two variables or more; in this case are the dependent variable and the independent variable. The dependent variable is organization effectiveness and the independent variable are structure, strategy, system, staff, skills, style and shared value. This research is using a primary and secondary data. In order to increase the effectiveness of the organization there are some factors that needed to be repaired soon, especially the quality and the quantity of human resources. It needs an administrator to coordinate and activate all elements. There must be a professional person on documentation handling. The organization must create a working system and a job description as the employees working guide, and also doing an orderly administration and documentation. If those clauses could be provided there will be a high consciousness on every employee to appreciate the already exist constitution so the Financial Bureau organization's effectiveness will be done."

"Dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan dan disrupsi yang timbul dari sisi teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, persaingan, permintaan pasar dan regulasi; perusahaan media membutuhkan strategic agility untuk senantiasa lincah beradaptasi dan merespon perubahan. Kompetensi Teknologi Informasi yang didukung perangkat rutinitas perusahaan serta kesiapsiagaan daya wirausaha akan menjadi keunggulan bersaing yang diharapkan dapat membentuk strategic agility untuk membantu organisasi dalam pencapaian kinerja. Penelitian ini diadakan dalam konteks Industri Media Cetak, Online dan TV di Indonesia, dengan unit analisa adalah unit kerja/departmen/ bisnis unit. Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan perangkat Smart PLS.

---

In facing environmental uncertainty and disruption triggered by technological update, customer and market demand changes, competition and regulation strategic agility is needed by media firms to be able to adapt, to response and to survive. IT Competencies that embedded with Organization Routines, and Entrepreneurial Alertness will create competitive advantage in order to shape Strategic Agility to enable the firm in achieving Organizational Performance. This research conducted in the context of Media Industry in Indonesia, toward the department or business unit as unit of analysis. Using quantitative method and Smart PLS application."

"Penelitian untuk penulisan tesis ini bertitik tolak dari banyaknya suara minor masyarakat terhadap keberadaan organisasi isteri khususnya yang ada di institusi Pemerintah dan TNI. Stereotype negatif tentang organisasi isteri prajurit TNI-AD Persit Kartika Chandra Kirana tentunya sangat merugikan citra organisasi dimana organisasi ini sebenarnya punya kegiatan- kegiatan yang positif. Salah satunya adalah peran organisasi dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperhatikan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas SDM anggota.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM anggota dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Asumsinya bahwa dengan semakin meningkatnya mutu SDM anggota maka diharapkan anggota sebagai isteri dan ibu bisa mengelola rumah tangganya dengan baik sehingga menghasilkan SDM yang berkuaiitas. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah SDM yang heterogen dikaitkan dengan jenjang pangkat suami, masalah leadership dan stereotype negatif terhadap organisasi.Sebagai seorang anggota organisasi penulis ingin mengungkapkan fakta melalui penelitian ilmiah dan tentunya dengan keterbatan sebagai peneliti, tetap akan menjaga obyektifitas hasil penelitian. Dengan landasan tatar belakang tersebut penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan bagaimana persepsi anggota terhadap peran organisasi dalam meningkatikan mutu SDM anggotanya.Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kodam VII 1 Wirabuana karena dianggap populasi anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD VII 1 Wirabuana bisa mewakili populasi Persit Kartika Chandra Kirana di Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 250 dengan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara dan data sekunder.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan sifat penelitiannya evaluatif dengan unit analisisnya anggota organisasi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi yang maksimal dapat meningkatkan kualitas SDM. Sedang masalah intern organisasi yang berhubungan dengan kepemimpinan fungsional pendapat positif justru diperoleh dari anggota yang sudah pernah bertugas diluar Persit Kartika Chandra Kirana. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk organisasi karena masalah SDM dan upaya peningkatannya perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena organisasi akan selalu berkembang dan anggota juga bertambah. Organisasi juga harus bisa melihat perkembangan zaman dan mampu mengupgrade dirinya."