Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas proses pengorganisasian yang terjadi di Organisasi Tani Lokal Serikat Petani Pasundan (OTL SPP) di Desa Sagara. Termasuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi organisasi dan bagaimana mereka menemukan penyelesaikannya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus di desa Sagara yang menggunakan metode wawancara mendalam dan diskusi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengorganisasian bukanlah proses yang liner tapi proses saling saling terkait dan dapat berjalan bersamaan yang berlangsung berulang dan terus menerus, yang tidak boleh berhenti karena jika tercapai tujuan yang satu, tujuan yang lain sudah menanti. Berbagai faktor yang mempengaruhi mobilitas organisasi harus dikelolah dengan baik. Hasil penelitian menyarankan SPP untuk memperbaiki keorganisasiannya secara menyeluruh dan menjalankannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

---

This thesis studies about organizing process which happen at Pasundan Peasant Alliance generally and especially at Local Peasant Organization of Sagara. Including of the challenges which faced by the organization and how the handle and solve it. This research use qualitative research of Sagara village case study which use in depth interview and discussion.

The result of this research is that organizing is not a liner process but processes which related one an another and also can run in the same time, repeatedly and continuously which shouldn’t stop because if one purpose had reached, other objectives are waiting. Factors that influence organizing mobilization must be managed well.

Research results suggest Pasundan Peasant Alliance reorganize their whole organization in holistic and implement as agreement that they had made."

"Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran proses asesmen berbasis kompetensi yang dilakukan di LSP FPM, teknik yang digunakan dalam mengasesmen kompetensi, serta realitas kinerja Community Worker yang dinyatakan kompeten di lapangan. Latar belakang penelitian ini dipilih adalah adanya fenomena yang dihadapi oleh Community Worker yang akhir-akhir ini. Selama kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, banyak program-program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang merekrut para Community Worker dan sekarang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang. Namun masa depan pekerjaan sosial mengalami tantangan karena kebijakan dan UU Ketenagakerjaan menuntut setiap profesi yang bekerja harus mampu menunjukkan kompetensinya sesuai standar kompetensi yang diakui nasional dan dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus proses asesmen kompetensi di LSP FPM. Jenis sampel penelitian ini adalah Non-probability sampling dimana sampel ditentukan tidak secara acak (non-random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi/pengamatan. Dari hasil analisis data, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik proses asesmen kompetensi membutuhkan persiapan dan tahapan yang terstruktur dengan penggunaan teknik asesmen yang tepat serta acuan standar yang sesuai dengan peta fungsi dan peran Community Worker. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa para Community Worker yang dinyatakan kompeten dari proses asesmen terbukti memiliki kinerja yang baik dan kompeten dalam menjalankan tugas-tugas fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Program.

---

This research aims to illustrate the process of competency-based assessment conducted at the LSP FPM which is also a technique used in both testing competence as well as in testing Community's Workers actual performance. The chosen background of the research was the recent phenomenon faced by the Community Workers. In the last decade, many community empowerment programs in Indonesia have recruited abundance Community Workers and they have reached tens of thousands of people. However, the future of social work is facing some challenges due to some policies and labour law that demand every profession should be able to demonstrate its competence according to the national standard in the form of Certificate of Competence.

This study used a qualitative approach with a descriptive type. The type of research is the case study of competency assessment process at the LSP FPM. The research sample type is Non-probability sampling which the sample is determined not randomly selected (non-random sampling). The data collection techniques used are literature and documentation studies, in-depth interviews and observation/observation.

The result, from the data analysis, shows that competency assessment requires preparation and stages structured with the use of appropriate assessment techniques as well as standard reference in accordance with the function mapping and the role of Community Worker. In addition, the research also shows that Community Workers who are competent according to the assessment process are proven to have good performance and are quilified in carrying out community empowerment facilitation tasks established by Program."

"ABSTRAK:

Adanya globalisasi membuat identitas sebuah tempat mulai kehilangan perannya. Pembentukan identitas tempat tidak terlepas dengan kehadiran aktor di dalamnya. Salah satu aktor tersebut adalah komunitas kreatif. Komunitas kreatif adalah sekelompok orang yang memiliki ketertarikan yang sama dan memiliki nilai, tujuan, serta menciptakan interaksi baik dengan individu laindan lingkungan fisik. Keterkaitan antara tempat dan komunitas kreatif dalam pembentukan identitas tempat ditinjau melalui pengaruh identitas tempat terhadap komunitas kreatif atau sebaliknya serta mengkaji penggunaan ruang dan makna tempat bagi komunitas kreatif. Kolaborasi antara ketiga hal tersebut serta waktu terjadinya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam membahas identitas tempat.

Studi kasus dilakukan di Taman Fatahillah dan Pasar Baru Jakarta, dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara. Sebagairuang publik, tempat ini memiliki identitas yang kuat dalam memicu kehadiran komunitas kreatif di ruang itu. Keberadaan komunitas kreatif melalui aktivitasnya dalam pembentukan identitas tempat merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan identitas tempat tersebut. Bagi komunitas kreatif, identitas yang dimiliki ruang publik mendukung aktivitas yang dilakukan dan menciptakan interaksi dengan individu yang lain. Sedangkan peran komunitas bagi ruang publik adalah menjadi daya tarik lain bagi masyarakat untuk datang ke tempat itu.Peran komunitas kreatif menambah identitas tempat tersebut.

---

ABSTRACT:

Globalization makes the identity of a place begins to lose its role. The formation of place identity cannot be separated by the presence of actors in it. One of the actors is creative community. Creative community is a group of people having the same interest and having value, purpose, and creating the interaction of either by another individual and physical environment. The relationship between the place and the creative community in shaping of place identity viewed through place identity against creative community or otherwise as well as assessing the use of space and meaning of a place for the creative community. The collaboration among all these three and the time of the occurrence of an entity that cannot be separated in discussing the identity of the place.

Case study carried out in Taman Fatahillah and Pasar Baru Jakarta, using the methods of observation and interviews. As a public space, this place of having the strong identity to the triggering of the presence of creative community in these space. The existence of the creative community through their activities in shaping of place identity is one effort in improving the identity of the place. For the creative community, the identity which owned by public space support their activities undertaken and create the interaction with other individuals. While the role of the community for public space is becoming another attraction for people to come to that place. The role of the creative community add to the identity of the place.

"

"Penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat adat di era desentralisasi dengan studi kasus pemberdayaan komunitas adat terpencil terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi Tahun 2004-2006. Penelitian ini beragumen, bahwa desentralisasi mengakomodasi masyarakat adat melalui ketentuan legal di dalam UU No.32 Tahun 2004, namun desentralisasi belum mempengaruhi dalam aspek pembuatan program pemberdayaan komunitas adat terpencil. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori multikulturalisme yang berasal dari Kymlicka, Raz, dan Parekh. Serta, konsep desentralisasi politik, pemberdayaan masyarakat, dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai data primer, dan data sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan studi pustaka lainnya. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya; Pertama¸ pemerintah daerah tidak membuat program pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan mekanisme bottom up, melainkan dengan pandangan subjektif terhadap Suku Anak Dalam yang harus di modernisasi. Kedua¸ program pemberdayaan terhadap Suku Anak Dalam tidak sesuai dengan kondisi budaya dan tidak memenuhi akses pelayanan sosial. Ketiga¸ pemerintah daerah masih bergantung terhadap mekanisme pemberdayaan dan anggaran pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat.

---

This research analyzes the empowerment of indigenous community in decentralization era with the case study of the empowerment of remote indigenous community towards Suku Anak Dalam in Kabupaten Muaro Jambi, Jambi Province in 2004-2006. This research argues that decentralization accommodates indigenous community within legal provision in UU No.32 Tahun 2004, but decentralization is not yet to take effect on affecting the manufacture of remote indigenous community programs.

This research uses the multiculturalism theory from Kymlicka, Raz, and Parekh. In addition, the researcher is also using political decentralizations concept, the concept of community empowerment, and indigenous community concept. This research employment qualitative methods with in-depth interviewing technique as the primary source of data, and legal provisions like law, government regulations, and other literature study, as the secondary sources.

This research find out that, First, the local government does not make the remote indigenous community empowerment program with a bottom up mechanism, rather with a subjective view towards Suku Anak Dalam that needs to be modernized. Second, the empowerment program for Suku Anak Dalam does not match the cultural condition. Third, the local government still depends on the empowerment mechanism and the empowerment budget that is given by the central government."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"Studi ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan aset komunitas terkait dengan program ternak lele di lingkungan RW 01. Hasil penelitian melihat bahwa aset komunitas yang dimiliki oleh masyarakat kurang mendapat perhatian dari perusahaan selaku pembuat program. Studi ini menunjukkan bahwa setiap modal dalam kelompok mempunyai peranan masing-masing dalam mempengaruhi keberhasilan kelompok, namun penelitian melihat bahwa modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat belum bisa dioptimalkan oleh perusahaan dalam pengimplementasian programnya. Dari sisi monitoring dan evaluasi juga kurang mendukung program ini untuk berkembang.

---

This study aims to describe community assets related to catfish program in RW 01 rsquo s environment. The result of this research shows that community owned assets are less attention from the company as the program maker. This study shows that each capital in the group has its own role in influencing group success, but research see that the capital owned by the society can not be optimized by the company in the implementation of the program. In terms of monitoring and evaluation are also less support for this program to grow up."

"ABSTRAKHasil identtfikasi sosial awal yang dilakukan P3M Widuri dengan warga masyarakat Desa Karanggan adalah berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, antara lain : rendahnya tingkat sosial ekonomi, terbatasnya lahan pekarangan, rendahnya partisipasi dalam program pembangunan. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, maka P3M Widuri bekerjasama dengan pengurus GKP Gunung Putri (sebagai titik masuk) dan pemerintah setempat, menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Program-programnya cukup beragam sebagai konsekuensi logis dari beragamnya permasalahan yang ada.Tesis ini mencoba mengkaji secara deskriptif proses pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh warga masyarakat setempat. Apabila dipandang berhasil ataupun kurang berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung atau yang menghambat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kasus masyarakat Desa Karanggan. Terlebih dahulu dikemukakan proses pelaksanaan program seperti apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya variabel-variabel yang dipandang sebagai penentu bagi suatu program pemberdayaan.Permasalahan dan proses pelaksanaan program-programnya didekati dengan perspektif pembangunan sosial dengan strategi pemberdayaan. Bahwa program-program pemberdayaan bermuara pada 3 bidang, yaitu bidang sosial, pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan, penciptaan akses, dan partisipasi, Bidang politik : partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Bidang psikologis : meliputi penggalian potensi dan kepecayaan diri. Inti ketiga bidang ini adalah proses pendidikan, sebagai upaya penyadaran diri dan menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui LSM, yang dalam hal ini adalah P3M Widuri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan sangat memerlukan peran sosial masyarakat, agar mereka mau berpartisipasi dalam penetapan masalah, perencanaan program dan bertanggungjawab atas program yang diselenggarakan. Hal itu telah dapat dilaksanakan oleh P3M bersama-sama dengan warga masyarakat. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program, sebab selama proses berlangsungnya program, warga juga sudah berinisiatif dan memprakarsai, mengusulkan program-program lanjutan. Dalam hal ini warga sudah mulai memiliki kepercayaan diri.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun warga masyarakat sudah disiapkan, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, sudah mulai menikmati hasil-hasilnya, namun di dalam perencanaan dan pelaksanaan program mandiri belum dapat dicapai, karena masih ada sifat ketergantungan terhadap P3M. Untuk menunjang keberhasllan program pemberdayaan ini masih perlu diimbangi dengan upaya penciptaan akses terhadap organisasi ataupun instansi lain, sebagai perluasan jaringan pemasaran produk. Perlu pula diupayakan pemberian dana bantuan kepada keluarga, agar pinjaman modal melalui Dana Bergulir dapat mencapai sasaran atau tidak menyalahgunakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.Masih perlu pula diupayakan perbaikan sikap mental warga agar mau belajar memperbaiki nasib sendiri, tidak pasrah dan apatis, sehingga mampu mandiri atau tidak tergantung pada orang lain ataupun lembaga. Dari semua faktor-faktor tersebut di atas, dan dalam kenyataannya di lapangan, belum lerlihat perbaikan ekonomi rumah tangga secara berarti dan bila dikaitkan dengan tujuan program pemberdayaan, yaitu agar mampu membentuk kelompok usaha bersama, masih belum dapat tercapai. Selama penyelenggaraan program-program pemberdayaan ini, peran yang menonjol dimainkan oleh petugas P3M adalah adalah sebagai guide, enabler, expert mediator, dan fasilitator.

---

"

"Populasi masyarakat terasing di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta jiwa atau 214.488 kk (Depsos : 96/97). Masyarakat terasing sendiri, oleh Departemen Sosial R.I (1999: 2) diartikan sebagai "kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum mampu terlibat dalam jaringan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik". Kondisi kehidupan mereka sangat tertinggal dibandingkan masyarakat lain di sekitarnya, dalam seluruh aspek kehidupan. Upaya pemberadayaan masyarakat terasing bertujuan agar mereka menjadi setara dengan masyarakat di sekitarnya. Namun, sebagaimana juga diakui oleh Departemen Sosial, bahwa hasilnya banyak yang mengalami kekurang berhasilan. Dengan kata lain program yang telah menghabiskan banyak sumber daya berupa biaya, waktu dan tenaga tidak banyak memberikan perubahan pada kehidupan warga masyarakat terasing. Untuk mengurangi tingkat kekurang berhasilan, pemberian pelayanan kepada masyarakat terasing diubah. Melalui Sistem Pemukiman Sosial, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Metoda Community Development. Dengan metoda ini, warga masyarakat terasing tidak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek dan mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Karena merupakan metoda yang tepat dalam upaya pemberdayaan masyarakat terasing, maka perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan metoda tersebut. Untuk tujuan tersebut penulis melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan studi literatur yang berhubungan dengan konsep masyarakat, masyarakat terasing, Pembangunan, Community Development.dan pemberdayaan.
2. Membuat research design untuk menentukan metode penelitian yang akan digunakan Melakukan pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.
3. Responden yang dijadikan sumber data primer adalah kepala keluarga warga masyarakat terasing sebanyak 35 orang yang masing-masing mewakili keluarganya, dua orang petugas lapangan, satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat propinsi dan satu orang pejabat Departemen Sosial tingkat pusat.

Setelah mengkaji semua informasi, baik yang diperoleh dari hasil kajian dokumentasi maupun wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, diperoleh berbagai kesimpulan, di antaranya :

1. Dilihat dari segi kuantitas, kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing sangat kecil. Jumlah yang telah mendapatkan pelayanan selama 20 tahun, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1998 adalah sebanyak 34.185 kepala keluarga dari populasi sebanyak 214.488 kepala keluarga, atau sebesar 16,41% atau 0,82% setiap tahun. Rendahnya kapasitas pemberdayaan masyarakat terasing tersebut terkait dengan visi pembangunan yang selama ini mengutamakan pertumbuhan dan memberikan perhatian yang kecil kepada pembangunan sosial. Pembangunan masyarakat terasing merupakan bagian dari pembangunan sektor kesejahteraan sosial yang merupakan bagian pembangunan sosial. Kecilnya perhatian terhadap pembangunan sektor sosial, menyebabkan alokasi anggaran untuk sektor inipun kecil.
2. Dilihat dari segi kualitas, pelayanan yang telah diberikan selama ini juga belum mampu memberikan perubahan yang berarti, dalam pengertian kemajuan dan peningkatan mutu kehidupan warga masyarakat terasing.
3. Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat terasing ToBentong di Desa Bulo-Bulo, setelah memasuki tahun ke lima, juga belum memberikan perubahan yang berarti. Bahkan tingkat hunian rumah yang disediakan di pemukiman sangat rendah dan sebanyak 33 kepala keluarga menyatakan mengundurkan diri dari program setelah masa pemberian jaminan hidup selesai. Masa jaminan hidup lamanya 15 bulan di awal pelaksanaan program. Selain ke 33 kepala keluarga tersebut, 18 kepala keluarga lainnya tidak menetap di lokasi pemukiman karena rumahnya telah rusak total akibat terkena musibah angin kencang. Pada sisi lain, pengadaan sarana dengan biaya yang relatif besar tidak dapat dimanfaatkan oleh warga penghuni pemukiman, seperti jamban keluarga dan bak penampungan air bersih. Lokasi pemukiman yang ada di puncak-puncak perbukitan menyebabkan kesulitan memperoleh air bersih. Karena sumbersumber mata air adanya di sela-sela perbukitan. Dengan demikian terjadi "inefficiency dalam pembiayaan program disamping cermin bahwa dalam proses pelaksanaan program belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Perubahan yang terlihat adalah makin tingginya frekuensi dan intensitas interaksi masyarakat terasing dengan masyarakat dari desa-desa sekitarnya. Minat orang luar untuk datang ke desa Bulo-Bulo meningkat sejak tahap-tahap pelaksanaan program, karena melihat adanya kegiatan besar, yaitu pembukaan lahan dan pembangunan rumah pemukiman. Kunjungan orang luar semakin meningkat ketika mulai dibangun pasar tradisional dan pasar desa masuk ke dalam jaringan pasar antar desa yang bergiliran setiap lima hari sekali.

Bedasarkan beberapa kesimpulan tersebut, dalam tulisan ini juga diajukan beberapa saran, yakni :

1. Masih besarnya populasi masyarakat terasing secara nasional dan kaitannya dengan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan, mereka sebagai salah satu potensi pembangunan, maka upaya pemberdayaan masyarakat tetap perlu dilanjutkan.
2. Agar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip Community Development secara lebih efektif, sehingga pencapaian tujuan dan perolehan hasil semaksimal mungkin.
3. Mengingat bahwa salah satu faktor yang dapat mempercepat kemajuan suatu masyarakat adalah pendidikan, maka sebaiknya dalam setiap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terasing, kegiatan pendidikan formal setingkat SD dan SMP untuk anak usia sekolah dan non formal, seperti Kelompok Belajar dan pemberantasan buta huruf untuk orang dewasa, juga lebih diperhatikan.

"