"
ABSTRAKSalah satu hambatan dari perkembangan perkotaan adalah permukiman
kumuh. Permukiman kumuh tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga kota
sedang seperti Kota Tanjungpinang. Pemanfaatan wilayah pesisir khususnya
perairan pesisir untuk permukiman dan kegiatan ekonomi sudah menjadi budaya
masyarakat Melayu yang sudah berlangsung sejak dulu. Permasalahan pada
permukiman sepanjang pesisir tersebut adalah keterbatasan lahan yang tersedia di
daerah permukiman pelantar menyebabkan permukiman ke arah laut tidak dapat
dihindari dari permasalahan lingkungan dan keterbatasan infrastruktur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi
ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar permukiman pada permukiman
kumuh di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif menggunakan alat fishbone dan SWOT, dimana data-data yang telah
diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan observasi.
Tiga dari tujuh lokasi permukiman kumuh dijadikan sampel pada lokasi penelitian
ini.
Hasil penelitian menunjukkan prioritas permasalahan pada permukiman
kumuh di Kota Tanjungpinang adalah minimnya ketersediaan air bersih, tidak
tersedianya sarana dan prasarana persampahan dan saluran pembuangan air limbah
(sanitasi) yang kurang memadai. Sehingga pemenuhan infrastruktur dasar di
permukiman kumuh Kota Tanjungpinang adalah dengan pengembangan sistem
jaringan terpadu yang berupa penyediaan air bersih dan sistem persampahan.
Kedua, pengembangan kegiatan pendukung, sarana dan prasarana. Terakhir adalah
pelibatan masyarakat permukiman dalam penataan kawasan permukiman kumuh.
ABSTRACTOne of the obstacles of urban development is the slums. Slums are not only
happening in big cities, but also cities like Tanjungpinang. Tanjungpinang has
characteristic as coastal area. Utilization of coastal areas, especially coastal waters
for settlements and economic activities has become a culture of Malay society that
has been going on since the first. The problems with settlements along the coast are
the limitations of available land in abandoned settlement areas causing marine
settlements inevitably from environmental problems and infrastructure
constraints. Based on the Decree of the Mayor Number 337 of 2014 on slum
dwellings in Tanjungpinang City, 7 locations of slum settlements in Tanjungpinang
City with an area of 150.41 Ha.
This study aims to analyze and identify the availability and fulfillment of
basic infrastructure of settlements in slum settlements in Tanjungpinang City. The
research method used is descriptive method using Fishbone and SWOT tools, where
the data have been obtained by using questionnaire, in-depth interview and
observation. Three of the seven slum dwellings were sampled at the site of this
study.
The result of the research shows the priority of problems in slum settlements in
Tanjungpinang City is the lack of clean water supply, the unavailability of facilities
and infrastructure of waste and sewerage (sanitation). So that the fulfillment of
basic infrastructure in slums Tanjungpinang City is by developing an integrated
network system in the form of water supply and waste systems. Second, the
development of supporting activities, facilities and infrastructure. Last is the
involvement of settlement communities in the settlement of slum areas."
