Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200330 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Umrotul Khasanah
"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.
Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.
Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial.
Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.
Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti.
Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.
Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.
This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.
The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.
In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.
In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.
In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.
That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11926
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umar Said
"Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar. Namun potensi yang sangat besar tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya, bahkan masih berada di kisaran satu persen dari potensinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang muzakki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat BAZ atau Lembaga Amil Zakat LAZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling SEM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam variabel, yaitu religiusitas, pengetahuan, pendapatan, kualitas layanan, kredibilitas, dan pengaruh sosial, hanya variabel kredibilitas yang mempengaruhi intensi/minat untuk membayar zakat di BAZ atau LAZ. Selain itu, minat mempengaruhi perilaku membayar zakat di BAZ atau LAZ. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kredibilitas BAZ dan LAZ agar semakin banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui mereka, sehingga realisasi pengumpulan dana zakat bisa mendekati potensinya.

Indonesia as the largest Muslim country in the world has an enormous potential of zakat funds. But this enormous potential can not be fully realized, even still in the range of one percent of its potential. This study aims to examine the factors that affect a person muzakki to pay zakat in the Amil Zakat Boards BAZ or Amil Zakat Institutions LAZ. The method used in this research is Structural Equation Modeling SEM.
The results showed that of the six variables, namely religiosity, knowledge, income, service quality, credibility, and social influence, only credibility variable affect the intention to pay zakat in BAZ or LAZ. In addition, intention influences the behavior of paying zakat in BAZ or LAZ. This study shows the importance of increasing the credibility of BAZ and LAZ so that more people pay zakat through them, so that the realization of zakat fund collection could be close to its potential.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erika Takidah
"Potensi Zakat di Indonesia dihitung sekitar Rp. 7,5 Triiyun, namun yang terealisasi di Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelola Zakat hanya sekitar Rp 250 Milyar per tahun. Penelitian PIRAC manyatakan bahwa diperkirakan total zakat yang dibayarkan masyarakat secara sendiri-sendiri mencapai angka sekitar 3,7 Trilyun. Rendahnya penerimaan zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa Badan Amil Zakat Nasional pada kepuasan dan kepercayaan muzakki. Model yang digunakan adalah model penelitian Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa konsep pemasaran relasional yang berbasiskan kualitas jasa mempengaruhi kepuasan, kepercayaan dan komitmen nasabah dalam konteks perbankan. Penelitian dilakukan dengan metode Struktural Equation Model untuk mengetahui penggunaan model Morgan dan Hunt di bidang perbankan jika diterapkan dalam Badan Amil Zakat.
The potential of zakah fund in Indonesia is counted around Rp. 7.5 Billions, but in real is only Rp 250 Millions per annual those have been collected by zakah foundation or institution. PIRAC research says total number of zakahs that people paid by self reached Rp 3.7 Billions. This problem is caused by the low level of knowledge in our people, and the low level of trust to pay zakah through institution.
The objective of this research is to know the influence of service quality of Badan Amil Zakat Nasional (National Institute of Zakat) on level of satisfaction and trust of zakah payer. Researcher uses Morgan and Hunt model (1994) to explain that relational marketing concept based on service quality will influence level of satisfaction, trust and commitment in banking context. This research is done by Structural Equation Model method to know how Morgan and Hunt model in banking field applied in zakah institution.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11956
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Noor Awaluddin Asjhar
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang implementasi pendayagunaan dana zakat yang
dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dalam membantu
menangani masalah kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan datanya
dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam dengan 13
orang informan yang terkait langsung dalam pelaksanaan program – program
pendayagunaan dana zakat ini. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa implementasi dari program tersebut memiliki dampak langsung yang
signifikan terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat di tingkat terbawah.

ABSTRACT
This Thesis disscuss about implementation of zakat fund utilization by Lembaga
Amil Zakat Dompet Dhuafa in helping to handle poverty issues. This study used a
qualitative approach with descriptive type of research and the data collection
methods are using literature study, observation and indepth interview, with 13
informants that directly connected to this zakat fund utilization’s programs. The
result of this study indicate that the implementation of the program has a
significant direct impact on poverty issues at the lowest level of the community."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T34942
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Husni Shabri
"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat berdasarkan data tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima komponen pengukuran yakni 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pemberdayaan ekonomi, dan 5) Kinerja legitimasi sosial.Kemudian membandingkan kinerja kedua lembaga ini dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya.
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dan kinerja LAZ di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Kinerja Badan Amil zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja Lembaga Amil Zakat, terutama kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosial.

This study aims to measure the performance of the Regional Amil Zakat (BAZDA) and the Institute of Amil Zakat (LAZ) in West Sumatra province in managing zakat funds based on data in 2010. The method used is the primary Performance measurement methods issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 includes five measurement components namely 1) Performance of Shariah compliance, legality and institutional, 2) Performance Management, 3) Financial performance, 4) Performance of economic empowerment, and 5) Performance of Social legitimacy. Than compare the performance of these two institutions by using the U test or the Mann Whitney U test to see the significance of the difference.
Based on test results reveal any significant difference between Performance BAZDA and performance LAZ in West Sumatra province in managing zakat funds. Performance of Regional Amil Zakat is better than the performance of Amil Zakat Institutions, particularly the financial performance and the performance of social legitimacy.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29890
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Wahyu Wibisana
"Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ini di sebut Undang-Undang Zakat, pasal 6 (1) Pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh Pemerintah. Sedangkan lembaga anvil zakat adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk dan di kelola oleh masyarakat berdasarkan pasal 7 (1) Undang-Undang Zakat. Penjelasan Pasal 7 (1) menyebutkan lembaga amil zakat adalah instituasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Posisi lembaga amil zakat yang bentukan masyarakat dan badan amil zakat yang bentukan pemerintah selain kuat dalam hokum positif, juga memiliki posisi yang kuat dalam ajaran islam. Amil zakat dalam hal ini lembaga amil zakat dan badan amil zakat merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dengan ajaran zakat.
Menurut seorang pakar zakat, Didin Hafidhuddin, dalam surat At Taubah ayat 60 di kemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam At Taubah 103 di jelaskan bahwa zakat itu di ambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas (amil).
Dalam perkembangan di lapangan lembaga mil zakat lebih mendapat kepercayaan di bandingkan dengan badan amil zakat. Hal ini merujuk pada penuturan Zaim Saidi , menurut catatan Publik Interest Research And Advocacy atau PIRAC dalam hasil surveinya, perolehan dana zakat infag dan sedekah enam lembaga amil zakat di Indonesia dalam tahun 2000 mencapai angka 32, 7 milyar. Lembaga amil zakat tersebut adalah Yayasan Dompet Dhuafa 15 milyar rupiah, Yayasan Dana social Al Falah 3,5 milyar rupiah, Yayasan Darut Tauhid 4,5 milyar rupiah, Dompet Sosial Ummul Qura' 2,5 milyar rupiah, Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Baitulmaal Muamalat 4,2 milyar. Saat ini peran Bazis sebagai lembaga resmi pengelola zakat semi pemerintah Cuma dipercaya oleh 4 persen responden. Bazis hanya mampu menggalang zakat sekitar Rp 270 milyar setahun, di tambah 2 persen yang di serahkan kepada Yayasan amal."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18934
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shabrina Ramadania
"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi model akuntabilitas pengelolaan Dana E-Zakat di Lazismu untuk dana zakat yang dihimpun secara online melalui Tokopedia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi
kasus. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara terhadap 7 (tujuh) responden, yaitu 2 (dua) responden dari Lazismu, 2 (dua) responden dari Tokopedia, dan 3 responden adalah muzaki. Pada penelitian ini menggunakan teori
“the limit of accountability” dari Messner (2009) dan Decision Usefulness Theory dari Hibbit (2003). Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas belum memadai karena pertanggungjawaban pelaporan dana e-zakat hanya dilakukan berupa gambar tanpa
penjelasan lebih lanjut; (2) belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas e-zakat; (3) pelaporan dana e-zakat seharusnya menampilkan informasi terkait asnaf dan total dana dalam periode; (4) akuntabilitas dana e-zakat tidak semata mata ditujukan kepada muzaki saja tetapi lebih luas kepada
pemangku kepentingan; (5) akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan citra positif dan memicu loyalitas muzaki atau bahkan calon muzaki untuk membayar zakat ke Lazismu melalui Tokopedia. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa teori limitasi akuntabilitas berupa narrative capacity, dan mediated selves masih terbatas aplikasinya. Namun alasan exposed selves sangat jelas terlihat
mengingat bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentuk
pertanggungjawaban ini sehingga membuat terjadinya keterbatasan untuk mengklaim sesuatu di luar kewajiban yang seharusnya. Opaque selves juga menjadi alasan bahwa Tokopedia belum menampilkan data diri setiap Muzaki atas e-zakat yang dibayarkan dikarenakan customer privacy dari Tokopedia. Sedangkan dari sisi Decision Usefulness
Theory, Tokopedia telah memenuhi kebutuhan menurut kriteria penerima yang dibutuhkan dalam hal ini adalah Muzaki, tetapi Tokopedia belum bertindak transparan terkait dengan distribusi dana secara detail kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

This study aims to explore and construct an accountability model for the management of E-Zakat Funds in Lazismu for zakat funds collected online through Tokopedia. The research uses a qualitative approach with a case study design. The research instrument used to collect data was interviews with 7 (seven) respondents, namely 2 (two) respondents from Lazismu, 2 (two) respondents from Tokopedia, and 3 (three) respondents were muzaki. This study uses the theory of “the limit of accountability” from Messner (2009) and Decision Usefulness Theory from Hibbit (2003). The research findings show that (1) accountability is not sufficient because the accountability for reporting e-zakat funds is only carried out in the form of images without further explanation; (2) there is no regulation that regulates the form of accountability for e-zakat; (3) reporting of e-zakat funds should display information related to asnaf and total funds in the period; (4) accountability of ezakat funds is not solely aimed at muzakki but more broadly to stakeholders; (5) accountability and transparency foster a positive image and trigger the loyalty of muzaki or even prospective muzaki to pay zakat to Lazismu through Tokopedia. From the findings above, it can be concluded that the theory of limitation of accountability is in the form of narrative capacity and mediated selves. However, the reason for exposed selves is very clear considering that there is no regulation that regulates this form of liability, thus creating limitations in claiming something beyond the supposed obligation. Opaque selves are also the reason that Tokopedia has not displayed the personal data of each Muzaki for the e-zakat paid due to Tokopedia’s customer privacy. Meanwhile, in terms of Decision Usefulness Theory, Tokopedia has fulfilled the needs according to the recipient criteria needed in this case, Muzaki, but Tokopedia has not acted transparently regarding the distribution of funds in detail to the public and other stakeholders"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2003
S24427
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Wibowo Wendar
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas serta menganalisis pengendalian internal terhadap siklus penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada LAZIS XYZ. Analisis dilakukan terhadap komponen kontrol aktivitas pada pengendalian internal. Penulis melakukan pengamatan, wawancara, maupun studi pustaka untuk menganalisis prosedur-prosedur yang dilakukan oleh LAZIS XYZ dalam menerima maupun mengeluarkan dana zakat. Siklus penerimaan dan pengeluaran LAZIS XYZ hanya terdiri dari satu siklus yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Penulis menilai beberapa prosedur yang diterapkan telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik tetapi masih terdapat beberapa prosedur lain yang masih perlu untuk diperbaiki

ABSTRACT
This report discusses and analyzes the internal control processes in the revenue and expenditure of zakat on LAZIS XYZ.The analysis was conducted to control activities components on internal control framework. The author uses observation, interview, and literature study to analyze the procedures performed by LAZIS XYZ in receiving and issuing zakat funds. Revenue cycle and expenditure cycle on LAZIS XYZ consists of cash receipt and disbursement cycle. The author assesses some of the procedures already have a good system of internal control but some other still need to be improved."
2016
S63920
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cynthia Idhe Harninta
"Berlakunya Undang Undang Zakat baru Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik dalam masyarakat terkait adanya anggapan ketidaksetaraan antara kedudukan BAZNAS dan LAZ Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah latar belakang pengajuan permohonan pengujian Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945 oleh Koalisi Masyarakat Zakat KOMAZ serta kedudukan BAZNAS Lembaga Amil Zakat LAZ dan amil zakat perorangan dalam UU No 23 Tahun 2011 Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan pengujian Undang Undang Zakat tersebut berdasar pada lima hal sentralisasi subordinasi diskriminasi marjinalisasi dan kriminalisasi Menurut pemerintah pengaturan dalam Undang Undang Zakat tersebut bukan dimaksudkan untuk sentralisasi subordinasi diskriminasi dan marjinalisasi namun agar pengelolaan zakat dapat terintegrasi secara nasional dan masyarakat tetap dapat berperan dengan pembentukan LAZ Adanya pasal kriminalisasi dimaksudkan agar pengelolaan zakat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berkapasitas sehingga menjamin kepastian hukum bagi muzakki mustahik dan amil zakat itu sendiri Sehingga kedudukan BAZNAS dan LAZ dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011 adalah diakui sebagai pengelola zakat sedangkan amil zakat perorangan tidak diakui kedudukannya karena amil zakat harus berbentuk badan atau lembaga.

Since the new Zakah Law No 23 Year 2011 took into effect some polemics in the society regarding inequality between BAZNAS and LAZ are arisen Main issues of this thesis are the background of constitutional review petition of Law Number 23 Year 2011 concerning Zakah Management against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia submission by Zakah Society Coalition KOMAZ and the standing of BAZNAS LAZ and individual zakah official amil in Law No 23 Year 2011 This thesis is written by using juridical normative method with primary and secondary data as the data source Conclusion of this thesis is that the submission of such constitutional review of Zakah Law petition is based on five matters centralization subordination discrimination marginalization and criminalization According to the government the provisions in Zakah Law are not intended to centralize subordinate discriminate and marginalize but in order to zakah management can be integrated nationally and the society is still able to participate by establishing LAZ The existing of criminal provision is intended so that zakah management is conducted by the authorized and capacitive party to guarantee legal certainty for the muzakki mustahik and amil themselves Therefore the standing of BAZNAS and LAZ in Law No 23 Year 2011 is acknowledged as zakah managers meanwhile individual amil rsquo s standing is not acknowledged since amil must be in form of a body or institution
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47155
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>