Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam tesis ini dibahas peranan Politeknik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya kualitas lulusannya ditinjau dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lulusan Politeknik Universitas Indonesia / Politeknik Negeri Jakarta sebanyak 50 orang lulusan dari angkatan pertama tahun 1985 sampai dengan tahun 1998 dari semua jurusan dan program studi terwakili serta bekerja di kawasan Jabotabek. Penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden lulusan Politeknik UI dan wawancara dengan para pimpinan Politeknik UI serta para pengguna lulusan. Sistem pendidikan merupakan sistem yang bersifat terbuka. Proses pendidikan dengan pendekatan sistem terdiri atas masukan (input) yaitu peserta didik (mahasiswa) dan masukan instrumental (instrumental input) yaitu sumber-sumber daya pendidikan, masukan lingkungan (enviromental input) meliputi aspek-aspek kehidupan bangsa, dan proses yang merupakan kegiatan mengubah masukan (peserta didik) menjadi keluaran (output). Profil Politeknik dilihat dan masukan instrumental yang berupa kurikulum, dosen, administrasi, laboratorium dan bengkel/workshop, perpustakaan serta sarana/perlengkapan sebagai komponen pemroses pendidikan yang akan mempengaruhi secara langsung kualitas lulusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan profil Politeknik memperoleh rata-rata kategori baik yaitu kurikulum, dosen, administrasi dan sarana/perlengkapan pendidikan, sedangkan laboratorium dan bengkel/workshop serta perpustakaan dalam kategori cukup sehingga perlu peningkatan. Sedangkan kemampuan profesional lulusan Politeknik UI memperoleh nilai rata-rata dengan kategori baik. Hal ini tidak terlepas dari instrumental input pada proses pendidikan Politeknik UI. Kemampuan profesional lulusan dapat dilihat dari pengetahuan yang dimiliki (aspek cognitif), keterampilan/skill (aspek psychomotor) dan sikap & kepribadian/attitude yang baik (aspek afektif} sehingga mudah mendapatkan pekerjaan yang menjembatani antara tenaga kerja lulusan SMTA (STM & SMEA) dengan sarjana S1. Lulusan Politeknik dalam usaha meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan kariernya selain dengan pengalaman kerja, juga mengikuti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SI dan S2). Didalam menganalisis kondisi ketahanan nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan dari lulusan Politeknik dalam bekerja yang memperoleh pendapatan, fasilitas kerja, jaminan kesehatan, fasilitas keselamatan kerja, fasilitas transportasi yang baik sehingga kondisi secara keseluruhan baik akan meningkatkan ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Selain itu produk barang dan jasa dimana lulusan Politeknik bekerja yang dikonsumsi oleh perorangan maupun rumah tangga dapat memberi manfaat dan dapat meningkatkan ketahanan pribadi, ketahanan keluarga dan selanjutnya ketahanan lingkungan yang lebih luas yaitu ketahanan wilayah/daerah kemudian ketahanan nasional."

"Keberhasilan DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, pengemban aspirasi rakyat, dan sekaligus pengembangan demokrasi tergantung pada kualitas sumber daya manusia Sekretariat Jenderal sebagai sistem pendukung. Dalam kaitan ini, permasalahan yang muncul adalah adanya ketidakmerataan kemampuan dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai akibat dari perencanaan SDM di Sekretariat Jenderal DPR yang belum dilakukan secara efektif, sehingga konstribusi yang diberikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR masih kurang. Pemahaman terhadap permasalahan tersebut menjadi panting, mengingat, sebagai sebuah Sistem pendukung, Sekretariat Jenderal selain perlu memahami tugas dan fungsi DPR RI, juga harus mampu mengiringi gerak langkah dan irama pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Pelayanan yang dapat diberikan tergantung pada kualitas dan profesionalisme SDM yang tersedia. Kualitas sumber daya manusia tersebut tergantung pada efektifitas perencanaan SDM, yang akan memungkinkan diperolehnya pegawai yang tidak saja tepat dalam jumlah dan jenis kualifikasinya untuk tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga akan selalu slap dan dapat mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh Anggota DPR RI, pada setiap kesempatan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, dengan melakukan studi pustaka terhadap teori-teori yang relevan, melakukan pengamatan atau observasi, dan melakukan wawancara terhadap pejabat-pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Anggota DPR sebagai pengguna jasa. Pemilihan responden dilakukan secara stratifikasi, yaitu dari pejabat struktural setingkat eselon IV sampai dengan esselon I. Jumlah responden ditentukan berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam), dari jumlah tersebut, anggota DPR yang ditentukan sebagai responden adalah yang tergabung Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR yang berjumlah 60 (enam puluh orang). Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan pedoman wawancara terhadap pejabat esselon I a dan I b, dan pengiriman daftar pertanyaan ke responden lainnya. Dari Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan SDM di Setjen DPR RI belum dilaksanakan secara efektif, sehingga dalam implementasinya masih mengalami banyak hambatan. Akibatnya, pelayanan yang diberikan masih belum memadai dan belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, merekomendasikan beberapa hal pokok, yaitu: (1) mengingat tantangan tugas yang dihadapi menuntut fleksibilitas organisasi untuk menyesuaikan secara cepat dengan perubahan Iingkungan, maka perlu perubahan dalam format organisasi, agar lebih flat/datar, sehingga memungkinkan mekanisme pelaksanaan pekerjaan lebih luwes dan berjalan lancar, alur informasi saling bertukar dengan mudlah; (2) menyusun perencanaan SDM secara efektif dan dapat dilaksanakan, serta dalam kegiatan rekruitmen dan seleksi diserahkan kepada institusi lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut (out sourcing). Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari subyektifitas dan untuk dapat menjaring tenaga yang potensial; (3) dalam rangka mengurangi kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan Anggota DPR RI dengan pelayanan yang diberikan, maka sebagai pelanggan seyogyanya Anggota diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan SDM di Sekretariat Jenderal."

"ABSTRAKDalam menghadapi persaingan global, kunci memenangkan persaingan di dalam bisnis jasa konstruksi adalah kualitas produk yang tinggi dengan harga yang wajar dan bersaing. Di dalam Laporan Ketidaksesuaian Produk atau Non-Conforming Product tahun 1995 dan 1996 di PT. X, jumlah produk yang tidak diterima pelanggan cukup banyak, penyebab utama banyaknya Ketidaksesuaian Produk adalah ketidakseimbangan dari faktor input yaitu kemampuan sumber daya manusia yang kurang berkualitas sehinggga diperlukan suatu upaya menganalisa pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di PT. X saat ini. Penulisan tests ini bertujuan untuk menyempurnakan pengembangan sumber daya manusia di PT. X agar produktivitas kerja meningkat menuju pada peningkatan kualitas hasil kerja karyawannya. Pengembangan sumber daya manusia terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang diawali dari Program Orientasi, Pelatihan Prosedur/instruksi Kerja dan Non-Prosedur/instruksi Kerja, Pengembangan Karier, Penilaian Kinerja dan kemampuan serta Pengembangan Perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif melalui kajian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara berstruktur dan tidak berstruktur dengan pengambilan sampling sederhana pada 100 karyawan yang terdiri dari 38 pimpinan dan 62 staff. Temuan utama yang didapat pada penelitian ini adalah tujuan orientasi dan pelatihan tidak jelas arahnya, tidak adanya evaluasi pada orientasi dan pelatihan, pelaksanaan orientasi pegawai tidak ada kontinuitas, penentuan prioritas pelatihan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, banyaknya mutasi yang terlalu sering diadakan tanpa perencanaan, penilaian kinerja dan kemampuan kurang obyektif dan pengembangan perusahaan yang kurang baik karena banyak masalah yang tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan. Strategi yang sebaiknya diambil oleh PT. X adalah melaksanakan pengembangan SDM yang terencana, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan strategi yang sesuai kebutuhan perusahaan yang diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas produk. "

"Masalah pokok dalam tesis ini adalah bahwa kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI baik kualitas maupun kuantitas dirasakan belum memadai dihadapkan sejumlah tuntutan Anggota Dewan yang harus dipenuhi. Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini mengemukakan konsep-konsep tentang sumber daya manusia dan manajemen kepegawaian yang meliputi konsep umum peningkatan sumber daya manusia diambil dari rumusan yang tercantum dalam GBHN 1993, fungsi-fungsi operasional manajemen kepegawaian diambil dari pendapat Edwin B. Flippo yaitu pengadaan pegawai, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Juga dikemukakan model analisisnya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis populasinya adalah pegawai Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan mengambil sampel secara acak dan purposive dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh temuan-temuan sebagai berikut bahwa dalam organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RI belum sepenuhnya didukung dengan pegawai yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena implementasi sistem pengadaan, sistem pendidikan dan pelatihan dan sistem pengembangan karir belum sepenuhnya mengacu pada sistem manajemen kepegawaian yang baik dan benar. Sebagai saran perbaikan yang disampaikan adalah bagi sistem pengadaan : perlu dibuat analisis jabatan, uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan serta memanfaatkan tes psikologi. Bagi sistem pendidikan dan pelatihan : perlu peningkatan institusi yang menangani Diktat, peningkatan sarana/prasarana dan peningkatan metode belajar mengajar. Bagi sistem pengembangan karir perlu peningkatan obyektifitas penilaian DP-3, perlu dibuatnya Pola Karir Pegawai dan perlu pemanfaatan tes psikologi dalam proses promosi jabatan."

"PendahuluanDalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari penindasan penjajah selama kurang lebih 350 tahun, telah dirumuskan suatu cita-cita nasional yang sangat luhur seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : membentuk suatu Pamerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indanesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?1) Sebagai bangsa yang telah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia berkewajiban dan telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui Pembangunan Nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan cara pandang Wawasan Nusantara. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Nasional adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan sejahtera di seluruh tanah air. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, bertahap, dan berkesinambungan yang dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Sedang, dan Jangka Panjang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tahap pembangunan adalah makin meningkatnya kesejahteraan, keamanan dan kecerdasan seluruh masyarakat serta makin meningkatnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana guna meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan berlanjut terus menuju terwujudnya cita-cita nasional. Saat ini bangsa Indonesia telah mampu menyelesaikan Pembangunan jangka Panjang 25 tahun Pertama (PJPT I) yang akan berakhir pada bulan Maret 1994, dan selanjutnya akan memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap Kedua (PJPT II) atau memasuki Tahap Tinggal Landas. Hasil-hasil pernbanguan selama PJPT I secara nyata telah dapat meningkatkan,taraf hidup, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Namun dilihat secara keseluruhan hasil-hasil yang telah dicapai belum optimal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belum optimalnya hasil-hasil pembangunan adalah kualitas dari penduduk atau sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia sebagai subyek atau pelaku pembangunan merupakan faktor yang sangat panting dan menentukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Di dalam GBHN dinyatakan bahwa : Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 1990 sebanyak 179.321.641 orang. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia juga masih cukup tinggi, meskipun sudah ada penurunan dari 2,3 person pada kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,97 person dalam kurun waktu 1980-1990. Dengan angka pertumbuhan yang masih tinggi diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 216 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, dan angka pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kebutuhan yang lain akan terus menerus meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tersebut, pembangunan bidang ekonomi dituntut harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Agar hasil-hasil pemba ngunan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan pembangunan pada tahap berikutnya, maka laju angka pertumbuhan penduduk harus dapat ditekan dan dikurangi. Hingga saat ini jumlah penduduk yang demikian besar belum dapat dijadikan tenaga kerja yang efektif karena kualitasnya yang masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru merupakan beban bagi pembangunan. Keberhasilan pembangunan karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi telah dapat dibuktikan oleh beberapa negara Asia yang kemajuannya demikian pesat seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan?"

"Indonesia sebagai negara sedang membangun bidang ekonomi, perlu mendapatkan dukungan dari bidang sosial politik. Karena tanpa stabilitas sosial politik, tujuan pembangunan nasional sulit dicapai. Oleh karenanya, maka perlu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di jajaran pemeriksaan reguler bidang sosial politik. Penelitian ini dilakukan dan dirancang untuk melihat gambaran kondisi eksisting pemeriksaan reguler Bidang Sosial Politik Wilayah VI Itjend Depdagri. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peningkatan kinerja aparat dan menentukan prioritas faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pemeriksaan. Secara teori, pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan dan pengawasan merupakan sub fungsi manajemen, yaitu pengendalian. Dengan demikian, maka pemeriksaan dalam manajemen suatu organisasi (seperti halnya Depdagri) memiliki peran penting. Menurut peraturan perundang-undangan manyatakan bahwa pemeriksaan memiliki peran untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan penyimpangan dan penyelewengan, mendorong ketaatan terhadap peraturan, dan mendorong kearah bekerja secara efektif dan efisien. Pemeriksa dalam mejalankan tugasnya dipengaruhi berbagai aspek, yaitu aspek legalitas,.individu, organisasi dimana pemeriksa melakukan kegiatannya dan lingkungan. Dari pengaruh keempat aspek tersebut, kondisi kualitas pemeriksa akan berbeda-beda satu sama lain. Namun demikian perbedaan kualitas tersebut tentunya perlu dikaji dan diupayakan peningkatannya melalui aspek utama dan aspek pilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di jajaran aparat pemeriksaan reguler (khususnya wilayah VI) masih dapat ditingkatkan baik yang menyangkut aspek teknis maupun aspek fungsionalnya; fisik maupun mental spiritualnya. Upaya peningkatan kualitas tersebut pada dasarnya memerlukan ketajaman pihak manajemen puncak dalam menyiasati kondisi yang ada. Melihat kondisi yang ada, maka strategi kinerja bersaing dapat dijadikan alternatif pemecahan."

"ABSTRAKPenelitian SUMBER DAYA MANUSIA: PROFIL PEMBANTU RUMAHTANGGA DI DKI JAKARTA merupakan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, tahun 1993. Penelitian ini dilakukan oleh lima orang yaitu, H.M. Rosy Munir, H. Suparman IA, Ari Indrayono Mahar, Ninawati dan Budiaf. Penelitian ini menghasilkan laporan di luar lampiran sebanyak 44 lembar. Permasalahan Penelitian Penelitian tersebut di atas, berangkat dari permasalahan sumber daya manusia yang merupakan human capital yang sangat berperanan secara ekonomi dalam pembangunan. Masalah sumber daya manusia pembantu rumah tangga, yang lebih merupakan masalah perkotaan dalam hal ini diangkat sebagai permasalahan penelitian. Masalah sumber daya manusia sektor informal pembantu rumah tangga ini tidak terlepas dari masalah urbanisasi yang melanda ibu kota akibat daya tarik Jakarta serta masalah sosial ekonomi di pedesaan. Ketidak seimbangan tingkat upah antara desa dan kota ini menimbulkan masalah bagi arus tenaga kerja, kuantitas, distribusi dan kualitasnya. Terjadi perebutan kesempatan kerja di kota pada lapangan kerja pada tingkat yang relatif rendah, atau yang mengandalkan tenaga fisik. Sektor tersebut terbanyak adalah informal, buruh industri serta pembantu rumah tangga. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kehidupan sosial ekonomi golongan pembantu rumah tangga di Jakarta, sebagai kaum pendatang di perkotaan. Profit Pembantu rumah tangga di DKI Jakarta Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan metode kwalitatif dengan alat pedoman wawancara, yang diterapkan terhadap lima informan. Metode pengamatan di lakukan terhadap kegiatan pembantu rumah tangga serta wawancara bebas dilakukan terhadap dua orang majikan. Data sekunder menggunakan hasil Sensus Penduduk TH 1985 oleh BPS dengan hanya melihat aspek pembantu rumah tangga saja sehingga dapat tergambar secara umum Sumber Daya Manusia sektor Pembantu Rumah Tangga. Penelitian dilakukan di Jakarta Selatan pada kompleks perumahan serta sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Hasil dan Kesimpulan Peranan pembantu rumah tangga sejak jaman sebelum penjajahan Belanda hingga sekarang masih dianggap cukup penting. Peranan tersebut tetap ada dalam setiap babakan sejarah di Indonesia, kendati bentuk hubungan sosial majikan-pembantu serta bentuk imbalan yang diterima dari masa kemasa berubah. Konsepsi pembantu sebagai abdi dalem di masa kerajaan Jawa berubah menjadi Iongos dan Nyai pada jaman Belanda. Selanjutnya, pada masa sekarang konsepsi sebagai pembantu rumah tangga adalah lebih sebagai pekerja rumah tangga yang bentuk hubungan kerjanya hubungan imbal jasa. Pada masa sekarang ini, posisi tawar pembantu rumah tangga menjadi lebih baik, selain di pihak lain dituntut pula "profesionalisme" atau kemampuan "siap pakai" tertentu dalam profesi ini. Kendatipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pekerjaan ini, secara alamiah sudah muncul standar-standar gaji, berbagai persyaratan serta pranata sosial yang "mengatur" pola hubungan kerja majikan - pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga sebenarnya adalah golongan orang yang bermasalah di sektor ekonomi dan sosial budaya. Hal tersebut terlihat pada latar belakang, motivasi, situasi kerja mereka, jam kerja, fasilitas, hak serta kewajibannya. Tidak jarang terungkap hal-hal negatif yang menimpa mereka. Pada dasarnya, pembantu rumah tangga akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Proses adaptasi tersebut merupakan syarat dasar untuk tetap bisa bertahan di perkotaan. Salah satu alternatif survival nya adalah memanfaatkan jaringan sosial pertemanan dan kekerabatan di perkotaan, demi memenuhi rasa aman, hasrat komunikasi serta prospek masa depan. "

"Tesis ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan pengembangan SDM di sektor pariwisata secara makro, terutama pada subsektor perhotelan, dikaitkan dengan fenomena perkembangan yang terjadi dalam industri perhotelan dan pariwisata saat ini serta pada era diberlakukannya pasar bebas. Masalah pokok yang menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini, adalah untuk mengkaji kembali apakah kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan/pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan pasar kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. Fokus penelitian tesis ini berisikan pembahasan tentang kebijakan pengembangan SDM di subsektor perhotelan, sehingga teori yang menyangkut kebijakan pengembangan SDM dan kepariwisataan dan perhotelan tetap merupakan substansi pokok pembahasan dalam tesis ini, sedangkan teori yang menyangkut dengan penelitian kebijakan dan evaluasi kebijakan merupakan landasan central yang dijadikan sebagai pendekatan dalam membahas masalah dalam penelitian ini. Pertimbangan dilaksanakannya penelitian ini, didasarkan kepada pemikiran bahwa subsektor perhotelan merupakan salah satu tulang punggung dalam meningkatkan devisa negara dan meningkatkan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Sehingga dalam upaya mendorong kemajuan industri perhotelan di masa datang, diperlukan suatu kebijakan pengembagan SDM makro yang kondusif terhadap peningkatan kemampuan profesional tenaga kerja Indonesia di subsektor perhotelan. Berdasarkan kepada pendekatan penelitian tersebut diatas, maka diketahui bahwa kebijakan makro pemerintah dalam pengembangan SDM di subsektor perhotelan masih belum sepenuhnya menunjang kepada upaya pengentasan kekurangan tenaga profesional nasional di bidang perhotelan. Dalam era pasar bebas, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri perhotelan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik dan profesional yang baik serta memiliki sikap mental dan perilaku yang kreatif, inovatif dan berorintasi kepada upaya pemenuhan kepuasan pemakai jasa hotel. Untuk dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional di di bidang perhotelan, terutama dalam menghadapi era pasar bebas, perlu dukungan kebijakan makro yang bersifat holistik yang menyangkut aspek iptek dan sikap mental serta didasari oleh visi dan misi yang berorintasi kepada terciptanya keunggulan SDM di masa datang."

"Pemberdayaan SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam kelangsungan perusahaan, demikian pula hubungan industrial yang merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi/jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah) atas dasar nilai-nilai budaya dan ideologi yang berlaku. Tesis ini mengulas mengenai pemberdayaan SDM dalam rangka hubungan industrial yang aman dan harmonis di Jakarta Hilton International. Indikator Pemberdayaan SDM yang digunakan disini adalah komitmen pimpinan, delegasi dan coaching, penyediaan informasi dan dukungan organisasi. Sedangkan indikator dari HIP yang penulis gunakan adalah lembaga kerjasama (LKS) Bipartite Serikat Kerja (SP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kelembagaan penyelesaian perselisihan industrial (Depnaker, P4DIP), peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan dan pendidikan hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan manajemen dan penyebaran kuestioner pada 291 karyawan operasional yang diambil secara sampling aksidental dan penentuan jumlah sample menggunakan tabel Krejcie. Pembuatan kuesioner dengan skala Likert dalam lima interval (sangat positif sampai sangat negatif), untuk mengukur pendapat dan persepsi karyawan atas pelaksanaan pemberdayaan SDM dan HIP, yang dijabarkan dalam 28 pertanyaan. Dari jawaban kuestioner tersebut, kemudian ditabulasi dan dihitung prosentase serta dianalisis untuk mengetahui pendapat dan persepsi karyawan. Hasil analisis data tersebut, adalah pelaksanaan pemberdayaan SDM di perusahaan secara keseluruhan bervariasi antara 29,21% sampai 83,51% dari 4 indikator (12 pertanyaan) untuk pernyataan yang bersifat positif. Sedangkan hasil pelaksanaan HIP dari 6 indikator (16 pertanyaan) yang menyatakan sikap positif berkisar antara 12,71% sampai 90,72%. Dari pernyataan-pernyataan positif tersebut ditemui 4 (empat) faktor yang berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan SDM di perusahaan, yaitu kebijakan perusahaan, komitmen pimpinan, jalur komunikasi (SP dan PKB) dan intelektual karyawan. Pelaksanaan pemberdayaan SDM dan HIP masih belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan kemampuan dan partisipasi karyawan dalam rangka hubungan industrial selama ini belum mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan yang memerlukan partisipasi semua pihak, baik karyawan sebagai aset utama dari proses produk dan jasa maupun pihak manajemen sebagai pengelola dan pembuat kebijakan agar pelaksanaan pemberdayaan SDM dalam rangka hubungan industrial yang aman dan harmonis dapat mencapai hasil yang optimal."